POLITIK DALAM ISLAM, Sebuah gagasan Idealistik

Pendahuluan

          Kehidupan bermasyarakat bagi manusia adalah merupakan suatu keniscayaan.[1]  Karena itu manusia bukanlah hanya merupakan makhluk sosial saja, tetapi sekaligus juga sebagai makhluk politik[2].  Dalam konteks Islam, pertanyaan yang segera timbul adalah apakah Islam, sebagai agama kaffah juga mangatur tentang kehidupan bermasyarakat atau apakah Islam mengatur masalah politik?

          Dalam  masalah ini setidaknya ada dua pemikiran yang dapat ditampilkan, yakni  pertama; bahwa Islam sama sekali tidak mengatur masalah ini, dan  al-Qur’an maupun Sunnah tidak memberikan ketentuan mengenai masalah ini dan bahkan mereka yang mengatakan bahwa ada ayat dan Sunnah yang menunjukkan dan mengatur masalah politik, sebagai mengeksploitasi ayat secara naif;[3] dan yang kedua: bahwa Islam, baik dalam teori maupun praktek mengatur dan memuat gagasan tentang politik.[4]  Kenyataan ini tentunya memerlukan kajian yang kritis untuk dapat menguak sejauhmana  kekuatan dan keakurasian argumentasi masing-masing.

          Terlepas dari polemik tersebut, bahwa secara historis hubungan  yang erat antara agama dan politik, memberikan gambaran bahwa Islam secara umum memang bergulat dengan masalah-masalah politik.   Dalam ajarannya, Islam tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga meletakkan suatu kerangka dasar tertentu bagi kelakuan sosial yang harus diterima dan dijalankan oleh pemeluknya sebagai akibat  hubungan tersebut.  Karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk mecoba mengetengahkan  gagasan-gagasan tentang teori politik dalam Islam.

Konsep Politik dalam Islam.

          Kalau al-Qur’an, al-Sunnah dan sejarah  yang telah diukir  oleh umat Islam sepanjang masa  dikaji secara kritis dan mendalam, maka akan dapat dilihat bahwa Islam sesungguhnya bersifat pasti dan meyakinkan dalam semua prinsip umum yang selalu sesuai  setiap saat dan tempat.

          Karenanya, kalau prinsip-prinsip tersebut dijalankan maka setiap orang akan merasakan  kelenturan syari’at dan kecenderungannya kepada penalaran  yang bebas, termasuk dalam bidang politik.  Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa  kalaupun secara tegas masalah politik ini tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, namun dari isyarat-isyarat  dan prinsip-prinsip yang dikandungnya, sesungguhnya telah cukup untuk mengatakan bahwa  Islam mengatur masalah politik secara umum.

Keharusan adanya Negara

       Islam tidak hanya mengatur ketentuan akidah keagamaan atau ketentuan moral dan  etika saja, akan tetapi Islam juga membawa  syari’at yang jelas dalam rangka mengatur manusia, prilakunya dan hubungannya satu dengan yang lain  dalam segala aspek, baik  bersifat individu, keluarga, hubungan individu dengan masyarakat dan hubungan-hubungan yang lebih luas lagi.

.Berdasarkan  kenyataan ini, sebenarnya Islam telah membawa ketentuan syari’at yang menjadi tuntutan otomatis bagi kepentingan terwujudnya  suatu umat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional dan memenui kebutuhan masyarakat.[5]

          Namun demikian untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diketengahkan  alasan-alasan  tentang keharusan adanya  negara, sebagai berikut:

1.  Bahwa al-Qur’an itu memuat hukum-hukum yang menghendaki suatu kekuatan yang dapat menjamin  terwujudnya dan diberlakukannya hukum-hukum tersebut. Karena ini menyangkut kepentiangan umum dan ketertiban  wilayah yang kalau tidak ada suatu kekuatan yang mengatur dan mempunyai wewenang memaksa, maka ketenteraman tidak akan terwujud.  Dalam masalah ini imam Khumaini  pernah mengatakan: bahwa supaya hukum itu sanggup menjamin kebaikan dan kebahagiaan manusia, diperlukan adanya kekuatan eksekutif  atau pelaksana.[6]  Dan bahkan dia  mengatakan  bahwa siapa  saja yang  berpendapat bahwa pembentukan pemerintahan Islam tidak lagi diperlukan, maka secara tidak langsung ia telah menolak perlunya menjalankan hukum dan syari`at Islam, menolak universalitas dan keluasan hukum Islam.[7]

