PEMBATALAN HUKUMAN MATI BAGI BOS NARKOBA MENUAI KRITIK

Sebagaimana diketahui bahwa mahkamah agung telah membatalkan hukuman mati yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung terhadap bos dan produser narkoba Hengky Gunawan dan kemudian hanya menghukumnya  dengan hukuman penjara selama 15 tahun saja.  Tentu keputusan tersebut menuai beragam kritik, termasuk dari kalangan ulama, yang kemudian marah dengan keputusan tersebut.  MUI sebagai salah salah satu lembaga yang mewakili kalangan ulama sangat kecewa dan marah dengan keputusan yang mengatasnamakan HAM tersebut.  Padahal narkoba telah begitu banyak  merenggut nyawa  orang dan bahayanya  sudah sangat jelas.

Tidak tanggung tanggung dari kalangan dewan juga banyak yang bersuara menyesalkan keputusan  pembatalan hukuman mati tersebut.  Apalagi setelah juru bicara MA juga  menyatakan bahwa putusan tersebut menyalahi prosedur.  Katanya, bahwa putusan peninjauan kembali yang akan membatalkan keputusan PN, PT maupun MA, harus dibawa kepada rapat pleno MA dahulu, meskipun tanpa mengurangi independensi hakim.  Nah, ketika  dalam pleno tersebut belum disepakati maka MA akan menurunkan lagi 2 hakim agung sehingga yang tadinya hanya 3 hakum agung  akan menjadi 5 hakim agung, dan kalau toh dengan 5 hakim tersebut belum dapat memutuskan, maka MA akan menurunkan lagi 2 hakim agung sehingga menjadi tujuh.

Nah, yang dilakukan oleh hakim agung dalam memutuskan membatalkan hukuman mati  atas bos narkoba tersebut ternyata tidak melalui prosedur tersebut, sehingga semakin  membuat banyak kalangan yang prihatin atas maraknya narkoba tersebut menjadi sangat kecewa dengan kerja hakim agung kita.  Apalagi kemudian dikaitkan dengan persoalan hak azasi manusia.  Kita memang harus menghormati hak azasi manusia, namuan ketika ada orang yang sama sekali tidak menghargai hak azasi manusia itu sendiri, terus kenapa kita harus  menggunakan alasan HAM.

Sesungguhnya dalam hukum apapun, tentu akan ada alasan untuk menghukum seseorang, apakah dengan denda, hukuman kurungan, sampai dengan hukuman mati.  Meskipun kita tahu ada beberapa negara yang sangat keras menentang hukuman mati tersebut,  Tetapi kita dapat memebayangkan bagaimana seandainya orang yang menentang hukuman mati tersebut kemudian mengalami peristiwa sadis yang menimpa keluarganya, semisal seluruh keluarganya dibantai oleh seseorang dengan sangat kejam dan  jauh dari  manusiawi.  Tentu pada akhirnya ia akan setuju  dengan penerapan hukuman mati tersebut.

Bagaimana kita akan menggunakan pertimbangan HAM ketika orangtersebut sendiri tidak  mempertimbangkannya dan bahkan lebih dari sekedar melanggar HAM.  Dan tambahan lagi bahwa di negara kita masih mengenal hukuman mati, terutama bagi siapapun yang melakukan kejahatan luar biasa, seperti teror, membunuh secara sadis dan terencana, korupsi yang  dapat menggoncangkan perekonomian negara, dan juga  kasus narkoba atau produser narkoba yang  sudah pasti sangat membahayakan generasi bangsa ini.

Mengingat kenyataan tersebut, maka alasan hakim agung yang membatalkan hukuman mati bagi produsen narkoba  yang berlindung di balik  dan atas nama HAM kiranya patut dipertanyakan.  Rasa keadilan masyarakat yang  benar benar ternodai ini  tentu akan  semakin membuat ciut nyali para pencari keadilan dan lebih membesarkan hati pihak pihak  yang selama ini  melakukan praktek kejahatan yang sangat luar biasa.  Seharusnya hukum  yang berlaku itu  berjalan sebaliknya, yakni akan membuat ciut nyali para penjahat atau para calon penjahat dan membesarkan hati masyarakat.

Barangkali di beberapa negara yang penegakan HAM nya sudah cukup baik dan kesadaran masyarakatnya tentang  HAM juga sudah cukup baik, maka  meskipun  ada pelanggaran HAM, tentu tidak separah di negeri kita.  Oleh karena itu ketika mereka menyerukan untuk menegakkan Ham dan menggunakannya sebagai pertibangan dalam memutuskan sesuatu, akan dapat diterima dengan  suara mayoritas.  Namun ketika  persoalan Ham masih amburadul dan penguasa sendiri juga masih belum sepenuhnya menjalankan amanah Ham tersebut, maka  menggunakan alasan pertimbangan HAM dalam membatalkan hukuman mati, tentu tidak bijak.

