KEBIJAKAN PRO RAKYAT

Sampai saat ini ketenaran gubernur DKI Jakarta joko widodo memang belum luntur dan tetap saja diliput waratwan kemanapun dia berada.  Namun bukan itu yang  seharusnya kita  perhatikan dan cermati dari sosok gubernur energik tersebut, melainkan kebijakan kebijakannya yang selalu berpihak kepada rakyat banyak.  Memang persoalan Jakarta sangat rumit, sehingga  dia belum mampu memperbaiki berbagai persoalan yang melanda Jakarta, seperti banjir, macet, kumuh dan lainnya.  Hanya saja kita memang perlu memberikan apresiasi atas berbagai kebijakan dan inisiatifnya untuk terus bekerja tanpa mengenal lelah dan memberikan teladan yang baik.

Berbagai kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat ialah ketegasannya dalam persoalan kedisiplinan dalam bekerja, terutama bagi para pegawai pemerintah provinsi.  Tidak ada lagi toleransi bermalas malasan, apalagi kemudian bermain main proyek dan sejenisnya.  Kebjiakan mengenai tempat tinggal juga  perlu diapresiasi, dan demikian pula dengan tempat tempat yang diperuntukkan bagi public dan lainnya.  Artinya  ada keinginan serius untuk memperbaiki kondisi agar menjadi lebih baik, lebih nyaman dan aman.

Tentu persoalan banjir dan macet juga mendapat perhatiannya, meskipun belum dapat cara yang jitu untuk mengatasinya, atau mungkin sudah mendapatkan, tetapi memerlukan proses dan waktu yang agak lama.  Sedikit demi sedikit beberapa kebijakan terus diambil dan lakukan secara konsisten dalam upaya memperbaiki  Jakarta.  Namun bukannya tanpa tantangan dan hambatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.  Gangguan dan hambatan yang langsung dapat dilihat dari  beberapa pihak yang  terus mengkritik sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan.  Sedangkan yang tidak langsung sepeprti mengganggunya dengan  memintanya untuk nyapres dan sejenisnya.

Sebuah kebijakan yang baru diambil oleh Jokowi ialah penghapusan bantuan kepada jamaah haji DKI Jakarta yang pada tahun 2013 ini mencapai angka  17,9 Milyar, sebuah  angka yang sungguh luar biasa.  Kebijakan bantuan kepada jamaah haji tersebut sesungguhnya memang sudah berlangsung sejak tahun 2009 yang lalu, namun mulai tahun 2013 ini akan dihapus dengan alas an karena menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku dan  bilamana dilihat dari aspek bantuannya sendiri, kurang tepat.

Persoalan agama memang merupakan masalah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dibenarkan mengurusinya.  Itulah setidaknya yang saat ini dimunculkan kembali oleh menteri dalam negeri.  Dan memang persoalan agama  bukan merupakan persoalan yang diotonomikan sehingga semuanya menjadi tanggung jawab pusat.  Itulah mengapa Jokowi kemudian berusaha untuk menghapus bantuan tersebut karena  bertentangan dengan aturan yang ada.

Namun lebih dari itu kalau dilihat dari sisi bantuannya sendiri juga kurang tetap karena mereka yang melakukan ibadah hajji tentu dari kalangan yang cukup mampu dalam hal finansial, sehingga bantuan tersebut akan lebih tepat jika diberikan kepada mereka yang miskin, yang di Jakarta juga masih cukup banyak.  Apalagi kalau diingat bahwa bantuan tersebut ialah dalam hal transportasi dan makan selama di Makkah.  Tentu hal tersebut disamping nantinya membuat iri para haji dari daerah lainnya, yang tentu tidak mendapatkan bantuan seperti itu, juga  akan membebani pemerintah daerah DKI.

Kita tentu salut dengan langkah yang diambil oleh gubernur DKI ini, karena  bantuan sepeprti itu memang  dapat dianggap tidak tepat sasaran.  Memang  mereka yang haji itu rakyat yang mempunyai hak untuk diperlakukan baik dan dibantu oleh pemerintah, tetapi disamping hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, juga  masih ada pihak pihak yang sangat perlu untuk dibantu.  Sedangkan para jamaah haji, justru telah  mampu untuk membiayai dirinya sendiri, karena juga sudah disediakan  uang makan oleh pemerintah pusat yang diambilkan dari BPIH yang dibayarkan.

