DIPERLUKAN PERPU

Melihat kondisi saat ini  seolah sudah dapat ditebak bahwa para pimpinan KPK yang tinggal 4 orang akan menjadi tersangka semuanya dalam perkara berbeda.  Tanda tersebut sudah cukup jelas dengan diprosesnya  laporan dari masyarakat tentang dosa lama para komisuioner KPK, yakni dosa sebelum mereka menjadi pimp[inan KPK, terkecuali bagi ketua KPK sendiri yang disampaing dosa lama, juga dilaporkan tentang sepak terjangnya saat bergerilya politik untuk  mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi.

Meskipun yang besangkutan telah memberikan klarifikasi dan bantahan terhadap rumor yang ada di media, tetapi laporan masyarakat tersebut tetap ditindak lanjuti oleh polri dan telah memnaggil banyak pihak untuk  mendapatkan  kejelasan laopran tersebut. Nah, dengan  situasi yang saat ini kurang kondusif  hubungan antara KPK dengan polri,  banyak masyarakat yang menebak bahwa semua pimpinan KPK pada saatnya akan menjadi tersangka semua.

Atas dasar perkiraan tersebut, lantas masyarakat juga berspekulasi, apakah KPK akan bubar dengan sendirinya, karena dalam undang undang telah dijelaskan bahwa pimpinan KPK yang telah menjadi tersangka harus mundur  atau berhenti sementara sebagai pejabat atau pimpinan KPK.  Persoalannya ialah akankah rakyat rela KPK bubar?  Tentu jawabannya sangat singkat, tidak akan rela, karena KPK lah yang diharapkan akan mampu memberantas korupsi di negeri ini.

Bahkan kita juga sudah mendengar sendiri dari semua pihak, termasuk preiden dan para tokoh nasional lainnya, agar lembaga KPK, Polri dan lainnya harus tetap dijaga dan bahkan diperkuat peran dan fungsinya.  Nah, dengan kasus kasus yang saat ini sedang bergulir, kiranya haerus dipersiapkan peraturan presiden pengganti undang undang untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni dengan dimungkinkannya presiden mengangkat pimpinan KPK melalui jalur yang cepat dan tidak memerlukan proses panjang sebagaimana biasa.  Barangkali  sifatnya darurat dan  bentuknya dapat   berwujud pimpinan sementara, tetapi mempunyai kewenangan yang  sama dengan pimpinan sebenarnya.

Ini  adalah pilihan yang harus ditempuh dan  selamat, karena  tanpa adanya perpu tersebut akan sulit rasanya untuk  dapat memproses para calon KPK baru, karena di samping waktu atau masa jabatan pimpinan KPK masih sampai akhir tahun ini, juga prosesnya akan memakan waktu panjang.  Dan dalam proses tersebut akan terjadi kevakuman pimpinan KPK.  Akibatnya KPK sama sekali tidak mempunyai daya apapun untuk membekuk dan atau memproses  mereka yang melakukan praktek korupsi.  Ini kan sangat berbahaya bagi  kondisi Negara kita.

Sebagai rakyat biasa yang hanya dapat menghimbau, saya sendiri tetap mengusulkan  dipersiapkannya perpu tersebut dengan  prediksi seluruh pimpinan KPK akan menjadi tersangka.  Syukur syukur kalau misalnya kekhawatiran tersebut tidak sampai terjadi, yakni bahwa  pimpinan KPK tidak menjadi tersangka karena tidak ditemukan bukti awal yang meyakinkan.  Namun perpu tersebut masih tetap diperlukan di masa depan manakala ada kasus yang  seperti kita hadapi saat ini.

Sambil menunggu perumusan  dan penyusunan  perpu tersebut, sebaiknya masyarakat tidak perlu melakukan sesuatu yang justru dapat membuat suasana semakin rumit.  Demikian juga dengan semua pihak termasuk piahk kepolisian maupun KPK dan Dewan untuk tetap menjaga  dan menahan diri tidak memberikan keterangan atau pernyataan yang dapat menyulut emosi masyarakat.  Untuk keperluan itu kita menghimbau jangan sampai  dimunculkan lagi istilah “kriminalisasi” atau sejenisnya, karena hal tersebut akan berakibat tidak kondusif.