2. Nabi Muhammad saw. sendiri pernah bersabda:

لا يحل لثلا ثة يكو ن بفلا ت من الارض الا امروا عليهم احد هم[8]

Tidak boleh ada tiga orang yang berada di suatu tempat di atas bumi ini, kecuali dijadikannya salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.

Ibnu Taimiyah dalam mengomentari hadis ini mengatakan: bahwa Nabi Muhammad saw. mewajibkan  adanya pimpinan dalam perkumpulan kecil pada sebuah perjelanan ini, hakekatnya adalah megingatkan kepada semua perkumpulan.[9] Lebih-lebih perkumpulan orang dalam wilayah yang luas (negara), tentu adanya seorang pemimpin itu  mutlak diperlukan.

3. Aktifitas Nabi Muhammad saw. sendiri; yakni bahwa Nabi Muhammad saw. ternyata telah mendirikan negara Madinah.  Kenyataan ini tidak hanya diakui oleh  umat Islam sendiri, tetapi juga oleh orang non Islam.  Misalnya Dr. Firt Gerald pernah mengatakan Bahwa Islam bukanlah sekedar agama, melainkan juga sebuah tatanan politik, sekalipun pada saat-saat terakhir ini ada beberapa oknum muslim yang menamakan dirinya sebagai kaum modernis berusaha untuk memisahkan antara  agama dan tatanan politik.  Namun konsep Islam yang sebenarnya ternyata seluruhnya dibangun di atas kedua prinsip yang saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.[10]   C.A. Nollino juga pernah mengatakan bahwa  pada saat yang sama, Muhammad sekaligus memberikan agama dan negara.  Sedangkan peraturan-peraturan  negaranya selalu tepat sepanjang  hidupnya.[11]

4. Aktifitas para sahabat setelah  Nabi Muhammad saw. wafat, membuktikan responsi mereka terhadap pentingnya arti negara untuk menjamin terlaksananya hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya.

5. Para ulama sejak tumbuhnya Islam hingga kini selalu memasukkan hal negara (kepemimpinan) dalam buku-buku fiqh mereka.  Bahkan Ibnu Hazm mengklaim bahwa seluruh Ahli Sunnah, golongan Murji’ah, Syi’ah dan Khawarij telah sepakat tentang wajibnya mendirikan  negara (imamah).[12]

          Dengan demikian jelas, bahwa Islam secara  keseluruhan memang menghendaki hadirnya negara  sebagai sarana untuk mewujudkan  pelaksanaan hukum-hukum Tuhan.

Masalah suksesi

          Muhammad saw. di samping sebagai Nabi dan Rasul, dia juga  sekaligus sebagai pemimpin bagi umatnya, bahkan bagi seluruh penduduk Madinah termasuk yang non Islam.  Setelah dia wafat,  umat Islam kemudian  sepakat untuk mengangkat  Abu Bakar sebagai pimpinan yang menggantikan  Nabi saw..  Karena itu  sangat wajar dan logis bahwa dalam masyarakat yang telah terbentuk dalam suatu komunitas sosial yang begitu  baik dan telah memenuhi unsur-unsur kenegaraan, mengangkat  pimpinan yang mengurus dan mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan  administrasi dan kenegaraan secara umum.

