KENAPA HARUS MEREVISI UU KPK

Semua orang bisa berargumentasi untuk melakukan apapun, termasuk merevisi undang undang KPK, namun pertanyaan yang harus dijawab ialah kenapa kita perlu merevisi undang undang yang  dianggap masih bagus oleh pelakunya sendiri?.  Padahal masih banyak pekerjaan membuat aturan tentang berbagai hal yang hingga saat ini belum selesai atau bahkan belum disentuh, atau undang undang yang memang disuarakan oleh rakyat untuk segera diadakan revisi.  Seharusnya  kalau ada keinginan merevisi sebuah undang undang itu datangnya dari pelaku yang merasa kurang atau ada hal penting yang belum diatur didalamnya, dan lainnya.

Masyarakat saat ini  sedang disuguhi sebuah tontonan yang sangat tidak lucu dari para politisi Senayan yang  dengan “kekuasaan” yang melekat  di dalamnya kemudian berusaha untuk “memaksakan kehendak”.  Pada awalnya  tujuan mereka dengan berbagai alasan ialah untuk memereteli kewenangan KPK yang dianggap terlalu kuat dan super, sehingga keberadaannya menjaqdi masalah bagi mereka.  Namun ketika masyarakat kemudian mengetahui niat mereka dan memnggugat serta mengkritik habis habisan, kemudian sebagian mereka  membuat alasan “demi memperkuat posisi KPK”.

Tentu saja masyarakat tidak begitu gampang untuk diakali dan terus mengadakan perlawanan, terutama melaui berbagai diskusi dan pernyataan dan ajakan melawan melalui dunia maya.  Lebih baik  batalkan saja revisi undang undang tersebut, karena  komisi III masih banyak pekerjaan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak ketimbang merevisi undang undang KPK yang sudah barang pasti akan mendapatkan perlawanan dari rakyat.

Terkadang kita menjadi bingung karena DPR itu kan mewakili rakyat, terus kalau rakyatnya protes, namun DPR masih tetap ngotot, lantas  sesungguhnya mereka itu mewakili apa, dan rakyat yang mana?.  Seharusnya mereka justru rajin menyerap aspirasi rakyat; apa mau mereka dan bagimana yang diharapkan oleh mereka, sehingga DPR akan dapat merumuskan berbagai regulasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, tentu aspirasi tersebut yang bernilai baik dan memberikan manfaat besar, bukan  aspirasi yang justru akan merugikan mereka sendiri.

Kalau misalnya nanti ada hal penting yang memang dirasa harus dimasukkan ke dalam undang undang tersebut, kiranya KPK bisa mengusulkan untuk mengamademen undang undang tersebut, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya keinginan beberapa orang saja.

Kita  saat ini memang memandang bahwa KPK masih nyaman dengan undang undang yang ada, karena memang masih relevan dan cukup untuk memberantas korupsi di negeri ini.  Hanya saja perangkat yang dibutuhkan oleh KPK masih jauh dari kurang, seperti tentang gedung, penyidik dan lainnya.  Karena itu yang dibutuhkan saat ini ialah dukungan kepada KPK tersebut untuk memenuhi beberapa kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan, dan bukannya meributkan revisi undang undang yang jelas jelas  belum diperlukan.

Memang kita juga tidak bisa berdiam diri melihat kondisi  seperti sekarang ini, dimana  ada kesan yang sangat nyata bahwa seolah diantara  beberapa pihak tidak ada koordinasi, dan bahkan saling menjegal atau mengerdilkan yang lain.  Tentu kondisi seperti itu sangat tidak kondusif bagi penegakan hukum dan  malahan akan menguntungkan orang orang yang bersalah  atau koruptor.  Artinya kita memang harus  mengingatkan kepada semua pihak agar   tetap solid dalam semua kondisi, terutama lembaga lembaga penegak hukum.

Kita sangat ingat bagaimana awalnya  KPK dibentuk dan bagaimana kemudian KPK dalam perjalananya mengalami  perkembangan yang luar biasa kuat dan menakutkan kepada siapapun yang melanggar ketentuan perundangan, terutama  mengenai tindak pidana korupsi.  Untuk itu aspek sejarah tersebut harus terus tetap menjadi pertimbangan kita semua sebelum melakukan apapun, termasuk melakukan revisi atas undang undang KPK tersebut.

Barangkali kalau usul untuk melaqkukan revisi tersebut diajukan dalam kondisi normal dan tidak ada kesan “perang” diantara lembaga penegak hukum yang ada, kemungkinan  akan ada respon yang positif, manakala  materi revisi tersebut memang akan memperkuat posisi KPK, namun karena situasi dan waktunya tidak tepat, di samping materi yang  diajukan juga  justru terkesan memperlemah KPK, maka akibatnya seperti saat ini, banyak  pihak yang keberatan dengan revisi tersebut.

