TUKIN

Kehadiran tukin atau tunjangankinerja, sesungguhnya sudah lama diharapkan oleh para pegawai, namun dalam kenyataannya setelah tukan turun, justru malah menjadi masalah bagi sebagian pagawai.  Itu disebabkan ada pandangan yang tidak menyeluruh dalam pengambilan keputusan tentang tukin tersebut.  Tukin hanya diberikan kepada pegawai non dosen, khususnya di perguruan tinggi, dengan begitu ada  sedikit “kecemburuan” dari sebagian dosen yang justru penghasilannya  lebih rendah dibandingkan dengan karyawan biasa, apalagi kalau dosen baru, meskipun luilusanluar negeri.

Semua karyawan bahkan sampai yang hanya  sebagai pembersih, akan mendapatkan tunjangan kinerja,  yang tahun 2015 ini mencapai minimal satu juta lima ratus ribu rupiah, bahkan sangat  tidak adil jika mereka yang selama ini kerjanya  tidak jelas juga mendapatkannya.  Nah, tahun depan sudah ada sinyal dinaikkan dari yang tahun ini hanya 40% menjadi sekitar 62%.  Nah, kalau tukin tersebut  yang dijadikan pedoman hanya di kementerian yang disana tidak ada  unsur dosen, mungkin tidak menjadi masalah, tetapi jika  di kampus, pastinya ada  masalah.

Sebagai contoh konhgkritnya ialah seorang rektor yang bukan  profesor akan mendapatkan tunjangn sebesar 5 juta rupiah, tetapi seorang kepala biro yang menjadi bawahannya, justru mendapatkan tunjangan 7 juta rupiah.   Pada tahun depan  dengan penambahan  sekitar 22 %, maka tunjangan kepala biro akan menjadi sekitar 11 juta lebih.  Demikian juga dengan  kepala bagian dan  kasubagian yang tentu juga menjadi  naik.

Bahkan di universitas lain, pernah ada semacam petisi terhadap rektor  yang dilalkukan oleh para dosen muda yang menyerahkan persoalan kuliah kepada rektor untuk diserahkan kepada para pegawai, karena  gaji mereka yang lulusan S3 justru lebih sedikit dibanding mereka yang hanya lulusan S1 atau bahkan SMU.  Sungguh ironis memang, sebuah keinginan meningkatkan  kesejahteraan, tetapi tidak dipikirkan secara menyeluruh sehingga justru menimbulkan persoalan.

Penyelesaiannya ialah dengan  tukin yang dibiayai  dengan BLU yang dapat menjangkau seluruh pegawai dan dosen,  hanya saja persoalannya, BLU yang ada tidak cukup untuk itu.  Jangnakan untuk membayar tukin, hanya sekedar membayar gaji para kawyawan  dan dosen BLU saja  masih harus susah payah.  Itulah sekilas tentang kehadiran tukin  dfi kampus yang  hampir seluruhnya bermasalah.

Barangkali akan  menjadi selesai, jika tukin tersebut  tidak hanya diberikan kepada para karyawan non dosen, melainkan juga kepada semua pegawai yang  danyanya dianggarkan dari APBN.  Dengan begitu tujuan  mensejahterakan  pegawai akan relatif terpenuhi.  Mungkin kalau seperti saat ini, ada sebagian perguruan tinggi yang BLU nya sudah berjalan dengan bagus dan menghasilkan income yang besar, tidak menjadi masalah, namun bagi yang BLU nya pas pasan, tentu  menjadi masalah besar.

Ada solusi lainnya yang sedikit meringankan kepada  PT BLU yakni jika  tukin untuk para karyawan  non dosen tetap diberikan  melalui APBN, sedangkan yang dosen melalui BLU, namun  nampanya kalau BLU sudah mengeluarkan tukin,  maka untuk karyawan juga harus dari BLU.  Inilah yang selama ini menjadi beban berat bagi perguruan tinggi.  Kalaupun hal tersebut direalisasikan, maka masih ada  perguruan tinggi yang belum menerapkan BLU, sehingga masih tetap bermasalah.

Untuk persoalan ini kementerian seharusnya tidak membiarkannya  sedemikian rupa, melainkan mencarikan solusi terbaik bagi semuanya.  Mungkin diupayakan agar tukin tersebut dapat diberikan juga kepada para dosen, dengan catatan harus ada laporan yang baik tentang kinerja mereka, bukan asal asalan saja sebagaimana yang terjadi pada awal pemberian tukin.