          Namun  memang secara tegas dan transparan tidak ada nas yang menunjukkan  masalah ini. al-Qur’an hanya secara umum memberikan isyarat tentang prinsip musyawarah dalam setiap urusan (tentunya termasuk masalah suksesi kepemimpinan ini).  Allah berfirman:

وشاورهم فى الآمر[13]

وا مر هم شورى بينهــم[14]

          Berkaitan dengan  ini, Yusuf Musa mengatakan bahwa dengan meneliti semua pembicaraan mengenai fiqh siyasah, dapat diketahui bahwa  para ulama sepakat tentang sahnya pemilihan kepala negara melalui  salah satu dari dua cara berikut:

a. Penunjukan  dari kepala negara sebelumnya kepada seseorang untuk  penggantinya, atau

b. Dengan baiat wakil-wakil umat.[15]     

          Namun jika  dikembalikan kepada  ayat tersebut diatas, maka sesungguhnya  hanya melalui musyawarahlah pemilihan kepala  negara tersebut dapat dilaksanakan.[16]

Hubungan Kepala Negara dengan Umat

       Kepala negara adalah pemegang kekuasaan dalam  negara.  Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah swt. dan syari’at-Nya serta membimbing kepada kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan umat dengan jujur dan adil serta memimpinnya kearah kehidupan mulia dan terhormat.

          Namun menurut Islam, kepala negara bukanlah makhluk yang suci dan kebal hukum, sebab kepala negara juga termasuk warga negara yang terkena aturan  dan perundangan yang berlaku, karenanya ia tidak bisa berbuat sewenang-wenang.  Bahkan kepala negara mempunyai  tanggung jawab dan beban yang  lebih berat,  karena ia  dipercaya untuk mengurus agama dan dunia sekaligus.

          Karena itu  dalam  prinsip ini, sumber kekuasaan berada di tangan umat/ rakyat dan bukan ditangan kepala negara.  Jika kepala negara berbuat salah, umat mempunyai hak untuk menasehati, mengoreksi dan meluruskan, bahkan jika dipandang perlu dapat memecatnya.

          Dalam kaitan ini Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa status kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan Islam  adalah sama  dengan kepala  pemerintahan  suatu negara yang berundang-undang;  Karena kepala negara dalam Islam kekuasaannya bersumber pada umat yang diwakili oleh lembaga ahl al-Halli wa al-Aqd.  Kekuasaan  ini  terus berlanjut selama masih mendapatkan  kepercayaan dari mereka dan masih mampu untuk melaksanakan  kepentingan umat.  Karena itulah para ulama menetapkan bahwa umat  mempunyai hak untuk memecat  kepala negara apabila ada alasan-alasan yang sah.  Dan apabila pemecatan tersebut akan menimbulkan  bencana, maka boleh mengambil langkah  untuk mempertimbangkan antara dua kerugian.[17]  Muhammad Abduh juga  menyatakan bahwa  seorang khalifah itu ditaati selama berpegang kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul, sedangkan  kaum muslimin mengadakan kontrol terhadapnya dan apabila perlu demi kemaslahatan umat dapat memecatnya.[18]

          Dengan demikian secara keseluruhan bahwa umat adalah sebagai sumber kekuasaan dan hubungan antara umat dan khalifah adalah  berupa hubungan kontrak sosial atau mubaya’ah yang bersifat hakiki dan bukan semu dan simbolik saja.

Hak dan Kewajiban Kepala Negara. 

          Adalah merupakan sesuatu yang  mesti jika hak itu harus diimbangi dengan kewajiban.[19]  Karea itu seseorang tidak dapat dibenarkan  apabila menuntut hak tanpa  melakukan kewajiban.  Dan hanya dengan cara semacam inilah kiranya akan terjadi berbagai hubungan antara manusia  berdasarkan kepada prinsip yang kuat, adil dan sehat.

          Adapun kewajiban-kewajiban kepala negara menurut yang dituturkan oleh al-Mawardi adalah sebagai berikut:

1.  Menjaga prinsip-prinsip agama  yang telah tetap dan menjadi konsensus  ulama terdahulu.  sehingga jika ada ahli bid’ah atau sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar serta menjatuhkan  hukuman atas pelanggarannya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan.

2. Menerapkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang sedang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dzalim tidak berani melanggar serta yang  teraniaya tidak menjadi lemah.

3. Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan harta benda dan jiwa.

4. Menegakkan hukum  agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan kerusuhan dan destruktif.

5. Mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi kerusuhan terhadap kehormatan atau menumpahkan darah seorang muslim ataupun non muslim yang tunduk kepada kekuasaan Islam.

6. Jihad melawan musuh Islam setelah terlebih dahulu diajak masuk Islam atau menjadi orang yang berada dalam perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah swt.

