MENYIKAPI PMA 68 TAHUN 2015

Setiap kali m,uncul aturan baru, dapat dipastikan ada sebagian yang puas dan sebagiannya lagi tidak puas, bahkan  di era saat ini, dimana keterbukaan sangat mendapatkan tempat dan kebebasan  juga mendapatkan angina segar, ketidak puasan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk  usul atau rekomendasi agar  aturan atau regulasi yang dianggap tidak memuaskan tersebut tidak diberlakukan atau setidaknya ditunda pelaksanaannya.

Pada saat  peraturan menteri agaram RI nomor 68 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rector di lingkungan PTKN, ada sebagian yang mempertanyakan  hilangnya demokrasi di kampus atau tidak menghargai otonomi kampus dan sejenisnya untuk  menolak atau menyikapi munculnya PMA tersebut yang memberikan penegasan bahwa kampus tidak berwenang untuk menentukan  pimpinannya sendiri.

Sesungguhnya sejak mula, penentuan mengenai siapa yang  diangkat dan dilantik sebagai rector di PTKN ialah menteri.  Bahkan pada saat di kementerian dikbud, dan seklarang kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi memberikan kewenangan memilih rector kepada menteri sebanyak 35 %,  di kementerian agama masih 100%, walaupun   dalam kenyatannnya hany dalam teori semata, karena menteri  seperti disandera oleh keputusan senat yang telah memilih  calon rector. Jadilah seolah menteri hanya  meng SK kan dan melantik saja.

Ada satu sisi yang selalu disampaikan oleh pihak kementerian bahwa  dengan praktek pemilihan calon rector selama ini, ternyata  iklim kampus menjadi santat politis dan bahkan  lebih heboh ketimbang di politik praktis.  Tentu hal tersebut akan sangat merugikan perguruan tinggi itu sendiri yang seharusnya  semuanya dapat berpikir untuk memajukan dan meningkatkan kualitas, tetapi harus tersandera dengan persoalan kubu kubuan dan persaingan yang  kurang sehat diantara sesame  dosen.

Bahkan tidak jarang ketika tingkat  persaingan tersebut  sangat ketat, akan terus membekas hingga beberapa tahun kemudian.  Nah, karena itu, menteri kemudian berpikir bahwa  karena kewenangan sesungguhnya berada di menteri, maka  prosesnya harus disederhanakan dan diminimalkan dari potensi  pecah diantara para dosen itu sendiri.  Karena itu kemudian ditempuh jalan yang  dianggap paling selamat dan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi, yakni dengan membentuk tim seleksi ti pusat yang terdiri atas beberapa wakil, baik dari perguruan tinggi, kementerian maupun masyarakat.

Sementara itu kewenangan senat, hanyalah menjaring para calon yang memenuhi persyaratan, utamanya dari aspek moral dan kepentasannya untuk menjadi seorang rector, semisal mempunyai  ketrampilan dan menejemen,  dalam membentuk dan memperkuat jaringan dengan berbagai pihak, baik kampus maupun pemerintahan dan juga dunia usaha dan lainnya.  Penjaringan dan penilaian tersebut sifatnya  kualitatif sehingga tidak memerlukan voting untuk menentukan urutan para calon.

Tim seleksi yang akan dibentuk oleh menterilah yang nanti akan melakukan uji kompetensi atau fit and propertest kepada para calon.  Tim yang  minimal terdiri atas 7 orang tersebut tentu  harus ada keterwakilan dari kementerian agama, dari masyarakat akademik di luar perguruan tinggi keagamaan, dan juga mungkin keterwakilan dari perguruan tinggi  keagamaan.  Tim tersebut nantinya akan  menyerahkan hasil seleksi sebanyak tiga orang kepada menteri, dan menteri mempunyai kewenangan  mutlak untuk memilih diantara ketiga calon yang ada untuk ditetapkan sebagai rector.

Melihat dan mempertimbangkan kenyataan di lapangan tentang berbagai keributan yang terjadi, alasan menteri tersebut memang sangat tepat, dan keputusan menteri tersebut juga setelah mendengarkan dari banyak pihak, termasuk para matan rector, para rector aktif dan juga para ahli.  Walaupun tentu suara suara dari mereka tidak bulat, karena masing masing mempunyai alasannya tersendiri.  Artinya  diantara mereka yang dimintai  pandangannya, sebagiannya  sepakat dengan argumentasi itu dan sebagiannya kurang sependapat.

