JANGAN BIARKAN PAPUA SEMAKIN MEMBARA

Beberapa minggu terakhir ini sangat terasa betapa Papua menjadi semakin memanas dan ketegangan  juga menghinggapi seluruh masyarakat di sana.  Seolah mereka berada di medan perang, padahal mereka berada di dalam suatu Negara yang  mempunyai pemerintah dan alat Negara seperti polisi yang bertugas memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga Negara.  Sudah banyak himbauan yang dtujukan kepada pemerinta pusat untuk turun tangan langsung ke Papua dalamupaya meredam kondisi yang terus memanas, namun sampai hari ini nampaknya belum ada reaksi dari istana untuk melakukan  upaya  bagaimana meredam dan menghentikan  rasa gamang dan takut di tanah Papua.

Banyak juga yang memberikan peringatan bahwa kondisi di Papua saat ini sangat rentan  terjadinya disintegrasi bangsa, padahal kita semua sepakat untuk terus mempertahankan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Kita tentu tidak rela kalau kemudian Papua bernsib seperti Timor Timur.  Cukup sudah pengalaman pahit yang pernah kita alami, dimana Timor Timur lepas dari NKRI dan menyisakan banyak pederitaan bagi masyarakat kita di sana.  Karena saudara saudara kita yang berada di tanah Papua  seharusnya diberikan kepercayaan yang penuh bahwa mereka itu sesungguhnya merupakan bagian dari NKRI yang juga berhak untuk mendapatkan ketenangan dan keamanan sebagaiamana saudara saudara mereka yang berada di wilayah lainnya.

Persoalan yang menyangkut Papua ternyata menjadi sangat kompleks, walaupun sesungguhnya akar persoalannya cuma satu yakni rasa aman yang menyeluruh.  Banyak  warga yang sudah mempertanyakan tentang kepolisian kita.  Mereka mengatakan bahwa densus 88 demikian hebat dapat memburu dan menangkap para teroris dan pencuri yang membobol ATM misalnya dengan begitu cepat dan mudahnya, yang itu berarti kepolisian kita sangat pintar, tetapi mengapa untuk menangkap pengacu dan pengganggu keamanan di Papua mereka seakan loyo tak beryada?.  Apakah  Papua memang tidak menjadi prioritas atau Papua bukan dianggap menjadi bagian dari NKRI atau karena diskriminasi terhadap warga tanah Papua dan seterusnya.

Tentu kita sangat mengapresiasi pertanyaan tersebut, karena memang kenyataannya mereka sangat dihantua ketakutan luar biasa,  serta tidak bebas dalam menjalani hidup.  Kematian selalu menghantui mereka, karena sewaktu waktu akan ditembak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang telah menimpa saudara mereka  beberapa minggu terakhir ini.  Bagaimana mungkin kondisi yang sudah sedemikian  mencekam tersebut masih terus dibiarkan dan tidak segera diberikan kepastian dan solusi yang akan membuat masyarakat Papua menjadi yakin bahwa pemerinta masih memperhatikan mereka.  Barangkali sudah banyak polisi diterjunkan untuk memberikan pengamanan, namun  dengan terjadinya teroro yang terus menerus, tentu keberadaan polisi yang dibantu TNI masih belum dapat menjamin keamanan masyarakat, karena mereka memang tidak mencari dan memburu secara sungguh sungguh sebagaimana yang dilakukan  di tempat lain.

Kita memang  sangat menyadari bahwa wilayah Papua memang wailayah yang sangat sult untuk dijangkau, terutama daerah perbukitan  yang demikian perawan, namun kalau ada pihak lain dapat memanfaatkan kondisi daerah yang seperti itu, tentunya polisi kita yang dibantu oleh TNI juga sangat mungkin dapat melakukannya, karena kita  dapat menggunakan fasilitas yang lebih baik daripada para pengacau tersebut.  Persoalannya adalah kemauan  dan komando yang tegas dari panglima yang belum  ada  atau ada tetapi kurang greget sehingga dianggap tidak sungguh sungguh.

Solusi terhadap persoalan ini setidaknya untuk solusi awal ialah  jawaban tegas dari Jakarta untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga tanah Papua.  Mereka beberapa waktu yang lalu hanya meminta presiden dating ke Papua untuk berdialog langsung dengan masyarakat di sana,  sehingga  presiden akan tahu persoalan sesungguhnya.  Mungkin  ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk menyerap aspirasi masyarakat Papua tidak harus peri ke Papua tetapi cukup melalui laporan dan juga alat komunikasi saja,  tetapi dalam kasus Papua kehadiran seorang presiden tentu sangat memberikan arti yang sangat dalam sekaligus dapat meredam bernbagai keinginan yang mulai muncul yang tidak selaras dengan tujuan NKRI itu sendiri.

Bahkan ada yang menyarankan bahwa ada baiknya dan diperlukan presiden berkantor di Papua meskipun hanya untuk satu atau dua minggu saja,  sebagaimana presiden juga pernah dan sering berkantor  di luar Jakarta, misalnya di Yogyakarta, ataupun di Bali.  Tetapi jangankan berkantor, untuk sekedar memberikan jawaban langsungpun sampai detik ini nampaknya belum diberikan.  Lantas kalau keadaannya demikian apa yang harus kita lakukan?.  Tentu tidak ada  kata lain ialah terus menghimbau dan menyadarkan pemerintah  agar segera menangali Papua  sebelum menjadi semakin membara  dan sulit untuk dipadamkan.

