KORUPTOR NYALEG, YANG BENAR SAJA

Penggodogan RRU tentang pemilihan umum saat ini sedang dilakukan oleh dewan melalui panja, namun  beberapa hal telah disepakati, termasuk  diperbolehkannya  seorang mantan napi untuk ikut nyalon sebagai  anggota legislative, tentu dengan beberapa syarat, antara lain telah  selesai menjalani hukuman minimal 5 tahun dan lainnya.  Alasan yang digunakan  tentu sangat khas yaitu  demi hak asasi manusia, karena napi juga  merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, termasuk hak untuk mencalonkan diri sebagai legislative atau  pimpinan  di negeri ini.

          Memang tampak sangat logis alas an yang diusung tersebut sehingga  hal tersebut kemudian disepakati oleh seluruh anggota panja untuk kemudian disahkan menjadi undang undang setelah memalui proses dan mekanisme tertentu.  Sebagai  warga negara yang selama ini  merasa sangat dirugikan dan bahkan dipermainkan oleh para koruptor, maka ketentuan seperti itu tentu  sangat menyinggung perasaan dan menyakiti hati  banyak warga negara yang  telah merasakan betapa  mereka selama ini telah  dikorbankan oleh para koruptor tersebut.

          Kata kata umum mantan nara pidana  tersebut tentu  termasuk juga mantan napi yang melakukan korupsi dan ngemplang uang negara.  Lantas bagaimana mungkin  kita bisa membiarkan orang orang seperti itu bisa  kembali  menjadi  anggota legislative yang akan menentukan nasib negara kita, meskipun  ada syarat  yang bersangkutan mengumumkan dirinya mantan napi.  Sebab kita sangat menyadari bahwa masyarakat kita pada saat ini  masih  belum dapat berpikir secara rasional.  Kebanyakan  mereka justru  sangat mudah untuk di permainkan, terutama oleh mereka yang punya uang.

          Kita masih sangat khawatir bahwa para mantan  napi yang koruptor tersebut akan  dapat melakukan apa saja dengan menghamburkan uang, dengan harapan dan target bisa menduduki kursi dewan.  Nah, setelah  mereka berada dalam lingkaran kekuasaan tersebut  tentu mereka akan  merealisasikan target yang  sudah mereka rencanakan sebelumnya, yang tentu  tidak akan jauh dari perbuatan untuk memperkaya sendiri.  Memang ada  alas an bahwa bisa saja mantan koruoptor itu bisa jera dan menjadi baik, tetapi hal tersebut tidak akan bisa menghilangkan kekhawatiran kita.  Toh masih banyak anak bangsa yang lebih baik, bersih dan mempunyai komitmen untuk memajukan bangsa dan negara.

          Menurut saya, panja harus  mau mendengarkan  jeritan masyarakat yang khawatir manakala  para mantan napi  yang juga koruptor tersebut diperbolehkan untuk nyaleg dan menduduki berbagai jabatan politik lainnya.  Jangan hanya karena lasan sepihak demi menjunjung hak sebasgai warga negara, kemudian koruptor begitu saja dapat diloloskan untuk  kesempatan seperti itu.  Sebagai bangsa yang sudah berkomitmen untuk memberantas  segala macam bentuk korupsi, seharusnya  membentengi diri dari segala kemungkinan yang dapat  menghidupkan ataupun  memungkinkan  pihak pihak tertentu untuk  melakukan praktek korupsi di negeri ini.

          Karena itu sepatutnya  secara tegas dikatakan dalam  undang undang yang nantinya akan disahkan tersebut bahwa  mantan koruptor tidak  mempunyai hak untuk  menduduki  jabatan sebagai pejabat public dan  menjadi anggota DPR DPRD dan juga DPD.  Kalau namanya perang ya harus  dilakukan dengan segala upaya untuk  “membunuh”  musuh yang berupa korupsi  dan segala macam bentuknya, termasuk para pelaku, baik yang sedang menjalani hukuman maupun yang telah selesai menjalaninya.  Jangan sekali kali kita  membuka pintu untuk  masalah tersebut, termasuk  hal hal yang mempunyai potensi untuk dipraktekkannya korupsi tersebut.

          Kita sangat menyayangkan para anggota panja RUU pemilu yang dengan  aklamasi menyetujui mantan napi untuk ikut nyaleg.  Rupanga memang para anggota dewan belum  bisa merasakan apa yang dirasakan oleh raktyat yang diwakilinya.  Ini sekali lagi menjadi bukti bahwa  peran dan fungsi para anggota dewan memang belum mewakili rakyat, tetapi lebih banyak mewakili partai dan dirinya sendiri.  Sudah banyak bukti rakyat sangat melarat dan bahkan para petani tergencet dengan kebijakan impor pemerintah, tetapi para wakilnya yang ada di Senayan seolah  tuli dan bisu serta buta.  Mereka sama sekali tidak  mendengar, tidak melihat dan juga tidak bisa berbicara untuk  menyuarakan aspirasi rakyat yang katanya diwakilinya tersebut.

