HUKUMAN YANG PANTAS BAGI PEMERKOSA

Barangkali kalau tidak ada kasus hakim Damin Sunusi yang  memberikan keterangan  sangat kontroversial pada saat melakukan fit and propertest di hadapan komisi III DPR RI beberapa waktu yang lalu, kasus pemerkosaan tidak akan mendapatkan  perhatian yang demikian dahsyat dari masyarakat, termasuk dari kalangan aktifis perempuan.  Buktinya bahwa kasus pemerkosaan telah lama berlangsung di negeri ini, tetapi tetap saja jalan terus dan hukuman yang diberikan oleh pengadilan (hakim)  juga masih belum dapat membuat jera para pelaku atau calon pelaku.  Bahkan  kasus perkosaan sadispun  tetap  terjadi dan hukumannya juga kurang memenuhi rasa keadilan umum.

Kasus kasus pemerkosaan oleh mereka yang seharusnya melindungi juga terus berlangsung seperti perkosaan anak oleh ayah tirinya atau bahkan oleh orang tua kandungnya,  kakek terhadap seorang cucu, guru kepada seorang murid, ustadz terhadap seorang santri dan lainnya.  Sementara itu berbagai kasus pemerkosaan yang disertai dengan penganiayaan, ancaman, dan bahkan pembunuhan juga masih terus berlangsung, namun  para  penegak hokum nampaknya  belum mampu memberikan solusi yang “mandi” atau mujarab bagi  penghentian pemerkosaan atau bahkan hanya sekedar menguranginya.

Untunglah kemudian ada kasus yang sesungguhnya sangat kita sesalkan, tetapi  ternyata ada hikmahnya juga, yakni kasus hakim Damin yang saat ini mendapatkan perhatian banyak orang.  Dengan kasus tersebut para anggota dewan juga turut mengecam, meskipun pada awalnya  tidak bereaksi.  Kita tahu bahwa hakim Daming berdalih bahwa ucapannya yang kemudian menuai protes tersebut dilakukan hanya untuk sekedar mencairkan suasana, karena dianggap terlalu kaku dan tegang.  Tetapi apapun alasannya, masyarakat kemudian sudah terlanjur menghakiminya dengan tuduhan yang sangat kuat bahwa Daming  sama sekali tidak mempunyai rasa  pembelaan sedikitpun terhadap korban pemerkosaan.

Pada saat Daming menyatakan hal tersebut di hadapan para anggota Dewan yang terhormat, juga  hanya disambut dengan tawa dan cekikikan saja oleh para anggota yang terhormat.   Dan setelah itu ketika ada yang mempertanyakan soal lelucon Daming yang sangat tidak lucu tersebut, barulah ramai ramai seluruh masyarakat menyauarakan agar hakim Daming didiskualifikasi dari pencalonannya sebagai hakim Agung.  Termasuk beberapa fraksi dan bahkan kemudian semua fraksi setuju atas usul agar  hakim Daming tidak diloloskan sebagai calon hakim agung.

Inilah gambaran umum masyarakat kita yang  terkadang sangat sensitive, tetapi dalam waktu lainnya justru sangat kebal terhadap berbagai persoalan yang merugikan masyarakat.  Aapakah memang harus ada pihak yang mengorbankan dirinya untuk dicaci dan dikucilkan masyarakat, baru kemudian  baru ada perhatian masyarakat kepada persoalan yang merugikan tersebut?. Banyak contoh kasus dimana  menurut logika akal sehat seharusnya sebuah perbuatan melanggar hokum harus dihukum dengan seberat beratnya, disebabkan  telah berdampak  merugikan dan menyengsarakan banyak pihak, seperti korupsi misalnya, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan perhatian yang semestinya, walaupun usulan sudah bermunculan.

Kasus pemerkosaan misalnya juga telah mengakibatkan korbannya menderita dan trauma, bahkan hingga seumur hidup.  Mungkin ada sebagian orang yang  kemudian  dapat pulih dalam waktu yang singkat setelah  mendapati kasus pemerkosaan, namun tidak sedikit yang kemudian menjadi beban mental seumur hidup.  Kasus pidana semacam ini seharusnya mendapatkan perhatian yang besar oleh para ahli dan penegak hokum.  Kalau korban pembunuhan misalnya, maka meskipun sangat berat, tetapi  tidak ada korban yang harus menderita seumur hidup atau menderita sepanjang masa, tetapi kalau kasus pemerkosaan, hal tersebut terjadi dan nyata.

