IMSAKIYAH

Hari ini rencananya IAIN Walisongo Semarang, melalui Pusat Pengabdian kepadacMasyarakat, akan menyelenggarakan lokakarya Imsakiyah, dengan maksud  untuk menyambut bulan suci Ramadlan.  Sambutan terhadap bulan suci bagi umat Islam tersebut berupa penentuan awal  dan akhir bulan, serta penentuan dan penyusunan jadual imsakiyah, atau yang lebih tepat penyususnan jadual waktu-waktu shalat .  Meskipun demikian, karena urusan penentuan awal dan akhir bulan Qamariyah, termasuk bulan Ramadlan itu termasuk kewenangan pemerintah, maka IAIN Walisongo Semarang tidak akan memutuskannya sendiri, tetapi hasil lokakarya tersebut nantinya hanya akan diusulkan kepada Menteri Agama RI untuk ditetapkan menjadi keputusan pemerintah.

          Pada prinsipnya keputusan mengenai kepan dimulainya puasa Ramadlan adalah ijtihad yang kemudian diikutioleh sebuah keyakinan.  Nah untuk itulah ada kemungkinan bahwa  hasil ijtihad dari banyak ulama, akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.  Dan dari susut keilmuan perbedaan tersebut menjadi sangat wajar, ditunjang pula dengan cara dan metode yang ditempuh oleh masing-masing ulama juga berbeda.  Karena itulah di negeri kita ini seringkali ketika memulai puasa ataupu ketika mengakhirinya juga ada perbedaan, dan masing-masing berjalan sendiri sesuai dengan keyakinan masing-masing.

          Namun sesungguhnya kalau dipikir secara matang, penetapan kapan dimulainya sebuah bulan itu dapat ditetapkan secara bersama meskipun pada tahap awalnya ada perbedaan, karena masalah ini termasuk masalah ijtihadiyah yang memungkinkan untuk dialkukan kompromi.  Bahkan di beberapa Negara, keputusan mengenai kapan dimulai ataupun di akhirinya bulan Qamariyah menjadi hak dan kewenangan pemerintah, dan masyarakat hanya mempunyai  kewenangan untuk melakukan penghitungan dan pengusulan semata.  Semua keputusan ada di tangan pemerintah dan semua masyarakat harus tundukkepada keputusan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

          Keputusan tunggal yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut kemudian menjadi keputusan Negara yang mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh masyarakat, sehingga  setelah keputusan muncul, tidak lagi ada penetapan lainnya yang berbeda.  Kondisi ini tampak tidak memberikan peluang kepada perbedaan pendapat yang dalam dunia keilmuan menjadi biasa.  Namun  pada sisi lain sesungguhnya ada segi positifnya, yakni bahwa di Negara tersebut tidak ada lagi perbedaan dalam hal menjalankan sebuah ritual, yakni puasa wajib, yang semua itu akan memberikan tambahan keyakinan kepada seluruh umat yang menjalankannya.

          Perbedaan memang hal biasa, terlebih bilamana dikaitkan sebuah ilmu, namun dalam hal memberikan keyakinan kepada umat, tentu sangat baik manakala perbedaan yang ada dapat dikompromikan, sehingga keputusan yang dibuat akan tampak bulat dan akan memberikan kenymanan kepada masyarakat luas.  Barangkali pada saat ini perbedaan yang ada terutama dalam hal penetapan bilan Qamariyah, dianggap wajar dan masyarakat masih dapat menerimanya, tetapi di masa depan harus tetap dipikirkan upaya untuk menciptakan kebersamaan untuk memberikan kesan persatuan umat Islam.

          Kalau di Negara lain hal tersebut dapat dilakukan, kenapa di negerikita tidak dapat diwujudkan?.  Tentu keadaan tersebut akan memunculkan spekulasi pertanyaan yang cukup banyak, semisal apakah masyarakat muslim di Indonesia tidak toleran, ataukah mereka memang tidak dapat bersatu, ataukah kebanyakan mereka hanya ingin tampil beda,  atau apakah masing-masing kelompok merasa paling benar sendiri, sehingga tidak lagi melihat adanya jalan kompromi, dan sederet pertanyaan lainnya.  Sebab sebagaimana saya tegaskan di muka bahwa persoalan penetapan kapan dimulainya sebuah bulan, merupakan persoalan ijtihadiyah, karenya secara teoritis persoalan tersebut sangat mudah untuk dicarikan solusinya dan kemudian ditetapkan secara bersama dalam satu suaran yang bulat, demi kepentingan bersama.

          Namun rupanya untuk waktu dekat, impian untuk menetapkan waktu awal bulan secara bersama tampaknya masih sangat sulit untuk diwujudkan.  Saya melihat ada beberapa kepentingan yang bersifat kelompok yang masih sangat dominan di masyarakat kita, seolah itulah trade mark kelompok tersebut.  Sementara itu meskipun pemerintah mengklaim bahwa kewenangan memtuskan  awal dan akhir bulan, terutama Ramadlan  ada di tangannya, tetapi ternyata hal tersebut tidak bersifat mengikat.  Buktinya ketika ada keputusan lain yang berbeda dengan keptusan pemerintah,  hal tersebut dibiarkan, bahkan secara dhahir diakui dan disukung, bahkan juga diberikan ucapan selamat.

