SECEPATNYA

Mungkin saat ini presiden Jokowi sudah mendapatkan sebuah kata yang dapat digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan menegnai penyelesaian perseteruan antara lembaga KPK dengan Polri, yakni dengan mengatakan akan saya selesaikan secepatnya.  Beberapa  hari terakhir ini  eliau selalu mengatakan kata tersebut setiap kali ditanya oleh wartawan.  Sesungguhnya dahulu beliau telah memberikan jawaban yang pasti, yakni menunggu sidang prapreadilan, karena itu merupakan proses yang harus dihormati.

Bahkan terakhir kemarin wakil presiden M. Jusuf kalla saat ditanya tentang lambatnya penyelesaian kasus KPK vs Polri, beliau mengatakan bukan lambat, tetapi menunggu sidang praperadilan yang sedang berlangsung.  Konon Senin besuk Hakim akan membacakan putusan  pra peradilan tersebut, sehingga kalau pernyataan presiden menunggu sidang pra peradilan dan dengan kata secepatnya, maka Senin itu pula atau paling terlambat Selasa, akan sudah ada keputusan mengenai kasus gesekan antara KPK dan polri tersebut.

Memang  kata “secepatnya” itu dapat berarti memang cepat yang merupakan lawan kata dari lambat, tetapi dapat juga bermakna relatif, yakni tidak segera  dan serta merta, melainkan dapat pula beberapa hari atau  minggu ke depan.  Mungkin ditemukannya kata “secapatnya” tersebut merupakan hal yang dianggap pas, karena  masyarakat, khususnya para kuli tinta selalu saja menanyakan tentang kapan penyelesaian tersebut dapat segera dialaksanakan.

Kita tahu bahwa presiden dalam posisi yang sangat sulit memutuskan segera, karena secara formal dan dengan asas praduga tidak bersalah, komjen BG dapat dilantik dan tidak menyalahi apapun, bahkan menurut sebagian ahli, malahan harus.  Namun di negeri kita ini tidak mesti seperti itu,m karena masih banyak hal yang harus dipertimbangkan, yakni masalah moralitas dan pemahaman masyarakat yang masih beragam.

Pada umumnya masyarakat, tentu dengan provolasi dari banyak pihak memahami bahwa kalau seorang tersangka kemudian dilantik menjadi kapolri, maka itu otomatis  menghilangkan kepercayaan masyarakat  tentang komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.  Jangankan akan menghilangkan korupsi, pejabat tertingginya saja disangkakan sebagai korupsi.  Akibat lebih lanjutnya ialah  mereka yang selama ini menjadi pendukung utama, selain partai politik, akan  mengundurkan diri dan bahkan “memusuhi” pemerintah.

Berbagai kemungkinan seperti itulah yang kemudian membuat gamang presiden untuk secepatnya membuat keputusan, melainkan  cukup dengan menunggu sidang praperadilan yang  tentu akan memberikan kepastian, apakah permohonan BG diterima ataukah ditolak.  Nah, dengan posisi tersebut, presiden cukup waktu untuk berpikir dan sekaligus menentukan sikapnya dalam menengahi  keributan antara KPK dan polri.

Terkadang kita memang selalau ingin segalanya cepat dan instan, tetapi tindakan bijak tidak selamanya harus cepat, melainkan  diperlukan juga pencermatan, perenungan dan mendengarkan berbagai pihak yang tentu bermacam pendapat serta keteguhan hati dalam  memutuskan.  Ada kalanya cepat tu hebat karena  dapat memberikan  kejelasan kepada semua orang tentang sikap yang ditempuh, tetapi ada kalanya  cepat itu kurang bijak, karena kalau ternyata dengan kecepatan tersebut ada  hal yang belum dipertimbangkan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan.

Khusus untuk penyelesaian kasus KPK dan Polri ini memang secara umum masyarakat menghendaki  dapat diselesaikan dengan cepat agar tidak semakin rumit dan susah untuk diselesaikan.  Kita sudah melihat dampaknya yang meluas dan semakin menghadapkan KPK dengan polri.  Padahal keduanya haruslah seirama dan terus berkoordinasi untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku. Bahkan kemudian muncul pula ancama atau teror  kepada para pegawai KPK, meskipun hal tersebut masih menjadi kontroversi.