Untuk itu seharusnya hukuman bagi pemerkosa  lebih berat ketimbang hukuman bagi pembunuh.  Saat ini sudah banyak yang berpikiran bahwa hukuman mati sangatlah pantas bagi pemerkosa, meskipun  sebelumnya tidak pernah muncul ke permukaan.  Walaupun baru sebuah wacana dan usulan, namun hal tersebut sudah merupakan sebuah  kondisi yang perlu disyukuri, karena kasus pemerkosaan kemudian mendapatkan perhatian.  Disamping hukuman mati tersebut, hukuman seumur hidup juga pantas untuk diberikan dan diterpkan bagi para pemerkosa, karena  hal tersebut sedikitnya akan memberikan dampak  positif bagi keselamatan pwerempuan yang biasanya menjadi obyek pemerkosaan.

Kalau hukuman terhadap para koruptor  sampai saat ini masih sangat rendah dan bahkan harta yang didapatkannya melalu korupsi juga masih dibiarkan saja serta tidak disita untuk dikembalikan kepada Negara, maka hukuman pemerkosa kiranya juga akan mengalami nasib yang kurang lebih sama.  Barangkali menjadi nasibnya pihak pihak tertentu kalau kemudian ada pemerkosa ataupun koruptor yang dihukum berat, karena pada saat diadili sedang diperhatikan banyak pihak.  Tetapi begitu perhatian masyarakat  berkurang, maka akan berkurang pula hukuman kepada mereka.

Artinya kepastian hukum di negeri kita tercinta ini memang belum menunjukkan kekonsistenan yang  diharapkan. Untuk kasus korupsi yang terakhir kemarin kita saksikan, yakni kasus terpidana Angelina sondakh, ternyata sangat  membuat kita ketar ketir dalam hal pemberantasan korupsi, karena hukumannya sangat ringan dan sama sekali tidak akan dapat membuatnya jera.  Sedangkan dalam hal hukuma bagi pemerkosa, di beberapa pengadilan yang menggelar kasus tersebut, juga kurang mendapatkan perhatian  masyarakat, dan hukumannyapun sangat rendah dibandingkan dengan tuingkat kejahatan dan penderitaan  yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Nah, kembali kepada persoalan hukuman kepada para pemerkosa, meskipun  hokum di negeri kita belum berpihak kepada keadilan yang sesungguhnya, namun dengan munculnya kasus hakim Daming tersebut kita patut bersyukur bahwa sudah banyak pihak yang perhatian kepada persoalan pmerkosaan tersebut, dan pada gilirannya kita berharap bahwa para penegak hokum akan dapat  melakukan berbagai upaya agar kasus pemerkosaan tersebut tidak akan semakin banyak dan marak, melainkan justru akan berkurang.  Masyarakat juga diharapkan akan selalu melakukan pangawasan dan kritik terhadap keputusan yang akan diambil, terutama jikalau terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Barangkali perlu diusulkan kepada  pembuat undang undang, yakni DPR agar melakukan upaya revisi terhadap perundangan yang menyangkut pemerkosaan untuk disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan saat ini.  Untuk ancaman hukuman bagi pemerkosa dengan melihat  kondisi dan kasusnya, agar minimal  15 tahun hingga seumur hidup dan  juga hukuman mati.  Kita tidak perlu lagi membicarakan persoalan HAM yang biasanya selalu dikaitkan dengan bentuk hukuman yang berat.  Kita sangat menghormati hak hak azasi mansuai, justru karena itu kita  harus memberikan hukuman yang sangat berat bagi para pelaku kejahatan, agar hak hak azasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak.

Kita harus menyelamatkan dan sekaligus memberikan rasa aman kepada warga masyarakat kita, khususnya kaum perempuan, melalui pemberian perlindungan yang cukup.  Salah satu diantaranya ialah menciptakan  system masyarakat yang memungkinkan mereka dapat bergerak dengan aman dan tidak merasa khawatir lagi.  Artinya  kalau kepedulian masyarakat terhadap persoalan pemerkosaan tersebut meningkat dan para pelaku pemerkosa diberikan hukuman berat hingga hukuman mati, dan hal tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, sudah berang tentu kondisi masyarakat kita akan lebih aman dan nyaman.  Semoga berbagai usulan tentang pemberatan hukuman bagi pemeroksa dengan mempertimbangkan akibat yang dialami mereka yang menjadi korban, dapat  diakomodasi dalam perundangan kita.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.