          Menurut hemat saya, kalau memang pemerintah ingin ketetapannya menjadi efektif dan seluruh umat Islam mau mengikutinya, harus ada upaya-upaya nyata  dengan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak,terutama  pada kelompok atau organisasi massa  dan keagamaan yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat untuk membicarakan hal tersebut.  Namun dalam pendekatan yang  nantinya akan diambil keputusan, pemerintah harus tegas dan tidak boleh menyerah dengan berbagai pendapat yang saling mempertahankan  pendapat masing-masing.  Sebab tanpa ada kemauan yang kuat dan keputusan yang tegas, persoalan ini akan tidak pernah selesai.

          Saya  melihat bahwa perbedaan waktu dalaam memulai dan mengakhiri puasa Ramadlan bagi umat Islam, ada potensi untuk terjadinya konflik diantara umat Islam itu sendiri.  Nah, mumpung belum tampak mengemuka, semua pihak di bawah koordinasi pemerintah seharusnya menyadari hal tersebut dan sedini mungkin untuk  mencegah munculnya potensi konflik tersebut.  Akan sangat mahal ongkosnya kalau sampaikonflik tersebut muncul dan membuat terpecah belahnya umat.  Beberapa titik api konflik sesungghnya telah dapat kita lihat di beberapa daerah tertentu yang  terkadang luput dari perhatian banyak orang ataupun para tokoh kelompok yang ada.

          Menurut saya  sudah saatnyalah seluruh umat Islam, terutama para tokohnya  memikirkan persatuan umat yang sangat banyak di negeri ini.  Persoalannya menurut saya ialah terletak pada para pemimpin dan tokoh umat itu sendiri, sementara itu umat Islam pada umumnya akan  mengikuti apa yang diputuskan oleh para pemimpnnya, lebih-lebih kalau kemudian para pemimpin umat tersebut dapat bersatu dalam berbagai hal, tentu umat akan merasa nyaman dan terlindungi, terutama dlam menjalankan ibadah dan aktifitas positif lainnya.

          Kalau persoalannya terletak pada  para pimpinan umat, tentu seharusnya menjadi lebih mudah untuk menemukan solusinya, karena para pemimpin tentu lebih bijak dalam bertindak untuk kemaslahatan umatnya secara menyeluruh.  Untuk itu kita semua menghimbau kepada para pimpinan kelompok dan ormas keagamaan yang  ada untuk mau menyadari betapa penting dan dirindukannya kebersamaan mereka untuk membimbing dan mengarahkan umat, termasuk kebersamaan dalam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadlan.

           Kegiatan lokakarya imsakiyah yang diselenggarakan oleh berbagai pihak termasuk IAIN Walisongo Semarang, tentunya diharapkan akan memberikan sumbangan yang besar dan nyata bagi masyarakat, terutama ketika  didukung oleh persatuan para pemimpin umat.  Artinya kalau para pimpinan umat mau bersatu dan kemudian mau duduk bersama untuk membicarakan persoalan tersebut, tentunya tidak lagi diperlukan kegaiatan lokarkarya yang diselenggarakan di berbagai tempat, dan cukuplah  ada satu kegiatan yang secara nasional melibatkan semua pihak dan unsure di masyarakat.  Hasil dari pertemuan  dan musyawarah tersebut kemudian dikuatkan dengan keputusan pemerintah dan mengikat kepada seluruh umat.

          Sedangkan untuk menentukan jadual imsakiyah juga dapat sekaligus diputuskan dalam pertemuan nasional tersebut dengan memberikan penkanan kepada beberapa daerah dan kota besar di nusantara.  Dan tersebut sangat mudah dilakukan, serta keakurasiannya juga dapat dipertanggung jawabkan, karena pengetahuan tentang hal tersebut sudah sangat maju dan handal.  Sehingga dengan demikian tidak diperlukan penghitungan oleh masing-masing daerah yang terkadang hanya akan menyebabkan erbedaan yang akan menimbulkan pertanyyan besar di masyarakat.

          Dengan skema seperti itu, tentu akan dapat dihemat banyak ongkos dan juga didapatkan manfaat yang sangat besar, terutama keutuhan umat dan para pemimpin mereka. Semua umat Islam tentu akan mendukung penciptaan kondisi seperti itu.  Namun semuanya tentu kembali kepada mereka para pimpinan umat tersebut.  Kalau mereka masih memikirkan ego sektoral dan tidak lagi melirik keentingan yang lebih besar, tentu kondisi seperti yang kita inginkan tidak akan terwujud.  Namun kita tetap berharap dan memohon kepada Tuhan agar mereka para pimpinan masyarakat diberikan kesadaran pemikiran yang luas, sehingga mereka akan dapat memutuskan sesuatu dengan pertimbangan kemaslahatan umat.  Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.