NAZARUDDIN VS CANDRA HAMZAH

Episode baru Komisi Pemberantasan Korupsi dimulai lagi setelah beberapa waktu silam digoncang prahara yang kemudian memunculkan  kesimpulan “kriminalisasi KPK”.  Adalah Bibit samad Riyanto dan Candra Hamzah yang menjadi lakon kala itu.  Kalau pada waktu itu ada cerita dibalik kriminalisasi tersebut, yakni perang antara cicak dengan buaya, maka yang menjadi lakon utama saat ini ialah Nazaruddin, manta bendahara umum partai democrat yang cukup menggemparkan dunia politik Indonesia dan seorang komisioner KPK Candra Hamzah.

Nyanyian Nazaruddin  ketika  di pelarian yang antara lain mengatakan bahwa  Candra Hamzah terlibat dalam persoalan tersebut, karena Candra pernah dating kerumah Nazaruddin,  dan bahkan saat ini ada empat pertemuan Candra dengan Nazaruddin yang sama sama diakui oleh keduanya.  Hanya saja Candra Hamzah tidak mengakui ada pertemuan di kantor KPK,  sedangkan Nazaruddin, setidaknya melalui kuasa hukumnya mengatakan ada pertemuan di KPK bahkan malah disertai penyerahan sejumlah uang.

Tentu kita semua tidak menginginkan bahwa  drama tersebut nantinya akan berhenti  begitu saja tanpa ada kejelasan dan kepastian.  Masih sangat segar ingatan kita ketika persoalan cicak dan buaya dan kemudian memunculkan kesimpulan kriminalisasi KPK yang berakhir dengan semacam “pemaksaan penghentian perkara” yang bernama deponiring.    Banyak orang yang kemudian sangat menyayangkan kejadian tersebut.  Kenapa tidak diproses sekalian di pengadilan sehingga akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah atau berbohong.  Dengan keputusan seperti itu tentu persoalan tersebut menjadi mengambang dan justru menyandera pihak-pihak yang sesungguhnya benar.

Tetapi sudahlah persoalan itu telah berlalu dan harus kita jadikan pengalaman pahit agar tidak diulangi lagi pada masa mendatang.  Nah, sekarang persoalannya adalah apakah benar Candra Hamzah bertemu dengan Nazaruddin di kantor KPK dan menerima sejumlah uang?.  Kalau hal tersebut masih belum jelas dan tidak ada bukti, kenapa kuasa hokum Nazaruddin berani mengatakan bahwa Candra memang menerima sejumlah uang.  Kalau ternyata nantinya dapat dibuktikan ya, tentu ini merupakan musibah terbesar bagi bangsa ini yang telah terkecoh oleh oknum pimpinan KPK.  Kita memang masih meraba-raba dan belum mendapatkan informasi yang valid, hanya saja kalau nantinya tuduhan bahwa Candra menerima sejumlah uang dari Nazaruddin atau dari siapapu tidak dapat dibuktikan, tentunya aka nada hokum terseniri bagi tuduhan yang berakibat fitnah tersebut.

Kalau yang berbicara  tentang masalah tersebut orang awam yang tidak mengerti hokum serta akibat-akibatnya, tentu sangat dapat dimaklumi,  namun kalau yang berbicara  adalah orang-orang yang bergelut di bidang hokum, tentu tidak dapat dipahami, kenapa bisa begitu.  Satu pihak dengan keyakinan yang begitu kuat menyampaikan bahwa ada peristima penyerahan dan penerimaan uang, tentu menurut logika waras, orang tersebut dapat dipastikan mempunyai bukti yang sangat kuat.  Sebab kalau hanya sekedar tuduhan, tentu ia akan  dapat membayangkan akibat yang bakal diterimanya, karena melemparkan sebuah fitnah.  Sementara di pihak lain dengan keyakinannya pula  menyanggah atas terjadinya peristiwa penyerahan uang tersebut.  Tentu keyakinan tersebut juga didasarkan kepada kenyataan bahwa memang a tidak pernah bertemu dan menerima uang.

Lalu pertanyaannya ialah apakah pada saat initelah ada pergeseran dunia hokum di negeri kita ini,  sehingga orang dengan enaknya mengatakan sesuatu yang tidak benar tanpa merasa berdosa dan akan menghadapi akibat apapun yang bakal diterima, toh segalanya dapat diatur.  Kalau kenyataannya sudah seperti  itu kiamatlah dunia hokum kita dan kita tidak lagi ada harapan untuk menemukan suatu kondisi yang ideal, kaitannya dengan dunia hokum  dan keadilan.   Tetapi saya masih berpretensi baik dan berharap bahwa  gonjang ganjing KPK dimana sekarang komisi etiknya sedang menyelidiki tentang  ada atau tidak adanya pelanggaran yang  dilakukan oleh  salah seorang pimpinannya, terkait pengakuan yang disampaikan oleh Nzaruddin   dapat segera selesai dan dapat diketahu mana yang benar diantara keduanya.