7. Menjaga hasil rampasan perang dan sadaqah sesuai dengan ketentuan Islam, baik berupa nas ataupun ijtihad dengan tanpa rasa takut.

8. Menetapkan jumlah pemberian dan hak-hak yang dikeluarkan dari kas negara dengan cara tidak boros dan tidak kikir serta diserahkan tepat pada waktunya.

9. Mencari orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan  kepada mereka agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani  secara profesional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.

10.Selalu  memperhatikan dan mengikuti perkembangan dengan segala problemnya, agar dapat melakukan penanganan umat dengan baik dan memelihara agama, dan sebaiknya tidak sibuk dengan ibadah ataupun dengan kenikmatan, karena terkadang orang yang jujur menjadi khianat dan  yang lurus menjadi penipu.[20]

          Kewajiban-kewajiban kepala negara tersebut sebenarnya dapat diringkaskan   menjadi dua, yakni :

·   Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan pengajarannya kepada seluruh umat.

·   Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutannya, sehingga membawa kebaikan bagi  individu maupun jamaah ke dalam maupun ke luar.

          Sedangkan hak-hak kepala negara  meliputi; ditaati dalam hal-hal yang baik, mendapatkan bantuan dalam hal-hal yang diperintahkan dan mendapatkan hak finansial yang mencukupi bagi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan.

          Dalam masalah ini al-Mawardi mengatakan bahwa apabila seorang Imam/Khalifah telah melakukan kewajiban-kewajiban terhadap umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan  hak dan tanggung jawab umat,  maka ketika itu imam mempunyai dua macam hak terhadap umat; yakni hak untuk ditaati  dan hak dibela selama tidak menyimpang dari garis yang ditetapkan.[21]

          Rasul sendiri sesungguhnya telah pernah bersabda:

السمع و الطا عة على المر ء المسلم فيما احب او كره ما لم يؤ مر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طا عة[22]

Tujuan dan dasar Pemerintahan Islam. 

          Dengan melihat definisi kepala negara yang diberikan  oleh Ibnu kholdun yakni: bahwa  khalifah adalah merupakan suatu pertanggungjawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara kepada kepentingan akhirat (karena semua persoalan keduniaaan menurut pandangan agama bermuara kepada kepentingan akhirat), pada hakekatnya  pemegang jabatan khalifah adalah sebagai pengganti Nabi dalam menjaga agama dan  mengatur dunia,[23] maka tujuan pemerintahan Islam sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1.  Untuk melaksanakan ketentua  agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas serta patut dan untuk menghidupkan sunnah serta memerangi  bid’ah, agar seluruh manusia dapat melakukan ketaatan kepada Allah swt.  dan

2. Memeperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, mencegah timbulnya kedzaliman dan lainnya.

          Berkenaan dengan masalah ini Yusuf Musa mengatakan bahwa tujuan  dari sistem pemerintahan Islam adalah:

·   Memberikan penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan keragua-raguan terhadap hakekat Islam kepada seluruh manusia, mengajak manusia  kepada Islam dengan kasih sayang, melindungi seseorang dari tindakan  golongan anti agama dan agresor serta membela syari’at terhadap  orang yang ingin melanggarnya.

·   Mengupayakan segala cara untuk  menjaga persatuan umat  dan saling menolong sesama mereka,  meperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga, sehingga seluruh umat dapat menjadi  semacam bangunan yang kokoh.

·   Melindungi tanah air dari setiap agresi dan melindungi seluruh  umat dari kedzaliman, kedurhakaan dan tirani,  memperlakukan mereka semua secara sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara amir dan rakyat, kuat dan lemah serta kawan dan lawan.[24]

          Sementara itu Muhammad Assad  dalam bahasa yang lebih umum mengatakan bahwa tujuan paling dasar dalam pemerintahan Islam adalah menyediakan suatu kerangka dasar politik bagi persatuan dan kerjasama umat Islam.[25]

          Sedangkan  dasar-dasar pemerintahan Islam secara garis besar mencakup tiga hal yang hartus dipenuhi, yakni : musyawarah, keadilan dan eksekutif yang jujur.  Dan perlu diketahui bahwa  menurut konsepsi Islam, negara itu harus didasarkan kepada persetujuan dan kerjasama umat.[26]

          Untuk mengetahui secara rinci mengenai prinsip-prinsip dasar  pemerintahan Islam, berikut dikemukakan  keputusan hasil konferensi para ulama yang mewakili semua aliran Sunnah dan Syi’ah yang diselenggarakan di Karachi pada 21-24 Juni l951 sebagai berikut:

1.  Kekuasaan tertinggi atas segenap alam semesta dan semua hukum terletak hanya kepada Allah swt, Tuhan alam semesta saja.

