IJIN DAN TUGAS BELAJAR

Mungkin dapat dikatakan sebagai sebuah kecelakaan, ketika para dosen kita yang  sudah menyelsaikan studinya dan memperoleh ijazah, ternyata  belum atau tidak mendapatkan ijin belajar atau bahkan juga tugas belajar.  Barangkali tentang hal tersebut pada masa yang lalu tidak terlalu menjadi persoalan, karena ketika jazah telah diperoleh dan kemudian diajukan  kenaikan pangkat dan ijzaahnya disesuaikan, tidak ada persoalan, tetapi pada saat ini kondisinya menjadi berbeda, karena  pihak BKN tidak mau  menerima atau menyesuaikan ijazah tersebut, kalau tanpa disertai dengan surat resmi yang menujukkan bahwa yang bersangkutan diijinkan untuk  melanjutkan studi atau ditugaskan.

Persoalan tersebut mengemuka pada akhir akhir ini dan  kemudian menjadikannya sebagai persoalan nasional.  Ternyata  mayoritas para dosen kita yang melaksanakan studi lanjut tidak disertai mengurus ijinnya atau telah mengurus, tetapi tidak ditindak lanjuti dan  lainnya.  Pada prinsipnya, sampai lulus mereka ternyata tidak mendapatkan surat ijin belajar dan atau tugas belajar, sehingga pada saat akan menyesuaikan ijizah yang dimiliki, terdapat masalah.

Perlu diketahui bahwa  ada perbedaan antara ijin belajar dan tugas belajar.  Ijin belajar itu diajukan oleh para dosen yang menelanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dengan pembiayaan sendiri, sehingga mereka masih tetap diwajibkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.  Karena itu mereka masih tetap berhak atas tunjangan yang  seharusnya mereka terima, baik tunjangan fungsional maupun tunjangan profesi.  Sedangkan tugas belajar itu akan diperoleh oleh mereka yang melanjutkan studi dengan biaya dari pihak lain, seperti negara atau lembaga lainnya.

Akibatnya mereka memang harus fokus dalam belajar, dan  untuk sementara mereka dibebaskn dari tugas tugas  yang seharusnya mereka lakukan sebagai dosen.  Artinya mereka untuk sementara dino aktifkan dari dosen, sehingga mereka tidak akan mendapatkan tunjangan  sebagaimana mereka yang ijin belajar.  Hanya saja setelah enam bulan berjalan, mereka akan mendapatkan tunjangan belajar yang besarnya sama dengan tunjangan fungsional.

Namun demikian bagi mereka yang mendapatkan tugas belajar,terkadang juga masih ada yang meminta tetap mengajar, hanya untuk aktifitas tambahan, dan bukan pokok dan itupun dilakukan dengan keikhlasannya sendiri.  Hal tersebut dilakukan, terutama oleh mereka yang kebetulan tempat tugas belajarnya  dekat dengan kampus, sehingga tidak terlalu mengganggu studinya.  Sedangkan bagi yang tempat studinya jauh, tentu akan sangat sulit untuk melakukannya, apalagi kalau studinya di luar negeri.

Untuk itulah khusus bagi mereka yang ijin belajar, ada beberapa persyaratan yang menyertainya, seperti jarak tempat studi dengan tempat kerjanya, syarat kelayakan untuk dapat tetap dapat melaksanakan tugasnya sehari hari dan lainnya.  Pada  prinsipnya ijin belajar tersebut memang hanya sekedaar diberikan kesempatan untuk studi lanjut, tetapi tetap masih menjalankan aktifitasnya  sebagai dosen sebagaimana biasa, dan mereka masih tetap akan mendapatkan hak haknya, seeprti tunjangan dan gaji.

Pada waktu yang lalu persoalan ijin dan tugas belajar tersebut memang tidak terlalu bermasalah, meskipn tidak diproses, tetapi pada saat ini dimana BKN meminta  adanya sebuah surat keterangan resmi dari mereka yang berhak mengeluarkan surat ijin dan tugas belajar tersebut, kemudian barulah hal tersebut mengemuka.

Pada awalnya kita mengira bahwa hal tersebut  sangat mudah diselesaikan, yakni dibuatkan surat bketerangan ijin belajar tersebut, tetapi ternyata  persoalannya sangat rumit dan mengharuskan adanya sebuah koordinasi untuk menyamakan persepsi dari beberapa kementerian dan lembaga sebelum pada akhirnya disetujui mengenai semacam pemutihan, yang prosesnya saat ini sedang berjalan.

