WACANA PENDIDIKAN SATU ATAP

Persoalan pendidikan satu atap sesungguhnya sudah muncul cukup lama, hanya saja kemunculannya kemudian langsung disumbat,  sehingga  mati suri.  Wacana pemikiran yang menghendaki agar pendidikan  hanya berada dalam satu kementerian yang bertanggung jawab  atas pendidikan tersebut muncul kembali pada saat pembahasan tentang  rancangan undang undang tentang pendidikan tinggi yang saat ini sedang dibahas.  Kali inipun juga sudah ada suara yang semakam memangkas dengan alasan kesejarahan.

Secara ideal memang akan sangat  baik manakala urusan pendidikan seluruhnya ditangani oleh satu kementerian yang khusus mengurusi masalah pendidikan, dan tidak seperti saat ini dimana ada kememterian lain yang juga mengurusi masalah pendidikan.  Namun kita juga harus menyadari tentang kemajemukan  persoalan pendidikan di Indonesia,  sehingga untuk mengarah kepada penyatuan  pendidikan dalam satu kementerian membutuhkan  pembahasan yang cukup panjang dan tentu tidak dapat diputuskan secara cepat.  Hal ini mengingat  kompleksnya persoalan pendidikan itu sendiri.

Barangkali untuk saat ini keinginan untuk mewujudkan pendidikan dalam satu atap tersebut masih  tarik ulur kepentingan dan tidak mudah diselesaikan, tetapi yang terpenting ialah bagaimana membenahi pendidikan kita, terutama dari aspek kualitas, sambil terus mendiskusikan tentang kemungkinan terbaik untuk menyatukan pendidikan dalam satu kementerian.  Tentu diperlukan argumentasi yang kuat dan maton sehingga akan dapat diterima oleh pihak pihak yang tidak menyetujui penyatauan tersebut.  Argumentasi tersebut harus dapat meyakinkan umat dan seluruh pihak bahwa dengan pembinaan dalam satu kememnterian tersebut justru akan lebih menambah baik pendidikan di negeri ini.  Termasuk di dalamnya  harus dapat menghilangkan kekhawatiran pihak-pihak tentang akan terpinggirkan atau terbengkalainya pendidikan khusus, seperti yang saat ini dikelola dan dibina oleh kementerian agama.

Apa  yang saat ini terjadi menurut saya malah akan mengkaburkan persoalan, karena  ada semacam wacana bahwa universitas Islam negeri yang selama ini dalam pembinaan kementerian agama akan dialihkan pembinaannya kepada kementerian dikbud.  Hal ini tergambar dalam draf RUU tentang pendidikan tinggi yang saat ini sedang dibahas.  Wacana seperti ini justru akan membuat masalah baru karena tidak mempunyai argumentasi kuat dan hanya untuk “enaknya sendiri”.  Artinya  ketika masih STAIN dan IAIN  biar dibina oleh kementerian agama tetapi begitu UIN yang  tentu secara formal dianggap lebih maju, lalu dialihkan ke dikbud.  Sungguh suatu keinginan yang sangat  merugikan  banyak pihak.

Kalau memang mewacanakan tentang pembinaan pendidikan satu atap ya harus diambil alih secara keseluruhan, mulai dari RA, MI, MTs, MA, hingga perguruan tinggi seluruhnya kemudian dialihkan menjadi binaan kemendikbud.  Cuma kalau seperti itu apa mungkin dikbud mampu menanganinya.  Ini merupakan persoalan yang sangat kompleks dan tidak semudah dalam ucapan.  Tetapi kalau masih ingin seperti  apa yang terjadi pada saat ini ya tentu  harus dipikirkan ulang tentang peralihan UIN ke dikbud tersebut.

Untuk urusan pendidikan satu atap memang harus disertakan aspek kesejarahan, meskipun aspek tersebut masih dapat ditawar manakala keadaan sekarang dan mendatang menghendaki adanya perubahan.  Tetapi untuk masalah ini tentu pertimbangan harus diambil secara matang dan sejauh mungkin menghindarkan diri dari persoalan baru yang bakal timbul.  Saya sendiri sesunggunya  sangat  sependapat dengan kata perubahan.  Artinya dinamika pendidikan di masa kini dan mendatang tentu harus diantisipasi dengan baik,  sehingga warga bangsa yang memerlukan pendidikan tersebut tetap akan dapat menikmatinya.

Jadi wacana pendidikan satu atap tersebut tidak menjadi kacau dengan wacana yang saat ini berkembang.  Kalau hanya persoalan pembagian  dana operasional DIPA misalnya, itu kan dapat dibicarakan secara tuntas ditingkat kementerian dan dirjen.  Artinya sangat diperlukan pembicaraan mendalam dan menyeluruh tentang pengelolaan pendidikan ini antara menteri pendidikan dan kebudayaan dengan menteri agama, dan kemudian ditindak lanjuti oleh pejabat direjen yang berkaitan dengan persoalan pendidikan.  Karena saat ini masih cukup banyak hal yang  menjadi ganjalan bagi terwujudnya pengelolaan pendidikan secara adil dan demokratis.

