KORUPSI SEBAGAI MEDIA PENJATUHAN KEPALA DERAH OLEH KONSPIRASI POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Judulpanjang ini memang diminta langsung oleh panitia seminar nasional yang dislenggarakan fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  Maksudnya kira kira ya menyikapi banyaknya fenomena dijatuhkannya kepala daerah sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana yang ditentukan.  Fenomena yang terbaca tersebut ternyata  lebih banyak disebabkan oleh konspirasi plitik antaa beberapa elemen, termasuk partai politik dan bahkan termasuk wakilnya.  Konon para wakil kepala daerah yang tidak sabar menunggu hinggalima tahun, selalu berusaha untuk melakukan konspirasi dengan pihak ain untuk dapat segera menjatuhkan epala daerahnya.

          Mungkin  sinyalemen tersebut tidak seluruhnya benar, tetapi juga tidak seluruhnya salah, karena memang tentu ada saja sebagiannya yang memang seperti yang digambarkan tersebut.  Isu yang paling memungkinkan untuk menggulingkan kepala daerah pada saat ini ialah tentang korupsi. Sebab meskipun dalam praktekknya korupsi tersebut masih sangat leluasa bergentayangan di negeri kita, tetapi secara lahir semua pihak sepakat untuk memberantasnya,  sehingga kalau seorang kepala daerah kedapatan dan kemudian dapat dibuktikan benar benar melakukan praktek korupsi, tentu ia akan  dapat dijatuhkan dengan mudah.

          Persoalan krusial yang harus saya sampaikan di sini ialah tentang pandangan Islam itu sendiri.  Artinya saya harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai makna Islam, karena sampai saat ini ternyaata masih banyak pihak yang belum dapat mendudukkan Islam sebagaimana mestinya. Islam itu bukan identik dengan fiqh, terlebih lagi manakala fiqh tersebut dimaknai sebagai ketentuan hokum yang terdapat di dalam buku buku fiqh jarya para ulama tempo dulu, dan bahkan ketika di tulis di kebanyakan tempat di Timur Tengah, pertimbangannya sangat jauh berbeda dengan kondisi kita pada masa kini.

          Namun justru kebanyakan orang melihatnya hkum Islam ya apa yang tertera dalam fiqh fiqh tersebut.  Akibatnya Islam kemudian banyak dikritik dan dituduh dengan tuduhan yang tidak pantas, seperti tidak manusiawi, kejam, dan lainnya.  Padahal kita sangat tahu bahwa Islam sesungguhnya merupakan syariat Allah untuk kesejahteraan umat di dunia.  Prinsip prinsip sayariat tentu sangat jelas yang berkonotasi dengan keadilan, persamaan, kesejahteraan, kebebasan, toleransi, kemanusiaan, dan lainnya.  Sementara rumusan mengenai praktik hokum yang berupa teknis di lapangan, tentu angat dipengaruhi oleh kondisi dan tempat.  Karenaitulah dalam bidang hokum Islam, ada kaidah yang berbunyi :"hokum itu selalu berubah mengikuti alasannya".

          Sehingga ketika dikatakan "pandangan Islam" misalnya, maka bukan berarti merujuk persis sama dengan ketentuan yang tertera dalam fiqh, yang sangat mungkin saat ini justru sudah tidak relevan lagi dengan zaman kita.  Cukup banyak ketentuan hokum Islam yang dirumuskan oleh para ulama tempo dulu yang saat ini justru dianggap tidak layak lagi, dan hal tersebut  merupakan  hal yang wajar, karena keberbedaan yang sangat jauh, baik menyangkut latar belakang social, maupun pertimbangannya.

          Karena itu  dalam  masalah pandangan Islam tentang persoalan konspirasi politik dalam menjatuhkan kepala daerah dengan alasan korupsi tentu tidak bisa smata mata hanya didasarkan kepada apa yang tertuang dalam fiqh tersebut.  Dalam masalah ini saya memilih untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang  persoalan korupsinya.

          Semua orang yang menggunakan pikiran sehat dan nuraninya, dapat dipastikan akan mengharamkan korupsi, karena memang korupsi tersebut telah terbukti dapat  merusak sistem, merugikan negara dan menciptakan kondisi morat marit terhadap tatanan dan masyarakat secara umum.  Tidak ada seorangpun yang berani mengatakan tentang kehalalan korupsi.  Kalau didalam istilah yang lebi kuno kita dapat menemukan beberapa istilah, seperti nyopet, mencuri, merampok dan lainnya, tetapi dalam istilahnya yang sekarang yakni korupsi, saya memandang justru lebih dahsyat, dan kalau dalam bahasa agama lebih dari hanya sekdar maksiat.

          Meskipun mengenai argumentasinya, banyak pihak yang menyamakan dengan pencurian atau perampokan, namun sesungguhnya korupsi itu jauh lebih jahat dibandingkan keduanya.  Memang korupsi sering juga diistilahkan dengan mencuri harta Negara atau merampok uang rakyat dan lainnya, tetapi sekali lagi akibat yang ditimbulkannya jauh lebih berbahaya dan lebih memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.

