SOLUSI UNTUK MASA DEPAN PTKIN

Memang kalau kita berbicara mengenai perguruantinggi keagamaan, bukan hanya keagamaan Islam, melainkan juga agama lain, seperti kristen, hindu dan budha.  Hanya saja untuk persoalan ini secara specifik, memang  saya harus membicarakan rumah sendiri, yakni PTKIN, walaupun tentu PTK lainnya secara otomatis nantinya juga akan terkena atau endapatkan syafaatnya.  Dan itu sudah pasti, karena nomenklatur yang ada hanya  PTK semata sebagaiana diatur dalam undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Sebagaimana  diketahui bahwa saat ini sedang ada masalah besar bagi keberlanjutan PTKIN, utamanya universitas yang terancam tidak mendapatkan ijin program studi baru, setelah adanya semacam kebijakan dari kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi yang menutup pembukaan ijin prodi baru bagi UIN.  Tentu maslah ini menjadi semakin terasa, setelah beberapa UIN yang telah mengajukan proses pembukaan prodi baru, mentok dan tidak ada kelanjutannya.

Padahal untuk mengajukan prodi baru tersebut, sudah dipersiapkan segala sesuatunya, seperti perekrutan dosen yang diperlukan, laboratorium yang menjadi persyaratan, dan bahkan ada sebagiannya sudah menerima mahasiswa baru, karena  sudah terbiasa dengan target waktu yang ditentukan ijin akan dapat diperoleh.  Namun nyatanya saat ini hal tersebut belum menjadi kenyataan dan hal tersebut pastinya nanti akan menjadi persoalan besar.

Untuk kasus yang satu ini memang kita sendiri tidak sepakat, karena sebelum ijin diperoleh di tangan, seharusnya kita tidak memberanikan diri untuk membuka prodi tersebut dan menerima  mahasiswa.  Kita tentu tahu bahwa melakukan praktek seperyi itu merupakan perbuatan yang sangat membahayakan diri sendiri dan sangat mungkin merugikan pihak lain.  Artinya kalau kemudian ternyata ijin tersebut tidak diperoleh, sementara mahasiswa sudah mau lulus, tentu merekalah yang rugi, karena program studinya tidak dapat diakreditasi leh BAN PT.

Nah, mengingat semua hal tersebut, kiranya sudah sangat mendesak bagi kita dan kementerian agama untuk sesegera mungkin mencari solusi terbaik dan menyelamatkan semuanya.  Artinya kalau kementerian ristek dikti benar benar sudah tidak mau legi mengeluarkan ijin prodi baru bagi UIN, kementerian agama sebagai pembinanya  harus mendapakan solusi terbaik, sehingga pendidikan di UIN tidak mandek dan masyarakat tidak akan dapat mengakses prodi baru yang sangat diharapkan oleh mereka.

Seseungguhnya undang undang tentang pendidikan tinggi telah mengamatkan kepada kementerian agama untuk dapat menyelenggarakan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, baik berupa universitas, institut, seklah tinggi, seminari dan lainnya.  Demikian pula undang undang tersebut juga telah mengamanatkan  untuk segera disusun peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti UU tersebut, khusus yang terkait dengan PTK.

Hanya saja sampai detik ini PP yang dimaksud tersebut belum lahir, walaupun kita tahu, sudah cukup lama  RPP tersebut dibicarakan dan disipakan.  Masalahnya saat ini ialah bagaimana  RPP tersebut segera di bahas dan kemudian ditetapkan sebagai PP sehingga PTK dapat leluasa melakukan sesuatu sebagaiman secara tuntas dibahas dan ditentukan dalam PP tersebut.  RPP yang dimaksud  sesungguhnya sudah dilakukan koordinasi dan difasilitasi oleh kementerian koordinator PMK, namun  kelanjutannya  sampai saat ini masih belum jelas.

Isyu terakhir, kenapa  RPP tersebut mandek ialah disebebkan  adanya persyaratan rekomendasi dari menteri ristek dikti yang  sampai saat ini juga belum dikeluarkan.  Bahkan  kabar terakhir menyebutkan bahwa kemenristek diktilah yang akan  membuat dan merumuskan PP tersebut.  Tentu hal tersebut menjadi sangat aneh, karena untuk persoalan PTK sesharusnya menteri agama yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan menyusunnya, walaupun nantinya  harus dibicarakan dengan semua pihak, termasuk kemenristekdikti.

