CATATAN DARI PERTEMUAN ULAMA KOMISI FATWA MUI

Barangkali sudah sering kita mendengar tentang  fatwa MUI yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai hal yang tidak populer dan dianggap hanya mencari sensasi belaka.  Namun sesungguhnya  para ulama tersebut tulus dalam memberikan fatwa demi keselamatan  seluruh umat.  Hanya saja  sebagian masyarakat tersebut tidak bisa mengerti alasan yang diberikan, karena kebetulan fatwa yang diberikan tersebut bersamaan dengan  adanya kepentingan dari pihak tertentu.  Kita  lihat saja misalnya ketika MUI memberikan fatwa tentang bnga bank yang dianggap sebagai riba, yang kemudian menuai banyak prokontra di masyarakat.

Bahkan hanya wacana yang diberikan oleh ulama yang kebetulan berada di komisi fatwa MUI saja, masyarakat sudah  sedemikian heboh menanggapinya, seperti saat  salah seorang angota komisi fatwa MUI memberikan tanggapan dan pendapatnya mengenai keharaman orang berada  membeli BBM jenis premium bersubsidi.  Tentu hal tersebut menimbulkan  tafsir yang miring, seperti adanya pesanan dan lainnya.  Tetapi sesungguhnya berbagai pikiran dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sejatinya  bermaksud baik, dan ingin menjadikan  seluruh warga bangsa ini menjadi lebih baik.

Termasuk juga ketika MUI memberikan fatwa tentang  kelompok Ahmadiyah, yang kemudian menimbulkan banyak gesekan dan bahkan kekerasan di masyarakat.  Yang baru saja kemarin itu yakni tentang Lady Gaga yang  menimbulkan banyak protes diantara  umat di negeri kita ini, walaupun  hal tersebut tentu dimaksudkan untuk mencegah sesuatu yang buruk dan kemungkinan akan timbul.  Dan masih banyak lagi  fatwa fatwa MUI yang dianggap kurang tepat oleh sebagian masyarakat.

Semua itu akar asalahnya  berada di pengertian masyarakat mengenai  fatwa itu sendiri.  Fatwa, sesunguhnya  tidak mengikat kepada semua orang, karena hanya  bersifat himbauan dan akan mengikat kepada pihak yang meminta fatwa dan orang orang yang mempercayainya.  Smentara itu pihak lain yang tidak sepaham dan sependapat dengan isi fatwa itu sendiri tidak dianggap salah manakala kemudian melakukan  sesuatu yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan fatwa  tersebut.  Artinya  kalau ada sebuah fatwa yang mengharamkan bunga bank misalnya, maka siapapun yang percaya bahwa bunga bank tersebut adalah riba, maka  haram hukumnya  untuk memakan bungan bank tersebut.  Tetapi bagi pihak yang berpandangan bahwa bunga bank tersebut tidak termasuk dalam riba, maka ia boleh memakan bunga bank tersebut.

Demkian pula dengan fatwa lainnya.  Sayangnya  kebanyakan umat memandang bahwa sesuatu yang difatwakan itulah satu satunya keputusan mengenai hukum sesuatu sehingga akan mengikat kepada seluruh umat.  Hal itulah yang terjadi dan  banyak dianut oleh umat.  Sehingga dengan pengertian seperti itu mereka kemudian akan menganggap salah dan dosa  kepada siapapun yang tidak melakukan  sesuai dengan fatwa tersebut, padahala pihak yang tidak melakukan sesuatu  sesuai dengan fatwa tersebut tidak sependapat dengan isi fatwa.  Akibat lebih lanjutnya ialah akan terjadi benturan pendapat dan bahkan  sangat mungkin  akan terjadi benturan fisik yang mengakibatkan terjadinya kekacauan dan kekerasan.

Kekeliruan dalam memahami fatwa itulah yang kemudian menyebabkan sebagian umat dengan alasan membela kebenaran dan memberantas kebatilan, kemudian dapat melakukan hal hal yang justru bertentangan dengan aturan yang berlaku, seperti memaksakan kehendak, dan perilaku anarkhis.  Berbagai kejadian yang mengiringi munculnya fatwa MUI juga sesungguhnya bukan disebabkan oleh fatwa itu sendiri, melainkan lebih disebabkan oleh salah pengertian sebagian umat dalam menangkap fatwa tersebut.

Fatwa MUI tidak ada yang salah, karena disamping telah dibahas dengan mempertimbangkan berbagai hal juga dilandasi oleh pernyataan ayat maupun hadis Nabi Muhammad saw.  Hanya saja fatwa tersebut bukan merupakan satu satunya pendapat yang harus diikuti oleh seluruh umat, karena kita tahu dan sadar bahwa hanya undang undang dan peraturan lainnya yang ditetapkan  sesuai dengan mekanisme kenegaraanlah yang  mengikat seluruh umat.  Sementaa itu fatwa hanyalah  semacam himbauan yang ditujukan kepada pihak tertentu atau bisa juga kepada seluruh umat dalam upaya menjaga  kebaikan dan menciptakan  kondisi yang lebih baik dan maslahah.