Itulah kebijakan yang sudah diambil oleh jokowi dalam  upayanya  untukmengelola pemerintah DKI dengan transparan dan akuntabel.  Tentu kita berharap tidak hanya sampai di situ, karena masih cukup banyak persoala seputar anggaran di DKi yang belum atau bahkan tidak berpihak kepada  rasa keadilan bagi rakyat banyak.  Hal hal sepeprti itu  nantinya juga harus dapat disentuh oleh gubernur, meskipun penentuan penganggarannya tidak menjadi wilayahnya.  Tetapi gubernur  tentu dapat mengusulkan dan  berembuk dengan pihak yang dituju untuk  dapat dilakukan rasionalisasi anggaran tersebut.

Salah satu  persoalan anggaran yang  dikritisi banyak pihak dan dianggap tidak mencerminkan keadilan dan bahkan diangap melukai nurani rakyat ialah anggaran makan anggota dewan DKI  yang spektakuler.  Menurut catatan, bahwa anggaran makan DPRD DKI Jakarta tahun 2013 ini mencapai 21,3 M.  sangat luar biasa. Bahkan ada pengamat yang memprediksi bahwa dengan anggaran sepeprti  itu tentu setiap harinya mereka makan di restoran hotel dan tiga kali sehari.  Memang kalau kenyataannya seperti itu, sangat wajar manakala hal tersebut dapat dikatakan keterlaluan dan melukai hati rakyat.

Dalam  dataran kewajaran, anggaran makan itu ya dalam sehari cukup sekali saja dan diupayakan  sederhana dan wajar atau tidak mewah. Apalagi status yang disandang mereka ialah sebagai wakil rakyat dan bukan rajanya rakyat.  Tetapi kita memang sedang menghadapi persoalan krusial di negeri kita ini yakni  hilangnya budaya malu yang dahulu selalu menjadi pertimbangan dalam setiap memutuskan sesuatu.  Celakanya yang kehilangan budaya malu tersebut justru para pemimpin atau mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat biasa.

Demikian juga dengan anggaran perjalanan dinas mereka yang mencapai  19 milyar sangat perlu untuk dilakukan  pencermatan.  Perjalanan dinas anggota DPRD DKI seharusnya memang tidak perlu banyak, karena mereka justru yang  menjadi tujuan studi banding bagi  daerah lainnya.  Meskipun dapat saja dalam aspek tertentu mereka melakukan  perjalanan ke daerah untuk melakukan semacam studi banding.  Bahkan kalaupun mereka melakukan perjalanan ke luar negeri, tentu tidak setiap bulan atau bahkan setiap minggu, tetapi sesuai dengan kebutuhan.  Nah,  karena itulah persoalan ini sangat perlu dievaluasi  secara mendalam agar semuanya menjadi berjalan baik.

Memang semua yang disampaikan di atas, yakni tentang anggaran makan dan perjalanan dinas DPRD bukan   wilayah gubernur, tetapi menuirut saya gubernur juga dapat memulai melakukan pendekatan, agar mereka  mempunyai rasa malu dan merevisi anggaran tersebut untuk  kebaikan bersama.  Kita yakin bahwa dengan langkah langkah yang cukup bagus yang selama ini dilakukan oleh Jokowi,  tentu dia akan mampu  untuk mengubah persoalan anggaran tersebut, walaupun bukan dalam wilayahnya.

Kita juga masih terus menunggu  kbijakan kebijakan selanjutnya yang tentu diharapkan akan  mampu menyejahterakan rakyat secara umum.  Namun begitu   harapan  tersebut tidak semata mata ditujukan kepada gubernur DKI Joko Widodo, melainkan juga  untuk semua gubernur, Bupati/Wali kota di seluruh nusantara.  Setidaknya untuk gubernur DKI memang patut dijadikan icon tersendiri, karena disamping Jakarta merupakan pusan kekuasaan di Indonesia, juga karena sepak terjang gubernur yang satu ini memang cukup luar biasa.  Semua orang mengakui bahwa  Jokowi memang  pekerja keras dan  selalu lebih mementingkan rakyat ketimbang diri dan golongannya.

Kita tentu bermimpi untuk dapat memiliki Jokowi jokowi lainnya di daerah daerah, dengan harapan seluruh daerah akan menjadi bergairah dalam membangun dan sekaligus  menghilangkan segala macam bentuk korupsi yang hanya akan menyengsarakan rakyat.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.