DIMANA LETAK PERSOALAN KERUSUHAN BIMA?

Kerusuhan di Bima Nusa Tenggara Barat sesungguhnya sudah cukup lama, namun hingga kini masih belum selesai bahkan akhir akhir ini malahan bertambah gawat.  Hal itu ditandai dengan semakin brutalnya massa yang membakar rumah dinas bupati, dan merusak beberapa fasilitas yang ada, termasuk juga "membebaskan tahanan yang cukup banyak.  Tentu sebagai bangsa yang beradab dan  berada di negara yang berdasarkanhukum, hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi, untuk itu kita tetap mendukung langkah langkah kepolisian yang  berusaha mengamankan situasi, dan bukannya malah menambah buruknya situasi.

          Untuk sikap anarkhis yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat kita, tentu aparat keamanan, dalam hal ini polisi harus tegas, tetapi bukan berarti juga harus melakukan kekrasan.  Pelanggaran terhadap berbagai aturan yang ada tentu harus dicegah dan diproses sesuai dengan hukum yang ada.  Namun saya kira perlu ada kebijakan  yang sifatnya segera dan mendesak, dalamupaya meredam amuk masa, sehingga tidak makin berkembang dan membuat suasana semakin tidak terkendali.

          Meskipun kita mendukung penanganan persoalan Bima  yang saat ini sedang ditangani oleh aparat keamanan, namun justru yang lebih penting dari semua itu bukan  melakukan tindakan  penanganan kerusuhan itu sendiri, karena kalau massa sudah sedemikian brutal dan kehilangan akal sehat serta kesabaran, maka tindakan apapun, pasti akan mendapatkan perlawanan dan semakin akan membuat mereka  berani, bahkan sampai nyawapun mereka harus korbankan.  Karena itu sesungguhnya ada  solusi yang sangat mujarab dalam persoalan tersebut, yakni pencabutan ijin penambangan yang dikeluarkan oleh bupati.

          Kita semua tentunya tahu bahwa tuntutan masyarakat hanya satu yaitu cabut ijin penambangan tersebut dan bukan  yang lain.  Nah, kalau persoalannya sudah jelas seprti itu mengapa  masih dibiarkan mengabang dan tidak segera ada langkah kongkrit dari pemerintah  daerah utnuk segera memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Kita seungguhnya telah terlalu terlambat, karena persoalan tersebut sudah memakan korban yang cukup banyak, termasuk korban nyawa, tetapi  yang sangat mengherankan ialah hingga saat ini pemerintah tetap bergeming untuk tidak mencabut ijin yang dituntut masyarakat tersebut.

          Disamping itu sesunggunya juga sudah banyak nasehat dan saran untuk mencabut ijin tersebut, namun  alasan yang disampaikanmlagi lagi klise, yakni kalau ijin sudah dikeluarkan kemudian tanpa ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan ijin tersebut, maka tidak ada alasan untuk mencabut ijin yang sudah dikeluarkan tersebut.  Nah, ini dia biang persoalannya.  Pemerintah  berdalih tidak ada pelanggaran yang dialkukan oleh perusahaan, tetapi masyarakat merasa dirugikan atas penambangan tersebut karena  berampak kepada  air bersih yang ada di daerah mereka dan berbagai alsan lainnya yang sudah disampaikan oleh masyarakat secara umum.

          Kalau kenyataannya memang begitu, maka persoalannya ialah ada pada  pemberian ijin penambangan tersebut.  Seharusnya sebelum ijin dikeluarkan harus ada suvey dan studi kelayakan yang cermat terlebih dahulu, termasuk menyangkut kemungkinan dampak negatifnya  bagi masyarakat.  Barangkali hal tersebut kurang mendapatkan prioritas pemerintah daerah, dan lebih mementingkan dari salah satu aspek saja, yakni pemasukan  daerah.  Kalau hal tersebut yang terjadi maka  pemerintah seharusnya berani menanggung resiko  untuk mencabut ijin tersebut, dan mengakui kelalaian dalam survey pendahuluan sebelum mengeluarkan ijin.

          Menurut saya  mencabut ijin penambangan tersebut justru lebih baik dan berdampak positif bagi  daerah, ketimbang mempertahankan ijin dengan resiko yang semakin  berat, terutama  dampaknya bagi perekonomian  rakyat, keamanan, dan perkembangan berbagai bidang. Ego pemerintah untuk  mempertahankan ijin tersebut justru bukannya menjadikan pemerintah daerah semakin berwibawa, malahan akan semakin tidak dhargai oleh masyarakat.  Meskipun kita juga tahu bahwa tidak seluruh masyarakat NTB  atau setidaknya Bima  mempunyai sikap yang sama.

