WAJAH KORUPSI DI INDONESIA KE DEPAN

Rupanya  para penegak hokum, Khususnya para hikim belum bisa mendengar jeritan masyarakat Indonesia yang menginginkan korupsi di negeri ini dibabat habis hingga seakar akarnya.  Bukti paling mutakhir terhadap kesimpulan tersebut ialah keputusan atas Angelina Sondakh yang hanya diputus  4,5 tahun penjara dengan denda 250 juta, dari tuntutan jaksa selama 12 tahun, denda 500 juta dan mengembalikan uang sejumlah 12 milyar dan 2,3 juta dollar AS.  Tentu  bagi para penggiat anti korupsi sangat menyesalkan keptusan yang sangat ringan tersebut, dan bahkan yang sangat memukul ialah setalah keputusan tersebut seolah koruptor memenagkan pertarungan.

Sebagaim,ana diketahui bahwa seusai mendengarkan keputusan dari majlis hakim, terpidana Angelina Sondakh mengadakan konferensi pers dengan nada kemenangan.  Kita menjadi sangat heran betapa seseorang yang sudah ditetapkan sebagai seorang koruptor dan diberikan hukuman, tetapi malah tampak bangga dan sama sekali tidak ada raus menyesal dan malu.  Seharusnya yang bersangkutan  ada rasa malu, jangankan  mengadakan konferansi pers, untuk diprotret wartawan saja seharusnya dia menghindar, kalau memang  lingkungan di negeri kita ini berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

Kita menjadi sangat janggal ketika ada orang salah tetapin tidak malu dan bahkan malah mengadakan konferensi pers, terlepas dari apapun yang dinyatakan.  Rasa malu sebagai seorang penjahat, sudah tidak lagi ada di masyarakat kita, bahkan seoalh menjadi bangga dengan statusnya tersebut.  Dengan keptusan terhadap terpidana  korupsi Angelina Sondakh tersebut, kita dapat memprediksi beberapa hal ke depan, khususnya  berkenaan dengan usah pemberantasa korupsi dinegera kita tercinta.  Hal hal tersebut antara lain:

  1. Kita sangat pesimis dengan pemberantasan korupsi  pada masa mendatang, meskipun  harus tetap memberikan support kepada para penegak hokum, khsusnya KPK, kepolisian dan kejaksaan.  Kenapa kita menjadi pesimis? Alasan yang paling mudah untuk kita lihat ialah betapa ringannya hukuman bagi koruptor.  Padahal cukup banyak pihak yang menyuarakan agar koruptor dihukum maksimal dan bahkan kalau mungkin dihukum mati dan dimiskinkan. Sebagaimana diketahui bahwa jaksa KPK menuntut  kepada terdakwa yang saat ini sudah menjadi terpidana dengan hukuman yang cukup berat, yakni 12 tahun dan mengembalikan uang lebih dari 30 milyar.  Namun sebagaimana kita ketahui juga, bahwa keputusannya sangat jauh dari tuntutan tersebut.  Memang hakim mempunyai kewenangan utnuk memutuskan, tetapi persoalan korupsi di negri ini menag merupakan penyakit bangsa yang sangat akut, dan memerlukan  bantuan semua pihak untuk mengusirnya, termasuk para hakim.

Bagaimana mungkin korupsi  akan menjadi berkurang, kalau keputusan kepada para koruptor sangat ringan dan  sama sekali tidak akan membuatnya jera.  Jangankan menjadi jera, bahkan malah menujadi bangga dan seolah menjadi orang yang mulia, dengan mengadakan konferensi pers segala.  Bajkan lebih jauh mereka yang tadinya tidak korupsipun akan menjadi tertarik melakukannya, jika ada kesempatan.  Taruhlah siapa yang tidak mau dihukum 4,5 tahun tetapi masih mendapatkan banyak uang bahkan milyaran rupiah.  Dengan uang sebanyak itu setelah menjalani hukuman, masih tetap kaya dan dihormati oleh masyarakat.

Kerena itulah saya memprediksi bahwa praktek korupsi di negeri kita ini tidak akan semakin berkurang melainkan malahan  bertambah, meskipun yang dihukum juga bertambah.

