ARTI PENARIKAN DOSEN KE INDUK ORGANISASI

Saat ini dan seterusnya  merupakan proses pembenahan di dalam tubuh perguruan tinggi Agama Islam, khususnya di IAIN Walisongo, khususnya lagi dalam bidang penataan dosen.  Sebagaimana diketahui bahwa selama ini banyak dosen PNS IAIN Walisongo Semarang  yang diperbantukan kepada perguruan tinggi swasta di jawa Tengah, bahkan juga ada sebagiannya yang di perguruan tinggi negeri.  Pada mulanya kondisi seperti itu tidak terasa dan dapat berjalan dengan baik.  Namun sejalan dengan perkembangan  dan juga berlakunya berbagai peraturan yang berkaitan dengan dosen, utamanya yang berstatus PNS, seperti PP nomor 53 tahun 2010 dan lainnya, mengharuskan adanya pembenahan dan penataan.

Seperti yang diketahui oleh  banyak pihak bahwa disiplin PNS diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 yang cukup ketat, sedangkan  dosen DPK di berbagai perguruan tinggi agama Islam swasta di Jawa Tengah yang berstatus PNS sejatinya merupakan dosen IAIN Walisongo.  Sehingga dengan demikian segala sesuatunya  yang menyangkut kepegawaian, bebean kerja, pengawasan, pembinaan dan lainnya menjadi tanggung jawab IAIN Walisongo Semarang.  Sampai saat ini gaji dan tunjangan mereka semua  menjadi tanggung jawab IAIN dan masuk dalam DIPA IAIN Walisongo, karena status mereka memang dosen IAIN Walisongo.

Nah, pada saat kikta dituntut untuk melaksanakan kinerja dengan baik, dan pengawasan yang ketat tentang kinerja, maka dengan keberadaan beberapa dosen PNS yang menyebar di berbagai perguruan tinggi agama Islam di seluruh Jawa Tengah, menjadikan kesulitan tersendiri bagi IAIN untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.  Sedangkan di satu sisi ada beberapa laporan miring yang disampaikan kepada IAIN bahwa sebagian diantara mereka tidak melaksanakan  kinerja sebagaimana dituntut  dalam PP nomor 37 dan nomor 41 tahun 2009.

Kondisi speerti itu masih lagi ditambah dengan tanggung jawab  pimpinan IAIN sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab mutlak atas penggunaan uang negera yang harus diperuntukkan bagi kepentingan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjadikan  IAIN  Walisongo semakin bulat untuk segera melakukan pembenahan dan penataan dosen DPK tersebut.  Artinya  dengan ketatnya ketentuan yang berlaku, pimpinan IAIN Walisongo merasa tidak mampu untuk melakukan pengawasan kepada seluruh DPK yang tersebar di propinsi jawa Tengah tersebut, sehingga kebijakan untuk menarik DPK ke kampus IAIN Walisongo menjadi pilihan yang harus dilakukan.

Namun demikian tentunya kebijakan tersebut dilakukan melalui proses sehingga tidak langsung seluruh DPK ditark, melainkan dengan  cara tadrij, atau seraca  bertahap dan tterus melakukan sosialisasi, sehingga perguruan tinggi  agama Islam swasta bersiap untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.  Bahkan untuk tahap pertama  masih ditoleransi manakala dosen bersangkutan masih  melakukan beberapa  tigas di perguruan tinggi swasta yang ditinggalkan, dengan catatan  tetap melaksanakan tugas di IAIN  dengan penuh.  Untum itu  mereka harus dapat mengelola waktu dengan baik.

Disamping hal hal tersebut sesungguhnya ada beberapa hal yang melatar belakangi kebijakan tersebut ditempuh.  Beberapa hal tersebut antara lain:

1.     Kebijakan dan tuntutan kementerian yang mengharuskan  perguruan tinggi negeri lebih memperluas akses penerimaan mahasiswa, karena hal tersebut merupakan amanat undang undang dasar, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.   Artinya  APK atau angka penerimaan kasar di IAIN termasuk IAIN Walisongo harus ditingkatkan, agar masyarakat dapat mengakses  dan masuk di perguruan tinggi negeri, termasuk IAIN.  Daya tampung yang selama ini memang sangat terbatas, memang disadari penuh, namun karena kondisi tersebut disesuaikan dengan kemampuan lembaga sendiri.  Pada awalnya  memang  dapat dijelaskan dan dapat diberikan argumentasi kenapa  penerimaan mahasiswa  tidak kunjung dinaikkan, tetapi saat ini ketika semua   sudah dapat dilihat dengan jelas  dan berbagai fasilitas juga dianggap cukup, sudah tidak ada lagi alasan yang dapat diajukan  untuk menunda penambahan kuota penerimaan mahasiswa.

