KONSISTEN DENGAN ATURAN HUKUM

Cukup banyak kalangan yang dalam menjalankan aturan hokum dan perundangan tidak konsisten.  Artinya antara menjalankan hokum dengan mengabaikannya sering berjalan bersama.  Atau dengan kata lain ada  kalanya pasal pasal tertentu di dalam perundangan ditaati dengan  baik, tetapi pada pasal lainnya justru cenderung ditingalkan dan dihindari.  Hal tersebut tidak lepas dari pemahaman hokum yang masih tarik menarik diantara keyakinan bawaan yang ada di dalam hokum  fiqh yang selama itu dikaji dan diyakini sebagai sesuatu yang benar dan mengikat dengan keberadaan hokum positif yang juga diketahui harus dilaksanakan.

Kondisi tersebut  tergambar dari sikap kebanyakan umat yang memegangi ketentuan ketentuan dalam fiqh yang kebetulan tidak cocok dengan peraturan perundangan yang ada.  Contoh kongkritnya ialah tentang perkawinan dengan segala macam pernik dan persyaratannya, termasuk perceraiannya.  Kitab kitab fiqh yang beredar disekitar kita yang kebanyakan disusun oleh para ulama Timur Tengah pada abad pertengahan, hamper semuanya menyatakan bahwa  perkawinan atau pernikahan tersebut ialah  sebuah akad yang menghalalkan persetubuhan.

Memang tidak salah kalau pernikahan tersebut dimaknai demikian, lebih lebih kalau kita mengetahi latar belakang masyarakat di Timur Tengah tersebut yang memang lebih menkankan persoalan hubungan badan ketimbang persoalan lainnya.  Sementara masyarakat di Indonesia pada saat tahun 1970 an, apalagi sekarang memandang bahwa pernikana tersebut tidak sekedar penghalalab hubungan badan, melainkan lebih dari itu mempunyai tujuan yang mulia yakni mebentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin berdasarkan ketuahanan Yang Maha Esa.

Ternyata definisi pernikahan yang lebih menitik beratkan kepada tujuan tersebut lebih sesuai dengan  apa yang difirmankan oleh Tuhan, sebagiaman tersurat dalam al-Rum ayat ke 21 yang artinya kurang lebih: " Dan diantara tanda tanda kekuasaan Tuhan ialah Dia telah menjadikan jodoh kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian dapat hidup tenang bersamanya, dan Dia telah menjadikan diantara kalian kasih dan sayang.  Sesunguhnya yang demikian itu menjadi bukti dan tanda bagi orang orang yang berpikir".

Nah, dari kenyataan tersebut kemudian timbul masalah, terutama dalam menentukan persyaratan pernikahan tersebut.  Undang undang memang tidak secara rinci menjelaskan mengenai pernak ernik perkawinan tersebut dan hanya menyatakan bahwa perkawinan itu dianggap sah  manakala  sesuai dengan ketentuan dalam agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut, sehingga dalam prakteknya masih ada orang ua yang dengan kekuasaan kewa.liannya dapat "memaksa" anak gadisnya untuk dinikahkan kepada orang yang dipilih orang tua tersebut.  Padahal hal tersebut sama sekali bertentangan dengan kondisi  saat ini dan juga yang terpenting bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada.

Termasuk dalam masalah ini ialah tentang nikah sirri, meskipun dalam pengertiannya yang seperti saat ini kita tidak menemukan literaturnya, termasuk di dalam  fiqh fiqh klasik.  Karna yang dimaksudkan dengan nikah sirri saat ini ialah pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, khususnya  di kalangan muslim. Harus kita akui bahwa istilah nikah sirri ini memang  berkaitan erat dengan umat Islam.  Dalam menyikapi persoalan ini kita memang harus mengakui bahwa undang undang kita  masih banyak kelemahan dan multi tafsir, sehingga  banyak sekali pendapat dan aliran, baik yang menyetujui tentang sahnya nikah sirri maupun yang  menentangnya.

Puncaknya terjadi tarik ulur tentang rencana  undang undang tentang pernikahan yang baru dan dimunculkan sekitar tahun 2010 yang lalu, dimana di dalamnya  ada salah satu pasal yang  memuat rencana pemidanaan terhadap para pelaku nikah sirri.  Tentu pro dan kontra  terjadi dan perbincangan seputar masalah tersebut cukup ramai dan bahkan hamper mencapai puncaknya, yakni dengan saling mengancam antara yang pro dan yang kontra.  Artinya  ketika pasal tentang pemidanaan pelaku nikah sirri tersebut disahkan, maka akan  ada gerakan  mentang secara missal dan juga melaluipengajuan peninjauan kembali oleh  Mahkamah Konstitusi.

