SARAN UNTUK PRESIDEN-2

Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan saran kepada presiden sehubungan dengan adanya desakan dari beberapa pihak untuk tetap melantik calon kepolri yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.  Intinya saya menyarankan agar presiden tidak melantik sebelum ada kejelasan statusnya, dan keputusan untuk menunda pelantikannya, pada waktu itu saya nilai sebagai keputusan yang bijak.  Namun sehubungan dengan adanya perkembangan  yang cukup cepat, maka saya memberanikan diri untuk memberikan saran terbuka kepada presiden, dengan harapan dapat dijadikan bahan pertibangan untuk enentukan langkah yang enyelaatkan.

Sebagaimana kita tahu seua bahwa pada hari Jumat yang lalu, wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto telah ditangkap oleh bareskrim polri dengan tuduhan telah mempengaruhi saksi untuk berbohong di depan pengadilan.  Penilaian saya terhadap persoalan tersebut sudah saya  sampaikan dala tulisan kemarin.  Nah, ternyata perkembangannya begitu cepat dan membutuhkan kearifan dalam menentukan  keputusan berikutnya.  Artinya sangat banyak pihak yang kemudian sangat mudah untuk menyalahkan pihak lain dan kalau tidak sgera ditangani akan dapat membahayakan negara secara lebih luas.

 Banyak pihak menilai bahwa pernyataan presiden dalam menyikapi persoalan yang muncul tersebut tidak tegas dan cenderung hanya normatif semata, sehingga  dikhawatirkan akan  menjadikan kondisi yang tidak kondusif dan bahkan sangat mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menambah keruh suasana.  Untuk itulah beberapa saran berikut ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan persoalan ini, yakni:

1.     Presiden harus segera mengambil langkah kongkrit terhadap persoalan pimpinan polri, yakni mengangkat kapolri yang definitif, tetapi bukan komjen Budi Gunawan.  Memang sah kalau misalnya presiden tetap melantik BG, akan tetapi situasinya sangat tidak menguntungkan, karena saat ini rakyat sudah  sangat terkondisikan dengan menagih janji presiden untuk pemberantasan korupsi.  Dengan demikian kalau presiden melantik orang yang telah dijadikan sebagai tersangka, tentu akan sangat rawan untuk digugat oleh publik, termasuk para realawan yang selama ini mendukung penuh presiden.  Bahkan  gerakan massif rakyat tersebut akan dapat membahayakan posisi presiden itu sendiri.

Untuk itu sebaiknya presiden  segera memutuskan untuk mengusulkan calon kapolri yang baru dan bersih dari persoalan hukum, tentu dengan meminta masukan dari beberapa lembaga yang dinilai kredibel, yakni KPK dan PPATK, dengan  alasan situasi yang tidak menguntungkan dan cenderung tidak kondusif.  Tentu sebagai kepala negara, presiden mempunyai wewenang melakukan hal tersebut.  Usulan tersebut kembali ditujukan kepada dewan dengan alasan tersebut, dan setelah mendapatkan persetujuan, kemudian langsung dilantik.

2.    Sementara itu proses hukum terhadap komjen Budi Gunawan harus tetap diteruskan dengan tetap mengedepankan asas prsduga tidak bersalah dan prosesnya dilakukan secara transparan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Demikian juga dengan kasus yang menimpa wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto, harus tetap diproses dengan transparan dan wajar juga, sehingga masyarakat akan dapat menyaksikan proses yang adil.  Nah, kalau  melalui mekanisme tersebut, kita tentu akan dapat menerima apapun hasil dari proses  tersebut, karena kita juga akan mendukung bahwa siapapun yang bersalah dan melanggar peraturan perundangan, harus diberikan sanksi hukum yang setimpal.

3.    Sementara itu presiden, atas nama kepala negara harus segera  mengumpulkan para pimpinan lembaga , terutama yang menangani  persoalan penegakan hukum dan  meminta  mereka untuk selalu berkoordinasi.  Dalam persoalan tersebut kepala negara tidak perlu  intervensi dalam masalah hukumnya, tetapi harus melakukan  perbaikan demi menyelamatkan negara dan bangsa, yakni dengan mengharuskna semua lembaga penegak hukum untuk berkoordinasi, khususnya dalam hal akan menjadikan  tersangka bagi seorang pejabat negara.  Artinya jangan sampai  peristiwa seperti kemarin itu terjadi lagi yang hanya akan menyebabkan  perseteruan dan merugikan semua pihak.

