BURUH PERLU PERHATIAN KITA

Kemarin demo besar besaran buruh, terutama yang ada di Jabodetabek, sungguh  merupakan aksi yang tidak boleh kita anggap anghin lalu, melainkan harus dicarikan jalan keluar  dari seluruh persoalan perburuhan di tanah air.  Undang udang yang mengatur perburuhan  kiranya perlu ditinjau kembali, sehingga akan berpihak kepada mereka.  Kita terkadang menjadi bingung, kenapa  peraturan tentang uruh yang sudah mendesak untuk segera direvisi dengan mendengarkan aspirasi para buruh, tidak mendapatkan respon dari para wakil rakyat untuk merumuskan regulasi yang berpihak kepada mereka, malahan mereka sangat getol untuk merevisi undang undang KPK yang  menurut KPK sendiri tidak perlu direvisi.

Kalau DRP memang benar benar mewakili rakyat dan bukan hanya mewakili dirinya sendiri dan kelompok tertentu, sudah selayaknya aspirasi rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh para buruh segera direspon dan sesegera mungkin dilakukan pembahasan  mengenai revisi undang undang perburuhan.  Apalagi saat ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk membuktikan bahwa dewan memang benar benar mewakili mereka.  Sebagaimana kita tahu bahwa kepercayaan publik terhadap dewan sudah mulai luntur seiring dengan berbagai kebijakan dewan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

Kenapa  saya katakan sebagai waktu yang sangat tepat, ya, karena momentumnya sangat  tepat, mengingat berbagai persoalan krusial yang terus menghimpit masyarakt, mereka sangat memerlukan dukungan dari siapapun, khsusunya para wakil rakyat.  Karena kalau hal ini dilakukan kepercayaan rakyat akan bisa timbul kembali dan partisipasi dalam pemilu  2014 nanti  akan lebih baik.  Saya  sangat khawatir bahwa kalau dewan tidak melakukan perbaikan diri dan melakukan hal hal yang berpihak kepada masyarakat, nantinya  mereka akan semakin apatis dan tidak lagi perduli dengan proses proses demikrasi yang sedang dibangun oleh bangsa ini.

Bahkan kalau ini terjadi, maka kerugian besar yang ditanggung oleh bangsa ini akan terasa dan  para pihak yang saat ini menjadi wakil rakyat merupakan pihak pertama yang paling bertanggung jawab.  Penilaian rakyat kepada wakilnya di dewan sudah mengkristal dan kalau terus dibiarkan akan semakin memadat dan menjadi gumpalan batu yang akan sangat sulit dicairkan.  Untuk itulah momentum bruh saat ini sangat perlu dimanfaatkan oleh para wakil rakyat untuk melakukan berbagai upaya  yang muaranya ialah keberpihakan kepada rakyat.

Hingga saat ini masyarakat kita masih belum sejahtera, terutama mereka yang berada disektor buruh, karena  keberadaan mereka sangat lemah dan tidak memungkinkan  terjadinya keseimbangan antara buruh dengan para pemilik perusahaan.  Artinya buruh selalau menjadi obyek dan  pihak yang selalu kalah.  Padahal seharusnya  mereka adalah partner yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, sehinga mereka juga akan dapat melakukan perubahan nasib serta menyuarakan  keinginan yang lebih baik.

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini  sesungguhnya ialah pemerintah yang memang diberi mandat dan amanah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para buruh.  Namun  dalam dataran realitas saat ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek, semua pihak juga mempunyai kewajiban yang relatif sama untuk memperhatikan nasib para buruh.  Tidak ketinggalan pihak perguruan tinggi, sebagai pencetak para sarjana yang nantinya akan menerjuni  dunia kerja dan perburuhan.

Artinya perguruan tinggi tidak bisa berdiam diri dengan hanya berkutat dengan dunianya sendiri, melainkan juga harus ikut serta memikirkan bagaimana caranya agar seluruh rakyat Indonesia  dapat hidup secara  sejahtera.  Memang  tugas utama perguruan tinggi ialah mendidik  para mahasiwa  untuk menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia, akan tetapi tugas pokok perguruan tinggi itu sendiri, disampng pendidikan dan pengajaran sert6a penelitian, juga ada pengabdian kepada masyarakat.  Nah, tugas pokok pengabdian kepada masyarakat tersebut kiranya   dapat diwujudkan dalam bentuk  dorongan nyata  kepada pihak pihak tertentu untuk memikirkan para buruh tersebut.

