SELAMAT MENGEMBAN AMANAT

Kemarin sekitar pukul 8 pagi ketiga pimpinan sementara KPK dilantik dan mengambil sumpah di hadapan presiden, dan setelah itu mereka  sudah resmi menjadi pimpinan  lembaga anti korupsi tersebut.  Sudah barang pasti kita harus mengucap[kan selamat kepada mereka untuk mengemban amanat yang tidak  ringan.  Tetapi kita sangat percaya bahwa mereka akan mampu melaksanakannya dengan baik, dan tidak akan gegabah dalam melaksanakan tugas.  Namun bukan berarti sangat hati hati yang menjadikan mereka tidak tegas, melainkan sekedar berhtai hati untuk tidak melakukan hal hal yang dapat menurunkan wibawa KPK dan sekaligus membuat pihak pihak tertentu tersinggung.

Cara yang paling tepat ialah mereka akan senantiasa mengikuti proses dan prosedur yang ada untuk  menjalankan tugas mereka.  Lebih lanjut mereka disarankan untuk tidak banyak berbicara atau melakukan orasi tentang apapaun, sehingga dapat memprookasi masyarakat.  Sebaiknya mereka tetap bekerja dan fokous dalam memberantas korupsi.  Pada saat mereka mengumumkan  status pihak yang dijadikan  tersangka harus dilakukan secara bersama sama lima pimpinan, sehingga akan menghiolangkan kesan yang tidak bagus.

Demikian juga mereka disarankan untuk tetap berkoordinasi dengan lembaga penegak hokum lainnya, serta dalam hal hal tertentu, baik diminta maupun tidak diminta harus memberikan informasi penting kepada presiden, semisal presiden akan mengangkat pejabat public yang  strategis, dan  kebetulan calonnya tersebut bermasalah dan sedang diproses penyelidikannya di KPK, maka pemberitahuan oleh KPK kepada presiden menjadi sebuah keniscayaan. Tujuannya ialah agar presiden tidak mengangkat orang bermasalah dan hal tersebut belum terpublikasi secara luas.

Hal tersebut didasarkan atas  kenyataan yang menimpa komjen Budi gunawan yang  diajukan oleh presiden sebagai calon tunggal kapolri dan sehari setelah itu KPK dengan lantang dan seolah menantang serta memberitahukan kepada public bahwa presiden itu salah menunjuk orang, karena yang besangkutan  adalah tersangka korupsi.  Tentu kalau misalnya pimpinan KPK memberikan informasi  secara baik baik kepada presiden dan tidak melalui koferensi pers,  ontran ontran seperti saat ini tentu tidak akan terjadi.

Semua hal yang sudah terjadi sebaiknya dijaduikan pengalaman yang paling berharga, untuk semua focus dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, tanpa harus dibarengi dengan usah usaha untuk tujuan apapun selain penegakan hokum itu sendiri.  Sehingga dengan demikian akan sangat bijak manakala pimpinan KPK  ke depan tidak perlu lagi melakukan orasi apapun utnuyk emmbakar emosi public dan sekaligus  membangun opini tertentu.  Cukuplah dengan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada.

Kita semua menaruh kepercayaan yang sangat kepada para pimpinan KPK siapapun mereka, karena kita hanya melihat kelembagaannya, yakni bahwa KPK harus terus berdaya dalam memberantas korupsi dengan cara yang tegas tetapi  santun dan tidak menantang yang hanya  mendatangkan musuh saja. Artinya  siapapun yang menjadi pimpinan KPK kita harus mendukungnya  agar pemberantasan korupsi di negeri ini tidak mandek dan berantakan.  Kita memang harus terbiasa dengan kondisi  yang berubah ubah, dan kita tidak perlu fanatic dan membuta dalam membela apapun termasuk KPK.

Okei, kita  harus membela KPK sebagai lembaga anti korupsi,tetapi kalau misalnya ada sebagian pimpinannya yang ternuyata terkait dengan persoalan hokum, maka kita harus rela untuk melepasnya aagar menjalani proses hokum.  Toh KPK tetap akan berjalan, baiak dengan pergantian pimpinan  secara normal maupun dengan pergantian yang tidak normal.  Justru kalau misalnya ada sebagian pimpinannya yang terjerat peroalan hokum, kita akan melihat apakah benar  ataukah tidak.  Dan hal tersebut harus dibuktikan di depan hakim atau pengadilan.

