KEADILAAN ITU ADA PADA NURANI BUKAN PADA AYAT

Hampir setiap saat kita dibuat terkejut dan tidak mengerti oleh aparat penegak hukum, bagaimana mungkin kita dapat mengerti kalau  apa yang dialkukan selalu menuai kritik dari masyarakat, disebabkan  tidak seauai dengan harapan serta hati nurani.  Mungkin kita akan  mengatakan sulit mengukur sesuai dengan hati nurani, tetapi secara umum hati nurani itu akan memberontak jika ada sesuatu yang djrasakan janggal, meskipun misalnya  hal tersebut sesuai dengan  ketentuan  hukum yang masih berlaku.  Hanya saja disebabkan  tidak konsistennya pelaksanaan ketentuan tersebut kemudian memunculkan rasa tidak puas dan mengundang pertanyaan dari hati nurani.

Ambil contoh dalam hal penegakan hukum di negeri kita,  masih sangat tidak konsisten. Artinya banyak kasus besar dan merugikan banyak pihak, bahkan negara, tetapi prosesnya sangat lamban dan kelaupun kemudian  dibawa ke pengadilan, hukuman yang ditetapkanpun  sangat ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta akibat terhadap kejahatan tersebut.  Kasus kasus dalam bidang korupsi dan sejenisnya, kasus narkoba, kasus pemerkosaan dan lainnya masih sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Bahkan yang saat ini ramai dibicarakan banyak pihak dan ahli, yakni kasus  ditetapkannya  seorang ibu yang mengalami kecelakaan  tersenggol truck dan kakinya terlindas  roda truck tersebut serta putri tersayangnya harus meninggal dunia  karena kepalanya terlindas truck yang menyenggolnya.  Tuduhan yang diterapkan ialah laiai dan kurang hati hati, padahal  dalam  kenyataannya  jalan yang dialalui tersebut sesungguhnya bukan jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan besar seperti truck gandeng tersebut.  Tetapi polisi masih tetap bersikukuh menerapkan pasal dan ayat tentang kelalaian ibu tersebut sehingga menyebabkan anaknya meninggal dunia.

Tentu dalam kasus  ini ada pemberontakan nurani siapapun yang memang mempunyai hati dan perasaan.  Bagaimana  mungkin ibu yang kehilangan anaknya dan dirinya sendiri saat ini juga masih lunglai dan kemungkinan besar harus kehilangan kakinya karena remuk dilindas truck, harus dijadikan tersangka dan nantinya akan dituntut di pengadilan.  Walaupun tentu banyak ahli dan pakar yang menghinbvau bahwa polisi menghentikan  kasus tersebut, karena memang sesungguhnya lebih banyak kepada persoalan kesalahan pengemudi truck dan bukan semata kelalaian ibu tersebut. 

Dalam kasus ini seharusnya polisi tidak hanya memandang  kesalahan atas kelalaian ibu tersebut, dan kemudian dicarikan ayat dan pasalnya dalam kitab undang undang yang berlaku, melainkan harus lebih dilohat dari kasus secara menyeluruh dan bertanya kepada hati nurani.  Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga,  ibu tersebut sudah kehilangan anaknya yang disayangi, dan dirinya juga masih tergeletak lumpuh, tetapi masih harus diasalahkan atas kecelakaan yang diserempet truck gandeng tersebut.  Ini benar benar sebuah kejadian yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat, khususnya atas perlakukan polisi dalam menangani persoalan ini.

Sementara itu dalam waktu yang relatif sama, yakni saat ini ada kasus yang sudah mendapatkan  keputusan  tetap dari Mahkamah Agung, yakni kasus penganiayaan Julia Perez, tetapi yang bersangkutan masih sangat bebas dan sama sekali tidak disentuh oleh aparat.  Komisi Yudisial pun sesungguhnya sudah mengingatkan agar kejaksaan segera mengeksekusi Jupe tersebut agar masyarakat kita apatis terhadap  penegakan hukum.  Sebagaimana diketahui bahwa di pengadilan tingkat pertama Jupe diputus  hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan dan hal tersebut kemudian juga dikuatkan oleh pengadilan tinggi.  Dan akhirnya  mahkamah Agung  memutuskan Jupe dihukum 3 bulan tanpa masa percobaan, sehingga seharusnya dia  segera dimasukkan ke penjara.

