POSISI MANTAN KORUPTOR

Beberapa hari terakhir ini banyak ahli  yang mengkritik suatu peristiwa yang sesungguhnya  merupakan hal bias, yakni promosi jabatan, namun justru yang kemudian menjadikan persoalan ini mencuat ialah karena  pihak yang dipromosikan ialah orang yang baru saja selesai menjalani hukuman atas korupsi yang dilakukannya.  Karena itu itu maslaha ini kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari para ahli dan masyarakat, terutama yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.  Sepertinya sudah tidak ada lagi orang yang bisa dan pantas menduduki jabatan tersebut, padahal dalam kenyataannya masih cukup banyak orang yang  mampu dan pantas dilihat dari berbagai aspek.

Memang secara hukum formal, seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pidana, sudah dinyatakan sama haknya dengan masyarakat lainnya, sehingga mantan napi pun kemudian diberikan hak untuk bisa  mendapatkan promosi jabatan, dapat mencalonkan dirinya sebagai pemimpin publik, seperti gubernur, wali kota atau bupati, anggota DPR, bahkan sebagai presiden sekalipun.  Itulah hukum formal yang  berlaku di negeri ini, meskipun tentu hal tersebut akan gterus menuai kritik, karena tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi.

Alasan yang selalu dimunculkan dalam persoalan ini ialah bahwa seseorang itu tidak boleh dihukum secara terus menerus.  Artinya kalau seseorang sudah diputuskan  harus menjalani hukuman penjara selama kurun waktu tertentu, maka setelah yang bersangkutan menyelesaikan hukmannya tersebut, ia harus dibebaskan dari segala hukuman, dan dipulihkan hak haknya, termasuk untuk menjadi pejabat publik.  Nampaknya  alasan tersebut secara se[intas sangat rasional, apalagi kemudian diembel embeli dengan alasan hak asasi manusia, namun secara hakiki dan semangat pemberantasan korupsi, hal tersebut sangat bertentangan, dan bahkan akan melemahkan usaha pemberantasan korupsi itu sendiri.

Karena itu ketentuan perundangan tentang masalah tersebut harus diusahakan revisi, bukannya menentang semangat HAM, melainkan atas dasar sesuatu yang mendesak dan kebutuhan masyarakat secara umum.  Ketentuan bahwa seseorang yang mantan koruptor tidak mempunyai hak untuk menjadi pejabat publik, akan menjadi salah satu solusi preventif bagi siapapun, sehingga  negera ini akan terjauhkan dari perilaku korup yang sangat mungkin akan diulangnya lagi, bilamana ada kesempatan.  Sementara untuk hak hak lainnya tetap berlaku sebagaimana warga negara lainnya.

Kalau kita mengibaratkan  hal ini ialah tentang hak seseorang untk mengikuti partai politik apapun yang ada, tetapi tentu ada pihak pihak yang tidak diperbolehkan, atas nama ketentuan perundangan, demi menjaga netralitas yang bersangkutan, karena kledudukannya yang harus melayani semua orang.  Contohnya ialah PNS dan juga TNI, polri dan lainnya yang tidak diperkenankan  mengikuti dan menjadi anggota partai politik tertentu.  Jadi membatasi hak seseorang untuk menjadi pejabat publik, demi untuk menyelamatkan negara, tentu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan HAM.