2.    Sesungguhnya kita sangat kecewa juga dengan keputusan jaksa penuntut yang ketika ditanya oleh hakim hanya berpikir pikir.  Seharusnya tegas akan melakukan banding, karena keputusan hakim jauh di bawah tuntutannya. Dan bahkan soal pengembalian uang yang lebih dari 30 milyar tersebut sama sekali tidak disinggung.  Namun demikian memang  masih ada waktu bagi jaksa untuk menentukan banding hingga 7 hari setelah keputusan tersebut, tetapi dengan sikap yang tampak ragu ragu tersebut menjadikan penilaian masyarakat semakin  tidak bagus.  Kita mengharap dan mendorong agar jaksa KPK melakukan banding dengan  menyusun memori banding yang lebih lengkap dan  bukti bukti tentang dakwaan yang tidak dikabulkan dilengkapi dan diperkuat.

Kita sangat yakin bahwa dakwaan jaksa  mempunyai dasar yang kuat, termasuk penerimaan uang oleh terpidana sejumlah 12 milyar dan 2,3 juta dollar Amerika.  Karena itu demi masa depan bangsa dan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda nasional, maka jaksa harus berusaha maksimal untuk mengegolkan tuntutannya tersebut ditingkat banding dan juga kasasi nantinya.  Demikian juga kita berharap banyak kepada para hkim ditingkat banding dan kasasi nantinya dapat melihat masalah ini dengan jelas dan juga keinginan banyak pihak untuk memberantas korupsi, sehingga keptusannya tidak justru akan membuat para  koruptor semakin berani dan bangga.

  1. Mengapa orang di negeri ini sudah kehilangan rasa malu yang menurut ajaran Islam justru menjadi salah satu bagian dari iman seseorang.  Dalam banyak  penjelasan bahwa malu yang merupakan bagian dari iman seseorang ialah malu melakukan perbuatan jahat dan tidak terpuji.  Sedangkan untuk melakukan perbuatan yang halal dan baik, tidak perlu malu.  Namun yang terjadi di lingkungan masyarakat kita malah sebaliknya, yakni mereka yang melakukan kejahatan seperti korupsi malah bangga dan sama sekali tidak ada rasa malu, sedangkan untuk bekerja yang halal seperti menjadi satpam, pembersih, tukang parker, malah banyak yang merasa malu.

Orang ditetapkan sebagai bersalah melakukan kejahatan korupsi dan kemudian diberi hukuman, tetapi malah menunjukkan  penampilan yang sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan tidak malu wajahnya dilihat banyak orang, bahkan malah seolah menjadi pemenang dari sebuah permainan.  Sebagai bagian dari bangsa yang menginginkan korupsi terberantas dengan tuntas dari negeri ini, saya tentu merasa sangat kecewa dengan pertunjukan yang  dilakukan oleh beberapa pihak yang melakukan show of force di hadhapan puiblik atas putusan bersalah.

Kita memang  harus menciptakan budaya malu  di masyarakat kita terutama untuk melakukan hal hal tercela dan melanggar hokum.  Dan hal tersebut harus dimulai dari diri sendiri dan masyarakat juga harus mendukukung untuk mengapresisasi  persoalan ini.  Memang  tidak mudah mengubah tradisi masyarakat kita yang mudah berubah hanya dengan sebuah penampilan luar.  Artinya masyarakat kita santgat mudah menghargai seseorang hanya karena penampilan luarnya, bukan dari sisi kelakuan dan sifatnya.

Tentu kita semua tidak menginginkan bahwa pemberantasan korupsi yang sudah menjadi kesepakatan nasional dan digembar gemborkan setiap hari  tersebut akan kalah dengan perilaku para koruptor yang secara tidak langsung didukung oleh para penegak hokum, denganmemberikan hukuman ringan atau malahan membebaskan sama sekali.  Dalam kaitan dengan persoalan ini, pemerintah, dalam hal ini presiden memang harus lebih keras lagi dalam memberikan instruksi kepada para penegak hokum, dan tidak menghindar dengan alas an intervensi ataupun alas an lainnya.

Demikian juga masyarakat harus tetap peduli dalam mengawasi dan memberikan dukungan kepada para penegak hokum dalam usaha memberantas korupsi melalui pemberian hukuman yang maksimal.  Tanpa melakukan semua itu dan melihat praktek yang berlangsung selama ini  kita tetap pesimis bahwa pemberantasa korupsi di negeri kita akan sangat sulit dan bahkan sangat mungkin jumlahnya akan menjadi bertambah, apalagi kalau diingat tahun ini merupakan tahun politik dimana semua kekuatan politik berlomba mencari modal untuk kemenangan pimilu. Wallahu a’lam.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.