Di lingkungan kementerian agama  ada komitmen untuk  mengurusi ini secara bersama sama dan waktunya sudah ditentukan bahwa usulan dari PTKIN terakhir diserahkan ke siktis pada tanggal 30 April, hari ini, dan selebihnya tanggal tersebut, tentu akan mendapatkan kesulitan.  Kita berikan apresiasi kepada kementerian yang sudah  berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak akan berlarut dan sangat merugikan kepada para dosen kita.

Kita tahu bahwa persoalan ijin  dan tugas belajar ini tidak semata mata kesalahan atau kelalaian dari para dosen, karena  faktanya sebagian diantara mereka sudah mengurusnya tetapi tidak pernah terbit ijin belajar tersebut, atau memang ada sebagainnya yang memang lalai tidak mengurusnya.  Termasuk di dalamnya ialah mereka yang tugas belajar, karena mendapatkan  bea siswa dari kementerian, tetapi mereka hanya mendapatkan pernyataan bahwa mereka lulus  dalam seleksi dan dapat melanjutkan studi di PT tertentu, tetapi kemudian tidak ada tndak lanjut berupa surat ijin belajar sebagimana yang dimaksud.

Karena itu kita memang tidak perlu mengungkit siapa yang salah atau lalai dalam persoalan ini, melainkan  bagaimana mencari solusinya agar semuanya  mendapakan kemudahan.  Dan itulah yang saat ini sedang berjalan, dan harapan kita semuanya akan berjalan dengan mulus  serta tidak ada persoalan lagi di belakang hari.

Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini ialah bagaimana kita  dapat menganggap penting semua dokumentasi,  utamanya yang terkait dengan apapun aktifitas yangkita lakukan, karena  seringan atau sesepele apapun itu, pada saatnya pasti akan berguna bagi kita.  Artinya pengabaian terhadap dokumen itu sesungguhnya  menjadi awal dari persoalan yang  kita ciptakan sendiri.  Peduli terhadap dokumen memang menjadi salah satu syarat untuk  menghindari persoalan dan kesulitan.

Kembali kepada persoalan ijin dan tugas belajar tersebut, sesungguhnya juga merupakan salah satu hal yang sejak awal sudah disadari pentingnya, karena  hal tersebut merupakan bukti tentang keabsahan ijazah yang akan diperolehnya.  Hal tersebut disebabkan oleh status mereka itu terikat kontrak sebagai pegawai atau dosen pada  perguruan tinggi tertentu, sehingga meskipun tidak meninggalkan tugas dan fungsinya, tetapi karena melakukan aktifitas lannya yang berakibat kepada statusnya, maka perijinan  mutlak dipegangnya.

Apalagi kalau tugas belajar, tentu lebih menentukan, karena  mereka yang seharusnya mendapatkan tugas belajar tersebut, tentu menjadi non atif dan meninggalkan tugas dan fungsinya sebagai dosen.  Nah atas dasar itulah mereka mutlah memiliki pegangan yang jelas dan sah, bahwa mereka tidak menjalankan tugas tersebut.  Hanya saja kelalaian kita disebabkan oleh belum maksimalnya  pengawasan atau penerapan aturan main, maka terjadilan persoalan tersebut, dan pada saat aturan diterapkan, banyak yang menjadi korban.

Untunglah hingga saat ini  untuk persoalan persyaratan internal masing masing perguruan tinggi, khususnya terhadap pengangkatan pejabat, belum terlalau dipersoalkan.  Tetapi pada saatnya nanti pasti akan dipersoalkan, karena  bagaimanapun syarat ijazah sebagaimana yang dimaklumi bersama bukan sekdar mendapatkan ijazah, melainkan juga ijazah tersebut diakui oleh badan kepegawaian kita.

Pada akhirnya kita memang harus  bersyukur karena  saat ini sudah ada jalan keluar yang memungkinkan semua ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang diakui keberadaannya di negeri kita, akan dapat diakui pula keabsahannya oleh negara, setelah dilengkapi dengan ijin belajar atau tugas belajar, meskipun  hal tersebut  terlambat dan  dilakukan secara bersama sebagai sebuah pemutihan sekalipun.  Halterpenting ialah masalah tersebut dapat diatasi dan semua dosen kita yang telah lulus, ijzahnya dapat dipergunakan sebagiamana mestinya.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.