Barangkali itu sekilas gambaran  pertentangan yang mencuat ke permukaan.  Namun sesungguhnya masih banyak persoalan lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk diangkat, meskipun belum banyak tersentuh. Contoh kongritnya ialah mengenai permasalahan perceraian.  Walaupun di dalam undang undang sangat jelas bahwa perceraian atau talak  itu hanya akan terjadi manakala diucapkan di depan sidang pengadilan, tetapi masih banyak umat Islam yang meyakini bahwa perceraian tersebut akan jatuh bilamana seorang laki laki atau suami  mengatakan kata cerai atau talak di manapun berada.

Kita tahu bahwa ada sebuah pernyataan yang diduga berasal dari riwayat hadis bahwa  ada tiga hal yang kesungguhannya menjadi sungguhan an guraunya juga akan tetap menjadi sungguhan, yakni nikah, cerai dan rujuk.  Jadi dengan memegangi pernyatan tersebut, meskipun seorang suami menyatakan kata cerai atau talak dengan guyonan, tetaplah dianggap telah jatuh talak, meskipun diucapkan dalam rumah, di jalanan, ataupun di mana saja.  Termasuk ketika mengucapkannya tidak disaksikan oleh  seorang pun.

Dalam masalah cerai ini memang terjadi  sikap mendua dari sebagian umat kita, satu segi mau memegangi ketentuan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan definisi pernikahan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa nikah sirri yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah dianggap sah, tetapi di sisi lain mereka  tidak konsisten menjalankan ketentuan perundangan, yakni tetap mengakui sahnya talak yang dilakukan di lauar siding pengadilan dan tanpa saksi.

Kondisi tersebut sesungguhnya lebih banyak disebabkan oleh kurangnya  kesadaran mengenai persoalan hasil ijtihad.  Hasil ijtihad yang dilakuakn oleh para ulama tempo dulu yang telah terbukukan dalam kitab kitab fiqh klasik dianggap mengandung kebenaran mutlak, sedangkan hail ijtihad ulama masa kini dianggap kurang mempunyai kekuatan, sehingga kebanyakan umat Islam masih kembali kepada hasil ijtihad ulama salaf tersebut, meskipun hasil ijtihad tersebut sudah  tidak relevan lagi dengan kondisi zaman.

Persoalan mendasarnya ialah apakah kita berni meletakkan peraturan perundangan yang diberlakukan saat ini sebagai sebiah fiqh yang nilainya sama dengan ketentuan dalam fiqh klasik, dan bahkan karena telah diundangkan dalam lembaran Negara, maka akan mengikat kepada seluruh warga bangsa, atau tidak berani dan  masih tetap menganggap fiqh klasik itulah hokum yang mesti ditaati.  Seharusnya  ada sosialisasi dan pencerahan kepada seluruh umat terhadap persoalan ini, karena kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus, maka  pada saatnya nanti akan terjadi benturan yang sangat dahsyat, menyangku segala  hal  yang berkaitan dengan tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Bagaimana memberikan pengertian kepada umat tentang pentingnya  konsisten dalam menjalankan ketentuan perundangan, itulah persoalan yang kita hadapi sekarang. Sebab selama  pendangan masyarakat kita masih mendua dalam menghadapi dan menyikapi ketentuan perundangan, sebaik apapun dan sesempurna apapun ketentuan perundangan yang diberlakukan,  tentu tidak akan bisa berjalan efektif, disebabkan adanya sebagian masyarakat yang masih bisa berkelit menghindari ketentuan perundangan tersebut.

Disamping itu yang justru lebih penting untuk diperhatikan lagi ialah ketegasan  para aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.  Memang kalau kondisinya seperti saat ini, aparat akan  kesulitan untuk menindak dan memberikan sanksi, karena ketentuanhukum dalam perundangan msih multi tafsir dan tidak tegas.  Karena itu disamping kita mengharapkan adanya kekonsistenan dalam melaksanakan perndangan, juga diperlukan  rivisi undang undang, sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir.

Kita berharap bahwa di masa mendatang akan terjadi pemahaman  yang relatif  sama terhadap seluruh peraturan perundangan, dan sekaligus pelaksanaan undang undang tersebut secara konsisen.  Demikian juga  ketegasan aparat berwajib dalam menjalankan ketentuan perundanagn tersebut, sehingga  akan terjadi ketertiban dan jauh dari persoalan yang hanya akan memecah konsenrasi umat  dalam upaya membangun dan menciptakan kedamaian.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.