2. Hukum di muka bumi harus berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah.  Ketetapan Islam ataupun administrasi yang akan dikeluarkan dan diberlakukan, tidak boleh melanggar al-Qur’an dan Sunnah.

Keterangan:

Apabila hukum-hukum  yang berlaku pada suatu negara itu bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah, haruslah ditetapkan ( dalam konstitusi ) bahwa hukum-hukum yang demikian pada periode tertentu secara gradual harus dihapuskan atau diubah dan disesuaikan dengan hukum Islam.

3. Negara harus berdasar  prinsip-prinsip dan cita-cita ideologi Islam,  dan bukan kepada konsep geografis, ras, bahasa atau konsep-konsep materiatistik lainnya.

 

4. Negara berkewajiban membela dan menegakkan kebenaran serta mencegah dan menghapus yang salah sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur’an maupun Sunnah, mengambil semua tindakan  yang perlu untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan  pola kebudayaan Islam, serta mengadakan pendidikan Islam sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh berbagai aliran pemikiran Islam yang diakui.

5. Negara berkewajiban memperkuat ikatan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin di seluruh dunia, menghalangi timbulnya semua prasangka yang berdasarkan perbedaan ras, bahasa, wilayah atau pandangan materialistik lainnya serta menjaga dan memperkuat milat al-Islamiyyah (ajaran Islam).

6. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin tersedianya keperluan-keperluan dasar kehidupan; seperti pakaian, makanan, perumahan, kemudahan pendidikan dan  pengobatan bagi setiap warga negara tanpa membedakan ras dan agama yang untuk sementara waktu atau selamanya tidak mampu memenuhi nafkahnya karena alasan pengangguran, sakit atau alasan lainnya.

7. Warga negara berhak atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka oleh hukum Islam, yakni bahwa mereka dijamin sepenuhnya dalam batas-batas hukum dalam hal keamanan jiwa, harta benda dan kehormatan diri, kebebasan beragama dan berkepercayaan,  kemerdekaan beribadah, kebebasan pribadi, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bergerak, kemerdekaan berserikat, kemerdekaan bekerja, persamaan kesempatan serta hak atas memperoleh manfaat pelayanan masyarakat.

8. Tidak ada warga negara, kapanpun juga, yang boleh menghalang-halangi dari hak-hak di atas kecuali atas dasar hukum, mereka tidak pula dapat dijatuhi hukuman atas tindakan apapun tanpa diberi kesempatan penuh untuk membela diri atau tanpa melalui keputusan pengadilan.

9. Aliran pemikiran Islam yang diakui, dalam batas-batas hukum, memiliki kemerdekaan penuh dalam beragama.  Mereka berhak untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada pengikutnya serta hak untuk menyebarluaskan pandangan-pandanganmereka.  Hal-hal yang berkenaan dengan hukum perdata akan diatur sesuai dengan kode hukum mereka masing-masing dan hendaknya pengaturan hal-hal tersebut dilengkapi dengan hukum dari masing-masing aliran pemikiran tersebut.

10.Warga negara bukan muslim dalam batas-batas hukum memiliki kebebasan sepenuhnya dalam beragama dan beribadah, kebebasan dalam cara  hidup, kemerdekaan budaya dan pendidikan agama.  Mereka diberikan hak untuk mengatur semua hal yang berkenaan dengan hukum perdata sesuai dengan aturan agama dan adat kebiasaan mereka sendiri.

11.Semua kewajiban negara terhadap warga negara bukan muslim dalam batas-batas syari’at akan dihormati sepenuhnya.  Mereka diberi hak yang sama dengan  warga negara muslim dalam hak-hak warga negara sebagaimana tersebut di atas.

