DUKUNGAN UNTUK KPK

Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada jumat 28 Januari 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan beberapa politisi yang tersangkut dengan masalah suap ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior bank Indonesia tahun 2004.  Tidak tanggung-tangung sebanyak 19 orang politisi ditahan KPK di beberapa tempat.  Tindakan ini seharusnya disyukuri dan terus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetapi amat sangat disayangkan ternyata masih ada yang mempertanyakan, dan justru mereka itu dari kalangan anggota Dewan yang sebelumnya berteriak untuk memberantas korupsi.

          Sebagai bangsa yang berkomitmen memberantas korupsi dan memeranginya, sudah semestinya kita berbangga, karena ternyata masih ada keberanian lembaga yang bernama KPK untuk bertindak memberantas korupsi.  Tentu KPK tidak bisa secara  bersamaan menangkap keseluruhan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa, semisal suap yang saat ini sedang ditanganinya.  Kita harus bersabar dan terus memberikan dukungan kepada KPK agar KPK dapat bekerja dengan baik dan  selanjutnya mengejar dan menangkap semua yang terlibat, termasuk penyuap.

          Kita sangat percaya apa yang disampaikan ketua KPK Busro Muqaddas beberapa waktu yang lalu mengenai belum ditahannya orang-orang yang tersangkut masalah ini, bahwa untuk yang lainnya baru dikumpulkan bukti-bukti, dan pada saatnya ketika bukti tersebut sudah dianggap cukup, tentu mereka akan ditahan juga.  Dengan penjelasan seperti itu tentu kita tidak boleh kemudian mengecam KPK yang dianggapnya pilih kasih atau tebang pilih.  KPK memang harus bekerja sesuai prosedur yang ada dan tidak boleh gegabah, yang akan menyebabkan kelemahan dalam proses yang dilakukannya.

          Kita sangat menyayangkan adanya beberapa anggota Dewan yang terhormat, yang menyerang KPK dan bahkan dengan mengancam segala.  Dengan sikap yang ditunjukkan tersebut, justru kita akan dapat menyaksikan kesungguhan mereka dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.  Apaka benar mereka itu berkeinginan untuk membersihkan Negara kita dari para koruptor dan segala macam mafia, sebagaimana beberapa waktu lalu disuarakan.  Jangan-jangan slogan untuk memberantas korupsi yang disuarakan beberapa waktu yang lalu itu hanya untuk mengelabuhi masyarakat saja, agar masyarakat mendukung mereka,  padahal dalam benak dan hatinya justru sebaliknya, ingin membiarkan dan melestarikan  korupsi yang akan menguntungkan diri mereka.

          Lalu kalau mereka tulus dengan slogan yang dahulu disuarakan untuk memberantas korupsi, kenapa mereka  malah seakan menghalangi kerja KPK yang akan memberantas korupsi dengan menahan dan nantinya menghukum kepada semua orang yang terbukti melakukan korupsi atau suap, secara adil dan tidak pandang bulu.  Apakah mereka dari kalangan orang terhormat ataupun rakyat biasa, dan bahkan dari kalangan pejabat yang sedang berkuasa atau anggota parlemen sekalipun.  Semua ini justru menunjukkan kalau KPK itu lembaga yang memang benar-benar diharapkan mampu memberantas korupsi, dan harus didukung oleh semua elemen masyarakat yang memang menginginkan Negara kita ini bebas dari segala penyakit yang  merugikan Negara dan masyarakat secara umum.

          Kalau demikian kondisinya, maka tidak saja  disayangkan, tetapi sangat tidak pantas mereka itu menjadi wakil rakyat di negeri yang kita cintai ini. Biarlah mereka tidak setuju dan biarlah mereka mengancam KPK, tetapi kita seluruh masyarakat Indonesia selalu mendukung KPK untuk terus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan.  Disamping itu pemerintah dalam hal ini presiden juga harus  turun tangan dengan memberikan perhatian dan dukungan kepada lembaga KPK ini secara nyata.  Artinya KPK harus diberkan dukungan lewat keseriusan lembaga lainnya yang berada di bawah presiden, yakni Kepolisian  dan Kejaksaan.

