LEMBAGA KEPOLISIAN JUGA HARUS DISELAMATKAN

Kasus pertentangan antara polri dan KPK yang menyeruak akhir akhir ini menyisakan opini masyarakat yang  cenderung  menyalahkan institusi polri yang dianggap arogan dan berupaya  menunjukkan kekuatannya  pada KPK.  Hal tersebut diindikasikan dengan usaha menangkap kompol Novel, salah seorang penyidik KPK seperti menangkap pencuri atau bahkan teroris.   Pengepungan KPK oleh polri pada jumat malam beberapa hari yang lalu menjadi bukti bahwa  institusi polri memang  tampak ingin menunjukkan bahwa institusinya lebih kuat ketimbang KPK.  Bahkan dengan kejadian seperti itu banyak kalangan yang kemudian menyerukan kepada presiden agar merobak plri secara besar besaran dan mengganti kapolri serta wakilnya dengan kepala yang lain.

Bahkan warga NU di luar negeri juga  menyerukan hal yang sama, yakni agar polri segera diselamatkan dan menjadikannya sebagai institusi yang benar benar mengayomi masyarakat dan tidak  malahan selalu  membuat masalah dengan masyarakat.  Dan kalau kita  cermati  komentar komnetar yang ada  saat ini, seluruhnya sangat menyayangkan sikap dan tindakan polri yang dengan arogansinya  ingin menyiduk salah satu penyidik KPK yang jiuga berasal dari polri sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa kompol  Noval Baswedan dituduh telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi pada tahun 2004 yang lalu.  Sesungguhnya  noval sendiri telah pernah disidangkan dikomisi etik polri dan  ditegur dengan keras.  Kalau seandainya tuduhan  pidana penganiayaan dan pebunuhan tersebut  benar, tentunya polri harus memprosesnya sejak tahun 2004 yang lalu, karena pidana penganiayaan dan pembunuhan bukanlah pidana aduan.  Pertanyaannya ialah kenapa baru sekarang ditangani, pada saat terjadi ketegangan antara polri dan KPK?.

Polri beralasan bahwa ada pengaduan dari keluarga korban, sehingga perlu dilakukan proses hukum, namun ketika kontras mempertanyakan tentang  alasan tersebut, bahwa dalam catatannya tidak ada keluarga korban yang melaporkan, maka kemudian polri menyaakan ada laporan dari masyarakat.  Namun tetaplah hal tersebut menjadi sangat janggal karena sekali lagi delik tersebut bukan delik aduan  melainkan  merupakan tindak pidana murni, yang seharusnya polri memprosesnya sejak saat itu, yakni tahun 2004.

Beberapa kejanggalan tersebut kemudian memunculkan antipati terhadap polri yang  sebelumnya juga sudah dicurigai ingin menyelamatkan beberapa jenderalnya dari kasus simulator SIM, yakni dengan berusaha  menyidiknya sendiri, meskipun KPK sudah turun tangan melakukan penyelidikan dan bahkan penyidikan.  Dan royokan perkara  tersebut pada akhirnya menyeret kedua lembaga  penegak hukum tersebut ke dalam persoalan rumit yang hingga saat ini masih terus  bergulir, dan  masyarakat tampaknya cenderung untuk membela KPK sebagai lembaga anti korupsi yang dianggap  diganggu kinerjanya oleh polri.

Kita tidak boleh membiarkan polisi selalu menjadi tempat pelampiasan masyarakat dalam persoalan ini dan  semakin membuat masyarakat tidak lagi mempercayai institusi yang didesain untuk melindungi masyarakat tersebut.  Kita sangat yakin bahwa kalaupun ada beberapa oknum polri yang tidak baik tetapi masih cukup banyak anggota polri yang baik dan benar benar mengabdi untuk bangsa.  Artinya ketika  ada beberapa anggota polri termasuk para perwiranya yang dianggap tidak bena, bukannya kemudian membubarkan instuitusinya, melainkan harus ada upaya  untuk menyelamatkan lembaga denganmelakukan evaluasi terhadap sepak terjang  warganya dan kemudian jika diperlukan dilakukan  perombakan.

Untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi polri tersebut memang cukup berat, namun tetap bisa.  Kitab tentunya sangat bangga ketika polri memburu para teroris dan  membekuk mereka serta terus berusaha menemukan berbagai sarang yang menjadi tempat bersembunyi mereka.   Artinya ketika polri bersungguh sunguh dalam melaksanakan kewajibannya, tanpa ada kecenderungan  dan niat lain apapun terkecuali hanya  mengabdi kepada bangsa dan negara, tentu  mereka akan  membanggakan.

Artinya dengan mengembalikan lembaga polri sebagai lembaga netral yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat, dan sama sekali tidak ada  permainan politik di dalamnya, kita yakin  ke depannya polri akan menjadi harapan  masyarakat dan menjadi pujaan mereka.  Seharusnya kita berbangga mempunyai polri yang kuat dan  sekuat tenaga membela dan melindungi masyarakat, bukannya malah sebaliknya, yakni selalu menyusahkan mereka dan bahkan mengancam keselamatan mereka.