          Di sisi lain ketika persoalan tersebut dibiarkan seperti sekarang ini, kita menjadi kasihan kepada aparat kepolisian.  Bagiamana tidak mereka saat ini menjadi bingung dan mungkin serba salah, karena kalau meeka  bertindak tegas dan tentu sesekali disertai keras, kemudian menjadi sasaran kritik  masyarakat lainnya, sementara itu kalau  mereka dibiarkan justru akan semakin brutal dan  merusak fasilitas umum dan pemerintah.  Kita semua tahu bahwa kepolisian pada saat ini sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam, disebabkan  beberapa kebijakan yang dilakukan oleh para oknumnya, seperti  lebih berpihak kepada pemilik modal dan perusahaan, karena diberikan tambahan insensif, seperti yang terjadi di Mesuji Lampung misalnya.  Demikian juga dengan peristiwa di Papua, khsusunya di free port dan berbagai daerah lainnya.

          Nah, dengan posisi yang seperti itu kepolisian kemudian serba salah.  Artinya kalau bertindak tegas dan keras, selalu mendapatkan kritk membela pihak pihak tertentu dan dianggap mendapatkan fee dari pihak pihak tersebut.  Dan dalam kasus Bima tentu ya dari perusahaan tambang dan mungkin juga pemerintah daerah.  Namur kalau polisi tidak tagas dan membiarkan massa yang sudah marah disebabkan kejengkelan yang memuncak, maka akan semakin banyak kerugian negara yang dirusak, akibat tindkaan anarkhis mereka.  Jadi kita dapat mengerti resultan  pihak keamanan dalam persoalan ini.

          Tetapi tentu sebagai warga negara yang taat hukum, kita harus mendukung langkah polisi yang berusaha mengamankan situasi, meskipun harus bertindak tegas dan sedikit keras kepada massa.  Kita juga tidak dapat membenarkan tindakan pembebasan tahanan yang dilakukan oleh  massa yang ngamuk tersebut, sebab bagaimanapun negara kita ini negara hukum dan tidak boleh ada yang  bertindak anarkhir dan  bertindak melawan hukum. Dan dalam pesoalan ini polisi memang harus kita dukung unuk menegakkan hukum yang berlaku demi terciptanya keteratran dan ketenteraman.

          Namur demikian tidak cukup hanya disitu, kita harus terus mendorong dan menghimbau kepada pemerintah daerah agar secepatnya mencabut yang sudah dikeluarkan tersebut.  Kita semua yakin kalau hal tersebut dilakukan, maka persoalan akan selesai.  Namun kalau pemda masih bergeming dengan alasan seperti yang telah saya paparkan tersebut, maka kita sangat menghimbau kepada pemerintah pusat, dalam hal ini presiden untuk sgera menghentikan persoalan di Bima yang berlatut tersebut dengan mengeluaran instruksi kepada bupati Bima agar mencabut ijin perambangan yang telah dikeluarkannya tersebut secepatnya.

          Untuk peroalan ini menurut saya presiden tidak usah  takut dianggap intervensi terhadap pemerintah  kabupaten Bima, tetapi  hal ini diambl dalam upaya untuk menyelamatkan  situasi yang semakin memprihatinkan.  Ketegasan pemerintah pusat saya kira harus ditunjukkan dalam upaya  mencegah terjadinya kerusuhan yang semakin besar dan melebar.  Kita juga tahu bahwa  banyak persoalan yang karena tidak ada ketegasan yang didasarkan kepada keadilan, akhirnya bukannya selesai, tetapi malahan menjadi  semikin  tajam dan mengakibatkan jatuhnya korban yang cukup banyak serta kerugian yang sangat besar.

          Jadi sesungguhnya menurut pandangan saya  bahwa kerusuhan Bima tersebut  akar persoalannya cukup sederhana, yakni persoalan ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh bupati.  Kalau sejak awal tuntutan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya penambangan di wilayah mereka agar ijin tersebut dcabut, kemudian ditindak-lanjuti oleh pemda dengan mencabut ijin tersebut, pasti kerusuhan besar seperti kita saksikan saat ini tidak akan pernah terjadi.

          Persoalannya sekarang ialah apakah kita  akan terus membiarkan rakyat Bima terus bergolak dan terus mendendam karena kejengkelan akibat tuntutan mereka tidak digubris, ataukah kita  mengingat kembali bahwa pemerintah dibentuk itu sesungguhnya untuk mensejahterakan masyarakat.  Pemerintah itu mengabdi untuk rakyat dan bukan untuk segelintir pengusaha yang mempunyai uang.  Kita tidak menuduh bahwa pemda  berpihak kepada pengusaha, tetapi kalau kemudian mengabaikan tuntutan rakyat yang memang dirugikan akibat kebijakan pemerintah, maka sudah seharusnya pemerintah menuruti keinginan masyarakat, demi terciptanya suasana yang kondusif untuk membangun  dan mengembangkan daerah.

          Semoga pemerintah akbupaten Bima segera menyadari kondisi tersebut dan tidak tega membiarkan rakyatnya semakin tidak terkendali dan melakukan tindakan melawan hukum.  Sikap bijak dengan mengesampingkan ego tentu sangat diharapkan muncul dari pemda Bima, terutama bupati.  Kita yakin bahwa  rakyat Bima masih dapat dikendalikan dan dibimbing kearah yang lebih baik, asalkan  ada kebijakan yang berpihak kepada mereka.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.