REVISI UU KPK?

Kita memang terkadang tidak mengerti bagaimana bisa dalam situasi seperti saat ini, kemudian para wakil rakyat mengajukan revisi terhdap undang undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sementara pelakunya saja, yakni KPK tidak merasa ada yang harus direvisi.  Bahkan rakyat yang sudah melihat hasil nyata dari kerja  KPK sudah mempercayai penuh dan tidak atau setidaknya belum dirasakan adanya kekurangan yang mengharuskan  revisi terhadap undang undang tersebut.  Nasmun rupanya  anggota DPR, utamanya komisi III sudah tidak sabar lagi untuk segera merevisinya.  Dan konon saat inidrafnya sudah  masuk ke badan legislatif DPR utnuk dibahas sesegara mungkin.

Mendengar hal tersebut tentu masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi menjadi kaget dan kemudian menyuarakan ketidak setujuannya, Pada umumnya masyarakat sangat khawatir bahwa revisi UU KPK tersebut akan memperlemah KPK, padahal saat  ini justru sedang digiatkan untuk memperkuat KPK dalam segala lininya.  Ada beberapa alasan kenapa  muncul dugaan akan memperlemah keadaan dan posisi KPK, yakni:

1.     Beberapa waktu yang lalu Dewan bersikukuh untuk tidaka menyetujui pembangunan gedung baru KPK, padahal secara kasat mata gedung yang sekarang sangat tidak memadahi, apalagi kalau dikaitkan dengan rencana perekrutan pegawai bartu untuk memenuhi kebutuhan kerja KPK, sehingga  gedung baru tersebut mutlak diperlukan.  Karena dewan ngoto untuk tidak mengabulkannya, maka masyarakat dengan suka rela kemudian mengumpulkan coin atau saweran untuk membantu membangun gedung baru KPK, meskipun kemudian muncul konteroversi tentang keabsahan saweran tersebut.   Namun pada prinsipnya kemudian dapat jkalan keluar,. Yakni dengan dihibahkan kepada negara, sebagimana yang diutarakan oleh beberapa ahli.

2.    Beberapa politisi, terutama dari komisi hukum di dewan perwakilan rakyat, beberapa  waktu yang lalu dengan terang terangan mengungkit behwa KPK itum lembaga ad hoc, yang keberadaannya hanya bersifat sementara sambil menunggu perbaikan di lembaga kejaksaan dan kepolisian.  Dan pada saatnya  KPK memang harus dibubarkan.  Demi mengetahui dan mendengar komentar seperti itu, banyak masyarakat yang kemudian menggugat dewan yang tidak tahu diri dan  sama sekali tidak mencerminkan wakil rakyat, melainkan mewakili diri sendiri dan partai.

3.    Draf revisi UU KPK yang sudah dapat diketahui ternyata setidaknya membidik tiga hal, yang muaranya ialah melemahkan posisi KPK.  Tiga hal tersebut ialah (1) Kewenangan penuntutan KPK yang akan dihilangkan dan dikembalikan lagi kepada kejaksaan, (2) tentang persoalan penyadapan yang harus ijin kepada pengadilan, dan (3) diperlukannya lembaga pengawas KPK.

4.    Bukti bahwa banyaknya kader dan anggota dewan yang saat ini sudah atau sedang menjalani pemeriksaan KPK disebabkan tersangkut kasus korupsi, dan disinyalir masih banyak  anggota lainnya yang belum terungkap dan kemungkinan besar juga akan terungkap, sehingga  banyak  masyarakat yang kemudian menduga bahwa dewan kemudian berusaha untuk memperlemah posisi KPK, dengan maksud agar KPK tidak mempunyai kekuatan lagi untuk nguber uber mereka.

Beberapa alasan itulah yang  memberikan keyakinan bahwa revisi UU KPK tersebut sangat jelas  diagendakan untuk memperlemah posisi KPK.  Rasionya  yang pertama  mengajukan revisi adalah pelaku sendiri yakni KPK, karena misalnya menganggap bahwa UU tersebut masih kurang memihak KPK sehingga diperlukan revisi untuk memberikan ruang yang lebih luas dan memperkuat posisinya, sehingga akan menjadi lembaga yang benar benar efektif memberantas korupsi.

Tetapi pada kenyataannya  tidaklah demikian, justru yang ngotot untuk merevisi adalah komisi III dewan yang  mungkin saja merasa terusik dengan keberadaan KPK yang semakin menunukkan  kekuatannya.  Dam hal tersebut juga memang terbukti dengan  draf yang sudah diajukan di baleg saat ini, yang kesemuanya  mengarah kepada pelemahan KPK.

