NOTARIS BAGI SARJANA SYARIAH

Pendidikan di negeri kita ini memang masih menyimpan sejumah persoalan, termasuk dikotomi ilmu pengetahuan; ada yang memandang bahwa ilmu pengetahuan itu berbeda dengan ilmu agama Islam,  sehingga Islam  akhirnya hanya dikonotasikan dengan persoalan ibadah dan dalam hubunannya dengan Tuhan semata,  sementara untukhubungan dengan manusia dan makhluk lainnya serta alam semesta, merupakan urusan ilmu lain.  Pandangan semacam ini sungguh telah mendistorsi makna Islam itu sendiri yang sesungguhnya sangat luas menyangkut semua persoalan dunia dan akhirat.

Fiqh, termasuk yang klasik hingga modern  selalu membahas tentang muamalah dan berbagai persoalan perikatan antara manusia  dan pihak lain, tetapi pertanyaannya ialah mengapa dalam prakteknya, umat Islam justru tidak mengamalkan berbagai ketentuan sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh tersebut,  sehingga hazanah kekayaan Islam tersebut seakan hilang tanpa bekas sama sekali.  Kebanyakan umat Islam hanya menganggap bahwa Islam hanyalah merupakan urusan pribadi dan hanya berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.  Sikap yang demikian kemudian membawa umat kepada prilaku yang dapat dikonotasikan kepada ketidak percayaan mereka kepada Islam dalam mengatur hubungan antara umat manusia.

Dalam hal pendidikan juga relative sama, yakni kebanyakan masyarakat menganggap ada sekolah yang berkonotasi agama dan ada yang berkonotasi ilmu (keduniaan).  Artinya kalau mereka menginginkan anak-anak mereka  dapat sukses dalam mengarungi hidup di dunia ini, mereka tentu akan menyekolahkan ke sekolah yang “umum” dan sebaliknyakalau mereka ingin menjadikan anak-mereka sebagai seorang yang taat beragama, maka baru mereka menyekolahkannya ke sekolah agama.

Meskipun pada saat ini telah banyak diupayakan untuk meyakinkan umat bahwa sekolah "agama" juga mengajarkanberbaai ilmu umum seperti yang diajarkan di sekolah “umum”, namun kepercayaan masyarakat secara umum masih relative rendah.  Bahkan kalau kita misalnya bertanya kepada anak-anak tentang kemana mereka akan meneruskan studinya, jawaban mereka akan seragam, ke sekolah umum yang dianggap  unggul dan bermutu,  dan hampir tidak ada seorangpun yang berkeinginan untuk meneruskan studi mereka ke sekolah umum.  Ini adalah merupakan sebuah kenyataan yang sangat ironis.

Tidak ubahnya juga kondisi perguruan tinggi Islam yang dianggap oleh sebagian masyarakat hanya mempelajari persoalan agama dan ibadah,  sehingga alumninyapun biasanya juga kesulitan untuk bersaing dengan alumni perguruan tinggi "umum".  Bukan sulit bersaing dalam hal kemampuan, melainkan hanya dalam hal  formalitas ijazah.

Akibat dari kondisi  yang demikian, masyarakat akhirnya juga semacam mengamininya.  Dan untuk mengubah opini yang telah terbentuk seperti itu sungguh merupakan sesuatu yang cukup berat.  Ambil contoh misalnya ketika ramai-ramai sarjana Syariah berkeinginan untuk menjadi advokat, ternyata banyak pihak yang menentang,  sampai-sampai harus mendatangi satu persatu tokoh yang berpikiran  beda dengan keinginan banyak sarjana Syariah tersebut untuk melakukan advokasi, sosialisasi, dan menjelaskan tentang keberdaan sarjana Syariah.   Dengan berbagai argumentasi yang sedemikian  banyak termasuk mengenai kurikulum yang diajarkan di fakultas Syariah, akhirnya baru dapat sedikit meyakinkan mereka.  Dan itupun tidak terlepas  dari bantuan dan komitmen mereka yang ada di parlemen,  sehingga  sedikit banyak golnya usaha tersebut dibantu oleh dorongan politik.

Sesungguhnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kelembagaan, misalnya tentang kemungkinan seorang sarjana Syariah untuk menjadi hakim di pengadilan selain pengadilan agama, untuk menjadi jaksa, dan untuk menjadi notaries, serta lainnya.  Barangkali kalau memang susah untuk menembus persoalan tersebut, kiranya perlu dicarikan arternatif  solusinya, misalnya dengan mengubah nomenklatur yang selama ini dipakai oleh sekolah maupun perguruan tinggi Islam, mulai dari nama fakultas, prodi, hingga gelar yang diberikan kepada para alumninya.  Tentu semua pihak harus  legowo untuk masalah ini.  Toh kita saat ini berada di Negara Indonesia yang masyarakatnya  sangat akrab dengan bahasa mereka sendiri,  dan menurut hemat saya penggantian nama tidaka anak mengubah substansi yang diajarkan dan bahkan juga misi yang diemban oleh perguruan tinggi Islam tersebut.

