VONIS GAYUS AKAN MENYUBURKAN KORUPSI

Akhirnya drama Gayus Tambunan berakhir dengan dijatuhkannya vonis tujuh tahun penjara dan denda sekecil (bukan sebesar) tiga ratus juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Tentu dengan vonis yang  tiga belas tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa ini mengundang banyak komentar; ada yang setuju dan banyak yang tidak setuju.  Alasannya tentu juga berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing.

          Majlis hakim bisa saja beralasan dengan berbagai temuan dan fakta selama di persidangan, tetapi masyarakat juga berhak untuk berpendapat tentang pertimbangan adil dan tidaknya putusan tersebut dengan mengingat kasus ini yang begitu gegap gempitanya, sehingga menyita banyak perhatian publik.  Tetapi apapun argumentasinya, vonis Gayus telah ditetapkan, dan jaksa tentu tidak sependapat dengan vonis tersebut dan naik banding.  Kita akan lihat nanti apakah pengadilan banding akan menetapkan dan menguatkan putusan Jakarta Selatan tersebut, atau justru  membatalkannya, dan sekaligus membuat putusan sendiri yang boleh jadi menjadi lebih ringan atau sebaliknya menjadi lebih berat.

          Kalau kita boleh berandai-andai, tentu kalau pengadilan banding membatalkan putusan PN Jaksel, maka putusannya akan lebih berat.  Kenapa?, karena fakta-fakta yang selama ini berkait dengan Gayus sungguh sangat transparan dan hampir semua orang mengetahuinya, mulai penyuapan terhadap penyidik, jaksa, kepala rutan, pegawai  keimigrasian, dan lain-lain.  Dengan kenyataan dosa yang begitu besar pada Gayus, tentu pengadilan banding tidak akan berani "bunuh diri" dengan memberikan vonis lebih ringan dibandingkan dengan vonis PN Jaksel.

          Meskipun vonis Gayus telah dijatuhkan, tetapi kasus Gayus bukan berarti selesai, tetapi justru dari situlah seharusnya dimulai babak baru pengungkapan mafia pajak dan hukum.  Tidak saja hanya membicarakan vonis PN Jaksel tersebut mencerminkan keadilan masyarakat atau tidak, melainkan lebih diorientasikan kepada persoalan-persoalan pokok seperti mengusut siapa sajakah yang telah bekerjasama dengan Gayus untuk mengemplang pajak dan lainnya. Untuk menemukannya juga sesungguhnya tidak terlalu susah, karena melalui pengakuan Gayus, ada sekitar 149 persahaan yang pernah disebut.  Jadi sejak dulu masalah Gayus ini cukup sederhana kalau fokus pengungkapannya serius, tetapi karena penuh dengan kepentingan dan mental serta karakter para pihak yang menangani kasus ini sangat rapuh, maka persoalannya menjadi sangat ruwet dan menyita banyak energi.

          Saya cukup khawatir dengan cara penanganan kasus ini selanjutnya, karena sepertinya yang saat ini dikejar justru pada persoalan lain yakni tentang pasport paslu Gayus, sehingga justru hal ini akan mengkaburkan kasus dan pokok persoalan yang sesungguhnya.  Karena itu tidak salah kalau saat ini muncul dugaan ada upaya sistematis untuk mengalihkan persoalan ini kepada persoalan lain.  Mungkin dugaan tersebut ada benarnya, tetapi sebagai warga negara yang menginginkan negaranya selamat, maka saya tidak akan menduga-duga, tetapi berharap bahwa kepolisian hendaknya fokus kepada persoalan yang sesungguhnya.  Tetapi melihat kondisi yang ada saat ini rasa khawatir tersebut tetap muncul di benak saya.

          Kekhawatiran saya tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa sampai saat ini, kepolisian sebagai salah satu yang mendapatkan instruksi presiden beberapa hari lalu terkesan tidak serius melaksanakannya.  Kita bisa menyaksikan bahwa dalam instruksi tersebut kepolisian seharusnya dalam waktu sepekan sudah menindak para anggotanya yang terlibat dalam perkara Gayus, tetapi nyatanya sampai saat ini belum ada grengsengnya, dan masih tampak menunda-nunda. Demikian juga untuk kerja bareng dengan institusi penegak hukum lainnya, termasuk KPK, ternyata juga masih jauh dari harapan, bahkan seolah KPK ini disalip agar tidak bisa masuk dan menangani persoalan yang berkaitan dengan kasus yang pokok.

          Upaya pengalihan persoalan pokok juga nampak dari pidato Gayus setelah mendapatkan vonis dari PN Jaksel.  Kita semua sangat tersinggung dengan pernyataan Gayus tersebut, dan bahkan menurut saya, PN jaksel telah dilecehkan olehnya, karena dia sempat mengatakan bahwa apa yang disampaikan di dalam pengadilan tersebut tidak benar, karena tidak ditekan.  Pengalihan persoalan pokok yang saya maksudkan ialah dengan menyerang balik satgas anti mafia hukum yang dibentuk predsiden, seperti yang diungkapkan Gayus.  Kenapa seorang Gayus berani berbuat begitu, tentu dugaannya karena ada pihak dibalik dan dibelakang Gayus.

