REMISI UNTUK KORUPTOR

Beberapa hari terakhir ini, khususnya  bersamaan dengan lebaran idul fithri, isu tentang remisi menjadi sangat hangat.  Hal utama yang menyebabkannya ialah munculnya banyak koruptor yang mendapatkan remisi,  sehingga seolah dianggap melukai rasa keadilan masyarakat.  Belum lagi mengingat ketika proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga vonis hakim yang begitu ringan dan tidak imbang dengan kasus pidana kecil yang dialami oleh orang kecil yang begitu terasa berat ancaman dan hukuman yang harus diterima.  Komulasi dari sejumlah "kekecewaan" atas proses peradilan dan kenyataan di masyarakat yang  sudah sangat jauh dari hati nurani, menyebabkan sikap muak atas segala hal yang dilakukan oleh pemerintah, dan salah satu yang dijadikan isu adalah tentang remisi.

          Sesungguhnya persoalan remisi adalah merupakan persoalan biasa dalam dunia hokum, bahkan di dunia ini persoalan remisi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan   dengan upaya  pemberian  penghargaan bagi narapidana yang  menunjukkan keinginan baik.  Di Indonesia sendiri remisi telah biasa dan dijalankan setiap tahun, bahkan bisa dua kali, yakni pada saat bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia dan juga ketia  memperingati  idul fitri.  Dan sejak dahulu masyarakat tidak pernah mempersoalkannya, tetapi tiba-tiba secara  serentak dan massif, kemudian  masyarakat atau setidaknya sebagian masyarakat menolak pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

          Persoalannya kemudian menjadi sangat runyam ketika masing-masing pihak yang berbeda pendapat mengenai setuju atau tidak setuju pemberian remisi bagi narapidana korupsi itu dicabut.  Salah satu pihak yang tidak setuju dengan pencabutan remisi tersebut beralasan dengan berbagai argumentasi yang cukup rasional, disamping merujuk kepada beberapa aturan yang sifatnya internasional, sampai dengan alasan hak asasi bagi narapidana.  Bahkan mereka berkesimpulan bahwa sangat salah dan melanggar kesepakatan masyarakat internasional, kalau hak remisi bagi narapidana dicabut.

          Disamping itu mereka juga  beralasan bahwa konsep menghukum kepada para nara pidana sudah  ketinggalan zaman, yang ada saat ini ialah konsep bagaimana menjadikan narapdana tersebut menjadi masyarakat yang baik dan taat hokum,  sehingga dari sisi nama saja  saat ini bukan penjara atau bui, melainkan  menjadi lembaga pemsyarakatan. Itu semua dimaksudkan agar  para nara pidana yang  ada  dapat dibina sedemikian rupa sehingga mereka  pada saatnya nanti akan dapat  hidup di tengah-tengah masyarakat dengan  baik dan mentaati segala peraturan yang ada.

          Memang konsep tersebut sunguh sangat baik dan tentu mendidik, namun terkadang dalam realitasnya justru malah sebaliknya.  Kita tahu berbagai kasus nara pidana yang diperlakukan khusus seolah mereka itu tidak sedang menjalani hukuman atas perbuatan yang telah mereka lakukan.  Sementara itu  pada saat yang sama juga terdapat kasus dimana  nara pidana justru diperlakukan sangat tidak manusiawi.  Semuanya itu tergantung kepada servis yang dapat diberikan kepada oknum sipir dimana mereka ditempatkan.  Sehingga dengan demikian bukan konsep pemsyarakatan yang berjalan, melainkan justru konsep perbudakan dan hokum rimba yang dipraktekkan.

          Atas dasar kenyataan seperti itulah kemudian ada sebagian kalangan yang sangat setuju dan bahkan menuntut agar remisi dicabut dari nara pidana koruptor.  Sebab bagaimanapun juga  seorang korupto yang sangat merugikan dan meruntuhkan ekonomi masyarakat harus tetap mendapatkan hukuman yang sangat berat, agar dapat memberikan efek jera, baik bagi diri koruptor tersebut maupun bagi calon-calon koruptor.  Alasan lainnya yang mendukung hal tersebut ialah sebagimana yang saya kemukakan di atas bahwa hukuman bagi koruptor di Indonesia ini sangatlah ringan, sehingga  banyak masyarakat yang menganggap biasa terhadap perbuatan korupsi.  Padahal semua orang  sangat paham bahwa korupsilahn yang menyebabkan keterpurukan bangsa kita  dan sekaligus menjadikan  negara ini gagal untuk mensejahterakan bangsanya.

          Hukuman bagi koruptor sangatlah ringan, dan tidak sebanding dengan gembar gembor yang selalu diucapkan dalam upaya memerangi korupsi di negeri ini.  Kita  dapat melihat betapa ringannya vonis hukuman bagi para  terpidana kasus suap wisma atlet yang hanya  selama 2 tahun dan 2 setengah tahun penjara.  Bagiamana  hukuman yang semacam ini akan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya? Boro-boro pelakunya akan menjadi sadar, bahkan justru akan semakin berani melakukannya lagi ketika sudah bebas.  Disamping itu keputusan ringan tersebut juga akan semakin memberikan angina segar bagi para calon koruptor untuk dapat mempraktekkan korupsinya.