Bertahan dengan nomenkaltur yang  tidak dikenal oleh masyarakat secara umum, justru akan merugikan para alumninya sendiri.  Banyak kasus yang dilaporkan bahwa di beberapa Badan Kepegawaian Daerah menolak untuk mereka yang berijazah dari perguruan tinggi Islam, karena ijazahnya atau nomenklatur gelarnya berbeda.  Pada umumnya mereka hanya menerima  lamaran dari mereka yang gelar ijazahnya  dikenal oleh mereka, padahal sesungguhnya  substandi keilmuannya sama dengan yang ada di perguruan tinggi umum.  Itulah kenyataan pahit yang harus diterima oleh sebagian alumni dariperguruan tinggi agama Islam.

Kalau saat ini ada gagasan untuk mengegolkan sarjana Syariah nantinya bisa menjadi notaries, tentu itu harus diperjuangkan  dengan penuh oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan persoalan ini, termasuk kementerian agama. Setidak tidaknya memberikan fasilitas untuk tujuan tersebut dan berusaha mendorong kepada sluruh pimpinan, khususnya pada fakultas Syariah untuk terus  memberikan  argumentasi kepada pihak pihak yang sangat mungkin berkeberatan atau setidak-tidaknya mempertanyakan.  Menurut saya untuk mengegolkan keinginan tersebut sudah cukup relative ringan, karena pada saat ini sudah banyak pihak yang cukup mengerti pada kondisi dan substansi kurikulum  yang diberlakukan di perguruan tinggi agama Islam kita. Dan yang lebih melegakan ialah adanya UU yang berpihak kepada kita.

Cuma permasalahnnya ialah pada nomenklatur gelar yang  sampai saat ini masih banyak dipertanyakan orang, bahkan juga para alumninya sendiri, ewalaupun untuk sementara waktu sudah bisa diatasi dengan perjuangan yang tidak ringan.  Menurut saya sudah saatnya semua pihak  menyadari persoalan yang dihadapi  alumni di beberpa daerah.  Kalau misalnya ada formasi tenaga dari sarjana hokum yang di dibutuhakn oleh sebuah instansi, maka sarjana lulusan fakultas Syariah, akan kesulitan untuk  berkompetisi mengisi formasi tersebut, karena  sarjana Syariah dianggap bukan sarjana yang mereka butuhkan, padahal secara kualitas sarjana Syariah tersebut juga dapat bersaing.  Dan sampai saat ini kendala yang menjadikan sarjana Syariah belum dapat berpartisipasi untuk menjadi hakim di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha Negara dan pengadilan militer  ntuk menjadi seorang jaksa atau profesi hokum lainnya ialah semata-mata disebabkan gelar yang tidak memihak kepada para alumni.

Kalau seandainya persoalan gelar bagi alumni Syariah tersebut sudah beres, tentu segala akibat yang melekat kepada gelar tersebut akan dengan sendirinya menjadi cair, tinggal persoalan kualitas dari masing-masing alumni saja.  Termasuk misalnya  untuk jabatan notaries, tentu kita tidak harus pusing berargumentasi dengan berbagai pihak yang kurang mengerti atau memang sengaja untuk menghadang sarjana Syariah.

Meskipun demikian saya termasuk orang yang optimis bahwa perjuangan untuk  persoalan ini akan  bisa berhasil dengan gemilang, asalkan kita tidak  menyerah untuk terus melakukan upaya nyata, termasuk melakukan pendekatan dengan parlemen untuk menyakinkan mereka. Pertemuan para dekan Syariah se Indonesia yang hari ini  direncanakan berlangsung di Semarang tentu akan memperbincangkan persoalan ini dan jurus-jurus yang nantinya akan ditempuh oleh mereka  dalam upaya mengegolkan rencana  tersebut.

Namun menurut saya perlu dipertimbangkan untuk terus berusaha mengubah beberpa  nomenklatur yang saat ini melekat pada perguruan tinggi kita, terutama masalah gelar.  Banyak praktisi yang masih berpihak kepada kita yang selalu menganjurkan agar persoalan gelar tersebut segera diselesaikan dan disesuaikan dengan nomenklatur Indonesia. Mereka beralasan bahwa kalau persoalan gelar  tersebut beres, maka  persoalan lainnya juga akan mengikuti secara otomatis.  Untuk itu pertemuan para dekan hari ini  tentunya  sangat perlu  membuat pernyataan atau rekomendasi kepada kementerian agama untuk  meninjau ulang masalah gelar tersebut, semata-mata  hanya untuk memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para alumni kita.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.