TENTANG PUNGLI DI KUA

Sesungguhnya persoalan tambahan biaya pernikahan dari 30 ribu rupiah sebagaimana yang tertuang dalam peraturan yang berlaku, sudah cukup lama muncul dan bahkan beberapa waktu yang lalu ketika KPK mengadakan penelitian tentang masalah tersebut disimpulkan bahwa tingkat integritas Kemenag, khususnya  menyangkut para pegawai di lingkungan KUA sangat rendah.  Hanya  saja pada saat itu kemudian dimedia disimpulkan bahwa tingkat korupsi di kementerian agama  sangat tinggi.  Padahal  secara riil hitungannya rendah bilamana dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya yang ternyata diketahui cukup besar nilai uang yang dikorup.

Kesimpulan Inspektur jenderal Kementerian Agama, pak Muhammad Jasin bahwa nilai pungli di KUA setiap tahunnya diperkirakan mencapai  triyunan rupiah hanyalah sebagai perkiraan besar saja, karena pada kenyataannya pernikahan di Jawa khususnya, terutama setelah mencuatnya persoalan ini beberapa waktu yang lalu mengalami perbaikan dari sisi ongkosnya.   Perkiraaan setiap pernikahan  harus membayar  hingga 2 juta sampai 2,5 juta rupiah sama sekali tidak  terjadi di beberapa daerah akhir akhir ini.

Kita memang mengakui bahwa beaya tambahan pernikahan  jauh lebih besar dari aslinya, karena rata rata masyarakat harus membayar sekitar 200-300 ribu rupiah dan ada yang sampai 500 ribu rupiah.   Itupun  setelah muncul persoalan ini  beberapa waktu yang lalu ada KUA yang benar benar memberlakukan ongkosnya hanya 30 ribu rupiah.  Namun kemudian mereka yang mengadakan pernikahan kemudiana “nyangoni” kepeda petugas yang menghadiri pernikahan tersebut sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan masing masing.

Apa yang berjalan selama ini, asalkan ttidak ditentukan biayanya oleh KUA yang melebihi biaya  sesungguhnya, menurut saya  masih dapat dimengerti, meskipun tetap harus dicarikan jalan keluar yang lebih baik dan aman.  Artinya pemberian  amplop oleh yang mempunyai hajat kepada petugas KUA yang menikahkan atau mencatat nikah belum termasuk gratifikasi dan masih dalam batas manusiawi.

Alasannya sangat  jelas bahwa mereka yang mengadakan pernikahan pada umumnya dilaksanakan pada hari libur.  Padahal para petugas KUA seharusnya dapat menikmati liburan bersama keluarga, sementara itu setiap harinya juga harus masuk kantor sebagaimana pegawai lainnya dan bahkan banyak ke lapangan untuk memberikan penyuluhan dan lainnya.  Nah, kalau kemudian yang punya hajat menikah atau menikahkan keluarganya kemudian memberikan sekedar  “sangu” kepada petugas KUA, maka itu hanyalah sebagai sesuatu yang manusiawi karena telah menyita waktu dan kesempatan istirahat untuk tetap melaksanakan tugas.

Disamping itu di beberapa wilayah, apalagi di luar jawa luasnya sebuah kecamatan, terkadang harus menyeberang pulau dan terkadang juga tidak dapat dilewati oleh kendaraan darat, maka ketika petugas KUA menjalankan tugasnya  harus menempuh perjalanan yang demikian sulit, dan kemudian diberikan sekedar “amplop” oleh yang punya gawe, tentu sangat manusiawi dan kita masih dapat mengerti.

Walaupun demikian dalam waktu mendatang hal tersebut harus diubah tetapi harus ada good will dari pemerintah secara konsisten.  Artinya kalau memang petugas KUA yang menikahkan di luar jam kerja, di luar hari hari efektif, dan diluar kantor tidak diperbolehkan menerima pemberian apapun dari mereka yang menikah atau keluarganya, maka  harus ada solusi yang memberikan  keberpihakan kepada petugas KUA.

Kalau kondisinya masih seperti ini, dimana para petugas KUA tidak ada tambahan dari negara  setiap harus menikahkan masyarakat  di luar hari kerja dan diluar kantor, maka secara nalar tidak akan mungkin terwujud.  Bagaimana mungkin seorang petugas KUA dengan gajinya sebagai PNS harus melakukan tugas di luar kantor dan diluar jam kerja dengan biaya sendiri, tentu gajinya tidak akan cukup untuk melayani masyarakat saja, apa lagi yang di luar jawa dan harus mengeluarkan ongkos cukup banyak.

