SARAN UNTUK WAKIL RAKYAT

Terkadang kita diuat tidak mengerti dengan ulah dan sikap para wakil rakyat, yang sama sekali tidak mendengarkan suara rakyat yang diwakili.  Seoalh mereka itu orang yang paling hebat dan  dapat seenaknya berbuat sesuatu, yang terpenting membuat mereka puas, meskipun hanya untuk sementara.  Sesungguhnya mereka itu meweakili dirinya sendiri dan  paling jauh mewakili partai, dan bukan lagi mewakili rakyat.  Sudah cukup banyak contoh yang diperlihatkan mereka di depan rakyat dan justru mengingkari keinginan rakyat itu sendiri.

Memang berbicara  masalah keinginan rakyat itu dapat  diperdebatkan, karena  pasti akan ada pertanyaan  rakyat yang mana?.  Namun sesungguhnya  sangat musah kalau hati dan pikiran kita memang untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat, dan bukan untuk mengumbar nasfu keinginan yang bersifat pribadi dan partai.  Meskipun suaran rakyat itu banyak ragamnya, tetapi orang  dapat dengan mudah menyerap aspirasi masyarakat terbanyak yang mengemuka dan sekaligus menginginkan kebaikan dan kedamaian.

Dalam kasus pengangkatan kapolri yang beberapa waktu lalu presiden menunda pelantikan komjen BG, para wakil rakyat dengan alasan sudah menyetujui, lalu mendorong dan bahkan “memaksa” presiden untuk tetap melantiknya, meskipun masyarakat banyak sangat menginginkan membatalkan, karena ditengarai mempunyai masalah hukum, terkai dengan rekening gendut.  Bahkan setelah presiden  membuat kepuusan untuk tidak melantiknya dan kemudian mengajukan  wakapolri komjen Badrodin haiti untuk  dicalonkan seagai kapolri, mereka pun tetap ngotot untuk tetap pada pendirian semula.

Artinya setelah presiden bersikap tegas untuk tidak melantik komjen BG sebagai kapolri, disebabkan banyaknya  keeratan  di masyarakat, tetap saja kalangan dewan justru malah mengancam akan mempersoalkan presiden yang dianggap telah melecehkan dewan atau contemp og parlement.  Kenapa mereka tidak dapat mendengar suara rakyat yang ingin negra ini tenang dan bebas dari segala macam bentuk korupsi?.  Alasan presiden Jokowi tidak jadi melantik komjen BG sangat jelas,myakni untuk merredam kondisi yang sangat  gawat, dan sekaligus untuk  mentralkan hubungan kelembagaan antara KPK dengan polri.

Memang praperadilan yang diajukan oleh pihak komjen BG telah diputuskan dan  status tersangka yang diberkan oleh KPK kepadanya sudah dicabut, namun bukan berarti subsytnasi masalahnya juga selesai, karena putusan praperadila hanya  menjelaskan bahwa proses penersangkaan terhadap komjen BG  tidak  tepat sehingga harus dibatalkan.  Dengan putusan tersebut memang status tersangka  BG  menjadi hilang, tetapi kalau nantinya KPK memperbaiki proses dan prosedur penetapannya sebagai tersangka karena sudah ditemukan dua alat bukti, maka  bisa saja  komjen BG ditetapkan lagi sebagai tersangka.

Mengingat itu, presiden  kemudian bertindak tegas dengan mendengarkan suara hati rakyat untuk tidak melanjutkan melantik BG dan kemudian dalam waktu yang bersamaan beliau juga memberhentikan sementara  keua dan wakil ketua KPK yang sudah menjadi tersangka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Tidak hanya sampai disitu karena lembaga KPK tidak boleh berhenti dan harus tetap jalan memberantas korupsi, maka  presiden juga menerbitkan perpu untuk mengangkat sementara pimpinan  KPK untuk melengkapinya sehingga menjadi lima orang.

Seharusnya kita mengapresiasi langkah dan keputusan presiden yang masih tetap konsisten untuk memberantas korupsi dan tetap juga menghormati proses hukum yang saat ini berjalan.  Jangan malah memperkeruh dengan  tetap mempermasalahkan langkah presiden yang  cukup agus tersebut.  Mungkin ada  hal yang diangap bertentangan dengan aturan yang ada, tetapi alasan yang digunakan presiden untuk mengambil langkah tersebut  cukup dapat dimengerti untuk memulihkan kondisi agar tetap tenang dan tenteram serta kondusif.

