PERCAYAKAH KITA 2000 TRANSAKSI MENCURIGAKAN AKAN TUNTAS?

Beberapa waktu lalu didepan komisi III DPR ketua PPATK memberikan laporan yang cukup mencengangkan, meskipun bagi sebagian orang sama sekali tidak terkejut, yakni adanya transaksi yang mencurigakan dan jumlahnya pun tidak tanggung tanggung sekitar 2000.  Hanya saja laporan PPATK tersebut kemudian menuai kritikan, karena  di bagian tertentu dari laporan tertulisnya tersebut  ada yang dicoret dengan spedol sehingga  menimbulkan tanda tanya.   Dan ternyata yang berusaha ditutpi tersebut mengisyaratkan bahwa mayoritas trnasaksi mencurigakan tersebut adalah dari anggota DPR, khususnya  dari Banggar.

Menyikapi hal tersebut pertanyaan kita ialah kenapa PPATK berusaha menutupinya?. Apakah PPATK takut, padahal keberadaannya dilindungi undang undang, ataukah ada tekanan dan semacam intimidasi dari pihak pihak tertentu sebelum laporan tersebut disajikan kepada komisi III, atau karena alasan lainnya.  Kita sangat yakin bahwa PPATK bekerja secara professional, sehingga data yang dilaporkan memang benar adanya.  Sedangkan soal nanti ternyata trnasaksi yang mencurigakan tersebut dapat  dijelaskan, itu soal lain.  Data yang disajikan oleh PPATK adalah data riil dan data tersebut belum pasti mengindikasikan adanya tindak penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan pidana.

Sebagai contoh, diantara 2000 an transaksi mencurigakan tersebut salah satunya ialah orang KPK.  Namun setelah dijelaskan secara meyakinkan oleh mantan ketua KPK dan juga oleh juru bicara KPK bahwa  sesungguhnya  hal tersebut sudah clear sejak tahun 2010.  Dan memang ada seorang bendaharawan KPK yang melakukan transaksi penukaran valas dengan rupiah yang jumlahnya sangat banyak, karena memang tugasnya seprti itu.  Penjelasan KPK tersebut mengungkapkan bahwa hasil sitaan KPK ada yang berbentu valas dan tidak semuanya berbentuk rupiah, padahal untuk disetorkan kepada kas Negara harus berbentuk rupiah, maka bendahara KPK harus menukarkan valas tersebut kedalam rupiah terlebih dahulu sebelum disetor ke kas Negara.

Nah, dlam persoalan ini PPATK tidak salah, tetapi karena dahulu sudah dijelaskan kepada ketuanya PPATK yang lalu, maka terkesan tidak ada kesinambungan komunikasi dalam PPATK, tetapi  kalau kemudian hal tersebut muncul kembali dalam rekapan temuan sebagai transaksi mencurigakan, tentu bisa dimaklumi.  Demikian juga bendahara KPK yang melakukan transaksi tersebut sudah jelas tidak bersalah karena memang menjalankan tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Persoalannya sekarang ialah meskipun tidak seluruh transaksi mencurigakan tersebut mengarah kepada tindak pidana, akan tetapi kita semua yakin bahwa pasti ada yang memang benar benar merupakan tindakan menyimpang dan pidana.  Kita juga  mengetahu bahwa ada beberapa anggota dewan yang nyambi sebagai pengusaha, baik  semenjak sebelum menjdi anggota dewan maupun  setelahnya.  Namun ada juga yang tidak nyambi  usaha tetapi mendadak menjadi kaya raya.  Apa yang disampaikan oleh ketua DPR Marzuki Ali  tentang adanya sebagian anggota DPR yang mendadak menjadi kaya, meskipun ada juga yang sudah menjadi anggota DPR dua periode tetapi masih biasa biasa saja.

Demikian juga  beberapa informasi dari  sebagian masyarakat yang menyatakan adanya “uang kawal” di  senayan.  Artinya dalam menjalankan tugasnya sebagian anggota DPR yang  sudah diberikan gaji dan berbagai tunjangan, tersebut masih saja  meminta imbalan terutama  kepada pihak pihak tertentu yang berkepentingan, semisal untuk pemekaran wilayah  tentu diperlukan uang kawal tersebut kalau ingin  cepat selesai. Pihak pihak lain yang berkepentingan dengan  munculnya peraturan perundangan yang  dibahas dan disahkan oleh dewan juga demikian,dan seterusnya.  Pendeknya cukup banyak informasi dari sebagian masyarakat yang mengindikasikan adanya transaksi haram di parlemen kita, meskipun kita sangat yakin hal tersebut dilakukan oleh oknum dan bukan oleh lembaga.