Ke depan sesuatu yang sangat ideal akan  dapat dilaksanakan  ketika  direncanakan secara matang dan sekaligus dibiayai oleh negara atau APBN untuk menujang KUA tersebut.  Artinya  setiap petugas KUA melaksanakan tugas di luar hari  kerja dan luar kantor, diperhitungkan secara At cost oleh kantor sesuai ketentuan yang berlku dan kemudian kita  berlakukan larangan pungutan apapun dari masyarakat yang berhubungan dengan persoalan pernikahan, maka baru akan dapat berjalan efektif.  Artinya  harus ada pengawasan  dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa  kalau kedapatan ada petugas KUA yang menerima atau bahkan meminta sesuatu pada saat bertugas menikahkan seseorang  untuk melaporkan kepada yang berwajib, dan kemudian diberikan sanksi tegas dan konsisten.

Tetapi sekali lagi kalau kondisinya masih seperti ini sangat susah dan bahkan sangat tidak mungkin untuk mencegah pemberian masyarakat kepada petugas KUA sebagaimana yang dikehendaki, karena justru akan tidak rasional dan tidak manusiawi, mengingat berbagai problem yang menyangkut pernikahan itu sendiri.  Saat ini yang dapat dilakukan sebelum kementerian Agama merencanakan  dan menganggarkan persoalan nikah tersebut, ialah dengan menekankan bahwa secara formal para petugas KUA tidak boleh  menaikkan beaya nikah melebihi 30 ribu rupiah.  Sementara kalau petugas KUA diberikan bisyarah berupa amplop masih dapat  dimaafkan.

Hanya saja terkadang kemudian  ada sebagian masyarakat yang tega tidak memberikan “sangu” kepada petugas KUA, meskipun jumlahnya sangat sedikit.  Nah, kalau petugas KUA menemukan  kondisi seperti itu, tentu akan menjadi nasib yang kurang beruntung baginya.  Ya kalau tempatnya  dekat dan tidak memerlukan beaya yang mahal, seperti di Jawa misalnya, tetapi kalau hal tersebut ditemukan di luar Jawa dan petugas KUA harus mengeluarkan beaya banyak, maka akan menjadi masalah baginya.

Namun sesungguhnya masih ada alternatif lain yang dapat ditempuh untuk menghindarkan diri dari praktek yang disebut pungutan liar tersebut, meskipun tentu sangat tidak populer dan sudah hampir pasti ditentang oleh kebanyakan masyarakat, yakni sebuah kebijakan dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama  yang mengharuskan setiap pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama  dan dilaksanakan pada hari hari kerja dan jam kerja.  Artinya  KUA tidak melayani pernikahan yang dilaksanakan  di luar hari dan jam kerja.

Nah, kalau kebijakan tersebut diterapkan maka akan relatif dapat mengendalikan para petugas KUA untuk tidak menerima apalagi meminta tambahan ongkos pernikahan.  Namun sekali lagi persoalannya ialah  apakah masyarakat mau diatur seperti itu, karena justru mereka  inginnya melaksanakan pernikahan tersebut pada hari hari libur dengan tujuan  para tamu undangan dapat menghadirinya dan tidak mengganggu  aktifitas kerja.  Demikian juga untuk kesakralan, biasanya pernikahan tersebut juga dilaksanakan di masjid atau di rumah atau di tempat lain di luar KUA.  Bahkan kebanyakan mereka  akan lebih nyaman kalau tetap seperti saat ini.

Persoalannya ialah PNS  atau pejabat apapun tidak diperbolehkan menerima sesuatu dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya,  dan kalau hal tersebut terjadi, akan dapat digolongkan sebagai pelanggaran dan termasuk gratifikasi.  Itu definisi umumnya, untuk itu menurut saya kementerian Agama harus serius dalam memikirkan persoalan tersebut dan sgera merencanakan pembiayaan pernikahan oleh negara secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai persoalan sebagaimana tersebut.  Tentu hal tersebut akan memerlukan tambahan  beaya yang cukup signifikan dari kementerian, tetapi memang harus dilakukan kalau  kita memang ingin menjadikan kementerian ini sebagai teladan dalam membangun  integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.