Kalau kemudian nanti  DPR  tidak mau mengesahkan perpu yang dibuat untuk pengangkatan pejabat sementara pimpian  KPK, maka itu menunjukkan bahwa DPR memang tidak  sejalan dengan keinginan rakyat.  Apalagi kalau nanti terbukti  tidak mau menyetujui usulan kapolri  aru dan bahkan malah memunculkan hak interpelasi, maka sudah barang tentu mereka tidak menginginkan negara ini baik, melainkan justru ingin  mengacak acak kondisi yang sudah relatif bagus.

Untukitu ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada para wakil rakyat dan sekaligus agar didengarkan dengan seksama, dan selanjutnya direnungkan dan dijalankan.  Semua itu semata mata didasari oleh keinginan menciptakan kondisi yang  bagus di masyarakat dan bukan  dengan keinginan sebaliknya, yakni mencuptakan suasana yang selalu gaduh serta membuat  dunia usaha menjadi was was.  Beberapa saran tersebut ialah:

1.     Para anggota dewan  menyadari ulang tentang posisinya yang sebagai wakil rakyat, karena itu sudah seharusnya mereka selalu mendengarkan hati nurani rakyat yang diwakilinya.  Dengan selalu mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat, mereka  tentu akan tetap diandalkan oleh rakyat untuk memperjuangkan nasi dan kepentingan mereka.  Dengan memosisikan peran serta  fungsi wakil rakyat, mereka  juga sekaligus berjasa dalam menciptakan sistem ketatat negaraan yang yang baik dan  terjaga dengan baik pula.

2.    Para wakil rakyat seyogyanya juga tidak selalu membuat pernyataan dan melakukan hal hal yang bertentangan dengan kehendak rakyat banyak, meskipun  terkadang harus  sedikit bertentangan dengan partainya.  Kita  cukup paham bahwa masih banyak partai politik yang agenda politiknya kurang atau bahkan tidak sejalan dengan keinginan rakyat banyak, untuk itu para  wakil rakyat diharapkan dapat menyikapi hal tersebut dengan baik, karena  sekali lagi posisi mereka adalah sebagai wakil rakyat dan bukan wakil partai.

3.    Seyogyanya mereka fokus dalam tugas legislasi yang masih membutuhkan perhatian lebih dari mereka, ketimbang  terus menerus membincangkan persoalan politik dan bahkan posisi mereka  dalam partai dan parlemen.  Kiranya sudah cukup rakyat dibuat muak dengan sikap sebagian edar mereka yang terus berseteru dalam memperebutkan posisi pimpinan dewan.  Sudah saatnya mereka  fokus untuk merencanakan dan membahas banyak hal penting yang sangat dibuthkan oleh rakyat.  Rencana undang undang yang sudah masuk dalam prolegnas,  secepoatnya dibahas, sehinga beberapa rancangan yang saat ini belum masuk dan sangat penting, dapat disusulkan, seperti RUU tentang perlindungan umat beragama dan lainnya.

4.    Terkait dengan  fungsi budgeting,  wakil rakyat seharusnya rajin menimba  aspirasi masyarakat, khususnya pada saat masa reses, karena mereka  juga diberikan uang untuk  menyerap aspirasi tersebut sehingga kalaupun tidak semuanya, tetapi sebagian besar akan dapat masuk dan didengar oleh para anggota dewan.  Dengan begitu apapun yang nanti dibicarakan, terkait dengan penusunandan pembahasan  mengenai rancangan peraturan perundangan, akan  dapat memasukkan keinginan masyarakat luas.  Artinya ada banyak hal mengenai pembiayaan di kementerian da lembaga dan juga di dean sendiri yang sangat timpang.  Ada hal yang seharusnya cukup ciberikan pembiayaan sedikit, tetapi malah menumpuk, tetapi ada  persoalan penting yang membutuhkan biayan banyak, tetapi malah hanya diberikan sangat sedikit, dan masih banyak persoalan lainnya yang terkait dengan pembiayaan tersebut.

Kiranya itulah beberapa hal yang disarankan kepada para anggita dewan yang terhormat.  Mungkin  hal hal tersebut sudah dimengertioeleh mereka, karena itu saran ini hanya berfungsi sebagai penginat semata, dengan harapan bahwa  mereka nantinya akan  banyak mempertimbangkan suara rakyat banyak dan langkah mereka akan dapat memberikan angin segara buat rakyat, bukan sebaliknya justru  membuat rakyat  menjadi  marah dan apatis.

Semestinya masih banyak lagi saran yang dapat diberikan kepada mereka, hanya saja  kalau beberapa hal tersebut diperhatikan dan ditindak lanjuti dengan seksama, kita yakin bahwa  para wakil rakyat kita akan dapat memerankan fungsinya dengan benar dan memberikan manfaat  bagi rakyat yang diwakilinya.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.