Persoalan mendasar yang saat ini dipersoalkan oleh para buruh disamping tentang upah yang terlalu rendah juga tentang outsorsing yang dianggap sangat melemahkan posisi buruh dan sangat merugikan mereka.  Tentang upah minimal regional yang saat ini diterapkan sudah tidak lagi memnuhi harapan, karena sangat tidak memenuhi kebutuhan dasar.  Seharusnya ada keinginan  baik dari seluruh pemerintah, dari pusat hingga daerah untuk memberikan batasan minimum upah yang layak dan  dapat mengcover kebutuhan dasar mereka.  Sementara itu mengenai outsorsing yang dianggap sangat membuat buruh menjadi tidak berdaya, kiranya dapat dikaji ulang dengan memperhatikan berbagai aspek.

Kita memang dapat mengerrti tuntutan para buruh, karena memang mereka sesungguhnya sudah cukup bersabar dengan n kondisi tertekan seperti saat ini, tetapi kita juga harus realistis bahwa tidak sel;uruh keinginan buruh tersebut mudah dikabulkan.  Persoalannya ternyata sangat kompleks dan tidak sekedar persoalanupah dan outsorsing semata, melainkan juga kemungkinan kemungkinan  yang bakal dialami oleh berbagai pihak yang  sangat mungkin akan mengalami kesulitan.  Bagi perusahaan besar dengan aset  dan modal yang besar barangkali memang harus  menyesuaikan diri dengan tuntutan buruh tersebut.

Hal itu disebabkan bahwa keuntungan besar yang diperolehnya jjuga tidak lepas dari peran serta para buruh, untuk itu sangat wajar manakala mereka juga diikutkan  menikmati hasil dan keuntungan perusahaan.  Namun bagi perusahaan kecil dan dengan modal yang sangat terbatas, atau juga bagi instansi swasta yang  lemah tentu tidak boleh disamakan dalam perlakuan seperti perusahaan besar.  Sehingga  ada masalah kompleks yang harus dipecahkan agar semua pihak menjadi  terpuaskan dan dapat menerima kondisi yang ada.

Seperti persoalan upah minimal regional, memang harus diterapkan secara ketat kepada perusahaan besar dan beraset serta modal besar, tetapi bagi instansi swasta, seperti sekolah ataupun lembaga lainnya yang  tidak semata mata profit, tentu tidak akan mungkin diterapkan ketentuan mengenai  upah minimal.  Dan kenyatannya sekarang banyak perusahaan kecil dan instansi atau lembaga swasta yang masih memberikan upah di bawah  UMR yang berlaku.

Justru yang lebih harus diperhatikan ialah bagaimana hubungan harmonis antara buruh dan perusahaan atau lembaga dapat diciptakan, karena sesungguhnya kepuasan dan ketenangan bekerja bukan semata mata terletak pada jumlah gaji atau upah yang diberikan dan diterima, melainkan juga  pada hubungan yang serasi dan saling tahu dan berbagi antara buruh dan perusahaan atau lembaga.  Sangat mungkin ada buruh atau pegawai dengan gaji yang minim, tetapi komitmennya untuk berkerja keras tetap terjaga, dan mereka  dapat menikmati pekerjaan tersebut.

Perusahaan yang bai  ataupun lembaga yang baik ialah yang dapat meyakinkan kepada para pegawainya atau buruhnya bahwa mereka itu merupakan bagian dari perusahaan tersebut, dan hal tersebut juga sekaligus diwujudkan dalam praktik.  Artinya ketika perusahaan atau lembaga masih kecil  dan lemah, maka buruh akan diberikan upah sesuai dengan kemampuan yang diukur dari perhitungan matang  dan transparan.  Dan ketika pada saatnya perusahaan telah berubah menjadi semakin besar maka upahnyapun juga akan disesuaikan dengan perimbangan tersebut.  Tentu dalam hal ini yang harus dimunculkan ialah transparansi perusahaan atau lembaga, sehingga selluruh pegawai atau buruh akan menjadi puas.

Intinya kita harus memperhatikan kesejahteraan semua buruh, karena berkat merekalah sesungguhnya terletak kemajuan yang kita raih.  Perlakuan kita yang adil dan transparan kepada mereka  akan menjadi dasar hubungan yang akan tetap solid dan saling mendukung.  Kalau hal ini dijalankan, tentunya  tidak akan ada lagi unjuk rasa untuk menuntut hal hal sebagaimana yang disuarakan  saat ini.  Semoga seluruh perusahaan dan lembaga dapat  mengerti dan kemudian mau melakukan sebagaimana  diungkap di atas, sehingga akan tercipta keharmonisan dan kepuasan semua pihak.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.