YA TUHAN SELAMATKAN NEGERI INI

Gonjang ganjing antara KPK dan polri kembali mencuat dan diprediksi akan terjadi  cicak buaya jilid kedua, kalau tidak ada kekeuatan yang mau melerai dan mendamaikan diantara keduanya.  Sebagaimana kita tahu bahwa  baru saja polri mengerahkan  beberapa angotanya untuk menangkap salah satu penyidik KPK yang bertugas di KPK kompol Novel baswedan atas dugaan pidana yang  sudah 8 tahun lamanya.  Dengan kejadian tersebut KPK kemudian pasanga badan untuk melindungi penyidiknya tersebut, maka jadilah polemik yang cukup membuat was was masyarakat, sebab kalau masalah ini dibiarkan tentu akan  menjadi preseden yang buruk bagi kita semua  dan pemeberantasa korupsi menjadi terhambat.

Kita memang tidak boleh membenturkan  atau berusaha untuk membenturkan anatr lembaga negara, karena yang akan kita alami ialah kerugian yang besar bagi bangsa.  Namun kita juga berharap bahwa  para pimpinan lembaga lembaga tersebut juga dapat menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu atau membuat pernyataan yang dapat memperkeruh kondisi.  Dalam situasi  seperti saat ini segala hal akan mudah terprovokasi dan akan mudah membara, karena itulah  semua pihak harus menahan diri dan tidak mengumbar apapun, termasuk pernytaaan yang meskipun benar, tetapi belum pasti tepat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa  pada saat ini KPK sedang mendapatkan ujian dengan adanya usaha usaha  melemahkannya melalui berbagai upaya, seperti rencana revisi undang undang KPK yang  kemudian menuai kritik dari seluruh masyarakat, sehingga untuk sementara  sepertinya akan dapat dihentikan.  Hampir seluruh fraksi di DPR yang dulunya mendukung revisi, akhirnya ramai ramai  menuntut untuk dihentikan, tentu dengan berbagai alasan yang dapat membenarkan mereka.

Lalu kebetulan saja  setidaknya menurut versi polri bahwa para penyidik polri yang bertugas di KPK habis masanya sehingga harus ditarik ke polri, padahal saat ini KPK sedang menangi kasus yang cukup penting yang juga melibatkan petinggi polri, yakni kasus simulator SIM yang menyeret kombes DS sebagai tersangkanya.  Nah, kebetulan seperti itulah yang kemudiana juga menuai kritik dari masyarakat, yang  menudh pihak polri memang sengaja  ingin  mengacaukan penyidikan di KPK dengan menarik secara serempak dan besar besaran penyidiknya.  Itu artinya juga upaya pelemahan KPK.

Pada umumnya masyarakat mempertanyakan kenapa penarikan dilakukan dengan serempak dan pada saat KPK sedang menangani kasus simulaor di polri.  Apalagi sebelumnya sudah terjadi ketegangan antara KPK dan polri mengenai penanganan kasus simulator tersebut.  Masing masing mengkalim yang paling dulu menanganinya dan paling berhak.  Itu semua menjadi dasar kecurigaan yang kemudian mencuat dugaan bahwa polri memang sengaja menarik para penyidiknya untuk melemahkan  posisi KPK dalam menangani kasus tersebut.  Bahkan  dengan kejadian tersebut kemudian juga muncul dugaan yang lebih besar lagi, yakni  kecurigaan bahwa kasus simulator tersebut kemungkinan melibatkan banyak petinggi polri lainnya, sehingga  kalau dibiarkan ditangani KPK, akan membuka seluruh aib polri.

Ternyata masalah kasus simulator Sim tersebut hingga kini masih menjadi polemik dan tidak ada  kekuatan yang mau turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  Dan kita juga tahu bahwa polri bersikukuh bahwa penarikan penyidik tersebut memang sesuai dengan  ketengtuan yang ada, yakni batas waktu pengabdiannya sudah habis, dan polri jjuga sudah menyiapkan penggantinya yangb  menurut polri juga tidak kalah profesional.

Termasuk kasus  yang mencuat terakhir, yakni usaha penangkapan kompol Novel oleh polri atas  kasus 2004 yang lalu, yang menurut polri memang harus tetap diproses.  Alasannya karena  peluru yang bersarang di tubuh korban baru saja dikeluarkan, sehingga kasusnya dimunculkan kembali.  Namun  kebetulannya ialah karena pada saat ini kompol Novel sedang menangani kasus simulator SIM yang melibatkan perwira tingga polri dan di tengah persweteruan antara polri dan KPK.  Jadinya  seandainyapun kasus tersebut baru sekalipun maka, tetap akan memunculkan praduga yang jelek kepada polri yang dianggap memang sengaja untuk mengacaukan KPK.