Saya sendiri merasakan bahwa persoalan pembinaan oleh kementerian tersebut tidak terlalu penting dalam arti apakah dalam satu kementerian saja atau masih tetap seperti saat ini tidak menjadi masalah, namun  justru yang lebih penting dari itu ialah bagaimana sebuah lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya perguruan tinggi tersebut dapat mengembangkan diri dan berkompetisi secara sehat menuju kualitas yang dinginkan.  Artinya bahwa setiaplembaga pendidikan harus diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri dan sekaligus disupport oleh pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan  dan proporsional.

Kenapa hal ini saya  sampaikan karena sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan amanat undang undang dasar kita, 20%  dari total APBN kita harus diperuntukkan  bagi pendidikan.  Nah dengan 20% dari anggaran Negara setiap tahunnya, tentu diharapkan  akan dapat mendukung berkembangnya lembaga pendidikan enjadi lebih baik dan berkualitas.  Dan pada tahap awal ini lebih difokuskan kepada percepatan pengembangan lembaga pendidikan yang tertinggal sehingga akan dapat mendekatkan diri kepada lembaga pendidikan yang diidealkan.  Jangan sampai  justru malah terjadi sebaliknya, yakni terjadi diskriminasi dalam pendidikan.

Apa yang kita saksikan saat ini ialah terjadinya diskriminasi yang begitu mencolok di dunia pendidikan kita, baik antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama dan dikbud, atau antara yang berada dipusat kota dengan yang di daerah terpencil. Untuk itu yang dibutuhkan pada saat ini ialah bagaimana pendidikan  di negeri ini dapat lebih baik, berkualitas, dan perlakuan pemerintah secara adil.

Untuk mengarah kepada  pendidikan yang lebih baik dan berkualitas, tentunya banyak aspek yang harus diperhatikan seperti tentang kualitas guru dan dosen, kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran serta kondisi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan dirnya.  Memang saat ini usaha kearah tersebut telah dilakukan, misalnya tentang peningkatan kualitas guru dan dosen melalui  sertifikasi, namun dalam pelaksnaannya masih harus dilakukan evaluasi, sebab perbedaan antara mereka yang sudah tersertifikasi sebagai tanaga pendidik professional dengan yang belum professional tidak ditemukan,  sehingga kegiatan sertifikasi yang menghabiskan dana yang cukup banyak tersebut ternyata belum seperti yang diinginkan.

Memang bukan berarti kemudian harus dihentikan, tetapi harus ada evaluasi menyeluruh, baik terhadap penyelenggaraan sertifikasi itu sendiri maupun terhadap para guru dan dosen yang telah bersertifikat.  Tujuannya ialah dalam upaya mengetahui seberapa jauh mereka telah melakukan perubahan yang signifikan untukmeningkatkan dan  memajukan pendidikan di negeri ini.  Jangan jangan sertifikasi yang diselenggarakan selama ini justru malah hanya menghabiskan uang saja tanpa ada perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas mereka dan kualitas pendidikan secara umum.

Itulah yang sesungguhnya sangat penting untuk ditangani secara serius, ketimbang mempersoalkan tentang pembinaan oleh kementerian mana dan apa.  Meskipun  untuk mendiskusikan hal tersebut juga masih dapat dilakukan namun skala prioritasnya haruslah diarahkan kepada  peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri.  Kita semua menginginkan bahwa pendidikan kita akan semakin maju dan berkualitas sehingga akan menghasilkan keluaran yang berkualitas pula.  Karena hanya dengan kualitas manusia yang unggul bangsa ini akan dapat bersaing dengan bangsa lain yang beradap, dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta  peradaban yang tinggi.

Sementara itu untuk rancangan undang undang tentang pendidikan tinggi masih banyak yang harus diperhatikan, termasuk beberapa kenyataan yang ada di masyarakat saat ini, seperti persoalan ma’had ali, yang secara substansial sesungguhnya juga berhak untuk dianggap sebagai perguruan tinggi yang khas, yang karena itu perlu diapresiasi dalam perundangan yang nantinya akan diberlakukan  untuk semua warga Negara.  Untuk itu diperlukan kajian yang komprehensip dan melibatkan semua unsure masyarakat,  sehingga pada saat diundangkan nanti tidak akan menuai kritik yang berujung pada kegagalan sebagaimana nasib undang undang badan hokum pendidikan.

Semoga peringatan semacam ini menjadi renungan semua pihak,terutama pihak panja RUU pendidikan tinggi dan komisi X DPR RI, yang berkaitan langsung dengan persoalan pendidikan ini,  sehingga akan dapat bertindak arif dan bijak dalam memperlakukan dan mempersiapkan undang undang tersebut.  Pada akhirnya  setelah nantinya menjadi undang undang akan  menjadi kebanggaan kita semua dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan kita.  Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.