          Karena itu menurut saya, kasus Gayus ini memang harus dituntaskan sampai seakar-akarnya, dan untuk mengarah kesana sesungguhnya tidak terlalu sulit, sebab jalannya sudah tampak jelas.  Untuk memulainya juga sudah ada petunjuk yang sangat jelas, hanya persoalannya pada keberanian pihak penegak hukum untuk memasukinya.  Kalau kepolisian ataupun kejaksaan kurang punya nyali karena ada persoalan psikologis misalnya, kita semua berharap agar persoalan itu diserahkan saja ke KPK.  Kita semua sangat percaya bahwa KPK tidak ada dan tidak punya persoalan psikologis dengan siapa saja dan karena itu akan sangat mudah dan tentunya berani untuk menuntaskan persoalan tersebut.

          Sementara itu disisi lain, berangkat dari vonis Gayus yang hanya tujuh tahun penjara dan denda sekecil 300 juta rupiah atas kejahatan yang begitu besar, membuat sebagian orang menjadi tanda tanya besar. Kok ringan banget padahal kejahatan yang dilakukan Gayus dalam mengemplang dan ngakali negara begitu besar sampai ratusan milyar.  Logika awam akan mengatakan bahwa penjara 7 tahun tidak akan ada apa-apanya, karena Gayus masih banyak uang untuk bisa bebas berkeliaran pergi keluar tembok penjara, atau bisa saja menyulap sel tahanan menjadi kamar hotel bintang lima ataupun  lainnya.  Pendeknya akan sama saja dia dipenjara atau bebas, karena dia masih menyimpan kekayaan yang begitu besar dari hasil kejahatannya.

          Lantas bagaimana seharusnya  Gayus dihukum?, berbagai usulan dari masyarakat dan para pakar yang selama ini didengungkan untuk membuat jera pelaku dan para calon pelaku korupsi nampaknya tidak pernah didengar apalagi dipertimbangkan, yakni hukuman pemiskinan.  Artinya seluruh harta yang dimiliki dari hasil kejahatan disita seluruhnya dan ditambah dengan hukuman denda yang sangat berat sampai yang bersangkutan menjadi miskin.  Kalau ini diterapkan, maka akan ada efek jera bagi diri pelaku dan para calon pelaku kejahatan.  Tetapi sayangnya hukuman pemiskinan ini tidak pernah didengarkan bahkan hanya dipandang sebelah mata, akibatnya kita  akan tetap terus menyaksikan negeri ini dirong-rong oleh para koruptor yang justru semakin berani.

          Sangat mungkin bahwa dari vonis Gayus yang begitu ringan, akan memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk meniru Gayus.  Apalagi pada saat ini kompetisi dalam hal mencari rizki begitu ketat dan sulit, maka dengan melakukan korupsi yang begitu banyak dan nantinya hanya dihukum dengan hukuman yang relatif ringan,  mereka akan semakin bersemangat unuk melakukannya.  Toh kalau ketahuan, hanya dihukum sederhana dan setelah menjalani hukuman  masih tetap dapat menikmati hasil kejahatannya, dan bahkan malah semakin kaya.  Dengan uang yang berlimpah ia akan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan bahkan ia akan bisa menjadi orang yang dihormati di masyarakat.

          Inilah justru yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, termasuk saya.  Saya menjadi tidak habis pikir, kenapa kondisi psikis masyarakat tidak pernah menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.  Meskipun secara formal masalah ini tidak terdapat dalam ketentuan perundangan, namun dalam kasus-kasus penting seperti ini seharusnya persoalan seperti ini tetap dipertimbangkan sehingga pemberian hukuman itu tidak semata-mata menghukum, melainkan juga dimaksudkan akan ada efek berantai yang akan  dirasakan manfaatnya bagi keselamatan, terutama terhadap negara kita.

          Kalau kemudian dirunut, siapa yang berdosa dan menyebabkan maraknya korupsi di negeri ini, tentu jawabannya akan bervariasi, tetapi yang jelas dengan vonis yang sangat ringan dan tidak mempertimbangkan hukuman pemiskinan ini menjadi salah satu penyumbang terbesar  tumbuh suburnya korupsi di negeri ini.  Kalau sudah seperti ini, kiranya usaha-usaha yang sangat gencar dalam pemberantasan korupsi rasanya akan sia-sia.  Ibarat di satu sisi ada pihak yang mati-matian ingin memberantas korupsi meskipun tidak mempunyai kekuatan dan sarana untuk itu, tetapi di sisi lain justru digembosi oleh pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai power untuk menumpas kejahatan korupsi ini.  Namun saya masih berharap bahwa  para pihak yang menyatakan perang terhadap korupsi akan tetap konsisten dan justru malah semikin gencar, meskipun dilemahkan oleh pihak lain.

          Kita berharap agar semua pihak yang mendapatkan instruksi presiden akan mau melaksanakan instruksi tersebut dengan segera. Dan bahkan kita menyarankan agar presiden bertindak tegas, kalau para pihak tidak melaksanakan instruksi yang dibuatnya, maka harus ada tindakan tegas, semacam dipecat dari jabatan atau pun sanksi lainnya.  Ini semua semata-mata untuk menegakkan wibawa presiden sebagai lambang enegaraan yang kita junjung tinggi.

          Semoga Tuhan memberikan kesadaran dan sekaligu bantuan dan kekuatan kepada semua pihak untuk tetap konsisten memberantas korupsi di negeri ini. Amin.

         

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.