SALAH SANGKA

Di dunia ini tidak semua orang dapat membaca kehendak pihak lain dengan tepat, karena biasanya hanya didasarkan atas  interpretasi semata, sehingga terkadang sangat jauh bertolek belakang dengan yang sesungguhnya.  Tetapi pembacaan secara lahir tersebut terkadang justru menjadi  benar menurut pendapat public, bilamana ada pihak lain yang mengespose dan membesar besarkan serta menuding salah satu pihak melakukan kesalahan.  Banyak contoh  yang dapat kita lihat  di masyarakat dan bahkan terkadang harus memakan korban orang atau pihak yang tidak bersalah.

Keputusan presiden tentang menunda pelantikan komjen Budi Gunawan misalnya,  mendapat penilaian yang berbeda dari kalangan masyarakat luas, karena  menganggap bahwa presiden tidak tegas, atau bahkan presiden sudah mengingkari janjinya saat kampanye yang akan memberantas korupsi, atau lainnya.  Padahal sikap tersebut juga sekaligus dapat dipahami bahwa presiden itu konsisten dengan pemberantasan korupsi dan sekaligus penegakan hokum.

Demikian juga dengan penetapan  BG sebagai tersangka, dapat dimaknai  berbeda oleh orang yang berbeda pula, termasuk penangkapan wakil ketua KPK BW.  Hanya yang muncul ke permukaan ialah masyarakat cenderung membela KPK karena melihat gelagat dan tampilan lahir yang dibaca  demikian.  Sesungguhnya ada asas dalam hokum kita yakni asas praduga tidak bersalah yang saat ini sudah diabaikan oleh masyarakat, karena begitu ada  dugaan melakukan kejahatan tertentu, kemudian seolah sudah divonis melakukan kejahatan tersebut.

Salah sangka itulah kata yang tepat untuk menyatakan tentang kondisi seperti itu, dan tentu masih banyak lagi contoh yang dapat diketengahkan untuk  masalah tersebut.  Kita tentu tahu bahwa  rumah sakit misalnya, dibangun adalah untuk digunakan melayani orang orang yang sedang sakit dan ingin berobat sehingga menjadi sembuh.  Secara umum  rumah sakit juga mengharapkan bahwa ruangan ruangan yang telah disediakan dapat memberikan kenyamanan kepada  para pasien, sehingga pihak rumah sakit juga tidak akan nyaman bilamana tidak ada orang yang dating berobat dan menginap di rumah sakit tersebut.

Bukan berarti mereka mengharapkan masyarakat pada sakit sehingga akan  menjadi keuntungan bagi mereka, tetapi semuanya itu dfidasarkan atas saling menolong.  Tetapi dalam kenyataanya ada saja sebagian masyarakat yang merasa tidak diperhatikan oleh pihak rumah sakit, karena tidak diterima oleh rumah sakit dengan alaan telah penuh dan tidak ada ruangan lagi yang dapat menampung pasien.  Nah, ketika berpindah ke rumah sakit yang lain, ternyata kondisinya juga sama, yakni tidak diterima dengan alasan yang sama, dan begitu seterusnya.

Secara sepintas mungkin kita dapat menilai bahwa  rumah sakit tersebut tidak manusiawi, kenapa ada calon pasien yang harus ditolek dan tidak dilakukan  pertolongan pertama terlebih dahulu, baru ketika tidak ada tempat, lantas diberikan rujukan ke rumah sakit lainnya.  Jangan jangan calon pasien tersebut sangat gawat dan sesegera mungkin mendapatkan penanganan, dan kalau tidak akan  mengalami kematian.  Atas dasar alasan tersebut tentu penolakan pihak rumah sakit, tidak dapat dibenarkan, tetapi kita  juga harus tahu  bahwa rumah sakit memang benar benar tidak mampu lagi menerima pasien, sehingga disdarankan untuk ke rumah sakit lainnya.

Kasus yang baru baru ini terjadi ialah bahwa  sehubungan ditolak oleh 3 rumah sakit, akhirnya sang calon pasien yang masih balita itu harus meninggal dunia.  Lantas kalau demikian siapakah yang harus disalahkan?.  Apakah memang sudah menjadi takdir Tuhan bahwa  anak tersebut harus meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan, atau karena lainnya.  Sebab kalau boleh berandai andai, jika anak tersebut segera mendapatkan pertolongan dari rumah sakit pertama yang didatanginya,  tentu tidak akan meninggal, meskipun harus dirawat secara berjejal  di ruang gawat darurat misalnya.