Ini adalah momentum yang sangat strategis untuk mengembalikan polri kepada rel yang benar, setelah  sekian lama dikesankan  agak melenceng dari jalur yang ada, akibat ulah para oknumnya.  Itulah setidaknya penilaian masyarakat kepada polri saat ini.  Banyak diantara masyarakat yang justru merasa tertekan atau bahkan menjadi takut  atas keberadaan polri, karena berbabagi tindakan para oknumnya yang merugikan kepada masyarakat. Perbaikan kepada institusi polri ini menjadi sangat penting mengingat kepercayaan masyarakat kepada polri saat ini  berada dalam titik terendah dan sangat menghawatirkan.

Kita tidak  hanya “njagakke” presiden yang terus dianggap berdiam diri dalam menyikapi  gonjang ganjing ini, melainkan seluruh masyarakat harus  melakukan  upaya upaya nyata, terutama mereka yang mempunyai power untuk itu, seperti parlemen misalnya.  Presiden memang mempunyai peran yang sangat penting dalam mendamaipan dan pengembalian  dan pemulihan institusi yang ada, namun sebagaimana kita tahu bahwa presiden mempunyai cara tersendiri yang tidak sama dengan keinginan masyarakat banyak.  Yang terpenting ialah hasilnya.  Artinya cara boleh berbeda tetapi substansinya, yakni penyelesaian maslah dan sekaligus pengembalian posisi masing masing lembaga menjadi  sangat penting.

Pemerintah, dalam hal ini presiden sesungguhnya sudah melakukan  upaya dalam menyelesaikan masalah ini, hanya saja memang kita harus memahami posisinya.  Artinya presiden memang tidak boleh langsung menyalakan salah satu pihak dan membenarkan pihak lainnya, meskipun  masyarakat sudah cenderung memberikan penilaian yang cenderung membenarkan salah satu pihak.  Hal ini dilakukan karena  kedua lembaga yang sedang bermasalah, yakni polri dan KPK harus sama sama diselamatkan , karena itu tindakan bijak memang harus dilakukan.

Saya sendiri dapat memahami kalau presiden kemudian seolah tidak melakukan tindakan frontal sebagaimana ekspektasi kebanyakan masyarakat, karena tindakan presiden itu sangat menentukan di masa depan.  Polri harus diselamatkan dan demikian juga KPK harus tetap dipertahankan dan  diselamatkan dari usaha usaha pemelahan oleh siapapun dan pihak manapun.  Tindakan dengan mempertemukan kedua institusi tersebut untuk bermusyawarah dan menyelesaikan persoalannya tentu  sudah bagus, meskipun masyarakat sesungguhnya berharap lebih banyak dari itu.

Nah tindakan presiden yang seperti itulah yang kemudian menimbulkan tanggapan masyarakat seolah presiden tidak tanggap dan tidak berani mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan persoalan pertentangan antara polri dan KPK tersebut.  Kita memang akan merasa sangat bangga apabila  apa yang dilakukan oleh pemerintah, apapun caranya, dapat segera menyelesaikan persoalan ini dan kemudian masing masing lembaga tersebut dapat konsentrasi kepada kewajiban masing masing.

Dengan begitu harapan masyarakat untuk  Indonesai yang bersih dan seluruh masyarakat terlindungi oleh aparat negara, dapat diwujudkan.  Kalau keadaannya seperti itu tentu seluruh masyarakat akan dapat bekerja  dengan tenang dan melakukan aktifitas apapun dengan didasari rasa aman serta berpengharapan yang yang besar untuk mengenyam kehidupan yang sentosa dan sejahtera.

Untunglah semalam presiden bertindak cukup tegas dengan memberikan solusi yang menurut saya cukup cerdas dan bagus, baik untuk KPK maupun untuk polri.  Dan manurut saya solusi tersebut sudah  memenuhi harapan masyarakat, yakni kasus simulator SIM akan ditangani  KPK, sementara polri untuk pengadaan yang  lain. Kemudian juga tentang penyidik KPK yang dari polri juga akan diatur lebih lanjut dalam PP setelah melihat kondisi yang ada dan tidak kondusif, dan juga tentang sikap presiden yang sangat menyayangkan insiden 5 Oktober lalu, yakni tentang penyerbuan polri ke KPK untuk menangkap kompol Novel Baswedan.

Bahkan presiden juga menyinggung tentang rencana revisi undang undang KPK yang dianggapnya terlalu menyita waktu dan enegri, sehingga lebih baik digunakan untuk bersinergi dalam memaksimalkan pemberantasan korupsi dan menegakkan hukum.  Jadi dengan pernyataan presiden tadi malam sesungguhnya  masalah sudah selesai dan semua pihak dapat langsung konsentrasi kepad tugas masing masing.  Semoga ini merupakan langkah yang akan membawa manfaat bagi bangsa ini.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.