PEDULI PENDIDIKAN TINGGI

Meskipun di Indonesia, perguruan tinggi cukup banyak dan marak di semua tempat, namun APKnya tetap masih rendah bilamana dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruhnya yang saat ini sudah mencapai lebih dari 240 juta jiwa.  Itupun masih ditambah lagi dengan  kondisi perguruan tinggi yang masih banyak beradaq di bawah standar, baik dari sisi menejemennya,  SDM, dan juga sarana prasarana.  Akibat dari kondisi seperti itu kita tidak dapat  mengharapkan banyak dalam waktu dekat, terutama dalam hal peningkatan kualitas manusia Indonesia yang menjadi syarat mutlak penguasaan ekonomi secara global.

Kenyataan bahwa  dari sudut pendidikan, bangsa kita masih  sangat rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti malaysia dan singapura  umpamanya.  Jika dibuat perbandingan, maka yang terbanyak ialah mereka yang hanya lulus pendidikan sekolah dasar, kemudian disusul dengan mereka yang berpendidikan menengah, dan yang paling buncit ialah mereka yang berpendidikan tinggi.  Bahkan perbedaan tersebut sangat tidak imbang, yakni mereka yang berpendidikan tinggi hanya  kurang dari 10 % saja.

Dalam keadaan yang seperti itu tentu kita akan sulit untuk bersaing dengan beberapa negara yang  masyarakatnya sudah banyak yang berpendidikan tinggi.  Dari sedikit itupun bila mana kita lihat dari sisi kualitas masih juga  sangat memperihatinkan, karena ada sebagian perguruan tinggi yang termasuk di bawah standar.  Bahkan  perguruan tinggi negeri saja  masih ada yang belum menerapkan  sistem dan  desain perguruan tinggi sebagaimana yang dikehendaki oleh perundangan kita.  Artinya dilihat dari beberapa  elemen yang menjadi syarat minimal saja tidak terpenuhi, apalagi kalau kemudian dilihat dari sisi pengembangannya.

Ambil contoh misalnya bagaimana sikap para dosennya  yang masih belum mencerminkan diri sebagai sosok dosen sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang undang, sehingga perannya hanya sebatas sebagai guru saja.  Demikian juga perguruan tinggi didirikan seolah hanya seperti sekolah saja, padahal antara keduanya sangat berbeda dan memang harus diperlakukan  berbeda.  Artinya kalau seorang dosen hanya  bekerja sebagai seorang pengajar atau pendidik semata, maka itulah seorang guru dan bukan sebagai seorang dosen.

Dosen, sebagimana dimaksudkan oleh undang undang ialah seorang pendidik dan sekaligus  sebagai seorang ilmuwan.  Artinya bukan saja  mengajar atai mentransfer ilmunya kepada mahasiswa, melainbkan juga harus terus melakukan penelitian yang juga merupakan tugas pokoknya, dan kemudian dari hasil penelitiannya tersebut dipraktekkan dalam  upaya pengabdiannya kepada masyarakat.  Nah, disitulah letak dari tugas pokok perguruan tinggi, yakni menjalankan tri dharma perguruan tinggi, yang melaiputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan  pengabdian kepada masyarakat.

Jadi kalau seorang dosen hanya mengajar dan mendidik saja, maka itu belum dinamakan dosen secara substansial, karena ia bbaru menjalankan dan memrankan tugas sebagai seorang guru.  Dan kalau hal tersebut terus berlangsung maka  out put  perguruan tinggi tidak ubahnya  seperti out put sekolah yang sama sekali tidak  dapat berbuat banyak dalam upaya memajukan bangsanya.  Dan itulah yang saat ini dapat kita saksikan, banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan ketika harus terjun dan memerankan dirinya di tengah tengah masyarakat.

Melihat kenyataan tersebut sudah saatnya seluruh perguruan tinggi harus  segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dosen dalam menjalankan tugas mereka,  sehingga cita cita  bangsa ini  untuk melahirkan banyak manusia berkualitas, akan dapat diweujudkan, dan bukan saja hanya mencetak para sarjana yang ditandai dengan selembar ijazah.  Kita harus terus mengingatkan kepada seluruh dosen agar  mematuhi ketentuan yang ada, yakni melaksanakan tri dharma dengan sungguh sungguh dan konsisten.