Apalagi kalau diingat bahwa untuk bisa duduk di kursi di Senayan tersebut seseorang  harus mengeluarkan duit yang sangat banyak pada saat pemilu legislative, dank arena itu sangat mungkin setelah  duduk sebagai anggota Dewan kemudian berusaha  mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.  Kalau kebanyakan  anggota DPR kita  seperti ini, tentu tidak semuanya, maka harapan masyarakat Indonesia untk  bisa terentaskan dari  penderitaan panjang  masih harus ditunda.  Kenapa, yak arena  para wakil rakyat yang seharusnya memikirkan rakyat, tetapi malah memikirkan dirinya sendiri dan  tidak memikirkan kepentingan rakyat yang katanya diwakili.

Bukti dari ketidak seriusan anggota DPR tersebut sangat banyak, mulai dari  banyaknya persoalan  yang menyangkut diri mereka sendiri hingga  membiarkan persoalan masyarakat yang ada didepan mata mereka.  Kita  menyaksian banyaknya demo yang diakukan oleh  berbagai elemen masyarakat dan dilakukan di Jakarta serta diliput oleh media, yang  sudah pasti diketahui oleh mereka, tetapi apa yang dilakukan oleh mereka?.  Sama sekali tidak ada  penyelesaian yang memuaskan.  Bahkan yang terakhir kemarin banyak guru honorer yang nasibnya belum menentu dan menuntut agar  peraturan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer tersebut segera diterbitkan juga  berlalu begitu saja, padahal perjuangan mereka sudah cukup  melelahkan.

Saya yakin anggota dewan juga tahu bahwa para guru honorer tersebut hanya diberikan gaji sebesar antara RP 100.000,- hingga Rp 300.000,- perbulan.  Mereka itu juga manusia yang  memerlukan  sandang, pangan, papan, kesehatan dan keperluan hidup lainnya, tetapi bagaimana mungkin dengan gaji seperti itu mereka  diharapkan akan bisa mencerdaskan anak bangsa.  Ita dibuat tidak mengerti bagaimana mungkin  dengn anggaran pendidikan yang 20% dari total ABPN, yang berarti lebih dari 200 triliun rupiah bisa membiarkan ada komponen pendidikan, yakni guru yang  hanya menerima honor 100.000 rupiah.

Sementara itu dibandingkan dengan para anggota dewan yang  untuk datang  dalam paripurna saja malas tetapi gaji dan tunjangan jalan terus serta mendapatkan fasilitas yang wah.  Kita sesungguhnya tidak menggugat gaji dan tunjangan DPR yang meskipun terkadang masih saja berusah  mendapatkan tambahan, tetapi kita menginginkan mereka itu bekerja serius dalam mengupayakan kesejahteraan  rakyat.  Posisi yang sangat kuat yang dimiliki oleh dewan  harus dimanfaatkan maksimal dan jangan malah osisi kuat tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan diri dan golongan saja seperti yang banyak disinyalir  masyarakat saat ini.

Nah, kalau meliat kenyataan seperti ini apakah kita yakin bahwa laporan PPATK yang  menyatakan ada  sekitar 2000 transaksi mencurigakan tersebut akan dapat dituntaskan?.  Secara teorits dengan mengkaca kepada berbagai persoalan tersebut, laporan tersebut  tidak akan bisa tuntas. Kenapa? Jawabannya ialah karena  ternyata yang dicurigai tersebut  merupakan pihak yang sangat kuat dan lihai.  Kita juga masih ingat laporan PPATK terdahulu yang  menyatakan ada beberapa rekening gendut dari pitinggi polisi, tetapi hingga saat ini juga tampak adem ayem saja.  Memang kemudian ada beberapa yang sudah ditindak lanjuti, terutamaoleh KPK, tetapi  sehebat apapun  KPK itu tentu tidak akan dapat menyelesaikan seluruh masalah.  Sementara itu penegak hokum lainnya seperti polri dan kejaksaan juga belum menunjukkan  kemajuan yang berarti dalam  menangani persoalan korupsi, suap dan sejenisnya, meskipun  sangat kuat dan sigap dalam menangani perkara lainnya seperti pembunuhan, teroris dan lainnya.

Bahkan sangat mungkin nyanyian Rosa tentang adanya dua menteri yang dengan terang terangan meminta fee, kalau benar malahan bisa terendus, karena  diindikasikan bahwa menteri tersebut ialah petinggi partai.  Tentu akan ada dorongan kuat untukmengungkap hal tersebut karena  kepentingan politik dan kepentingan 2014.  Itulah potret kehidupan bangsa kita yang justru lebih mengarahkan  kerjanya untuk  kepentingan diri sendiri, meskipun digaji oleh Negara.  Idealnya setiap pihak yang digaji oleh Negara, harus  memberikan dharma baktinya  kepada Negara dan bangsa, dan haram hukumnya kalau kemudian  menarahkannya kepada kepentingan pribadi dan golongan saja.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.