Jikalau ada koordinasi diantara para penegak hukum, tentu peristiwa  penetapan tersangkan komjen BG, utamanya tentang waktu dan lainnya tidak akan pernah terjadi.  Hal tersebut  disebabkan  kalau sudah ada informasi awal, sudah barang tentu presiden tidak akan mengajukan dan memilih BG sebagai calon kapolri.  Demikian juga dengan peristiwa yang lainnya juga tidak akan muncul, semisal penangkapan wakil ketua  KPK.  Koordinasi tersebut sangat penting, karena seluruh lembaga negara seharusnya secara bersama melakukan pengabdian untuk bangsa dan negara, dan bukan seolah ingin sendirian dalam melakukan tugasnya, apalagi kalau kemudian ada kepentingan yang lain, semisal pribadi dan kelompok.

Itulah beberapa saran yang  dapat dijadikan pertimbangan  sebagai upaya untuk mencari solusi cepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.  Kondisi saat ini tidak memungkinkan presiden hanya  menggantungkan status kapolri sebagaimana yang terjadi saat ini, karena masyarakat membutuhkan kepastian dari presiden dalam komitmen memberantas korupsi.  Kita sangat yakin kalau  presiden tegas dan cepat dalam mengambil keputusan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat akan mendukung sepenuhnya dan kondisi di lapangan akan dengan mudah dikendalikan.

Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam tulisan saya beberapa hari yang lalu bahwa sebuah kebenaran itu belum tentu tepat kalau hanya semta mata didasarkan atas  pemahaman harfiah bunyi undang undang.  Artinya  siapapun dapat saja  mengetengahkan argumentasi atau alasan untuk membenarkan tindakannya, tetapi hal itu saja tidak cukup untuk menegakkan  hukum.  KPK dalam menetapkan komjen BG sebagai tersangka pasti mempunyai alasan kuat, yakni ditemukannya  minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup dan hal tersebut dibenarkan oleh undang undang, tetapi kalau wqaktunya tidak tepat dan tidak dikaitkan dengan pertimbangan lain, tentu akan  menimbulkan ketidak nyamanan pihak lain. 

Coba kalau misalnya KPK menetapkan BG  sebelum yang bersangkutan direkomendasikan oleh presiden untuk dipilih menjadi kapolri, atau setidaknya KPK pro aktif memberikan  informasi kepada presiden mengenai usulan kompolnas, terkait persoalan korupsi, tentu tidak akan menimbulkan  gejoplak sebagaimana yang saat ini kita saksikan.  Demikian juga dengan penangkapan yang kemudian dilakukan oleh polri, seolah sebagai balas dendam, tidak mempertimbangkan  aspek lainnya, seperti bahwa BW itu seorang pejabat negara yang tentu akan lebih elok kalau dilakukan dengan cara pemanggilan dan sejenisnya dan bukan ditangkap.

Namun demikian semua itu sudah terjadi dan kondisi saat ini sungguh  sangat mengkhawatirkan, tidak saja bagi institusi polri dan KPK, melainkan juga negara dan pemerintah secara umum.  Untuk itu sekali lagi harus segera dilakukan langkah kongkrit oleh presiden selaku kepala negara  demi ketenangan dan ketenteraman di masyarakat.  Jangan sampai ada pihaklain yang  turut serta mengambil bagian dalam dama ini sehingga  kondisinya akan semakin rumit dan tidak terkendalikan.  Ketegasan presiden dalam hal ini sangat ditunggu,  dan kita semua sangat percaya bahwa presiden dapat berbuat  untuk menyelesaikan kemelut tersebut sesegera mungkin.

Menunda pelantikan komjen BG dalam situasi seperti saat ini sungguh sangat berbahaya dan tidak meguntungkan, karena itu harus segera diputuskan untuk mencari cakapolri yang baru dan diharapkan akan segera menyelesaikan persoaln di tubuh polri, serta berharap dan memastikan bahwa hubungan antar lembaga penegak hukum yang ada terwujud dengan  bagus dan kondusif, serta harus ada kesepakatan diantara mereka untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum memutuskan status seorang tersangka, terutama  yang menjadi figur publik.  Bukan untuk tihentikan, melainkan hanya untuk mencegah terjadinya diskomunikasi dan potensi timbulnya disharmoni diantara mereka.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.