KENAPA NEGERIKU KACAU SEPERTI INI?

Kisruh Polri dan KPK hingga saat ini belum mereda dan hal tersebut menempatkan negara dalam kondisi darurat, meskipun banyak masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang sama sekali tidak tahu menahu tentang hal tersebut.  Pada umumnya masyarakat perdesaan hanya berpikir bagaimana caranya dapat  mendapatkan nasi untuk makan dan berharap bahwa  harga  barang kebutuhan pokok menjadi murah serta terbeli oleh mereka.  Namun demikian bukan berarti  seluruh rakyat perdesaan tidak peduli terhadap perwoalan yang saat ini sedang mencuat ke permukaan tersebut, karena  pada kenyataannya  masih banyak juga yang  mengikuti beritanya.

Kondisi darurat tersebut bukan berarti seperti darurat perang, melainkan darurat  dalam bentuk lain, namun tetaplah menjadi sangat berbahaya bilaman tidak segera ditangani dengan bijak.  Tentu kita  sedikit merasa lega, karena  saran banyak pihak kepada presiden untuk membentuk tim independen yang  akan memberikan banyak solusi kepada presiden dalam menyelsaikan persoalan ynag rumit tersebut.  Tim tersebut meskipun belum resmi dibentuk, tetapi fungsinya sudah jelas, yakni sewaktu waktu  dapat memberikan saran kepada presiden mengani langkah kongkrit yang harus diambil oleh presiden untuk mwenyelamatkan  semua.

Kita sekaligus juga berharap jangan sampai  masyarakat tersulut emosi untuk melakukan hal hal yang  kontraproduktif, semisal dengan memusuhi lembaga polri dan membela membabi buta kepada lembaga KPK, sebab  kita semua ingin bahwa kedua lembaga tersebut harus diselamatkan dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya.  Kalau  saat ini sedeang ada masalah   itu menjadi tugas kita untuk membenahinya dan bukan  menghilangkannya.

Kita semua berkeinginan  agar korupsi dalam semua bentuknya dihilangkan dari Indonesia, karena itu usaha untuk memberantasnya harus terus dilakukan dan didukung, sembari terus melakukan  pembinaan agar  tidak terjadi korupsi.  Artinya antara memberantas dan mencegah  serta membina harus terus berjalan seiring, dan tidak boleh hanya ditekankan kepada pemberantasan semata atau hanya  kepencegahan semata.  Hal tersebut diseabkan saat ini sudah banyakprakatek korupsi yang harus diproses hukum,  namun masyarakat yang belum melakukannya, harus dicegah.

Kisruh yang terjadi sesungguhnya tidak perlu terjadi kalau semua pihak mengedepankan etika  dan keinginan untuk berbuat baik untuk negeri ini, dan bukan  ingin sok. Sebagaimana yang saya sampaikan beerapa waktu lalu, para komisioner KPK juga harus  mengedepankan etika dan keinginan untuk menjadikan kondisi negeri ini menjadi lebih baik, dan tidak justru melakukan  hal yang dapat menyulut perseteruan, meskipun benar secara hukum.  Demikian juga lembaga polri harus melakukan hal yang sama.

Coba kalau penetapan  komjen BG dilakukan dengan  mempertimbangkan waktu dan  dilakukan  dengan berkoordinasi  dengan semua pihak, termasuk polri, kompolnas, dan juga presiden yang  akan menetapkan calon kapolri, tentu kejqadiannya tidak seperti saat ini.  Kondisnya justru seolah ingin  berperaang dengan menjadikan tersangka pada saat yang bersangkutan telah dipilih oleh presiden untuk diajukan ke DPR.  Tentu siapapun akan  melawan, karena telah diperlakukan  secar tidak bijak, meskipun mungkin enar yang bersangkutan memang melakukan hal hal yang dituduhkan.

Sekali lagi andai KPK memberitahukan status komjen BG tersebut kepada kompolnas dan juga presiden sebelum yang bersangkutan diajukan ke DPR,  semuanya akan berjalan dengan  nyaman, dan substansi persoalannya  tergapai.  Saya sekali lagi tidak dalam kapasitas untuk menyalahkan siapapun, karena  hal tersebut justru akan menamah persoalan, hanya saja ini semata mata analisa saya  untuk hal yang sedang terjadi.  Memang disayangkan KPK tidak memperhitungkan  apa yang saya sampaikan tersebut, sehingga seolah malah menantang  kepada semua pihak dengan menjadikan tersangka pada saat yang bersngkutan dipilih untuk dicalonkan sebagai kapolri.