Janji presiden untuk menyelesaikan secepatnya, kiranya akan dapat diamnil dalam minggu depan, yakni setelah sidang pra peradilan sudah diputus.  Kita tidak melihat lagi urgensi presiden menunda keputusannya, apakah akan melantik komjen Budi Gunawan ataukah akan membatalkannya dan kemudian menggantinya dengan calon lain.  Seharusnya kita menghormati apapun keputusan presiden dan tidak usah sok mengancam dan sejenisnya seperti yang diutarakan oleh beberapa anggota DPR.

Memang dalam kondisi normal, setelah usulan kapolri yang disampaika oleh presiden disetujui oleh DPR, presiden segera melantiknya, tetapi dalam kondisi luar biasa, yakni calon yang telah disetujui tersebut ternyata  menjadi tersagkan kasus korupsi, tentu akan bijak, manakala pelantikan tersebut tidak dilakukan, kaena hanya akan mencederai kepercayaan masyarakat tentang program pemberantasan korupsi di negeri ini.

Saya sendiri termasuk yang menyayangkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang justru mendorong bahkan  cenderung memaksa presiden untuk melantik komjen BG, padahal  mereka seharusnya mendengarkan  keinginan masyarakat  agar negeri ini bebas dari korupsi.  Seharusnya mereka justru mendorong kepada prsiden untuk membatalkan pelantikan dan  mendorong agar presiden sesegera mungkin mengusulkan calon kapolri yang baru yang bersih, sehinga negera ini segera akan mempunyai kapolri yang difinitif.

Kita sangat berharap para politisi dan tokoh lebih mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan politik praktis dan golongannya sendiri.  Persoalan pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu harus dapat dilupakan dan tidak perlu dikemukakan kembali, karena hanya menyisakan dendam dan keinginan untuk selalu memusuhi presiden, apapun yang dilakukan dan diputuskan.  Kita  sesungguhnya berkeinginan  semua angota parlemen bekerja keras untuk memikirkan tugas mereka, dan begitu pula pemerintah.

Dengan  masing masing fokus dan konsentrasi terhadap tugas masing masing, masyarakat akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang sangat manis dan menyejukkan.  Terlepas dari semua itu, untuk kasus gesekan antara KPK dengan polri memang harus segera diakhiridan keduanya harus diperkuat dengan memberikan tekanan kepada koordinasi dan ketaatan terhadap KUHAP dan tidak ada satupun dari anggota keduanya yang berusaha memanfaatkan lembaga untuk kepentingan diri atau politik, apapun bentuknya.

Para pelaku kejahatan dan penyimpangan, termasuk yang berada di kedua lembaga penegakan hukum tersebut memang harus diproses dan diberikan sanksi yang berat, tetapi prosesnya harus transparan dan penuh keadilan, dan tidak ada rekayasa ataupun  diada adakan  atau dengan kata lain dikriminalisasi.  Semua proses harus ddapat diketahuyi oleh masyarakat dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Barangkali saat inilah  waktu yang sangat tepat untuk membenahi kedua lembaga tersebut, agar benar benar konsentrasi untuk menegakkan  hukum, dan bukan lagi  sebagai alat pihak tertentu untuk mengumbar dendam atau apapun.  Mungkin juga ini pulalah yang dinamakan sebagai hikmah, karena kita sangat yakn bahwa setiap ada kejadian, termasuk yang sangat merugikan sekalipun, pasti di sana  ada hikmah yang dapat dipetik untuk kebaikan dan kemajuan.

Untuk itulah kita semua memang harus  berperilaku  santun dan berpikir jernih serta tidak asal ikut ikutan untuk membela salah satu diantara kedua lembaga tersebut, tanpa mengetahui secara persis persoalan yang terjadi. Karena  dengan berperilaku seeprti itu bukannya akan  menyelesaikan persoalan, melainkan justru akan menambah keruwetan dan masalah.  Kita tunggu saja apa yang akan terjadi, namun kita tetap berharap bahwa setelah kasus  ini, nantinya kedua lembaga tersebut akan lebih harmonis dalam berkoordinasi dalam memberantas segala kejahatan di negeri ini. Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.