BEBAN KERJA DOSEN

Setelah proses sertifikasi dosen berjalan dan saat ini sudah lebih separoh atau bahkan hampir seluruh dosen telah tersertifikasi, yang berarti sudah banyak dosen profesional, maka yang perlu diperhatian ialah bagaimana kinerja mereka.  Kalau guru yang sudah tersertifikasi sudah akan ada uji kompetensi untuk pemetaan dalam upaya pembinaan, maka untuk dosen sama sekali belum ada rencana untuk itu.  Hal tersebut  disebabkan oleh banyak hal yang mesti dipertimbangkan, semacam siapa yang berhak untuk menguji kompetensi dosen, terutama mereka yang sudah guru besar atau profesor, dan berbagai pertimangan lainnya.

Hanya saja sebagai tanggung jawab atas profesinya tersebut dosen memang tidak boleh lepas dari pembinaan dan pengawasan.  Itu disebabkan mereka sudah mendapatkan tunjangan dari negara atau uang rakyat.  Untuk itulah  meskipun tidak ada uji kompetensi sebagaimana guru, tetapi dosen tetap terkontrol kinerjanya, yakni melalui laporan kinerja dosen yang cukup ketat, bahkan  saat ini sudah dimulai dengan sistem on line, walaupun belum menyeluruh.

Lewat laporan terhadap beban kerja dosen, tentu akan dapat dilihat sejauh mana dosen melaksanakan tugasnya dengan baik.  Laporan BKD bukan hanya sekdar laporan yang tidak bisa menggambarkan kondisi riil tugas dosen, melainkan dalam laporan tersebut akan tercermin kinerja dosen.  Walaupun saat ini masih ada yang sedang proses menuju kesempurnaan tersebut.  Artinya laporan BKD tersebut pada akhirnya nanti akan dengan sendirinya menjadi tolak ukur kinerja dosen; apakah dosen yang bersangkutan masih layak diberikan tunjangan profesi ataukah sudah tidak layak sehingga tunjangannya harus diberhentikan, baik untuk sementara sampai dosen bersangktan memperbaiki kinerjanya  ataupun untuk seterusnya.

Lapoan BKD yang dimaksudkan tersebut harus berisi berbabagi bukti atas pelaksanaan tugas tri dharma perguruan tinggi yang menjadi tugas pokok dosen, yakni tentang  mengajar dan mendidik, tentang penelitian dan tentang pengabdian masyarakat.  Dan seluruh aktifitasnya tersebut hars dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan, keterangan, atau surat tugas dan lainnya.  Termasuk juga bukti paksanaan tugas, seperti daftar hadirmengajar, silabi mata kuliah dan SAP kuliah setiap mata kuliah serta materi perkuliahan setiap minggunya.

Disamping itu untuk pelaksanaan tri dharma lainnya juga harus melampirkan hal yang saman, seperti hasil peneliian atau tulisan dalam bentuk makalah yang sudag didiskusikan atau dimuat dalam jurnal dan lainnya.  Sedangkan untuk pelaksanaan dhrama pengabdian masyarakat juga harus melampirkan materi pengabdian disamping keterangan memberikan pengabdian.  Kalau misalnya seorang dosen memberikan ceramah penyuluhan terhadap suatu masalah, maka hal tersebut harus dilampiri surat melaksanakan penyuluan dan sekaligus materi penyuluhannya.

Memang untuk saat ini  belum seluruhnya berlaku seperti itu, namun seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan trnasparansi, maka semua ang saya sebutkan di atas pada saatnya harus dilakukan, sehingga  pengendalian dan pengawasan kinerja dosen akan dapat dipertanggung jawabkan dan Kuasa Pengguna Anggaran  akan dapat memberikan tunjangan kepada dosen tanpa ada kendala apapun.

Segala sesuatu memang memerlukan proses, sehingga laporan beban kerja dosen juga  memerlukan proses untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.  Namun  demikian bukan berarti saat ini  laporan BKD tersebut belum dapat mengukur kinerja dosen, melainkan  hanya belum sempurna saja.  Kinerja dosen tersebut memang menjadi ukuran  bagi Kuasa Pengguna Anggaran untuk  menentukan apakah seorang dosen masih layak diberika tunjangan atau tidak.  Nah, disinilah pentingnya pencermatan tehadap laporan tersebut.