Bahkan sangat mungkin kita memberlakukan ketentuan yang mengikat kepada seluruh dosen agar setiap dosen selalu melakukan penelitian sesuai dengan bidang kajian keilmuannya, minimal satu semester sekali yang ditandai dengan laporan hasil penelitian  yang berkualiktas.  Hasil penelitian tersebut kemudian dijadikan acuan  dalam mengembangkan silabus mata kuliah yang diampunya dan sekaligus dapat ditulis dalam bentuk tulisan yang memungkinkan dimuat dalam jurnal yang nantinya juga sangat berguna  bagi dosen.  Paling tidak hasil penelitian tersebut kemudian dirumuskan  dalam upaya melakukan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam  bidang sebagiaman ditekuni selama ini.

Walaupun sesungguhnya dengan memberlakukan BKD atau beban kerja dosen yang harus dilaoprkan pada setiap semester,  secara otomatis  sudah melakukan  dorongan dan perintah melakukan tri dharma bagi dosen, namun dalam kenyataannya, penelitian yang dilaksanakan oleh dosen, terkadang tidak fokus dan hanay dilakukan dalam upaya memenuhi kewajiban semata, sedhingga dampaknya atau manfaatnya kurang dapat dirasakan oleh banyak pihak, terutama mahasiswa melalui pengembangan silabus dan juga oleh masyarakat melalui pelaksanaan pengabdian dosen tersebut.

Namun demikian sesungguhnya  pada saat ini  sudah ada peningkatan dari sisi kualitas dosen.  hal tersebut setidaknya  dapat dilihat dari  sisi formal pendidikan yang dimilki oleh dosen yang  sudah sedsuai dengan ketentuan perundangan, yakni minimal berpendidikan S2, bahkan  hampir sulit dicari dosen yang tidak melanjutkan studinya ke S3, meskipun masih dalam proses.  Demikian juga manakala dilihat dari sisi  tanggung jawab   melaksanakan tugas, setidaknya bilamana dilihat dari sisi kuantitas pertemuan dengan mahasiswa, termasuk dari sisi  administrasi akademik, baik bagi dosen maupun  pada program studi.

Semuanya itu  salah satunya ialah  berkat adanya sertifikasi dosen yang kemudian ditindak lanjuti dengan berbagai pertauran yang menertainya, sehingga “memaksa” dosen untuk bekerja sesuai dengan ketentuan.  Itu baru ditinjau dari sisi dosen yang memang merupakan faktor penting dalam keberhasiilan sebuah perguruan tinggi.

Sementara itu  apabila ditinjau dari sisi pengelolaannya, tentu masih banyak hal yang harus diperhatikan, terutama juga kebijakan pimpinan perguruan tinggi yang harus berpihak kepada kepentingan keilmuan, dan bukan dilandasi oleh kepentingan lainnya, termasuk kepentingan politik dan lainnya.  Artinya desain perguruan tinggi memang harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan tidak asal berjalan dan ada mahasiswanya saja.  Mungkin saat ini masih ada pengelola perguruan tinggi yang tidak peduli dengan segala macam visi dan misi lembaga, dan semata mata hanya  menjalankan tugas keseharian semata.

Tetapi kita berharap bahwa hal tersebut tidak terbukti dan seluruh p[impinan dan pengelola pendidikan tinggi menyadari secara penuh tentang tujuan dan tanggung jawab perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tentu  berbeda denganlembaga sekolah yang hanya memfokuskan kepada  pendidikan semata, sedangkan perguruan tinggi harus dilengkapi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ada hal penting yang  selama ini  dilupakan oleh hampir seluruh dosen dimanapaun berada.  Namun karena hal tersebut sudah dianggap lazim berjalan di hampir seluruh perguruan tinggi, maka seolah dibenarkan dan tetap terus dilestarikan, padahal jelas jelas menyalahi ketentuan yang ada.  Hal penting yang saya maksudkan tersebut ialah tentang pelaksanakan ekuivalensi sks sebagai beban tugas dosen.  Artinya satu sks yang seharusnya setara dengan 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur dan 50 menit tugas mandiri, yang semuanya dalam pengawasan dan tanggung jawab dosen, seolah  terlupakan.

Saat ini yang ada dan dilaksanakan oleh dosen ialah naya sepertiganya saja, yakni hanya 50 menit tatap muka saja, dan selebihnya sama sekali tidak pernah dilaksanakan.  Kalau prakteknya hanya seperti itu, maka ketengtuan tugas dosen yang maksimal 16 sks sama sekali tidak imbang, dan masih banyak waktu luang dosen yang tidak termanfaatkan untuk melakukan bimbingan dan perhatian kepada mahasiswa.  Karena itu sudah saatnya pula kita mengingatkan kepada semua dosen tentang masalah ini dan kemudian  memberlakukannya secara konsisten,  tetapi lagi lagi harus ada kemauan dari pengambil kebijakan secara nasional.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.