Bahkan mungkin hingga saat ini  bentuk kinerja yang harapkan juga belum sesuai dengan keinginan, dan hanya didasarkan atas presensi pagawai saja, dan itupun juga masih diakali oleh mereka, yakni hanya datang untuk mengisi daftar hadir atau finger print lalu menghilang dan sore hari datang lagi untuk melakukan  pengisian daftra pulang.  Lalu dimana letak kinerjanya?.  Kalau kebanyakan pegawai seperti itu ntentu negara yang dirugikan dengan memberikan tunjangan kepada mereka yang  sesungguhnya tidak berprestasi dalam kinerja mereka.

Tentu akan lebih fair dan adil jika tunjangan kinerja tersebut memang diberikan kepada semua karyawan dan pegawai, termasuk dosen, tetapi pengawasan tentang kinerja mereka  bagus, dan memang hanya mereka yang kinerjanya bagus  saja yang diberikan tunjangan.  Kalau ini yang dilakukan tentu akan mendongkrak kinerja mereka dan  target kita untuk memajukan institusi akan sedikit terbantu dengan  kinerja mereka.

Terkadang kita  tidak habis berpikir, kenapa anggaran yang banyak tersebut tidak digunakan semaksimal mungkin untuk membenahi institusi kita, termasuk  mencukupi sarana prasarana, kebutuhan dosen dan lainnya.  Padahal kita semua tahu bahwa masih banyak kekurangan dosen dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk menunjang kemajuan  institusi.

Sebagaimana  selama ini terus disuarakan baha  anggaran untuk PTKIN  kita sangat kurang, kalau kita berkeingina untuk menjadikan PTKIN sebagai sebuah universitas atau perguruan tinggi bermutu. Kebutuhan dasar fasilitas, dan juga SDM masih sangat kurang, namun semuanyaitu nampaknya  masih dianggap sebagai angin lalu dan belum ada tindakan nyata untuk memikirkannya dengan serius, namun justru malah hal yang  sesungguhnya tidak disuarakan dari kampus, tetapi malah diberikan dan menjadi masalah.

Secara riil kondisi   pasca  dicairkannya tukin harus diakui sedikit membuat  para dosen menjadi  lesu, bukan karena iri, melainkan mungkin merasakan ketidak adilan dalam mengelola anggaran.  Para dosen memang sudah mendapatkan  tunjangan profesi dan juga fungsional, namun kalau dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab mereka, sesungguhnya itu belum seimbang.  Dengan begitu maka seharusnya  psikologi merka harus dipertibangkan sebelum menentukan kebijakan.

Saat ini ibarat nasi sudah menjadi bubur, dan tukin sudah berjalan, bahkan tahun depan akan naik secara signifikan.  Karena itu harus ada upaya nyata untuk memikirkan hal tersebut agar kegelisahan para dosen tidak semakin menjadi jadi.  Artinya pihak kementerian harus mencarikan solusi terbaik, khususnya bagi para dosen yang secara langsung menyaksikan  para pegawai yang menerima tunjangan kinerja tersebut, padahal secara riil kinerja mereka  tidaklah meningkat sebagimana idealisme yang dibayangkan.

Mungkin dapat dicari jalan keluar dengan tetap memberlakukan tukin tersebut,  dan bagi mereka yang sudah BLU juga diberikan kesempatan untuk  memberikan remuneraqsi bagi dosen, sedangkan bagi non dosen masih tetap disupport oleh APBN.  Sedangkan bagi mereka yang belum BLU disupport agar  mempercepat langkah menuju BLU.  Barangkali dengan kebijakan seperti itu akan sedikit mengurasi  kegelisahan yang sudah nampak di depan mata.

Semakin lama hal tersebut dibiarkan tanpa ada solusi, maka akan semakin terasa kegelisahan tersebut, dan bukan tidak mungkin akan terjadi kondisi yang sama sekali tidak kita inginkan.  Kita  sesungguhnya sudah memberikan motivasi dan  penjelasan, namun kondisinya tidak  mudah untuk dipahamkan, karena ini menyangkuit persoalan yang sangat sensitif.

Sekali lagi kalau kebijakan pemberian tukin tersebut dilakukan di kementerian dan juga di beberapa kantor lainnya, tentu tidak menjadi masalah, namun jika  hal tersebut diterapkan di perguruan tinggi, sudah pasti akan menimbulkan masalah, terutama  para dosen muda yang sedang menunjukkan  keseriusannya, akan menjadi melemah disebebkan kondisi yang kirang mendukung.  Semoga  segera ada solusi yang bagus, sehingga kekhawatiran kita tersebut menjadi sirna. Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.