2.    Kebijakan moratorium penerimaan Pegawai negeri sipll, termasuk dosen yang hingga saat ini sudah berjalan selama 3 tahun, semakin membuat  perguruan tinggi negeri seperti IAIN tidak mampu lagi menaikkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru.  Bahkan cukup banyak dosen yang melaksanakan  kinerjanya  melebihi  yang seharusnya.  Namun demikian karena dirdorong ras atanggung jawab yang besar dalam mendidik para mahssiswa maka hal tersebut tetap dilaksanakan.  Disamping itu yang terjadi di IAIN Walisongo justru malahan  banyak PNS yang memasuki masa pensiun, sehingga semakin menyulitkan lagi.  Dalam jangka waktu  tiga tahun semenjak moratorium, justru sudah lebih dari 30 PNS yang pensiun.

3.    Kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan  kepada seluruh PNS di IAIN walisongo dengan baik sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan, sehingga  jalan yang dilakukan ialah mengumpulkan seluruh dosen PNS di satu tempat.  Kita semua tahu betapa ketatnya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dan betapa susahnya  kelau pimpinan tidak melakukan pengawasan.  Artinya pimpinan akan terkena  sanksi dan dianggap salah kalau tidak melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada bawahan yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang ada.  Padahal kita  tahu ada sebagian diantara  DPK yang  tidak memenuhi kinerjanya sesuai dengan ketengtuan yang berlaku.

Beberapa hal tersebut  lah yang menjadi pertimbangan penarikan  dosen DPK  yang memang sangat dibutuhkan di IAIN Walisongo sendiri.  Sehingga dengan demikian  kita berharap semua pihak dapat mengerti dan mendukung  kebijakan tersebut, demi terealisasinya kondisi yang semakin baik dalam semua bidang dan  juga bagi dosen itu sendiri.

Jadi sesungguhnya  beberapa pertimbangan tersebut sama penting dan beratnya.  Artinya dari sisi tuntutan dan keinginan  kementerian untuk menaikan  APK  dalam penerimaan mahasiswa baru, sementara  aspek dosen yang menjadi bagian tidak terpisahakan dari kebijakan penambahan calon mahasiswa tersebut sedang tidak ada, dan pada saat yang sama  IAIN Walisongo sesunggunya mempunyai dosen PNS yang cukup banyak  dan saat ini berada di beberapa perguruan tinggi Islam swasta, maka  kabijakan menarik mereka merupakan  sebuah keharusan dan hal yang realistik.

Pada waktu yang bersmaan juga didorong oleh keinginan untuk dapat membina dan mengawasi seluruh PNS sebagimana dituntut oleh peraturan perundangan yang berlaku, dan didasarkan atas sulitnya untuk melakukan  pengawasan dan pembinaan tersebut ketika mereka berada di luar kampus,  maka demi kelancaran semua hal mereka memang harus ditarik ke kampus IAIN Walisongo, meskipun tidak sekaligus, melainkan secara bertahap sebagiaman yang saat ini sudah dimulai.

Kita sesungguhnya juga menyadari secara penuh bahwa  beberapa perguruan tinggi agama islam  sangat berat dengan kebijakan ini, namun kondisinya memang  mengharuskan demikian, sehingga dengan demikian  kebijakan penarikan secara bertahap tersebut diharapkan akan dapat sedikit membantu untuk mempersiapkan  beberapa tenaga  pengganti yang diharapkan dapat  segara dilaksanakan dan secara bersamaan nantinya ketika seluruh  dosen DPK  ditarik, tidak akan ada ganjalan dan kesulitan yang dialami oleh perguruan tinggi swasta tersebut.

Kita sangat percaya bahwa  demi menjalankan peraturan yang berlaku dan kebaikan semua pihak, apapun keputusan yang diambil sehubungan dengan kebijakan seperti ini akan dapat diterima semua pihak, meskipun berat di awal, tetapi lama kelamaan akan dapat diatasi dengan baik.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.