Terkadang kita terlalu latah untuk mempertentangkan  apapun yang kkita lakukan ataupun putuskan dengan HAM, sehingga seolah HAM ini menjadi alasan untuk membenarkan apapun, meskipun jelas jelas  akan merugikan kepada masyarakat secara umum.  Baru baru  saja kemarin itu ada majlis hakim agung yang memebatalkan keputusan hukuman mati, dengan alasan bertentangan dengan HAM, dan kemungkinan akan ada saja kejadian  di masa mendatang yang dengan  menjadikan HAM sebagai alasannya, akan dapat melakukan apapun.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan sehubungan dengan uapaya pemberantasan terhadap korupsi.  Kondisi tersebut dapat kita lihat betapa antusiasnya masyarakat dalam membela KPK yang dalam beberapa minggu terakhir ini seolah mendapatkan tantangan dari berbagai pihak.  Para tokoh nasional, pimpinan perguruan tinggi dan LSM bersama sama mendatangi kantor KPK  untuk memberikan dukungan koral kepada para pimpinan agar tetap tegar  menghadapi berbagai  tantangan tersebut.  Bahkan  ketika ada usaha yang  kasat mata berusaha melemahkan KPK, mereka secara spontan  bersama sama melakukan pembelaaan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Sejak  rencana komisi III Dewan Perwakilan rakyat ingin mengadakan revisi atas undang undang KPK yang belakangan kemjudian serempak membatalkannya setelah ada gerakan rakyat dan juga terutama pidato presiden beberapa hari lalu.  Kemudian juga perseteruan antara KPK dengan polri yang mendapatkan momentumnya  semenjak KPK menangani persoalan korupsi simulator SIM  di polri.  Dan puncaknya ketika polri berusaha  melaqkukan penangkapan kepada salah satu penyidik KPK yang sedang menangani kasus simulatot SI tersebut, yang kemudian menggerakkan masa dan “memaksa” presiden harus turun tangan.  Semuanya  memang  tidak bisa dipungkiri dapat dihubungkan dengan usaha usaha yang dapat melemahkan KPK.

Nah, dalam situasi yang demikian gegap gempitanya  memberantas korupsi, tiba tiba  kita dikejutkan dengan adanya berita  promosi seorang mantan narapidana korupsi  menjadi pejabat publik.  Tentu hal tersebut sangat mengejutkan dan sangat melukai masyarakat.  Alasan mudahnya ialah apakah sudah tidak ada lagi  anak bangsa ini yang lebih baik, yang integritasnya bagus dan bebas dari korupsi?, sehingga harus mengangkat seseorang yang jelas jelas telah melakukan praktek korupsi, meskipun sudah selesai menjalani hukumannya.

Dalam hal ini tentu kita tidak akan berdebat  dengan sah ataupun tidaknya seseorang yang  telah selesaqi menjalaninhukuman  kemudian diangkat menjadi pejabat, karena kalau kita berdebat  tentang hal itu sudah pasti jaawabannya sah, karena memang peraturan perundangan yang ada memperbolehkannya.  Dalam hal ini kita harus  berpijak kepada berbagai pertimbangan termasuk psikologi masyarakat yang sedang antusias memberantas korupsi.  Artinya pejabat yang mengangkat harusnya mempertimbvangkan berbagai hal  yang dapat menjadikan masyarakat terlukan ataupun bahkan marah, bukan hanya semata mata pertimbangan yuridis formal.

Karena itu sangat layak ketika banyak usulan agar pejabat yang baru saja dipromosikan tersebut kemudian dibatalkan, bukan demi hukum melainkan demi menjaga stabilitas masyarakat dan menjaga perasaan masyarakat secara umum.  Seharusnya kita semua, utamanya para pemimpin yang empunyai otoritas terhadap apapun dapat lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat, sehingga tidak akan mudah memutuskan sesuatu yang diprediksi akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Dalam jangka panjang, tentu kita harus berusha  melakukanuasha usahan nyata menuju  kesejukan masyarakat melalui revisi ketentuan mengenai  persoalan tersebut.  Artinya kalau selama ini  peraturan perundangan masih lemah di sisi tersebut, sehingga dapat digunakan oleh  pejabat terntu yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, maka keddeepan kita harus memproteksinya dengan peraturan yang disesuaikan dan tidak memungkinkan siapapun utnuk melukai nurani masyarakat dengan berlindung pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Kita memang harus terus berusaha membernatas korupsi, termasuk  harus terus memberikan sanksi  moral kepada para koruptor, agar dapat menjadi jera bagi dirinya maupun bagi siapapun yang mencoba untuk melakukan korupsi.  Bahkan tidak sedikit yang mengusulakn agar para koruptor diberikan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati dan pemiskinan.  Semua itu dilakukan  disebabkan kita semua sangat paham bahwa korupsi itulah yang telah menyebabkan kesengsaraan umat secara menyeluruh.  Kerusakan negeri ini juga disebabkan oleh korupsi yang seolah sudah membudaya di negeri kita ini.  Karena itu sekali lagi kita harus terus melakukan upaya menjauhkan negeri ini dari para koruptor, termasuk mereka yang sudah pernah melakukan korupsi dan telah selesai menjalani hukumannya.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.