          Karena itu kalau dalam Islam sebagaimana  juga tertuang dalam hadis bahwa  kewajiban umat untuk tetap taat dan mendengarkan  pemerintahnya itu dibatasi selama pemerinah tersebut tidak melakukan maksiat.  Tetapi begitu ia melakukan maksiat maka kontrak ketaatan tersebut menjadi musnah.  Bahkan  kalaupun pemerintah tersebut melakukan hal hal yang sama sekali tidak disukai, tetap masih ada kewajiban bagi umat untuk tetap mentaatinya.

          Pandangan Islam tersebut tentu mempunyai makna yang jauh lebih luas, yakni  dalam sebuah pemerintahan seharusnya ada ketentuan  dan kepastian serta batasan yang dapat membebaskan umat dari pemerintah yang ada.  Batas yang diberikan oleh ketentuan tersebut ialah maksiat, dan tentu saja dalam praktekknya pada saat ini kita dapat dapat menerima ketentuan lainnya yang dipersyaratkan  sebelumnya.  Nah, korupsi tentu menjadi sesuatu yang pasti dapat dijadikan persyaratan pemiah antara patuh dan bebas.  Artinya kalau seorang peimipin terbukti melakukan praktek korupsi, maka legitimasinya sudah hilang, karena tidak ada lagi kewajiban bagi umat untuk patuh terhadapnya.

          Lebih jauh lagi ketentuan Islam tersebut memberikan kepastian yang sangat jelas, bahwa selama pemimpin tersebut tidak melakukan hal hal yang dilarang sebaaimana dipersyaratkan, tentu tidak ada alasan bagi siapapun untuk menggulingkannya, karena kalau hal itu dibenarkan, tentu tidak akan ada kepastian da ketenteraman, sehingga yang terjadi ialah kekacauan.  Sbaliknya kalau seorang pemimpin melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan persyaratan yang ditetapkan, meskipun tidak disukai oleh kebanyakan umatnya seperti membuat kebijakan menaikkan pajak atau hanya sekedar menciptakan album lagu dan lainnya yang semua itu tidak dipersyaratkan, maka tetap saja tidak dibenarkan menjatuhkannya.

          Jadi alasan korupsi menurut saya sudah sangat lebih dari cukup untuk memakzulkan seorang pemimpin atau kepala daerah.  Cuma persoalannya ialah harus ada mekanisme yang fair dan tidak ada kemungkinan kong kalikong antara beberapa pihak untuk merekayasa hal tersebut.  Artinya secara substantif alasan penggulingan atau penjatuhan kepala derah dengan alasan korupsi memang menurut Islam dapat dibenarkan, tentu dengan mekanisme yang diatur sedemikian rupa sehingga akan tidak menimbulkan kekacauan yang lebih parah.

          Hanya saja kalau kemudian disitu ada kata "konspirasi politik", tentu harus kita sikapi dengan bijak.  Kata konspirasi itu berkonotasi negatif, akrena konspirasi bermakna persekongkolan, mufakat untuk  berbuat jahat dan semacamnya.  Nah, sepanjang ada sebuah konspirasi dalam penjatuhan kepala daerah tersebut, tentu Islam tidak memperkenankannya.  Artinya bukan berarti Islam melindungi koruptor, sama sekali bukan, tetapi hanya untuk memastikan bahwa konspirasi tersebut d dalamnya pasti ada rekayasa.  Jangan jangan isu korupsi tersebut memang direkayasa dan bukan dalam kebenaran.  Inilah persoalan sesungguhnya yang harus disikapi dengan bijak dan cermat.

          Kalau tanpa rekayasa, mestinya tidak diperlukan konspirasi, karena  kalau seorang kepala daerah benar benar melakukan praktek korupsi, tentu ia akan jatuh dengan sendirinya.  Memang persoalan yang ada saat ini ialah tentang penegakan hukum yang belum beres.  Ada orang yang dipandang sangat kuat yang tidak tersentuh oleh tangan tangan hukum, meskipun ada beberapa yang mengemuka seolah  ada orang kuat yang dapat diproses hukum, tetapi itu hanya anggapa sebagai orang kuat, tetapi buktinya masih banyak kasus besar yang "melibatkan" orang kuat yang hinga kini tidak dapat disentuh hukum.

          Kita memang prihatin dengan kondisi kita saat ini, tetapi kita juga tidak dapat membenarkan  adanya konspirasi politik  dalam menjatuhkan kepala daerah, karena kalau hal ersebut dibenarkan, akan banyak korban dan sekaligus masyarakat banyaklah yang akan menanggung kerugian besar, karena tidak bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang tidak bisa konsentrasi membangun dan mensejahterakan masyarakat.

          Justru yang hars dipikirkan pada saat ini ialah penciptaan mekanisme yang  mudah dan jelas serta tidak berbeli belit ketika ada seorang kepala daerah ataupemimpin yang terbukti melakukan korupsi.  Disamping itu penegakan hukum juga sangat perlu segera dibenahi sehingga hukum itu tidak seperti pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum seharusnya tidak mengenal siapun, hkum itu harus buta dalam arti tidak memandang bulu.  Siapapun harus ditabrak untuk diberlakukan hukum yang sama.  Semoga kondisi di negara kita ke depan akan dapat lebih baik dan memberikan harapan cerah bagi masyarakat luas dalam berbagai hal. Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.