Sesungguhnya kita dapat mengerti alasan para hakim agung dalam memutuskan pembatalan hukuman mati  tersebut, hanya saja ketika mental dan jiwa bangsa serta masyarakat kita belum stabil, tentu alasan yang cukup baguspun menjadi  kurang tepat.  Ada kalanya hukum memang tidak semata mata menghukum dan memberikan balasan atas kejahatan yang telah diperbuat, melainkan juga ada unsur pembinaan  akan tetapi yang harus diingat juga ialah unsur penjeraan  kepada penjahat dan calon penjahat.

Artinya hukum  haruslah bermuara kepa ketaatan masyarakat terhadap seluruh peraturan perundangan yang ada.  Jadi bukan bertujuan hanya untuk menghukum  orang yang berbuat salah, melainkan juga diharapkan dengan hukuman tersebut masyarakat akan menjadi taat hukum sehingga hukum dan ancamannya tidak akan diberlakukan.  Nah, salah satu aspekk yang dapat membuat jera seseorang ialah hukuman berat, termasuk di dalamnya ialah hukuman mati.

Persoalannya sekarang ialah bahwa hukuman berat tersebut menjadi sangat relatif, sehubungan dengan terjadinya apa yang disebut dengan “mafia”.  Artinya hukuman kurungan dan penjaran 15 tahun misalnya  akan dipandang sebagai hukuman berat bagi satu pihak, tetapi akan dianggap sebagai hukuman yang tidak terlalu berat bagi pihak lain.  Kenapa? Ya karena  pada saat ini masih ditemukan  penjara yang berbintang sebagaimana hotel.  Orang yang ada di dalamnya akan sangat mudah mendapatkan fasilitas untuk berkomunikasi dengan siapapun yang berada di luar penjara, bahkan akan dapat bertransaksi perdagangan dengan pihak pihak tertentu.

Jangankan hanya fasilitas kasur empuk, ruangan ber AC, akses internet, bahkan untuk melancong ke luar penjarapun  akan dapat dilakukan.  Bagi mereka yang berduit, termasuk mereka yang duitnya dari hasil menggarong, tentu akan  dengan mudah mendapatkan berbagai fasilitas yang diharapkan.  Nah, bagi pihak pihak seperti itu tentu hukuman penjara sekian tahun tidak terlalu menjadi masalah, sehingga untuk memberikan efek jera kepadanya dan kepada orang lain, hukuman yang dinilai berat secara umum memang sangat perlu diterapkan, misalnya nhukuman mati.

Kembali kepada kasus pembatalan hukuman mati bagi produsen narkoba tersebut memang harus dipertanyakan, tidak saja oleh masyarakat secara umum, tetapi juga oleh lembaga MA itu sendiri.  Menhurut saya MA tidak boleh hanya berargumentasi bahwa  putusan PK itu sudah final, karena tidak ada  keputusan PK kedua.  Kalaupun  misalnya hal tersebut sudah final tetapi MA tidak boleh berdiam diri dan kemudian  menjadikannya sebagai sebuah keputusan yang mencerminkan keadilan, tetapi MA harus mengadakan evaluasi menyeluruh, sehingga kejadian semacam itu tidak akan terulang kembali.

Untungnya pada saat ini masyarakat baru konsentrasi kepada persoalan KPK yang digugat atau dilemahkan oleh beberapa pihak, sehingga  energi masyarakat  lebihbanyak terkonsentrasi kepada KPK.  Dengan demikian persoalan pembatalan hukuman mati tersebut kurang mendapat respon dari masyarakat banyak, padahal persoalan ini merupakan persoalan serius, karena  yang dibebaskan dari hukuman mati adalah orang yang telah merusak generasi pada bangsa ini.

Artinya kalau kritik dan gugatan terhadap MA yang telah memutus begi kebebasan bos narkotika dari hukuman mati tersebut kurang  menggigit, bukan berarti masyarakat setuju dengan keputusan tersebut.  Untuk itu sekali lagi kita berharap MA dapat sesegera mungkin melakukan upaya upaya evaluasi terhadap beberapa keputusan yang dianggap oleh masyarakat tidak mencerminkan keadilan, sehingga  harapan masyarakat kepada MA sebagai pengadilan tertinggi di negeri kita ini akan menjadi  besar dan bangga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.