          Sesungguhnya sudah banyak saran dan pendapat para ahli dan orang bijak yang menyatakan   bahwa untuk  memerangi korupsi di Negara kita ini sesunggunya tidak perlu gembar gembor soal korupsi, tidak juga diperlukan janji-janji manis, tidak diperlukan  juga baya banyak untuk memberikan sosialisasi tentang bahayanya korupsi,  tetapi cukuplah  dilaksanakannya hukuman yang berat bagi mereka yang melakukan koruptor, yakni dengan menghukum  mereka melalui pemiskinan dan bukan hanya sekedar hukuman fisik.  Dengan hukuman  pemiskinan tersebut saya dan kita semua sangat yakin akan ada perubahan  yang sangat signifikan terhadap praktek  korupsi di negeri  kita tercinta ini.

          Tetapi sekali lagi pemikiran cerdas dan sangat cemerlang seperti ini harus dimentahkan dengan dalil hak asasi manusia atau dalil lainnya yang sangat  tidak relevan untuk ditandingkan.  Lagi-lagi persoalannya ialah  komitmen dan ketegasan  pemerintah untuk mau menjalankan hukuman pemiskinan  tersebut secara pasti dan tidak pandang bulu.  Beberapa Negara ternyata telah mampu mengurangi praktek korupsi tersebut  dengan menghukum para koruptor dengan hukuman yang berat, termasuk hukuman mati. Kenapa kita masih saja  berlindung  dengan persoalan hak asasi.  Memangnya mereka memperhatikan hak asasi bangsa dan rakyat yang menderita akibat ulah mereka?.

          Kembali kepada persoalan pemberian remisi kepada para koruptor,  sesungguhnya sangat tergantung kepada niat baik dari pemerintah untuk memerangi korupsi.  Karena persoalan remisi tersebut bukan merupakan sesuatu yang  sacral, tetapi hanya  bentuk dari  suatuproduk yang kemudian diberikan kepada nara pidana sebagai hak.  Tetapi kalau kebutuhan atas hal tersebut menghendaki untuk dicabut dengan berbagai pertimbangan dan kemaslahatan yang lebih besar, mengapa tidak?.  Jadi persoalan remisi ini bukan sesuatu nyang datangnya dari Tuhan dan sudah menjadi ketetapan dan keputusan Tuhan yang tidak boleh diubah, seperti  shalat bagi umat Islam misalnya,  tepai sekali lagi  remisi hanyalah merupakan produk anak manusia yang  sangat boleh untuk di ubah atau bahkan  dibatalkan sekalipun.

          Dalam kondisi normal dan dalam upaya  menjadikan nara pidana sebagai anggota masyarakat yang baik dan taat hokum, maka adanya produk remisi menjadi relevan, terutama untuk diberikan kepada mereka yang menunjukkan sikap yang mengarah kepada kebaikan, atau dalam bahasa agam  taubat dan berkomitmen untuk menjadi manusia baik.  Namun demikian bagi mereka yang tetap  menunjukkan sifat yang jelek dan bahkan sangat di khawatirkan menjadi jadi, tentunya  sangat bijaksana kalau remisi tidak diberikan kepada orang yang seperti itu, karena tidak sesuai dengan konsep pemasyakaratan itu sendiri.  Dan begitu seterusnya,  sehingga nantinya akan ada perubahan yang  nyata dalam dunia pemasysrakatn tersebut.

          Nah, kalau kita lihat kenyataan di negeri kita saat ini, dimana hukman bagi koruptor sangat ringan dan sama sekali tidak bisa memberikan efek jera,  tentu akan sangat  terasa tidak adil kalau kemudian juga masih diberikan remisi.  Jadi ketika kita berbicara soal remisi tidak boleh hanya berdasar kepada satu sisi dan kepentingan saja, melainkan harus komprehensif dengan mempertimbangkan segala kemungkinan, manfaat serta mafsadatnya.  Menurut saya sangat tidak bijak  memberikan kesimpulan bahwa  pihak-pihak yang mengusulkan penghapusan remisi, yang kebanyakan datang dari para aktifis dan LSM, kemudian dianggap sebagai orang jalanan, kampungan dan tidak terpelajar serta tidak tahu hokum.

          Kita semua masing-masing mempunyai pijakan yang sangat kuat untuk menyuarakan  maslah tersebut dan tidak asal bunyi dan berbentuk jalanan, sama sekali tidak, tetapi didasarkan atas pertimbangan yang  matang dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini.  Memang  dapat saja menjadi berbeda pendapat, tetapi mengklaim hanya dirinya yang benar, sementara pihaklain salah itu bukanlah sikap bijak dan  ilmiah.  Untuk itu menurut saya  maslah ini harus tetap dikaji dari berbagai sudut dan dari berbagai disiplin  keahlian, agar hasilnya juga komprehensif.

          Apapun keputusannya nanti, yang jelas harus berpihak kepada kepentingan memberantas korupsi di Indonesia.  Remisi boleh diapuskan kalau pertimbangannya hal tersebut akan dapat memberantas praktek korupsi atau setidaknya dapat menguranginya.  Tetapi  boleh juga remisi tetap dijalankan dengan  cara memberikan hukuman yang sangat berat kepada koruptor, sehinga  akan ada efek jera, dan praktek korupsi dinegeri ini akan  dapat diberantas dan setidaknya akan berkurang secara signfikan.

          Kita berharap semua orang menyadari persoalan ini, dan bukan hanya sekedar beretorika semata, yang ujung-ujungnya  mereka bertikai sendiri, sementara korupsi malah semakin berkembang.  Semoga Tuhan mau membukakan pintu hati dan pikiran mereka sehingga  mereka akan dapat bersatu untuk menumpas koruptor bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia.  Amin.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.