FATWA BBM BERSUBSIDI

Hari-hari ini kita disuguhi suatu informasi yang sangat mungkin banyak menuai kontroversi dan bakan kritikan yang sangat tajam dan menyedihkan, yakni tentang rencana fatwa Majlis Ulama Indonesia mengenai keharaman orangyang mampu untuk menggunakan BBM bersubsidi.  Baru diinformasikan akan dimunculkan fatwa saja telah banyak menuai kritikan, apalagi nanti ketika sudah benar-benar dimunculkan fatwa beneran, tentu akan  bayak lagi komentar, nada sinis, dan bahkan kemungkinan hujatan kepada lembaga yang sangat kita hormati tersebut.

Ada baiknya kalau MUI  kemudian mengadakan pertemuan dengan seluruh anggotanya, terutama komisi fatwa dan melibatkan komisi fatwa daerah untuk mendapatkan pendapat mengenai baik dan tidaknya rencana fatwa tersebut dikeluarkan.  Usaha tersebut menurut saya  sangat baik dan  akan sedikit menghilangkan prasangka negative yang saat ini telah muncul.  Tentu akan lebih baik lagi kalau MUI juga mengundang para pakar dan tokoh serta ulama yang ada di luar MUI, untuk sekedar mendengar komnetar mereka dan solusi terbaik bagi pemecahan masalah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini telah muncul anggapan bahwa MUI ternyata akan kembali lagi kepada wataknya seperti pada awal didirikannya, yakni semacam menjadi stempel pemerintah.  Padahal selama ini sesungguhnya MUI telah berusaha untuk menghilangkan cap tersebut dan  menjadi lembaga yang cukup mandiri  dengan beberapa kritik yang dilontarkan kepada  pemerintah.  Artinya kesan sebagai stempel pemerintah sedikit demi sedikit telah diusahakan untuk dihilangkan, dengan bertindak adil dan selalu mengoreksi beberapa hal yang tidak pas, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah sendiri.

Namun beberapa tahun yang lalu MUI kembali mendapatkan kritm sangat tajam dengan dikeluarkannya fatwa haram atas bunga bank.  Artinya MUI kembali mendapatkan  kesan buruk dengan menjadi stempel bank syariah dan tentu kesan tersebut dengan diembel-embeli persoalan ongkos fatwa itu sendiri.  Sampai disitu sesungguhnya masyarakat sudah cukup tidak agi percaya dengan berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, karena dianggap tidak beda dengan lembaga lainnya yang menerima pesanan sponsor.  Belum lagi hujatan sebagian masyarakat yang menuduh MUI justru menjadi sebab runyamnya masyarakat melalui fatwa sesat aliran dan golongan tertentu, seperti Ahmadiyah dan lainnya.

Seseungguhnya kesan masyarakat yang demikian sedikit demi sedikit sudah agak mereda dan menghilang, tetapi dengan rencana akan dimunculkannya fatwa BBM bersudsidi ini, masyarakat kembali membicarakan tentang sosok MUI itu sendiri.  Pandangan sinis banyak dilontarkan, terutama mempersoalkan  kenapa MUI mau mengurusi persoalan tersebut, padahal untuk persoalan tersebut MUI hanya dijadikan tumbal untuk ketidak mampuan pemerintah dalam  mencarikan solusi terbaik untuk persoalan tersebut.

Meskipun banyak yang mengkritik pemerintah karena dianggap tidak berni mengambil keputusan dan tidak mampu mencari solusi yang kemudian menggandeng MUI untuk  memberikan fatwa haram, namun mereka para umumnya  sangat menyayangkan  kalau seandainya MUI benar-benar mengeluarkan fatwanya.  Bahkan sebagian dari mereka secara terus terang akan mengabaikan fatwa tersebut.  Dan kebanykan dari mereka  memprediksi bahwa fatwa MUI tersebut nantinya sama sekali tidak akan efektif.  Nah, kalau benar seperti itu kejadiannya, maka MUI telah melakukan sesuatu yang kontra produktif dan bahkan dapat melemahkan lembaga ini di mata masyarakat.  Cost inilah yang saya maksudkan untuk dipikirkan matang-matang oleh lembaga MUI ini.

Barangkali saya dapat mengerti jalan pikiran hokum yang dipakai oleh sebagian anggota  Fatwa MUI yang  ngooto untuk mengeluarkan fatwa haram BBM bersubsidi tersebut, namun tidak selamanya  jalan pikiran yang  tampak bener menurut logika hokum juga akan benar menurut logika lainnya.  Disitulah sesungguhnya dibutuhkan pemekiran jernih dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan lingkungan yang menyertainya.  Justru unsure di luar logika hokum tersebut terkadang malah harus menjadi prioritas untuk dipertimbangkan.