12.Kepala negara harus seorang laki-laki muslim yang dinilai oleh rakyat atau wakil-wakil pilihan mereka dapat dipercaya dalam hal kesalehan, pendidikan dan kesehatan.

13.Tanggung jawab pengaturan negara terutama berada di tangan kepala negara, walaupun boleh dilimpahkan sebagian kekuasaannya kepada pribadi atau lembaga lain.

14.Kepala Negara menjalankan tugasnya tidak secara otokratik, melainkan secara musyawarah dengan para pejabat pemegang tanggung jawab pemerintahan serta dengan wakil-wakil pilihan rakyat.

15.Kepala Negara tidak berhak untuk membekukan konstitusi, seluruhnya atau sebagian atau menjalankan administrasi pemerintahan tanpa suatu lembaga permusyawaratan.

16.Lembaga yang diberi kuasa memilih Kepala Negara juga memiliki kekuasaan untuk memecatnya atas dasar suara mayoritas.

17.Dalam hal hak-hak  sipil,  Kepala  Negara berada setingkat dengan muslim lainnya.  Ia juga tidak bebas dari hukum.

18.Semua warga negara, baik pejabat pemerintah, pegawai negeri  maupun rakyat biasa tunduk kepada hukum yang sama dan pada yurisdiksi pengadilan yang sama.

19.Peradilan dipisahkan dan bebas dari eksekutif, sehingga tidak mungkin dipengaruhi oleh eksekutif dalam menjalankan tugasnya.

20.Penyebaran dan penerbitan pandangan-pandangan dan ideologi-ideologi yang dipandang merong-rong prinsip dasar dan cita-cita yang melandasi negara Islam adalah terlarang.

21.Berbagai daerah dan wilayah negara harus dipandang sebagai satuan-satuan administrasi dari  suatu negara kesatuan.  Mereka tidak merupakan  kesatuan atas  dasar ras,  bahasa atau suku, melainkan daerah administrasi semata yang boleh diberi kekuasaan tertentu dibawah pusat yang diperlukan bagi kelancaran administrasi.  Mereka tidak berhak memisahkan diri.

22.Penafsiran konstitusi yang bertentangan dengan al-Qur’an maupun Sunnah dianggap tidak sah[27].

Kesimpulan  dan Penutup

       Umat manusia telah mengenal berbagai sistem pemerintahan yang ada di dunia ini dengan segala ciri dan dampak perkembangannya, semisal teokrasi, monarchi dan demokrasi.  Ternyata setelah dicermati dengan seksama, pemerintahan Islam  yang ideal sebagaimana tersebut diatas, tidak seperti sistem-sistem yang ada.

          Pemerintahan Islam bukan pemerintahan yang teokratik, dimana penguasa tertinggi memperoleh kekuasaannya dari Tuhan.  Karenanya ia tidak bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi kepada Tuhan.  Sistem pemerintahan Islam juga bukan  monarchi, dimana sistem ini menganut prinsip kewarisan  dan hak istimewa kepada kepala negara.  Sistem  pemerintahan Islam juga bukan  demokrasi, karena  sistem ini (yang murni)  memberikan kekuasaan pada rakyat dengan tanpa batas dan pertanggungjawaban.

          Namun pemerintahan Islam adalah  sistem yang lain.  Dalam sistem ini  kepala negara tidak mendapatkan kekuasaannya dari Tuhan, melainkan dari rakyat, tetapi bukan  mutlak, sebab kemauan rakyat yang memberikan kekuasaan tersebut masih terikat dan dibatasi oleh hukum-hukum Tuhan.  Dan dalam sistem ini tidak menganut prinsip kewarisan dan kekebalan  kepala negara. Prinsip yang dianut adalah musyawarah dan keadilan.

          Dengan demikian pemerintahan Islam merupakan sistem yang sama sekali  berbeda dengan yang lain. Ia bersifat komplit yang bertujuan memelihara dan melindungi agama serta mengatur segala kepentingan umat berdasar ketentuan Allah dan Rasul-Nya untuk mencapai kebaikan dunia

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.