Dari sisi Nazaruddin sendiri kita  sudah seringkali  mendengar tentang berbagai hal yang sangat mungkin merupakan kebohongan,  seperti tentang kasusnya dengan sekjen Mahkamah Konstitusi, tentu dengan data-data yang ada dan juga saksi, kita lebih membenarkan sekjen MK ketimbang Nazaruddin.  Namun dalam banyak hal lainnya, seperti tentang kasus konggres partai Demokrat dimana ada delontoran uang yang dibawa  dengan mobil box, yang juga disaksikan sendiri oleh mantan pagawainya Nazaruddin, kemudian juga taentang keterlibatan beberapa oknum penggede partai, kita bisa  berkesimpulan bahwa Nazaruddin benar adanya.  Jadi sesuatu yang datangnya  dari Nazaruddin bisa saja benar dan bisa saja salah, tidak ada jaminan bahwa semua yang disampaikan oleh Nazaruddin dapat dipegangi, terkecuali ada bukti yang dapat mendukung pernyataannya tersebut.

Sementara itu dari sisi Candra Hamzah sendiri, kasusnya yang berkaitan dengan cicak dan buaya, sampai saat ini belum jelas posisinya.  Pada saat itu opini public tergiring dan terprovokasi oleh kisah cicak dan buaya yang menggegerkan jagat politik  Negara kita,  semenetara tuntutan dan tuduhan  Anggodo dan juga Anggoro tetang  penyuapan kepada  Candra begitu terabaikan oleh gegap gempitanya kepercayaan yang sangat kuat terhadap KPK, termasuk kedua orang yang kaususnya  tidak dibawa ke pengadilan, yakni  Bibit Samad Riyanto dan Candra Hamzah.  Kasus tersebut kemudian terkenal dengan istilah “kriminalisasi KPK”, meskipun kemudian  kasus tersebut tetap mengambang, dalam arti  hanya dipaksakanuntuk berhenti dan tidak diproses, termasuk ketika gugatan Anggodo dikabulkan oleh pengadilan.

Kisah tersebut menunjukkan bahwa Candra Hamzah belum terbukti salah atau benar.  Namun dalam kasus yang sekarang, dimana Candra sedang berhadapan dengan Nazaruddin, ada beberapa hal yang  menurut ahli hokum maupun pengamat yang peduli terhadap KPK  perlu diungkap dan dinilai oleh komisi etik.  Hal hal tersebut menyangkut layakkah seorang komisioner KPK datang ke rumah seorang pengurus teras partai, meskipun  pada saat itu petinggi partai tersebut tidak sedang menghadapi persoalan hokum.  Meskipun demikian Candra Hamzah sendiri sedang menghadapi persoalan tentang kriminalisasi sebagaimana disebutkan di atas.  Demikian juga sangat mungkin bahwa meskipun petinggi partai yang sekaligus  anggota DRP tersebut tidak sedang berperkara, namun bisa saja  ada anak buahnya yang sedang tersangkut persoalan pidana,  sehingga ada kemungkinan pertemuan yang dilakukan tersebut juga berpotensi untuk dikaitkan dengan persoalan tersebut.  Jadi  sekali lagi apakah pantas seorang komisioner KPK mendatangi rumah seorang tokoh penting partai dan di sana juga bertemu dengan tokoh penting lainnya, yakni Beny Kabur Harman.

Memang  kalau kemudian dicari alasannya, kemungkinan  dapat menghindar dari formalitas sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan perundangan, yang hanya melarang pimpina KPK untuk bertemu dengan pihak yang sedang mempunyai perkara yang sedanag ditangani oleh KPK.  Tetapi tentu harus idjawab terlebih dahulu  kenapa harus bertemu dengan pimpinan partai dan pertemuan tu terjadi di rumah lagi.  Sekali lagi ini adalah persoalan etika, yang tentu komisi etik KPK pasti akan dapat memberikan penilaiannya sendiri.  Semua orang dan semua pihak  sangat berharap bahwa  KPK ini harus menjadi  lembaga yang sangat terhormat dan dapat memenuhi keinginan seluruh masyarakat Indonesia.  Tidak  mengapa  kalau sedandainya ada sebagian pimpinannya yang  kemudian terukti melakukan hal tidak terpuji atau bahkan melanggar peraturan perundangan yang berlaku,  namun harus  segera di tetapkan dan kemudian dgantikan dengan  yang lebih baik dan kredibel.

Toh pada saat yang lalu ada juga pimpinan KPK yang kemudian dihukum karena persoalan pidana pembunuhan.  Jangan sampai  KPK tersebut diambangkan oleh pihak-pihak yang mungkin ingin  melemahkan peran KPK dlaam memberantas korupsi.  Kalau piminannya  digerogoti dan selalu disandungkan dengan persoalan, maka KPK tentu akan selalu menjadi bulan bulanan pihak tertentu, ynag pada gilirannya kinerja mereka akan diragukan oleh masyarakat.  Untungnya sampai saat ini, masyarakat masih mempercayai KPK sebagai lembaga yang diharapkan mampu memberantas korupsi yang menjadi benalu dan kangker bagi Negara kita.

Untuk itu sekali lagi kita berharap bahwa kasus Nazaruddin vs Candra Hamzah tersebut segera dapat dipastikan, sehingga  akan dapat dilakukan upaya nyata dan sekaligus KPK bisa berkonsentrasi penuh dalam memberantas korupsi.  Mudah mudahan  Tuhan segera membuka nurani komisi etik KPK untuk memberikan penilaian yang adil dan bijak terhadap persoalan ini,  dan demikian juga pihak Nazaruddin dapat mengendalikan diri  dari maneuver-menuver yang justru akan menambah runyamnya persoalan ini.  Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.