Memang benar logika hokum memberikan fatwa haram bagi orang yang mmampu kemudian masih mengambil BBM bersubsidi yang tujuannya ialah untuk masyarakat miskin.  Artinya kalau subsidi yang diberikan oleh Negara atau pemerintah  melalui BBm tersebut dimaksudkan hanya untuk mereka yang tergolong miskin, maka bagi orang mampu akan sangat tidak layak ikut menimkati hak khusus orang miskin tersebut.  Sebab kalau hal tersebut dilakukan berarti sama dengan orang mampu mengambil hak orang miskin, dan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh semua orang yang berpikiran sehat.  Sampai disini pemikiran tersebut memang dapat dibenarkan.  Namun disitu sesungguhnya banyak hal yang perlu diketahui secara gamblang bahwa  cara yang ditempuh oleh pemerintah  dalam menjalankan kebijakan tersebut selama ini tidak efektif dan sangat memungkinkan orang mampu dapat mendapatkannya secara mudah, karena BBM yang seperti itu dijual pada masyarakat umum.

Menurut saya sebelum memberikan fatwa haram tersebut ada baiknya MUI menyarankan kepada pemerintah untuk mencari jalan terbaik agar keijakan subsidi BBM yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin tersebut dapat berjalan secara efektif dan tetap sasaran.  Saya yakin masih banyak jalan untuk melakukan hal tersebut.  Namun seandainya jalan terbaik dan efektif tersebut tidak ditemukan, sementara pemerintah menganggap bahwa kalau kondisi seperti saat ini terus berjalan, maka subsidi BBM akan terus membenkak  seiring dengan naiknya harga minyak dunia.  Kalau sudah demikian sesungguhnya pemerintah dapat membahas hal tersebut dengan DPR untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.  Dan kalau memang menaikkan harga BBM merupakan solusi terbaik,mengapa pemerintah masih saja ragu untukmelakukannya?

Disamping solusi menaikkan harga BBM jenis premium, pemerintah juga dapat  mengupayakan dan menggenjot produksi minyak kita yang saat ini dibawah target.   Justrukalau hal ini dapat dilakukan bahkan bisa lebih dari perkiraan, kita akan sangat diuntungkan dengan kenaikan harga minyak di dunia.  Jadi masih ada banyak alternative selain mengajak dan meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa haramBBM bersibsidi bagi orang mampu, yang saya dan banyak orang meyakini tidak akan berjalan efektif dan bahkan malah akan menurunkan wibawa lembaga MUI itu sendiri.

Itu barangkali himbauan yang dapat disaranan kepada pihak pemerintah dalam hal ini kementerian  bidang enegri dan sumberdaya, sedangkan untuk MUI tentunya kita semua berharap bahwa lembaga itu dapat memerankan dirinya sebagai lembaga yang netral dan benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan, manfaat dan madlarat terhadap setiap pernyataan, fatwa ataupun keputusan yang dikeluarkannya.  Jangan sampai  dengan fatwa ataupun keputusan yang diambil oleh MUI justru akan dapat merusak citran lembaga tersebut dimasa mendatang.  Karena itu memang harus dipikirkan secara masak dengan mempertimbangkan segala sesuatunya secara cermat.  Saya sendiri merasa “eman-eman” kalau sampai fatwa tentang keharaman BBM bersubsidi tersebut benar-benar muncul, sebab saya tidak akan dapat membayangkan betapa masyarakat akan memandang remeh terhadap MUI dengan berbagai alasan yang  boleh jadi sangat negative dan bahkan “menuduh” ada main antara MUI dengan pemerintah.  Sungguh semua ini akan sangat mahal ongkosnya.

Karena itu kita perlu mendengar suara rakyat melalui para tokoh dan pakar serta ulama dalam memcahkan persoalan BBM bersubsidi tersebut, dan dalam hubungannya dengan kemungkinan membengkaknya subsidi tersebut, kiranya pemerintah harus berani melakukan langkah-langkah kongkrit dalam upaya menanggulangi berbagai kemungkinan yang bakal muncul sehubunan dengan melangitnya harga minyakdunia.  Kalau pemerintah belum atau tidak berani meniakkan harga BBm sebagaimana yang dikemukakan oleh menko  Hatt Rajasa, tentu harus dicarikan solusi lainnya, sehinga masyarakat akan merasa tenang, lebih-lebih dalam menghadapi bulan suci Ramadlan ini.

Namun saya sangat percaya, baik pemerintah maupun MUI akan memikirkan hal ini secara cermat sehingga akan memberikan kemaslahatan yang banyak bagi umat dan bangsa, bukannya  malah sebaliknya menjadikan mereka  was-was dan kebingungan.  Kepercayaan saya tersebu didasarkan kepada banyaknya pihak yang  saat ini telah memberikan masukan, saran dan nasehat untuk kebiakan bersama.  Semoga Tuhan senantiasa memerikan bimbinan kepada mereka yang akan mengambil keputusan untuk bangsa ini.  Amin/

 

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.