Untuk persoalan pencermatan terhadap laporan BKD tersebut  juga sudah dibentuk asesor yang bertugas menilai kelayakan laopran seorang dosen.  Artinya kalau nanti ditemukan bahwa seorang dosen  kurang memnuhi standar kelayakan dalam melaksanakan tugasnya, maka  dosen tersebut akan diberikan kesempatan untuk memperbaikinya dan dalam waktu yang ditentukan misalnya dosen tersebut tdak dapat memenuhi saran yang diberikan, maka dengan terpaksa KPA tidak akan mengeluarkan surat melaksanakan tugas bagi dosen tersebut, sehingga dosen tersebut akan tidak menerima tunjangan profesinya.

Inilah yang dimaksudkan  bahwa lapora BKD  akan dapat mengukur kinerja dosen, meskipun  tidak dilakukan uji kompetensi kepada mereka.  Namun demikian pada saatnya nanti kita juga dapat menyetujui  kalau misalnya dosen juga akan diuji keompetensinya sebagaimana yang akan dilakukan pada guru.  Toh kalau upaya menyempurnakan sistem pelaporan beban kerja dosen sebagaimana yang disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik, tentu uji kompetensi apapun tidak akan menjadi masalah dan dosen akan siap untuk  melakukannya.

Namun demikian memang kita harus mengakui bahwa tidak semua dosen itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti bahwa melalui laporan kinerja tersebut kita dapat menemukan  beberapa dosen yang jelas tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  Kenyataan tersebut kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk pembinaan kepada dosen bersangktan.  Pembiaan tersebut dapat melalui sanksi yang diberikan dengan menghentikan sementara tunjangan prfesinya dan juga dengan dorongan dan pengawasan yang lebih ketat atas pelaksanaan tugasnya.

Dengan begitu diharapkan bahwa dosen yang bersangkutan akan dapat memperbaiki kinerjanya dan  tunjangan profesinya  akan dapat dicairkan kembali.  Terkadang kita memang  harus berkali kali menjelaskan kepada  dosen bahwa tugas mulia yang harus dilaksakan tersebut sesungguhnya harus menjadi jiwa setiap dosen.  Artinya tugas sebagai dosen itu harus melekat dalam jiwanya dan bukan terpaksa.  Sebab kalau tugas sebagai dosen sudah menjadi satu  dengan  jiwanya, maka  tanpa memikirkan tunjangan sekalipun, tugas  sebagai pendidik tersebut akan tetap dilaksanakan, demi kemajuan bangsa.

Memang meskipun sudah dilakukan upaya upaya seperti itu, masih saja ada ditemukan dosen yang seolah menjadikan tugasnya tersebut hanya sebagai "samben"  semata dan dosen bersangkutan lebih nikmat melakukan aktifitas lain, seperti berdagang dan lainnya.  Untuk itu dengan memperketat pelaksanaan tugas, terutama bagi dosen dosen yang PNS, dan  juga mengingat PP 53 tentang disiplin pegawai negeri, kita berharap bahwa dosen itu ya memang harus menekuni  profesinya  seratus persen.

Meneliti untuk mengembangkan  ilmu, terutama yang menjadi spesialisasinya dan juga untuk megembangkan mata kuliah adalah juga menjadi tugas mulai yang harus terus dilakukan oleh dosen. Nah, kalau semua dosen dapat melakukan  yang demikian, sudah barang tentu mereka tidak akan lagi tertarik melakukan berbagai aktifitas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab mereka.

Kita berharap bahwa melalui pelaksanaan beban kerja dosen yang harus dilaporkan pada setiap semester tersebut, akan diperoleh  hasil maksimal.  Artinya dengan pelaksanaan BKD tersebut  dosen akan benar benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan sekaligus tujuan pendidikan  kita akan dapat tercapai.  Itu artinya seluruh beaya yang dikeluarkan oleh negara dalam upaya memajukan pendidikan tidak akan sia sia .  Dan pada saatnya nanti apa yang diharapkan bersama yakni kemajuan bangsa dan  daya saing  bangsa ini menjadi lebih baik, bisa diwujudkan.

Tentu hal tersebut tidak serta merta menjadi kenyataan, melainkan harus terus diupayakan dan memerlukan proses waktu yang tidak pendek.  Untuk itu kita memang terus berusaha untuk mengajak dan mendorong semua pihak terutama dosen untuk menyadari hal tersebut dan kemudian secara  bertahap terus meningkatkan kualitas diri dan pelaksanaan tugas, sehingga  nantinya kita dapat meninggalkan amal baik bag anak anak bangsa yang kita cntai bersama tersebut.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.