Biarlah proses hokum berjalan, dan kalau misalnya tidak terbukti kesalahan yang disangkakan, sudah barang pasti masyarakat akan mengetahuinya.  Kata kriminalisasi memang sering diungkapkan oleh para petinggi dan tokoh di negeri ini, meskipun belum  ada bukti untuk persoalan tersebut, sehingga sedikit sedikit kata tersebut muncul dan masyarakat sangat  gampang percaya begitu saja.  Bagi saya yang memang tidak  ahli dalam bidang tersebut, hanya dapat menyaksikan pertunjukan  yang sama sekali  tidak seharusnya dilakukan oleh para pejabat tinggi dan tokoh terhormat di negeri ini.

Saya mengerti bahwa  penetapan komjen BG dan penangkapan wakil KPK BW serta  kemudian menyusul  dilaporkannya pimpinan KPK yang lain, sangat erat kaitannya dengan persoalan  lain, seperti politis dan semacam “dendam” dari pihak pihak tertentu, karena tidak mengindahkan etika dan hanya  semata mata pendekatan hokum.  Dan saat ini masyarakat juga sudah tahu duduk persoalannya, karena sudah banyak pihak yang mmberikan pernyataan ataup[un menulis tentang  persoalan tersebut.  Karena itu sebaiknya memang kita menunggu proses hokum yang berlaku sambil mempersiapkan kemungkinan yang paling jelek sekalipun.

Saya termasuk orang yang optimis bahwa KPK tidak akan bubar, meskipun seluruh pimpinananya nanti menjadi tersangka atas kasus masing masing, karena pasti ada jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.  Di negeri kita ini cukup banyak orang cerdas dan bijak, di samping banyak pula yang mempunyai keinginan tidak baik.  Untuk itu sekali lagi kita tidak perlu khawatir bahwa KPK akan lemah dan bubar.

Barangkali peritiwa ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua ke depan, bahwa  di negeri kita ini tidak ada satu pun pihak yang kebal hokum, karena itu dalam menjalankan profesi apapun, termasuk penegak hokum, harus  tampil serius dan mematuhi ketentuan yang berlaku dan juga memperhatikan etika yang ada.  Jangan ada pihak manapun yang meraha paling hebat dan  kemudian dapat berlaku  tidak simpatik serta arogan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, walaupun misalnya hal tersebut tidak melanggar aturan hokum yang ada.

Pelajaran tersebut ialah bagaimana kita nantinya  memilih para pimpinan KPK yang benar benar teliti atas rekam jejaknya serta sikpanya.  Tentu kita tidak mau mengulangi hal yang buruk, termasuk misalnya adanya perlakuan yang tidak  adil dari penegak hukum kepada masyarakat.  Barangkali ungkapan yang sering muncul ke permukaan, khsuusnya terkait dengan mereka yang telah mengalami diperlakukan tidak adil tersebut ialah “kebanyakan orang akan sulit mengerti makna diperlakukan tidak adil, terkecuali  mengalaminya sendiri”.

Kembali kepada persoalan  di atas bahwa  kita memang harus  menghormati proses hokum yang  berlaku dan berjalan, tetapi  kelau ada kemungkinan terburuk bagi lembaga Negara kita, termasuk KPK dan juga Polri, maka harus dipersiapkan perangkat yang memungkinkan prsiden sebagai kepala Negara mengambil sikap dan tindakan yang diperlukan dan dibenartkan oleh undang undang untuk melakukan  dan menyelamatkan lembaga Negara tersebut.  Seperangkat aturan yang memungkinkan tersebuat ialah peraturamn presiden pengganti undang undang.

Nah, karena pertimbangan tersebut, kita mengapresiasi keputusan pe=residen untuk tetap menunggu proses hokum yang berjalan, sehubungan dengan penundaan komjen BG sebagai kapolri, yakni pengajuan praperadilan yang sedang ditempuh.  Dari situlah nanti kiota akan mengetahui bahwa  prsiden akan melantik atau tidak BG menjadi kapolri.  Meskipun demikian apa yang disampaikan salah satu tim independen bentukan presiden bahwa presiden tidak akan melantik komjen BG harus disikapi secara kritis.

Artinya untuk saat ini sebelum persoalan BG menjadi jelas, maka presiden memang tidak melantik BG, tetapi setelah jelas persoalannya, tentu akan definitive keputusan presiden tersebut, yakni melantik atau tidak melantik dana kemudian  dilanjutkan dengan proses berikutnya.  Itul;ah kira kira yang akan terjadi dalam waktu singkat ke depan ini.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.