Itu baru satu persoalan yang ada di Papua, belum lagi persoalan Freeport yang ternyata juga menyimpan banyak persoalan.  Beberapa waktu lalu kita hanya  mempersoalkan  pemogokan karyawan Freeport karena negosiasi  kenaikan gaji belum tercapai, dan hingga saat ini pun masih saja belum ada kesepakatan.  Tuntutan karyawan ialah kenaikan gaji mereka sebesar $ 7,5 perjam bagi karyawan rendahan dan $ 35 perjam bagi golongan yang lebih tinggi.  Mungkin  sebagian kita ada yang berpendapat bahwa tuntutan mereka terlalu tinggi, dan pendapat itu sangat wajar  apabila  diberlakukan didaerah lain.  Bayangkan kalau karyawan rendahan saja digaji $ 7,5 perjam berapa penghasilan mereka dalam satu bulannya?.

Tetapi tuntutan tersebut menjadi wajar manakala kita juga mempertimbangkan berbgai hal, seperti  tingginya  biaya hidup di Papua, keamanan yang tidak terjamin atau rasa takut  permanen yang harus dihadapi dalam menjalani hidup, dan juga hasil dari Freeport yang sangat tinggi.  Semua itu kalau kemudian dikaitkan dengan tuntutan karyawan yang saat ini sedang memperjuangkan nasib mereka, maka menjadi sangat relevan.  Belu lagi saat ini telah dibuka secara terang benderang bahwa  Freeport ternyata  telah memberikan “uang keamanan” kepada polri yang jumlahnya sungguh sangat fantastis yaitu $ 14.000.000 perempat bulan.

Tentu berita tersebut sangat mengejutkan semua pihak, bahkan kepolisian sendiri pada awalnya menyangkal dan mempertanyakan orang dan pihak yang menyuarakan hal tersebut.  Tetapi dengan  santernya pemberitaan tersebut, kemudian kapolri sendiri mengakui bahwa memang ada uang tersebut, namun  langsung diterima oleh polisi yang langsung  menjaga keamanan di Freeport.  Kita sangat mengapresiasi pernyataan kapolri tersebut sebagai sikap gentel, Cuma pertanyaannya ialah apakah  uang sejumlah $ 14.000.000 tersebut seluruhya mengalir kepada polisi di lapangan?. Wallahu a’lam.  Tentu perlu ditelusuri, jangan jangan uang tersebut justru dinikmati oleh mereka yang justru berada di luar lapangan.

Disamping itu pernyataan kapolri tersebut juga jangan dianggap sudah selesai, karena sesuai dengan peraturan perundangan bahwa  setiap pemberian, apapun wujudnya termasuk uang yang diterima  disebabkan  aparat menjalankan tugas resmi maka itu ttermasuk hal yang dilarang, dan dapat diglongkan sebagai uang suap.  Bahwa polisi yang bertugas di lapangan tersebut sangat membutuhkan tambahan itu tidak dapat dipungkiri, namun kalau kemudian  pemberian seperti yang dikucurkan Freeport tersebut didiamkan dan dibenarkan, maka  akan merusak tatan yang seudah kita sepakati bersama.

Untuk itu sangat diperlukan mekanisme yang memungkinkan perusahaan  atau pihak manapun yang berkeinginan untuk membantu mereka yang dianggap berjasa dalam menjalankan tugasnya.  Jangan sampai keinginan baik seperti membantu tersebut justru akan menabrak aturan permainan yang ada.  Juatru  malah sangat mungkin kalau”uang keamanan” tersebut kemudian diterimakan kepada institusi sebagai penerimaan Negara bukan pajak, dan kemudian digunakan secara resmi untuk memberikan tunjangan khusus bagi aparat yang bertugas di beberapa daera tertentu yang  berisko besar.

Saat ini “uang keamanan” yang diberikan oleh PT Freeport kepada kepolisian  masih menjadi  pembicaraan hangat dikalangan media.  Nah untuk menuntaskan persoalan ini kiranya KPK sekali lagi diharapkan akan dapat terjun dan menangai persoalan ini.  Sedangkan kedepannya ya seperti yang saya sarankan tersebut, yakni dicarikan solusi yang memungkinkan “uang kamanan” tersebut dapat dibenarkan dalam ranah hokum yang berlaku.

Sekali lagi himbauan  memang terus kita  berikan kepada pemerintah pusat di Jakarta untuk segera turun menangani langsung persoalan Papua secara menyeluruh.  Tidak cukup dengan alasan telah diberikan otonomi khusus saja, karean ternyata  meskipun sudah ada otsus dan didanai dengan begitu besar, persoalan masih saja muncul di sana.  Karena tu sangat mungkin pelaksanaan otsus tersebut belum berjalan sebagaiman rencana,  sehingga diperlukan sambung rasa antara masyarakat Papua dengan presiden secara langsung untuk evaluasi dan solusi terbaik baik mereka.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.