Tetapi kalau pemikiran tersebut dikembangkan, boleh jadi akan terjadi salah sangka terhadap pihak tertentu yang belum pasti mereka itu bersalah.  Nah, karena itu kita memang tidak boleh berprangka buruk kepada  pihak lain, hanya didasarkan atas dugaan dan car abaca kita saja terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pihak lain tersebut.

Kita juga sering mendapati seseorang yang dalam menghadapi sebuah persoalan tidak langsung memutuskan, tetapi justru didiamkan untuk beberapa  saat atau hari.  Nah, dugaan orang tentu akan beraneka ragam terhadap sikap diam tersebut.  Sebagian orang mungkin akan berpendapat bahwa diam tersebut disebabkan oleh ketakitan atau tidak mau menanggung resiko atas persoalan yang muncul dan sejenisnya, tetapi kita juga tidak tahu bahwa sikap diam tersebut dianggap yang paling tepat sambil  melakukan perenungan untuk mengambil keputusan yang lebih kompreshensif.

Jadi sekali lagi kita ini memang sering salah sangka terhadap seseorang, baik itu  terkait dengan sikapnya yang seolah terburu buru atau bahkan sikap diam dan lainnya.  Hanya saja  dalam menghadapi persoalan di dunia ini, harus  ada kejelasan sikap dari smeua pihak yang dijelaskan secara gambling kepada pihak lain,  dengan tujuan pihak lain tersebut tidak akan salah sangka.  Artionya sikap apapun yang kita tunjukkan, harus dapat dimaknai sesuai dengan yang kita kehendaki, sehingga memberikan penjelasan atau tafsir atas apapun yang kita lakukan menjadi sangat urgen.

Dalam kasus awal yang  kita jadikan contoh tersebut, seharusnya pihak presiden yang menunda pelantikan BG harus memberikan tafsir penjelas atas sikap tersebut, yakni untuk menunggu status yang bersangkutan menjadi lebih jelas.  Namun sesungguhnya tidak cukup hanya itu saja, karena proses hokum dapat memakan waktu yang sangat lama, sehingga diperlukan tafsir tambahan, yakni semisal, kalau sampai  sekitan hari tidak juga  jelas, maka  akan diambil kebijakan lain, semisal mengganti calon dan diajukan kembali ke dewan.

Demikian juga dengan penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK harus ada penjelaan lanjutan  kenapa dijadikan tersangka pada saat yang bersangkutan dipilih presiden untuk diajukan ke dewan, kenapa kok tidak sebelumnya sehingga presiden dapat leluasa mengajukan calon lainnya atau kenapa KPK tidak memberikan masukan kepada kompolnas atau presiden tentang  hal tersebut?.  Demikian juga dengan pijhak polri kepada menangkap wakil ketua KPK BW, apakah tidak cukup melalaui pemanggilan saja, toh yang bersangkuitan  seorang wakil ketua KPK yang tentu akan kooperatif dan seterusnya.

Dalam kasus rumah sakit, juga sebaiknya pihak rumah sakit memberikan penjelasan yang sangat gambling kepada calon pasien bahwa  dengan alaan yang tidak bisa ditawar, terpaksa rumah sakit harus menolak menangani pasien, meskipun  hanya sekedar pertolongan pertama.  Atau untuk pertama kalinya  ada petugas medis yang memeriksa awal kepada pasien, dan kalau dianggap masih mampu bertahan, maka sebaiknya dibaw ake rumah sakit lainnya, tetapi kalau  sesegra mungkin harus ditangani, sudah barang pasti harus dilakukan pertolongan pertama, dan baru kemudian diberikan rujukan ke rumah sakit lain.

Kalau penjelasan dan tafsir atas sikap dan pernyataan yang dilakukan atau disampaiakn tersebut ada dan sangat jelas, maka kemungkinan salah paham, akan dapat dihindari, dan smeua pihak tentu akan dapat menerimanya dengan lapang dada.  Sikap  salah sangka  memang  awalnya sangat sederrhana, tetapi akibatnya akan  menjadi lebih dahsyat,  terutama apabila kemudian dibumbui oleh  keinginan untuk mendpatkan simpati public dan dukungan atas dugaan yang  dia muncuylkan terhadap pihak lain.

Karena itu kita menghimbau kepada semua pihak agar  be4hati hati dan  tabayun terlebih dahulu sebelum menyimpulkan dugaan.  Demikian juga dengan pihak yang bersikap atau menyatakan sesuatu, sudah seharusnya memberikan penjelasan atas sikap dan pernyatan yang dileuarkan dengan gambling sehingga tidak ada yang salah tafsir atau salah sangka.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.