          Belum lagi  sikap dan tindakan para wakil rakyat yang disuguhkan dihadapan rakyat miskin yang sangat menyakitkan, seperti pembangunan renovasi ruang banggar yang harus menelan biaya  hingga lebih dari 20 Milyar,  kamar kecil, yang hingga 3 milyar, dan bahkan kalender yang menghbiskan ratusan juta rupiah.  Sementara  para  rakyat yang  menyaksikan hal tersdebut  untuk sekedar makan saja mereka harus berjuang setengah mati, apalagi  untuk memperbaiki rumah.  Bahkan masih cukup  banyak masyarakat kita yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan hanya  “ngiyup” di bawah jembnatan  atau sekedar “nemplok” di pinggiran sungai.

          Sungguh sangat ironis kondisi ini dengan  keinginan ideal para pendiri bangsa ini.  Seharusnya kalau para wakil rakyat benar benar memperjuangkan  kepentingan rakyat, maka rakyat akan segera pulih dari penderitaan, karena dewan saat ini posisinya sangat kuat termasuk bargaining dengan pemerintah.   Namun kekuatan yang dimiliki tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat, melainkan untuk kepentingan golongan dan pribadi dan hanya sedikit saja yang  untuk rakyat.

          Kalau RUU pemilu tersebut kemudian disahkan dengan masih terdapatnya pasal  yang memperbolehkan koruptor nyaleg, tentu hal tersebut merupakan awal  bagi bencana nasional dan rakyat sekali lagi ditutp harapannya untuk bisa sejahtera sesuai dengan tujuan didirikannya negara ini.  Dalam pandangan  agama tentu  orang orang yang  membuat regulasi untuk tampilnya para koruptor menguasai negeri ini, dianggap berdosa kepada negara dan seluruh  warga bangsa.  Tidak  hanya sekedar itu mereka tentu akan didoakan  oleh seluruh komponen bangsa ini  dengan doa yang jelek, bahkan dikutuk.

          Sesungguhnya  kalau kita mau  menggunakan nurani dan akal sehat kita, kita akan mengetahui betapa jahatnya praktek korupsi tersebut. Para palakunya, yakni para koruptor dengan enaknya  menikmati  hasil korupsi yang seharusnya  diperuntukkan bagi negara dan rakyat.  Rakyat melarat karena  tidak mendapatkan haknya yang dikemplang oleh mereka para koruptor.  Tidak hanya itu dengan praktek korupsi yang mereka lakukan, negara  menjadi kesulitan untuk dapat  memberikan fasilitas kepada rakyatnya, dan sekaligus tidak mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik.

          Barangkali kalau diklasifikasi diantara beberapa kejahatan yang ada, korupsi menempati rangking pertama.  Perampokan, pencurian, dan Pembunuhan, misalnya,  sekalipun termasuk perbuatan keji, tetapi mungkin masih lebih ringan dibandingkan dengan korupsi.  Kalau toh ada dosa yang tidak terampuni selain menyekutukan Tuhan, maka korupsilah wujudnya.  Pendeknya korupsi harus kita jadikan musuh utama  dalam kehidupan kita dan jangan sampai kita memberikan  toleransi bagi siapapun untuk  mengarah ke sana.

          Saat ini seluruh bangsa telah sepakat untuk memrangi dan memberantas segala macam bentuk korupsi di negeri ini, meskipun  kita menyadari  komitmen tersebut baru yang muncul ke permukaan.  Sedangkan dalam kenyataannya masih banyak  diantara  anak bangsa ini yang masih menginginkan  lestarinya praktek korupsi tersebut.  Bahkan justru yang berorientasi untuk terus mempraktekkan korupsui tersebut justru dating dari orang orang yang dapat berpikir dan seharusnya menjadi pelopor terdepan dalam pemberantasan korupsi.

          Untuk itu kita semua kita harus melakukan  gerakan yang massif dan  yang memungkinkan semua orang menjadi  takut untuk melakukan korupsi tersebut.  Dan kalau kita kembali kepada persoalan pokok yakni  akan disahkannya RUU tentang pemilu, kita harus berani untuk memberikan kritik pedas kepada panja dan sekaligus memberikan masukan  agar mereka  meninjau kembali pasal yang telah disepakati, yakni memasukkan kemungkinan napi termasuk koruptor untuk mendapatkan hak menjadi calon legislative maupun  calon pejabat public lainnya.

          Dengan begitu kita sesungguhnya sudah berjihad memrangi kemungkinan  adanya praktek korupsi di negeri ini.  Juhat tersebut sesungguhnya sangat suci asalkan dilandasi oleh semangat untuk memberhangus segala macam bentuk korupsi dan bukan diniati  dengan kepentingan yang lain.  Mudah mudahan  para wakil rakyat yang saat ini sedang menikmati fasilitas dari negara secara berlebih dan melupakan rakyat yang semakin sengasara, akan dapat tergugah hatinya dan kemudian kembali kepada jalur yang benar.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.