Demikian juga dengan cara polri yang kemudian menangkap wakil ketua KPK BW dengan tuduhan memerintahkan  atau mengarahkan saksi untuk bersaksi palsu di depan pengadilan.  Tentu kalau memang itu merupaan sebuah kesalahan, kan dapat dilakukan dengan cara yang lebih patut, dan bukan dengan cara menangkap seperti menangkap penjahat.  Kita semua tentu prihatin dengan kondisi tersebut dan berharap segera akan berakhir serta  kedua lembaga dan juga bersama dengan lemaga penegak hukum lainnya bersama sama  menyelamatkan negeri ini dari semua kejahatan.

Disamping itu ita uga sangat menyayangkan  sikap dan tindakan serta ucapan semua pihak yang justru memperkeruh kondisi. Komentar yang menusuk perasaan juga harus dihindari, agar semua menjadi kondusif.  Pernyataan menkopolhukam yang mendapatkan  kritik sangat tajam dari erbagai pihak juga sepaututnya tidak dikeluarkan, karena meskipun dipicu oleh sebuah pernyataan yang  justru akan membuat situasi tidaka kondusif, tetapi  tetaplah  tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversial.

Demikian juga komisioner KPK , yakni ketua KPK Abraham Samad, seyogyanya tidak memberikan pernyataan yang  dapat memancing situasi sangat rawan, yakni dengan  membakr semangat seolah KPK akan dihabisi dan dihancurkan.  Seyoyanya  beliau harus tetap tenang dan tidak terbakar emosi dengan kondisi yang sudah sangat gawat tersebut.  Bermula dari hal tersebutlah kiranya kemudian persoalan menjadi luas dan  hampir tidak terkendali.  Masyarakat tentu akan sangat mudah terpancing emosinya  kalau terus menerus dibakar emosinya.

Dengan demikian kita semua memang arus berperilaku bijak dan tidak boleh emosi dalam meghadapi situasi seperti apapun.  Apalagi para pejabat negara, tentu lebih tidak boleh melakukan atau menyatakan  pernyataan yang tidak bijak.  Kenegarawanan seseorang itu justru dapat dilihat pada saat dalam situasi genting dan tetap dapat berpikir jernih serta tidaka mengeluarkan pernyatan yang dapat menjadikan situasi semakin bertambah buruk.

Beruntunglah kemudian  residen Jokowi segera membentuk tim yang diharapkan akan dapat meredam dan mendinginkan situasi.  Namun  demikian bukan berarti persoalan sudah selesai,. Karena tentu masih banyak  hal yang segera mendapatkan penanganan secara serius.  Kita tahu bahwa kalaupun situasi dapat dikendalikan dan seolah  kedua lembaga tersbut sudah  bagus, namun kita harus menyadari bahwa secara formal mungkin sudah selesai, tetapi harus tetap diwaspadai munculnya  konflik baru yang sangat mungkin dapat terjadi.

Untuk itu menurut saya  harus ada  keputusan bersama secara kelembagaan bahwa mereka  semua harus  terus berkoordinasi, terutama dalam  menetapkan calon tersangka yang terkait dengan kepentingan publik.  Demikian juga masing masing harus tetap megedepankan etika dalam menjalankan proses hukum terhadap seseorang.  Jangan hanya  karena secara hukum dibenarkan, kemudian dapat melakukan  sesuatu  yang tidak patut.  Keputusan tersebut harus ditandatangani bersama dan disaksikan oleh presiden, sehingga sewaktu ada  piha yang  melanggar, harus ditergur denga  cara yang bijak pula.

Menurut saya meskipun KPK tidak dibawah presiden, tetapi presiden itu kepala negara yang mempunyai kewenangan secara umum untuk menjadikan negara  dalam kondisi yang bagus dan kondusif. Hanya saja  memang tidak ada satu pihak pun yang dibolehkan intervensi dalamlembaga KPK tersebut, termasuk presiden.

Sebagi warga negara, saya  dan mungkin juga seluruh masyarakat Indonesia, menjadi sangat prihatin, kenapa negara  ini kok seperti ini, padahal semua pihak tentu menginginkan  suasana yang sangat sejuk dan damai sehingga kehidupan ita akan semakin memaik dan nikmat.  Semoga  semua itu akan segraa berlalu, ibarat kata pepatah “badai akan segera berlalu”  amin.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.