MENUNGGU KLB PARTAI DEMOKRAT

Hari ini rencana penyelenggaraan konggres luar biasa partai berlambang merci, yakni partai Demokrat akan dimulai dan dilaksanakan di Bali.  Namun sebelumnya ketua majlis tinggi SBY akan mengumpulkan para ketua DPD untuk mendapatkan kepastian dan sekaligus solusi atas dukungan dan dorongan mereka  untuk SBY agar menjadi ketua umum menggantikan Anas Urbaningrum.  Artinya kalau memang hal tersebut dipandang yang terbaik bagi PD dalam upaya mendongkrak elektabilitas partai dalam menghadapi pileg dan pilpres 2014 nanti, maka harus ada solusi terbaik, agar posisi SBY sebagai presiden tidak banyak tertanggu oleh persoalan partai.

Memang sangat wajar kalau kader kader PD kemudian mengharapkan SBY maju menjadi ketua umum PD, karena saat ini PD sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, khususnya  dalam visi PD sendiri.  Hasil jajak pendapat dan berbagai hasil survey yang dilakukan ternyata menempatkan partai Demokrat tersebut sebagai partai yang terus melorot bahkan hingga di bawah 10 persen.  Tentu para punggawa PD kemudian prihatin dan memandang bahwa satu satu cara untuk mengangkat PD ialah kalau SBY sebagai pendiri partai tersebut turun tangan langsung dengan menjadi ketua umum.

Sebagaimana diketahui bahwa SBY adalah sosok yang dapat diterima oleh semua pihak atau faksi faksi yang saat ini ada di PD.  Dikhawatirkan kalau pengganti Anas Urbaningrum nantinya juga akan tidak mampu menyatukan seluruh kader partai sehingga  pemilu yang sudah ada di depan mata akan menempatkan PD pada posisi yang sangat tidak menguntungkan.  Sebelumnya memang ada beberapa tokoh atau kader PD yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum, seperti Marzuki Ali, Saan Mushthofa dan lainnya. Namun semua orang juga tahu bahwa di PD  sudah ada faksi faksi yang sangat jelas.

Faksi faksi yang ada tentu akan terus memperkuat barisannya dan berusaha menguasai kondisi. Hal sepeperti itu tentu akan menyulitkan partai di masa mendatang, untuk itu munculnya berbagai faksi tersebut memang harus dipangkas sehingga tidak akan  muncul kembali.  Pada saat konggres di bandung, kita mengenal kompetisi yang begitu kental antara kelompok yang mendukung Anas Urbaningrum, pendukung marzuki Ali dan pendukung Andi Malarangeng.  Dan setelah selesai konggres dengan kemenangan Anas pun kelompok kelompok tersebut masih terus eksis dan menggalang kekuatan.

Nah, pada kondisi yang terus seperti itu, lebih lebih setelah Anbas menyatakan berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangkan kasus Hambalang oleh KPK, maka kelompok kelompok tersebut mulai menampakkan diri secara lebih terang terangan.  Ruapanya hal tersebutlah yang membuat risau banyak kalangan tokoh dan kader partai Demokrat, sehingga meminta SBY mau menjadi ketua umum.

Memang banyak pengamat yang berpendapat miring dengan usul tersebut, karena seolah malah mendegradasi posisi SBY.  Disamping itu banyak yang keberatan kalau misalnya SBY menerima tawaran tersebut, karena saat ini posisinya masih sebagai presiden, dan lain sebagainya.  Namun perlu diingat bahwa urusan partai Demokrat ialah urusan mereka sendiri, dan kita yang berada di luar sebaiknya hanya menonton saja.  Kalau mereka memandang baik dan lebih bermanfaat bagi partai, maka keputusan apapun yang mereka ambil ialah masalah mereka sendiri, yang terpenting bagi kita ialah bahwa tidak ada satupun ketentuan di negeri ini yang dilanggar, itu saja.

Kita juga masih ingat bahwa  sudah ada contoh di negeri ini dimana ketua umum partai merangkap sebagai pejabat negara, seperti sebagai menteri, sebagai ketua DPR dan bahkan juga sebagai presiden.  Karena itu kalau kemudian PD menginginkan hal tersebut dan hal itu dipandang sangat menguntungkan PD, ya kita hanya dapat menyaksikan saja dan tidak ada hak bagi kita untuk melarang.  Soal wacana agar  ada larangan merangkap jabatan, itu sudah cukup lama, tetapi sampai saat ini belum ada aturan perundangan yang melarangnya.