KPK pada awalnya memang dibentuk di awal reformasi untuk mengatasi merayapnya tindak korupsi, dana lembaga penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan sama sekali melempem serta tidak dapat diharapkan akan bisa menuntaskan pemberantasan korupsi, maka KPK lah yang kemudian dianggap mampu melakukannya dengan segala keterbatasan yang ada.  Untuk itu sesungguhnya tugas Komisi Pemberantasan korupsi memang bukan hanya memberanasnya melalui penindakan saja, melainkan juga ada fungsi lain, seperti pencegahan dan juga supervisi  serta penguatan terhadap dua lembaga penegak hukum lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan.

Barangkali karena terlalu banyaknya perkara korupsi dan meinimnya petugas KPK yang menanganinya, maka seolah seluruh kekuatan KPK hanya tertuju kepada persoalan penindakan saja, dan melupakan fungsi yang lain. Dan kalautoh dalam kenytaannya memang seperti itu kita sesungguhnya masih bisa memahaminya, karena memang korupsi  yang semakin menggila di negeri ini harus segera dituntaskan sampai seakar akarnya.

Namun kita juga masih yakin bahwa KPK tidak akan melupakan funsi lainnya, seperti pencegahan, sebab  kita juga tahu bahwa penyluhan dan berbagai penjelasan yang selalu dilakukan oleh KPK kepada masyarakat tetap dilakukan, meskipun  belum menjangkau keselurahan.  KPK sudah melakukan berbagai kegiatan pencegahan kepada  instansi pemerintah dan juuga  masyarakat secara umum.  Hanya saja karena berbagai keterbatasan  yang ada, kegiatan tersebut belum mampu menjangkau  seluruh lapisan masyarakat.  Namun demikian sesungguhnya fungsi pencegahan tersebut sudah dilakukan juga oleh masyarakat sendiri melalui berbagai kesempatan, termasuk yang dilakukan oleh para tokoh dan ulama  yang disampaikan lewat pengajian dan lainnya.

Sementara itu  untuk fungsi koordinasi dan supervisi, kita memang  hanya bisa melihat dari  kondisi lahir yang ada.  Melihat keadaan yang sudah sedemikian runyam seperti sekarang ini, kita memang patut mempertanyakan kepada lembaga lembaga penegak hukum yang ada, apakah koordinasi diantara mereka sudah dilakukan dengan baik dan intensif.  Kalau sudah pertanyaannya ialah kenapa di permukaan yang muncul ialah semacam “permusuhan” diantara mereka, utamanya antara KPK dan kepolisian?

Atau karena persoalan yang muncul saat ini ialah adanya pelaku tindakan yang disangkakan sebagai perbuatan suap dan korupsi ialah dari unsur kepolisian?, sehingga untuk menetapkan tersangka saja  tampak royokan diantara dua lembaga tersebut?.  Bahkan hanya untuk mengetahui siapa yang pertama kali menetapkan tersangka atau bahkan yang pertama kali melakukan penyelidikan menjadi sangat rumit dan saling mengklaim.  Menurut saya ini  merupakan salah satu tidak berjalannya fungsi koordinasi tersebut.

Sementara itu untuk fungsi penguatan terhadap kedua lembaga yang lebih dahulu ada, yakni kepolisian dan kejaksaan, tampaknya juga menjadi tidak berjalan.  Untuk itu sekali lagi kita memang harus  mengingatkan kepada siapapun, termasuk para pimpinan KPK agar  sejarah berdirinya KPK tersebut menjadi landasan dalam melangkah, sehingga tujuan utamanya menjadi  kenyataan.  Kisah menyedihkan perseteruan antara KPK dan kepolisian yang sesungguhnya sudah cukup lama tersebut tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.  Artinya harus ada upaya nyata dari semua pihak untuk mengembalikan fungsi masing masing serta sementara ini tidak perlu dilakukan revisi undang undang KPK yang hanya akan semakin menambah runcingnay hubungan antara lembaga penegak hukum tersebut.

Dengan begitu kita bisa berharap bahwa pemberantasa korupsi di negeri kita ini akan dapat menampakkan hasil dan juga penguatan lembaga kepolisian dan kejaksaan pada saatnya akan juga bisa diwujudkan, meskipun tentu  akan memakan waktu yang cukup lama, terutama setelah adanya pergantian generasi.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.