KEADILAN HARUS DITEGAKKAN

Saat ini kita sedang  menyaksikan sebuah drama yang sangat memalukan  kita sebagai sebuah bangsa, yang katanya beradap dan juga menjadikan hukum sebagai panglimanya.  Memang belum dibuktikan secara hukum, bahwa ada salah satu pejabat tinggi di negeri ini yang tega melakukan hal sangat tercela untuk kepentingan pribadinya.  Bahkan  kalau yang melakukan tersebut orang biasa, mungkin sudah dihabisi sejak pertama kali ketahuan, namun karena ini dilakukan oleh pejabat tinggi, sehingga memerlukanproses yang agak rumit.

Sebagaimana banyak diberitakan di mas media, bahwa  ketua DPR RI telah mencatut nama presiden dan wakil presiden  untuk mendapatkan saham freeport.  Kalau ini benar, sudah pasti sangat memalukan, karena beberapa waktu yang lalu  yang bersangkutan bersama dengan  wakil nya juga  tela membuat persoalan saat pergi ke Amerika Serikat.  Hanya saja  saat itu masih dapat berkelit dan kemudian kasusnya dihentikan atau mungkin hanya dihentikan sementara.

Nah, kalau ini benar, tentu lebih dahsyat lagi, karena menyangkut  penghinaan terhadap labang negara, yakni presiden dan wakil presiden.  Wakil presiden sendiri juga sudah tampak marah setelah namanya dicatut, dan  berkomentar bahwa kalau ini dibiarkan tentu  merupakan hal yang  memalukan dan bahkan termasuk ketegori pelecehan dan penghinaan.  Karena itu  beliau juga  sangat berharap kasus ini menjadi clear.

Kenapa kasus yang  sangat jelas  melanggar tidak saja etika sebagai pimpinan dewan, melainkan juga  melanggar aturan umum, hanya diserahkan kepada Majlis Kehormatan DPR? Mampukah MKD tersebut menangani persoalan berat ini.  Jangan jangan melempem lagi sebagaimana  sebelumnya dan  paling paling hanya memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkuta.  Kalau hal ini benar benar terjadi, maka  negara ini sudah sangat  lemah dan dikuasa oleh para  penjahat yang berbaju kehormatan.

Seharusnya polisi juga ikut mengsutnya, karena ini suda terkait dengan penghinaan dan pencemaran terhadap lembag negara, yakni presiden dan wakil presiden, bukan sekedar orangnya pak Jokowi dan pak Jusuf Kalla.  Apalagi  kasusnya menyanghkut seorang pimpina lembaga tingi negara yang bukan saja  tidak  pada tempatnya seorang  wakilrakyat atau parlemen mengurusi  persoalan  perusahaan dan fee.

Urusan  tentang freeport seharusnya menjadi urusan pemerintah bukan legislatif, dan  anehnya kejadian tersebut sudah berlangsung cukup lama.  Anya saja yang sebelumnya tetap aman dan tidak ada yang mengetahui atau mungkin takut untuk melapoprrkannya saja, sehingga negara banyak dirugikan oleh para penjahat seperti itu.  Saat inilah  kesempatan untuk membongkar seluruh mafia yang terkait dengan  persoalan aset dan energi kita yang seharusnya diperuntukkan sebesar besanya bagi rakyat.

Barangkali kalau pada saatnya  nanti MKD melempem dan tidak berani menruskannya ke aparat penegak hukum, kita perlu mendorongnya agar kasus tersebut diselesaikan dengan tuntas, dan kalau memang terbukti bersalah, yang berssngkutan harus dikenakan sanksi yang sangat berat, karena  posisinya yang sehasusnya  menjadi pengawas terhadap berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi malah melakukan kejahatan sendiri.

Tanda tanda untuk melempem tersebut  setidaknya sudah nampak, yakni adanya banyak tekanan dan teror kepada  mereka.  Kita yakin bahwa mereka mungkin akan bertindak fai, namun mereka tentunya akan keder juga jika ada ancaman serius dari luar atau bahkan mungkin dari partainya sendiri.  Menurt kita yang paling fair ialah kasus tersebut ditangani oleh kepolisian serta terus diawasi oleh masyarakat secara terus menerus, hingga kasusnya terang benderang.

Tentu kita harus tetap menghormati proses hukumnya, karena bagaimana pun kita telah  bersepakat bawa negara kita adala negara hukum sehingga kita harus mempercayakan semua itu  kepada aparat hukum, meskipun kita tetap harus memantaunya.  Kalau misalnya nanti aparat hukum tidak mampu membuktikan kebenaran laporan tentang  masalah tersebut, semisal bukti idak kuat dan lainnya, maka kita juga harus fair pula untuk memandang bahwa persoalan tersebut tidak benar.