Namun sekali lagi yang bersangkutan justru masih dapat bekeliaran seenaknya  tanpa merasa bahwa dirinya adalah terpidana yang harus menjalani hukuman 3 bulan.  Jadi hukum   seharusnya  ditegakkan dan bukan hanya  berada di dalam peraturan perundangan atau ayat semata ataupun hanya berada  catatan paniterapengadilan dan tidak perlu lagi diwujudkan dalam kenyataan.  Kiranya sampai kapan lagi kita akan dapat menyaksikan  negera kita  benar benar memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh, sehingga harapan untuk damai dapat direalisasikan?.

Sebelum ini beberapa kasus  yang sangat lucu dimata masyarakat ialah  dengan diprosesnya  hukum  atas beberapa perbuatan yang sangat ringan dan bahkan remeh, tetapi dalam waktu yang bersamaan, betapa banyak kasus besar yang sudah menjadi konsumsi publik kemudian berakhir dengan penyelesaian yang sangat mengecewakan;  ada sebagiannya yang dibebaskan atas nama hukum, ada yang hanya duhukum dengan percobaan saja, dan ada yang dihukum dengan hukuman yang sangat ringan dan sama sekali tidak menghargai rasa keadilan masyarakat. Kita tentunya masih ingat betapa anak yang mengambil sandal jepit kemidan diproses hukumnya, seorang nenek yang mengambil  buah kapuk yang sudah tidak digunakan juga harus mondar mandir ke pengadilan, seorang petani karena haus kemudian memtik semangka di sawah untuk menghilangkan kehausannya, kemudian juga harus berurusan dengan penegak hukum dan lainnya.

Apakah  para penegak hukum hanya semata  berpegang kepada bunyi ayat dan pasal saja tanpa memandang latar belakang, kondisi dan keadaan pada saat seseorang melakukan sesuatu yang dapat digolongkan sebagai kejahatan?.  Barangkali saya dapat menyetuji bahwa para aparat penegak hukum berlaku  seperti itu, namun harus konsisten, dan bukan “ngot ngotan”.  Artinya tidak sesekali berbuat seperti itu bahkan termasuk kasus yang sangat remeh, tetapi  di lain waktu malah membiarkan kasus yang besar dan merugikan banyak orang.

Artinya kalau penegakan hukum di negeri ini sudah baik dan konsisten serta tidak memandang siapapun, tentu  kalau kemudian aparat melakukan  dan menangani kasus ang kecilpun harus kita dukung, karena hal tersebut sebagai upaya dan wujud dari supermasi hukum, namun kalau penegakan hukum masih compang camping dan  masih terkesan tebang pilih, maka  pada saat aparat menangani kasu yang sangat remeh,  kita menjadi kurang  simpatik,  apalagi kalau kasus tersebut dilatar belakangi oleh sebuah  kesalahan murni  dan atas dasar kebutuhan yang sangat primer serta  bukan atas niat kejahatan.

 Kita diingatkan oleh keptusan khlaifah Umar bin Khattab yang  sangat kontrovesial pada saat itu, yakni tidak menrapkan hukum sebagaimana  yang pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad  dan juga  Abu Bakar, yakni hukum potong tangan bagi para pencuri yang memenuhi persyaratan minimal.  Pada saat itu banyak  sahabat yang nampak protes kepada Umar yang menyalahi tradisi yang sudah berjalan, namun kemudian Umar dengan tegasnya menjelaskan bahwa  seharusnya dalam kondisi paceklik seperti saat itu orang orang kaya  beramai ramai mendermakan hartanya, sehingga tidak ada lagi orang yang kelaparan.

Nah, karena orang kaya tidak melakukan derma dan banyak orang kelaparan tidak dapat makan, dan kemudian mereka mengambil harta orang kaya hanya sekdar untuk memnuhi kebutuhan  dan menyambung hidup saja, maka saya (Umar) tidak akan memberikan hukuman potongtangan kepada pencuri yang sesungguhnya mengambil haknya tersebut.   Keputusan dan alasan Umar tersebut kemudian saat ini dijadikan sebagai salah satu  alasan pemaaf bagi sebuah kasus kejahatan tertentu  untuk tidak diberikan hukuman sebagaimana mestinya.

Alangkah indahnya kalau para penegak mhukum kita juga mempunyai pertimbangan manusiawi seperti itu.  Saya yakin kalau peryimbangan tersebut dijadikan dasar, maka si ibu yang saat ini masih tergeletak lemah di rmah sakit dan kehilangan anaknya tersebut tidak akan diproses hukum seperti kengototan polisi yang memeriksanya.  Semoga  kasus tersebut menyadarkan kita semua tentang pentingnya  penyertaan hati nurani dan perasaan  keadilan dalam proses hukum.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.