Nah, setelah  hal tersebut direnungkan dan dengan melihat serta mempertimbangkan  berbagai alasan dan kenyataan yang ada, maka  kepurtusannya jatuh kepada  pilihan sebagaimana tertuang dalam PMA tersebut.  Nah,  tentu mereka yang sebelumnya tidak sepakat,  akan merasa tidak puas dan mengharapkan agar aturan etrsebut sementara tidak diberlakukan terlebih dahulu sambal memperbaiki  dan menyempurnakan aturan tersebut.

Namun soal usul dan  keinginan tersebut boleh saja  diajukan, tetapi karena PMA tersebut sudah diundangkan dalam berita negera, maka  sudah harus diberlakukan, tertutama bagi PTKN yang sudah  harus menyelenggarakan pemilihan calon rector atau ketua.  Kita lihat saja manfaat yang akan diperoleh dengan sitem beru tersebut, apakah lebih bagus ataukah lebih jelek bagi PTKN yang bersangkutan.

Berbagai kepentingan tentu akan masuk dalam penyikapan tersebut, karena  sudah pasti dengan munculnya PMA tersebut ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan.  Bagi mereka yang diuntungkan, maka  akan mempertahankannya sedemikian rupa, tetapi bagi mereka yang  merasa dirugikan tentu juga akan berusaha untuk mengubahnya melalui mekanisme yang ada, walaupun harus memerlukan waktu yang  cukup lama.

Tuduhan bahwa dengan system baru tersebut akan emmatikan demokrasi tentunya juga harus dibuktikan, bahkan akan terjadi  mafia yang semakin berbahjaya juga masih harus ditunggu.  Banyak diantara mereka yang tidak puas, menyamakan  pemilihan calon rector dengan penetapan  kakanwil yang selama ini konon di”perdagangkan” oleh pihak pihak tertentu sehingga seorang calon harus mengeluarkan banyak ongkos untuk mafia tersebut.

Namu untuk pemilihan rector sejauh ini, kita berprasangka baik, bahwa  hal tersebut tidak akan terjadi, karena seleksinya melalui tim yang terdiri atas banyak pihak, dari dalam dan luar kementerian, sehingga diharapkan akan berjalan dengan obyektif dan tidak dilakukan berdasarkan like and dislike.  Memang aturan apapun kalau kemudian diikuti oleh para  pecundang, sudah dapat dipastikan akan berjalan dengan tersendat dan tidak sesuai dengan tujuan utamanya.

Untuk itu yang harus dilakukan saat ini ialah bagaimana instrument pendudkung sebagaimana  dimaksud oleh PMA itu yang akan dibuat oleh direktorat jenderal pendidikan Islam, dan bagimana kita mengawal PMA tersebut agar seluruh proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan fair dan tidak menimbulkan problem lainnya.  Artinya mulai dari pembentukan tim seleksi dan p[elaksanaan seleksinya sendiri harus terbuka sehingga masyarakat, terutama kampus  dapat menyaksikan dengan  mudah dan dapat menilainya.

Kalau semuanya dapat berjalan dengan bagus dan  lebih sedikit ekses yang ditimbulkan, bahkan mungkin tidak aka nada ekses lagi dikampus, maka  mungkin itulah  kondisi ideal yang diinginkan bersama.  Kampus ialah tempat untuk kajian keilmuan dan bukan tempat untuk ajang perpolitikan praktis yang hanya akan menyisakan  persoalan yang sulit untuk dihapus.

Intinya beberapa ketentuan dalam PMA tersebut masih sama dengan ketentuan  pada peraturan sebelumnya, hanya saja yang sangat menonjol ialah tentang proses pemilihan rector oleh senat yang selama ini terus menimbulkan kubu kubuan dan bakan friksi yang sangat membahayakan kampus.  Taruk menarik kepentingan dan dukungan untuk pemilihan rector, ternyata telah memberikan ruang yang luas untuk timbulnya perpecahan dan bahkan permusuhan diantara sesame kawan sendiri, untuk itu semua  potensi tersebut harus dipotong sehingga kampus akan tetap menjadi kampus yang tenang dan  penuh dengan kajian keilmuan.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.