Kritik yang muncul dan ditujukan kepada polri ialah  kenapa kasus yang sudah 8 tahun mengendap dan bahkan sudah dianggap selesai kemudian dimunculkankembali pada saat terjadi “pertentangan” dengan KPK.  Dikatakan sebagai kasus yang sudah selesai karena kompol Novel sudah dihadapkan kepada komisi etik dan  sudah mendapatkan teguran keras.  Normalnya yang bersangkutan sesungguhnya sudah mendapatkan sanksi.  Untu itu pulalah yang bersangkutan kemudian juga sudah naik pangkat hingga dua kali dan bahkan diberikan kepercayaan oleh mabes polri untuk menjadi penyidik di KPK.

Nah, kalau yang bersangkutan masih menyimpan kasus yang belum selesai tentu tidak akan dipromosikan naik pangkat dan juga diberikan kehormatan untuk menjadi penyidik di KPK.  Kejanggalan ninilah yang  kemudian memunculkan tuduhan bahwa polri memang sedang mengerjai KPK.  Lebih lebih lagi kalau diingat bahwa  secara prosedural kalau seseorang  akan diperiksa tentunya harus memalui pemanggilaa melalui surat terlebih dahulu, dan jika yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut maka akan dilayangkan surat panggilan yang kedua, dan baru setelah  itu tidak memenuhinya maka  adaa upaya paksa untuk membawa yang bersangkutan.

Namun yang terjadi  pada kasus ini ialah tidak demikian, karena tiba tiba saja polri mengerahkan  banyak anggotanya  untuk menangkap kompol Novel, padahal ia tidak penjahat ataupun teroris yang sangat membahayakan, sehingga sangat tidak wajar cara yang digunakan oleh polri.  Karena itu sangat pantas manakala kemudian banyak masyarakat yang menentangnya.  Bahkan secara sepontan KPK dengan para pimpinannya  pasang badan untuk membela dan mempertahankan penyidiknya tersebut.

Kita melihat kasus ini adalah  akibat  para pimpinan dan lembaga tersebut saling  memeprtahankan gensinya masing masing dan tentu adaa unsur arogansi yang dilakukan masing masing.  Taruhlah apa yang menjadi alasan polri itu benar bahwa kompol Novel memang diduga melakukan tindak pidana yang harus diproses secara hukum, namun hal tersebut akan lebih bagus manakala dikoordinasikan kepada KPK yang saat ini yang bersangkuitan sedang berada di wilayahnya.  Artinya kalau memang harus diproses, maka  dapat dilakukan setelah kasus yang ditanganinya selesai.  Toh selama 8 tahun mengendap saja bisa, masak haqnya menunggu sampai tuntasnya kasus yang ditangani tidak bisa.

Kalau ini yang dilakukan, kita yakin tidak akan ada gejolak seperti yang kita saksikan saat ini.  Aatupun ketika polri akan menarik para penyidiknya yang diugaskan di KPK, dan dikordinasikan  dahulu dengan KPK sehingga ada kesepahaman dan tidak akan mengganggu tugas penyidikan, sambil  melakukan pergantian secara bertahap, tantu akan lebih manis dan akan lebih menentramkan masyarakat.  Sayangnya hal seperti itu tidak dilakukan dan  fungsi koordinasi diantara lembaga penegak hukum  sama sekali tidak berjalan.  Maisng masing maunya ingin mendapatkan pernyataan yang paling benar dan paling hebat, sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Kita semua tentu sangat menyayangkan kondisi seperti ini, dan  sesbtulnya  kalau diibaratkan nasi itu sudah hampir menjadi bubur, akan tetapi kalau ada kekuatan yang mauy turun tangan, yakni presiden  menengahi dan memrintahkan agar kedua lembaga dan juga lembaga penegak hukum lainnya selalu berkoordinasi serta  memerintahkan agar kasus simulator ditangani oleh salah satu piahak saja yang lebih fair, yakni KPK misalnya, maka  persoalan ini akan  bisa selesai dan kemungkinan akan terjadinya peraang cicak buaya jilid dua tidak akan pernah terjadi.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.