Kita jangan  terprovokasi dengan pernyataan dan istilah kriminalisasi terhadap  pihak pihak tertentu, karena hanya  berdasarkan opini dan pernyataan  pihak lain.  Untuk mengetahui persoalan tersebut adalah kriminalisasi atau  benar penegakan hokum, harus dibuktikan di depan pengadilan.  Saat ini orang dengan mudah mengatakan kriminalisasi, padahal sesungguhnya adalah penegakan hokum.  Di Negara kita ini  sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang kebal hokum.  Semua adalah sama di hadapan hokum, termasuk para penegak hokum itu sendiri.

Karena itu menurut saya pak BW dan AS sebaiknya mengikuti proses hokum yang berjalan.  Kalau memang  apa yang dituduhkan kepada mereka tidak benar dan kemudian dibuktikan di pengadilan juga demikian, maka ungkapan kriminalisasi tersebut memang ada dan mereka dapat meminta pemulihan nama  serta kehormatamn mereka.  Tetapi kalau kemudian ternyata apa yang disangkakan tersebut terbukti, maka kiota juga harus dapat menerimanya dengan ikhlas, karena  mereka juga manusia yang dapat salah dan bukan malaikat.

Bahkan  kita menganjurkan bahwa mereka akan memberikan contoh dalam ketaatan dengan proses hokum.  Apa yang  diucapkan dan telah dijalani oleh pak BW adalah cermin ketaatan terhadap proses hokum sehingga kita simpatik kepadanya.   Hanya saja  untuk AS seharusnya juga sama, yakni menjalani proses hokum dengan bagus, yakni dengan memenuhi  panggilan penyidik tanpa mencari cari alasan.  Kita sangat menghormati pak AS yang tegas dalam memimpin KPK karena itu kita akan lebih menghormatinya lagi manakala beliau juga  menghormati proses  hokum yang harus dijalaninya.

Bahkan kalau misalnya  apa yang disangkakan kepadanya  memang tidak benar seperti yang diucapkannya, sebaiknya bukan dinyatakan di depan public melalui orasi dan sejenisnya, melainkan disampaikan di hadapan penyidik sehingga ada artinya dan tidak menambah kekisruhan di masyarakat.  Kan sudah biasa bahwa para tersangka selalu mengingkari apa yang pernah dilakukannya, meskipun sudah ada barang bukti.  Memang kita juga masih dapat mengerti kalau penyidik itu juga manusia, sehingga dapat salah dalam pekerjaannya.

Untuk itulah semuanya harus dijalani dengan baik dan sama sama membuktikannya di pengadilan.  Mausuarakat akan terus mengawasi proses  yang akan  berjalan, dan tidak mungkin melupakan proses tersebut.  Masyarakat masih mempercayai bahwa apa yang disampaikan oleh pak AS dan BW adalah benar, sehingga sangkaan penyidik nantinya akan dapat dimentahkan di pengadilan dan mereka akan terbebas dari jeratan hokum yang saat ini melilit mereka.

Namun demikian kita juga harus menghormati penyidik kepolisian yang telah menetapkan mereka sebagai tersangka, karena mereka tentunya juga telah mengantongi alat bukti yang kuat.  Kita tidak mempunyai pikiran sedikitpun bahwa mereka  akan berani berbuat serampangan dan “mengkriminalkan” mereka, karena kasus ini  menjadi sorotan public dan menjadi perhatian  hamper seluruh rakyat Indonesia.  Karena itu yang paling baik ialah kita menunggu proses peradilan terhadap mereka.

Pada akhirnya  kembali kepada pimpinan KPK yang baru dilantik, kita  mengucapkan  selamat dan sekaligus juga memberiikan beberapa saran agar ke depannya KPK lebih hebat dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan kesejahteraan di negeri ini.  Meskipun pimpinan  sementara saat ini hanya akan bertugas selama  sekitar 10 bulan hingga Desember mendatang, tetapi kalau mereka dapat berbuat sesuatu yang memuaskan, tentu ada  kemungkinan mereka  dapat terpilih dalam pemilihan pimpinan KPK yang akan dating sesuai dengan mekanisme yang  sudah ditetapkan.

 

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.