Memang bagi PD SBY adalah sosok yang diperkirakan dapat menyatukan seluruh faksi yang ada dan dapat bersama sama bekerja untuk membesarkan dan mengembalikan kebesaran partai.  Meskipun demikian  semuanya masih tergantung pada rakyat yang akan memberikan suaranya.  Kalau rakyat memandang bahwa PD masih dapat diharapkan untuk memperbaiki negera ini, tentu rakyat akan memberikan keprcayaan kepada PD, tetapi sebaliknya kalau rakyat tidak lagi percaya, maka mereka juga akan meninggalkan PD.

Masyarakat saat ini sudah sangat paham dengan kinerja partai yang selalu berjanji akan mengubah kondisi masyarakat dan memperjuangkan nasib serta kepentingan rakyat, tetapi pada kenyataannya mereka sama sekali tidak pernah memikirkan rakyat, dan hanya sedikit sekali yang berusaha melakukannya, tetapi selalu kalah dengan arus besar yang lebih mementingkan partai atau diri mereka sendiri.  Semua partai (maksudnya para anggota dan wakilnya) juga terlibat dalam persoalan korupsi dan semua partai ramai ramai meninggalkan kewajiban sebagai wakil rakyat, terutama kalau sudah mendekati pemilu seperti saat ini.

Tentu  ada beberapa yang baik tetapi jumlahnya  lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang  tidak baik tersebut.  Bukti yang sangat kongkrit ialah haqnya untuk bersidang saja, mereka juga tidak mau datang, padahal mereka dibayar dengan uang rakyat.  Karena itulah menurut saya apa yang saat ini akan diputuskan oleh PD di Bali dalam memilih ketua umumnya, sama sekali tidak berkaitan dengan kita yang bukan anggota partai.

Kita hanya berharap bahwa kalaupun nantinya SBY bersedia menjadi ketua umum, tentu akan ada jalan keluar dalam mengatasi posisinya sebagai presiden, apakah nantinya di buat kebijakan dan mengubah AD Art partai dengan menambah petugas atau ketua harian atau menambah posisi wakil ketua umum atau jenis dan bentuk lainnya.  Yang penting SBY  masih dapat melaksanakan tugsanya sebagai presiden dalam sisa masa jabatannya.  Kepentingan kita ialah bahwa perjalanan negara ini tetap stabil dan presiden tidak disibukkan oleh persoalan partai sehingga tugasnya menjadi terganggu.

Kita memamng boleh berkomentar tetapi bukan menghakimi kepada PD. Artinya kalau kita mempunyai ide yang bagus dalam upaya memperbaiki sistem kepartaian di masa mendatang, bolehlah kita sampaikan, seperti misalnya ke depannya  sebaiknya diatur dengan jelas  larangan rangkap jabatan, baik sebagai presiden maupun pejabat negara lainnya.  Artinya kalau seseorang  menjadi pejabat negara harus mau menanggallkan posisinya sebagai ketua sebuah partai politik.  Tujuannya ialah agar kerja pejabat tersebut tidak terbagi bagi, melainkan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara serta fdalam upaya mensejahterakan rakyat secara umum.

Sebaiknya memang kita tunggu saja hasil KLB PD pada hari ini hingga besuk.  Tentu kita tetap berharap bahwa kondisi negara kita tidak akan terpengaruh dengan  persoalan partai.  Sebagai rakyat yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun, dan hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan, kiranya kita akan bijak manakalan kita tetap mengharapkan semua partai dapat berbanah diri dan memperbaiki kinerja sehingga programnya  lebih jelas berpihak kepada rakyat.

Partai dfemokrat adalah partai penguasa saat ini, karena itu kita tetap berharap partai ini dalam memperbaiki dirinya dan membuktikan diri bahwa partai ini memang benar benar memperjuangkan kepentingan rakyat serta  berkomitmen serta konsisten memberantas korupsi.  Buktikan dan jangan hanya slogan saja, termasuk semua partai politik di negeri ini.  Kita ingin mewlihat dan menyaksikan kondisi yang baik di negara kita dengan seluruh elemen yang menyertainya, termasuk partai politik.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.