Akan tetapi jika  aparat hukum dapat membuktikannya bahwa pencemaran dan pelcehan terhadap lambang negara, presiden dan wakil presiden, maka hukum juga harus berani menerapkan pasal pasal yang  berat untuk memberikanukuman kepada yang ersangkutan.  Kita nantinya akan menyaksikan  sebuah  drama yang sangat menarik dan akan menentukan juga terhadap masa depan negara kita, apakah ita akan  menjadi bangsa yang berani untuk menerapkan hukum tanpa memandang status  seseorang ataukah kita  hanya akan menjadi bagsa tempe yang lembek.

Sudah barang tentu kita semua meginginkan bahwa kita harus menjadi bangsa yang kuat dan konsisten menrapkan hukm kepada siapapun yang bersalah, tanpa pandang bulu.  Kalau  seorang ketua lembaga tingi negara terbukti melakukan pelanggaran hukum, sudah barang pasi harus diterapkan hukum yang berat, bahkan tradisi di negara lain, sebelum hukuman diterapkan atau bahkan sebelum proses pengadilan berjalan,  yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai  etikan pertanggung jawaban atas amanah yang dikalungkan di lehernya.

Kalaupun tradisi mengindurkan diri belum biasa dilakukan, maka sebaiknya MKD yang memproses awal   sudah harus dapat memutuskan  untuk mencopot jabatan ketua bagi yang bersangkitan, dan setelah itu baru perkaranya diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan diesekusi sendiri dengan hanya  menghentikan  atayu memecatnya saja.  Ini kesempatan yang sangat bagus untuk menunjukkan bahwa kia ini memang berkomitmen untuk menjadi bagus dalam penegakan hukum dan sekaligus membersihkan dari segala macam mafia yang selama ini seolah anya siluman saja.

Kita harus konsisten untuk menegakkan keadilan di negeri ini, karena  semua harapan baik sebagaimana yang telah ditancapkan oleh para pendidiri negri ini akan  dapat direalisasikan jika kita tetap dalam pendirian untuk menegakkan keadilan di negeri ini tanpa harus memandang status  oarng yang bersalah tersebut.  Kita semua sangat merindukan  harapan tersebut, meskipun cukup lama, tetapi  kalau harapan tersebut  pasti dan sudah ada praktek awalnya, maka kita tetap akan bersemangat untuk menantikannya.

Jangan kecewakan kami rakyat yang terlalu lama menderita dan juga  menunggu harapan kosong.  Kita sangat yakin bahwa pemerintah  saat ini ada komitmen jelas untuk mewujudkan harapan yang terlalu lama terpendam tersebut.  Sebab selama ini jika ada kasus besar yang melibatkan pejabat tingi negara, biasanya akan kandas ditengah jalan.  Barangkali hanya KPK yang sudah berani melangkah  lebih jauh untuk  memberikan harapan baik kepada masyarakat, yakni keberaniannya untuk memproses siapapun yang bersalah.

Nah, saat ini dimana ada kasus besar yang menyangkut keberadaan negara, kita  akan membuktikan diri  bahwa kita memang  konsisten dan berkomitmen untuk menegakkan hukum dan akan  memberikan hukuman kepada siapapun yang terbukti bersalah dan melanggar aturan yang berlaku.  Kiranya sangat tepat jika  kasus yang menyangkut urusan prsdiden dan wakil presoiden kali ini serius diproses, bukan saja oleh MKD, melainkan juga oleh aparat penegak hukum.

Hal yang lebih penting ialah bagaimana para politisi, terutama  mereka yang berada satu partai dengan yang ersangkutan tetap mengedepankan  aspek keadilan ketimbang aspek pertemanan.  Kita sangat  sedih keiak mendengan instruksi ketua partai agar mereka mendukung secara allout kepada  yang bersangkutan.  Nah, kalau hal tersebut diartikan sebagai membela secara membabi buta, meskipun sudah jelas bersalah, maka itu artinya kita sudah  melacurkan hukum, tetapi kalau instruksi tersebut dimaksudkan agar yang berangkutan diberikan bantuan hukum sesuai dengan aturan main, maka itu menjadi sangat bagus.

Untuk kasus ini sebaiknya semua pihak harus mengedepankan kebenaran dan keadilan dan mengabaikan aspek pertemanan dan kelompok atau partai.  Seharusnya partai juga harus mendorong agar semua kadernya berlaku benar dan menghormati hukum, bukan malah menabraknya  dengan berbagai  alasan yang disusun.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.