Kita belum dan tidak merasa terusik dengan kewenangan KPK dalam hal penuntutan, karena hal tersebut memang sangat dibutuhkan.  Sevbab kalau kewenangan penuntutan tersebut diberikan kepada lembaga lain seperti kejaksaan, bukannya kita meremehkan lembaha kejaksaan, tetapi fakta telah membuktikan bahwa  ditangan KPK lah para koruptor  bisa dijerat dan dikirim ke penjara.  Sementara meskipun  kejaksaan  juga mempunyai performa yang baik, akan tetapi untuk kasus korupsi tampaknya masih kalah  dibandingkan dengan KPK. 

Memang kita tidak akan membandingkan lembaga lembaga penegaklan hukum yang ada, hanya saja dengan kehadiran KPK tersebut masyarakat akan menjadi lebih mantap dan nyaman dengan kewenangan KPK yang saat ini ada, termasuk kewenangan penuntutan tersebut.  Sementara itu untuk penyadapan yang diusulkan mendapatkan ijin dari pengadilan, tentu sangat tidak lucu, karena memang  hal tersebut sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat.  Bayangkan saja kelau mislanya KPK ingin menyadap pihak pihak tertentu yang menurut informasi memang harus disadap, tetapi harinya  Sabtu atau Minggu, sehingga pengadilan tutup.  Nah, dalam kondisi demikian maka koruptor tersebut akan lolos dan tidak dapat disadap.

Disamping itu kalau penyadapan tersebut harus mendapatkan ijin, terus bagaimana kalau yang  akan disadap tersebut ialah hakimnya sendiri, terus bagaimana mungkin KPK bisa menyadapnya.  Tambahan lagi kalau penyadapan tersebut harus ada iijin,  maka akan sangat rawan kebocoran, sebab kita semua tahu bahwa belum seluruh hakim itu baik, dan bahkan mungkin malahan kebanyakan mereka itu ada p[otendi untuk tidak fair dan amanah, sehingga ijin penyadapan tersebut akan sangat rawan bocor atau terjadi transaksi  tentang penyadapan.

Kalau kondisinya seperti itu tentu posisi KPK lagi lagi menjadi sangat lemah dan tidak akan memerankan dirinya sebagai lembaga yang bisa dibanggakan masyarakat dalam urusan memberantas korupsi.  Untuk itu sekali lagi usulan  bahwa penyadapan tersebut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu menjadi tidak relevan.  Bahkan saat ini urusan yang menyangkut persoalan hukum dan  masih harus ada ijin, sudah saatnya  dihapuskan dan bukan malah dimunculkan, seperti pejabat semacam, gubernur dan wali  kota atau bupati yang  diduga melakukan tindak pidana korupsi misalnya, saat ini pemeriksaannya masih harus mendapatkan ijin presiden.  Dan sudah mulai muncul wacana untuk meniadakannya.  Tetapi justru untuk masalah penyadapan ini dewan mengusulkan  ada ijinnya.

Sedangkan untuk lembaga pengawas atas kinerja dan sepak terjang KPK, sesungguhnya sudah ada komite etik yang tugasnya relatif sama dengan pengawas.  Disam[ping itu dalam persoalan administrasi keuangan, juga sudah ada badan pemeriksa keuangan yang selama ini juga memeriksa KPK disamping lembaga lainnya.  Artinya  usulan adanya lembaga pengawas khusus belum diperlukan dan mengingat pula selama ini  perilaku  orang orang KPK memang belum ada yan g terindikasi  melakukan perbuatan  haram, sehingga kecurigaan yang dimunculkan, tentu hanya mengada ada saja.

 Dalam kaedaan normal memang setiap lembaga apapun namanya, memerlukan lembaga lain yang  bertugas mengawasi.  Dan KPK sesungguhnyasecara riil  juga sudah diawasi tidak saja oleh badan pengawas, termasuk BPK, melainkan juga oleh seluruh masyarakat.  Jadi transparansinya lebih bagus ketimbang lembaga lainnya.

Kesimpulannya usulan komisi III dewan perwakilan rakyat untuk merevisi UU KPK meskipun saat ini dengan dalih untuk memperkuat KPK, sangat tidak beralasan, karena pelakunya sendiri belum merasa perlu untuk diadakan revisi UU tersebut.  Bahkan akan sangat tampak maksud krang baiknya, karena KPK sendiri ternyata tidak pernah diajak omong mengenai rencana revisi  undang undang tersebut.  Sikap terbaiki bagi kita ialah menahan diri dan  mendesak kepada dewan untuk tidak meneruskan rencana  gila tersebut.  Semoga Tuhan membukakan pintu hati mereka dan memberikan jalan terang kepada mereka semua.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.