Bahkan kita sangat mengharapkan  munculnya banyak fatwa tentang berbagai hal yang dialami oleh bangsa ini, meskipn bukan berarti kemudian harus dipaksakan untuk diberlakukan bag seluruh umat.  Tentu kita  hanya bisa berharap bahwa  berbagai fatwa yang  kemudian ternyata sangat bermanfaat bagi  seluruh bangsa, nantnya bisa diadobsi menjadi perundangan undangan ataupun peraturan, sehingga bangsa ini  dkemudian hari akan bisa menjadi lebih baik.

Sebagaiamana fatwa fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI, dalam pertemuan ulama komisi fatwa di  Cipasung Jawa Barat kali ini juga  telah dibahas beberapa  fatwa yang segera akan disampaikan kepada publik.  Namun sekali lagi bahwa fatwa tersebut tidak mengkat kepada semua pihak, sehingga kita tidak perlu memaksakan diri dan  atau perihatin atas munculnya fatwa tersebut.  Salah satu fatwa yang telah disepakati ialah tentang  sahnya talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan.  Padahal kita semua tahu bahwa talak tersebut hanya sah manakala diucapkan di depan sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam undang undang tentang perkawinan.

Alasan yang dikemukakan ialah sebagaimana yang tertuang dalam kitab kitab fiqh klasik, bahwa talak tersebut merupakan  prerogatif sang suami.  Hanya saja  dalam fatwa ersebut ditambahkan  bahwa alasan yang digunakan untuk mentalak tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Barangkali sebagian kita ada yang menyayangkan fatwa tersebut, karena  ditinjau dari pengalaan sejarah dimana sebelum berlakuknya ketentuan dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, masalah talak tersebut sungguh sangat merugikan pihak isteri, karena merekalah yang selalu mengalami perlakuan tidak adil, teruatama dalam hubungan suami isteri.  Kalau seorang suami  sudah tidak lagi menghendaki isterinya, maka ia akan  dengan mudah menceraikan isterinya, walaupun  hal tersebut dilakukan di rumah, di jalan, atau di mana saja.

Pengalaman tidak mengenakkan tersebut kemudian menyadarkan bangsa ini untuk memperbaiki diri dan kemudian diundangkanlah UU tentang perkawinan tersebut, yang meskipun  ada sebagian pasalnya yang sudah tidak relevan lagi, tetapi khusus dalam hal perceraian tersebut, ketentuannya masih dianggap cukup relevan dan memberikan hak yang relatif sama  diantara suami isteri.  Nah, dengan mengingat pengalaman tersebut, kemudian dihubngkan dengan fatwa MUI yang gress tersebut tentu  ada semacam kekhawatiran  bahwa jangan jangan kondisinya akan kembali lagi seperti semula dan sangat merugikan kaum perempuan.

Meskipun demikian kita tidak boleh menyalahkan fatwa  tersebut kalau kita mengerti apa makna dan posisi fatwa itu sendiri sebagaimana yang disebutkan di atas.  Karena oh selama ini masyarakat kita juga sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan tersebut.  Artinya  masih banyak  masyarakat yang mentalak isterinya cukup dengan ucapan talak dan dilakukan di mana saja, dan hal tersebut kemudian dianggaptelah sah dan berlaku.  Sedang tentang pencatatannya tidak dipersoalkan, karena kebanyakan juga pernikahan atau perkawinannyapun  tidak dicatat.

Kebanyakan masyarakat muslim  kita tetap meyakini apa yang tertera dalam ktab kitab fiqh klasik adalah merupakan ketentuan yang benar sesuai dengan syariat, sehingga mereka akan tetap mentaatinya meskipun sudah ada aturan lain di aturan perundangan yang diberlakukan secara nasional.  Hal tersebut kemudian juga dikuatkan oleh pernyataan dan juga perilaku  para tokoh dan ulama yang ada.

Kedepan kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju dan teratur, seharusnya  seluruh warga bangsa  memahami tentang segala peraturan perundangan yang mengkat dan hsrus ditaati oleh seluruh warga negara dan penduduk di Indonesia.  Jangan ada lagi dualisme dalam mengikuti ketentuan hukum.  Memang hal tersebut masih cukup jauh dan berat, terutama  dengan adanya  keyakinan sebagian umat erhadap ketentuan yang tidak dindangkan dan dianggapsebagai bagian dari syariat yang mesti dilaksanakan.

Namun kalau kita semua sepakat dan berani untuk mengubah cara pandang  dan padadigma, entu tidak ada  yang tidak bisa dilakukan.  Artinya kita bisa menjalankan ketentuan undang undang yang berlaku dan tetap pula menjalankan syariat tanpa membenturkan diantara keduanya, karena kita yakin  bahwa memang diantara keduanya memang tidak ada perbedaan yang prinsip dan substansial.  Semoga Allah swt membukakan hati dan pikiran kita semua untuk  besama menyongsong masa depan yang menuh dengan kemaslahatan dan kejayaan. Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.