          Dengan bersatunya ketiga lembaga penegak hokum ini, tentu semua persoalan di negeri ini akan dengan mudah dan cepat diselesaikan.  Persoalan Gayus Tambunan yang sampai saat ini belum tuntas juga  akan dapat diselesaikan  dengan menyeret seluruh pihak yang terlibat, seperti siapa saja yang telah menyuap Gayus, sehingga  dengan mudahnya mengemplang pajak dan merugikan Negara, dan juga siapa saja yang menjadi pelindung Gayus, sehingga ia dapat dengan leluasa melakukan perjalanan ke luar negeri, padahal statusnya sebagai tahanan.

          Tentu semua itu akan segera dapat dituntaskan manakala ada political will dari semua pihak terutama presiden melalui instansi kepolisian dan kejaksaan.  Kita  semua tahu bahwa beberapa waktu yang lalu presiden sudah membuat 12 instruksi kepada bebrapa lembaga, termasuk kepolisian dan kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus Gayus, tetapi beberapa target waktu yang ditetapkan, ternyata tidak terpenuhi, dan seakan berlalu begitu saja.  Lantas kita menjadi bertanya-tanya, kalau lembaga presiden saja instruksinya tidak mempan, terus bagaimana dan di mana  kewibawaan lembaga ini.

          Menurut saya, sebagai orang  awam dalam bidang politik ketata-negaraan, tentu hanya bisa menghimbau bahwa  presiden harus tegas dalam menjada wibawa lembaga Negara tersebut.  Artinya kalau presiden telah membuat instruksi dan kemudian instruksi tersebut tidak dapat dijalankan, maka harus ada sanksi yang diberikan kepada  yang diberikan instruksi dan gagal melaksanakannya.  Kalau yang tidak dapat melaksanakan instruksi tersebut ialah kepolisian, maka kapolri harus bertanggung jawab. Demikian juga  dengan kejaksanaan dan lainnya.  Dalam keadaan seperti itu presiden dapat saja mengganti kepolri dan jaksa agung dengan pejabat baru yang dapat  diandalkan.

          Tetapi sayangnya hal tersebut tidak dilakukan, dan kita semua tahu bahwa kenapa demikian, ya karena presiden tidak leluasa untuk melakukan hal yang sesunguhnya menjadi haknya. Penyebab utamanya ialah kondisi politik di Negara kita yang  tidak menguntungkan.  Ada pihak-pihak tertentu yang selalu ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggoyang presiden.  Kalau system dan tatanan negera kita seperti ini terus, maka tidak akan ada presiden yang bisa berkonsentrasi seratus persen untuk memikirkan bangsa dan Negara yang menjadi tanggung jawabnya.  Boro-boro memikirkan Negara dan bangsa, untuk memikirkan keselamatan dirinya saja sudah menyita banyak waktu dan tentu biaya.

          Kedepan kita menginginkan bahwa lembaga presiden  itu ya sangat kuat dan tidak bisa dilengserkan di tangah jalan, kecuali memang benar-benar terbukti melakukan kejahatan. Tidak seperti saat ini dimana para politikus dengan gampangnya memberikan tekanan dan bahkan ancaman kepada presiden, dan presiden memang benar-benar tertekan dan terancam.  Ini sungguh tidak sehat dan harus segera diakhiri dan dicarikan solusi yang tepat, sehingga Negara ini menjadi terurus secara maksimal.