Ada informasi lain yang menyebutkan bahwa kenapa  rekomendasi dari kemenristekdikti belum turun ialah disebabkan ada pasal dalam RPP tersebut yang berat nuntuk disetujui leh pihak kemenristekdikti, yakni  tentang definisi universitas keagamaan, yang disamping  menyelenggarakan kajian tentang ilmu agama, juga sekaligus mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi yang beciri khas agama.

Memang kita mengakui bahwa masih banyak diantara kita yang belum memahami funsi dan wujud  integrasi ilmu, sehingga masih tetap menganggap  perbedaan yang nyata anatara ilmu agama dan ilmu umum, dan karena itu PTK seharusnya hanya  mengkaji persoalan yang terkaitb dengan agama saja.  Sementara di sisi lain bahwa  agama itu mencakup keseluruhan aspek  di dunia ini, termasuk  di dalamnya peroalan yang terkait dengan  ajaran sebuah agama mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya.

Jadi kajian Islam itu menyeluruh dan tidak dibatasi hanya  pada persoalan ibadah semata.  Islam itu kaffah dan ilmu yang diberikan oleh Tuhan itu sesungguhnya satu dan tidak dibedakan antara ilmu yang terkait dengan  persoalan ibadah, yang kemudian dianggap ilmu agama dan ilmu yang terkait dengan keduniaan, yang disebut sebagai ilmu umum.  Seharusnya ilmu itu satu dan ilmu tersebut membicfarakan seluruh aspek.  Tentu memang bukan berarti tidak ada perbedaan antara jenis jenis ilmu yang ada, melainkan semuanya harus bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya.  Itulah ilmu dalam pandangan Islam.

Lebih lebih kalau dilihat pada deinisi universitas sebagaimana disebutkan dalam berbagai aturan, bahwa universitas tersebut menyelenggarakan kejian tentang berbagai  ilmu pengetahuan yang be4rvariasi, termasuk sain dan teknologi, ilmu sosial dan humaniora.  Dengan  bagitu sudah semestinya kalau kementerian agama juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan memberikan ijin program studi yang diselenggarakan di UIN, meskipun mungkin pembinaan selanjutnya dapat dilakukan bersama dengan keenterian lain.

Atau kalau misalnya persoalan ijin pembukaan program studi  tetap berada di  kementerian lain, tetapi harus ada  kesamaan dalam mengaksesnya, yakni  siapapun yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan, maka ijinnya akan diproses.  Nah, kalau ini yang dipilih, maka  harus juga ada kejelasan mengenai ijin pembukaan program program studi keagamaan, yakni berada di kementerian agama, walaupun  siapapun  dapat mengaksesnya dengan persyaratan yang sama.

Jadi menurut saya  keberadaan PP yang memang menjadi  perintah dari undang undang tersebut harus segera diterbitkan sehingga tidak ada kesulitan dan keterputusan pendidikan.  Semua pihak harus lebih mengedepankan persoalan pendidikan secara lebih luas, bukan memikirkan persoalan rumahnya.  Pendidikan kita sudah tertinggal sebegitu jauhnya dengan beberapa negara tetangga,  sehingga kalau kita masih berpikir sektoral rumahpendidikan, maka kualitas pendidikan kita  tidak akan beranjak dari yang ada saat ini.

Menurut saya justru saat ini yang harus dipacu ialah bagaimana masing masing  perguruan tinggi  memacu dirinya untuk menjadi lebih berkualitas sehingga misi mencerdaskan kehidupan bangsa benar benar akan terlaksana.  Lagian saat ini APK masih sangat sedikit, sehingga seharusnya perguruan tinggi negeri harus didorong untuk lebih memerankan diri sebagai penyelesai bansga dalam masalah pendidikan, bukannya malah berbicara masalah rumah lembaga dan mengabaikan persoalan yang  substansial.

Semoga semua pihak segera  menyadari betapa pentingnya pendidikan tersebut, dan  masyarakat segera memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk megakses pendidikan yang lebih bagus.  Hal tersebut sesungguhnya  dapat diperoleh dengan lebih cepaqt asalkan  semua perguruan tinggi diberikan akses yang sama sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang ada.  Universitas semuanya diberikan  kesempatan untuk membuka prodi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan setrusnya.

Dengan singkat kata, RPP yang sudah dirumuskan oleh kementerian agam, sebaiknya segera dibahas dan kemudian  segera pula disahkan menjadi PP.  Kalaupun ada isi dari RPP yang krusial dan harus didiskusikan lebih mendalam, tidak mengapa, asalkan dengan semangat untuk pendidikan di tanah air dan memajukan bangsa.  Kita yakin kalau segera dibahas, pastilah ada jalan  keluar yang bagus untuk kebaikan semuanya.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.