          Pada saat ini, KPK sedang menangani persoalan suap yang melibatkan beberapa anggota dewan pada tahun 2004 silam, dan 19 orang sekarang telah ditahan oleh KPK, meskipun masih ada yang belum ditahan, namun kita harus memberikan acungan jempol kepada KPK yang  berani melangkah menangani masalah ini.  Keberanian tersebut perlu kita berikan dukungan, karena ternyata ada pihak yakni sebagian anggota dewan yang justru ingin melawan dan melemahkan KPK.  Mereka para anggota dewan yang saat ini berusaha  mengancam KPK kita harapkan segera menyadari kebodohan mereka dan kepura-puraan mereka, sebelum semuanya menjadi berantakan.

          Kita semua  harus peduli kepada nasib Negara kita dan nasib seluruh masyarakat dan bangsa dari keterpurukan yang mengerikan.  Caranya antara lain ialah dengan membersihkan Negara kita dari penyakit laten dan akut, yakni korupsi, suap, markus, dan sebangsanya.  Selama penyakit-penyakit tersebut belum bisa dihilangkan dari Negara ini, maka akan sangat sulit untuk dapat diwujudkannya Negara yang maju, sejahtera dan masyarakatnya makmur. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni Negara yang selalu penuh dengan masalah, dan mayoritas masyarakatnya  sengasara dan semakin terpuruk dalam kemiskinan.

          Suap sebagaimana yang selalu dilakukan oleh mereka yang mempunyai kepentingan, dapat dipastikan akan merugikan pihak lain.  Pihak lain tersebut dapat berupa perorangan, lembaga atau bahkan Negara.  Karena bahaya dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh suap tersebut, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW  sendiri mengatakan bahwa "Tuhan akan melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap".  Artinya perbuatan menyuap itu merupakan perbuatan dosa yang sangat besar dan dapat membahayakan dan merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Karena itu siapapun yang melakukannya, ia akan mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah SWT.

          Suap yang dilakukan dalam pemilihan  DGS BI beberapa waktu lalu, tentu dapat menyebabkan kerugian terhadap Negara.  Argumentasinya ialah, karena pejabat yang melakukan suap sehingga  akhirnya dapat mewujudkan kenginannya dengan menyuap tersebut, tentu yang pertama-tama, ia akan memikirkan  bagaimana caranya mengembalikan uang yang telah digunakan untuk menyuap tersebut, meskipun sebagai orang awam kita tidak tahu cara yang ditempuhnya, tetapi sangat dapat diyakini, bahwa yang bersangkutan dapat dipastikan akan melakukannya.  Lagi-lagi yang menjadi korbannya ialah  masyarakat Indonesia.  Setelah dapat mengembalikan modal yang digunakan untuk menyuap, maka yang dipikirkan kedua ialah bagiamana dapat mengeruk keuntungan  dirinya, meskipun dengan merugikan pihak-lain, termasuk Negara, dan begitu seterusnya.

          Pantas kalau sampai saat ini Negara kita belum dan tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya, meskipun negeri kita terkenal sebagai negeri yang subur makmur, tetapi malah dibelit utang yang begitu tinggi.  Mending kalau utang tersebut kemudian dapat dijadikan modal untuk membangun  dan memberikan modal bagi pengembangan ksejahteraan masyarakat, tetapi lagi-lagi sebagian besar utang tersebut justru  masih juga dijadikan obyek penjarahan dan korupsi oleh sebagian masyarakat kita yang memang bejat dan rusak serta tidak mempunyai rasa kemanusiaan sedikitpun.

          Semoga Tuhan cepat memberikan jalan keluar bagi bangsa ini untuk bisa dihindarkan dari segala macam penyakit yang merugikan, seperti korupsi, suap, mafia, dan semacamnya.  Dan salah satu wujud pertolongan Tuhan tersebut ialah melalui dukungan kita terhadap tindakan KPK, terutama pada saat ini, di saat KPK mendapat tekanan dan ancaman.  Sekali lagi  semoga KPK tetap jaya dan tidak terpengaruh apalagi takut dengan ancaman tersebut.  amin

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.