POLRI VS KPK? NO

Saat ini memang banyak pihak yang menyatakan bahwa perang antara cica dan buaya telah dimulai baba baru, terbukti dengan perseteruan antara kedua lembaga polri dan KPK yang semakin hari semakin keras dan tidak ditutup tutupi lagi.  Dimulai sejak penetapan KPK epada omjen BG sebagai tersangka yang waktunya sangat tida  menguntungan, kemudian disusul pernyataan plt sekjen PDIP dan kemarin ditangkapnya wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh polri.  Memang semua yang dilakukan oleh masing masing disertai dengan alasan yang mungin secara formal dibenarkan.

Hanya saja masyarakat tidak mungkin dapat menerima alasan yang disampaikan oleh mereka, karena situasinya sudah sedemikian runyam dibumbui oleh persoalan yang terkait dengan politik. Orang yang berpikiran normal tentu akan menyatakan apa beratnya sih berkomunikasi dan kemudian berkoordinasi dengan pihak pihak lain, sehingga  situasi dapat dijaga sedemikian rupa kondusif, dan bukan malah  menjadi semakin runyam.

Barangkali kalau KPK dahulu memberikan informasi awal kepada presiden, meskipun tidak diminta tentang para calon kapolri  yang disodorkan oleh kompolnas, tentu akibatnya tidak seperti saat ini.  Bahkan menurut  kompolnas, mereka sudah meminta rekomendasi kepada KPK  dan tidak direspon.  Pertanyaan selanjutnya ialah kenapa KPK dalam menetapan tersangka kepada calon tunggal kapolri begitu berpotensi untuk ditafsirkan ada muatan politik? Dan seolah mereka hidup sendiri tanpa berdampingan dengan institusi lain dan dalam bingai negara kesatuan RI?

Kita sama sekali tidak meraguan kinerja KPK yang pasti sudah melakukannya  dengan proses yang benar.  Hanya saja proses benar itu belum tentu sesuai dengan kelayakan dan sesuai dengan tujuan utama, karena itu diutuhkan sebuah kebijakan dalam melakukan proses tersebut.  Intinya kita tidak mempermasalahkan keputusan yang diambil oleh lembaga penegak hukum, tetapi hanya meminta agar semua itu dilakukan denganmempertimbangkan kemaslahatan secara umum.  Contoh yang paling gamlang ialah seandaianya KPK memeritahukan kasus BG kepada presiden, sebelum dipilih untuk diajukan sebagai calon tunggal kapolri, tentu akan menjadi leih agus dan presiden pasti tida akan mengajukannya sebagai calon kapolri.

KalauKPK sama sekali tidak memerikan masukan kepada presiden, dan langsung menetapkan calon tungal yang baru saja dipilih oleh presiden untuk dimintakan persetujuan kepada DPR, sebagai tersangka kasus korupsi, tentu hal tersebut secara langsung  menampar presiden dan tentuphak kepolisian itu sendiri.  Lalu wajarlah kalau kemudian komjen BG melakukan perlawanan terbuka dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilik untuk melawan kesenang wenangan KPK dalam istilah mereka.

Sekali lagi saya juga bukan dalam kapasitas untuk  menyerang KPK, karena 100% saya mendukung KPK dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Hanya saja jangan sampaim KPK kemudian  menjadi ulan ulanan pihak lain, hany disebakan oleh sikap para komisionernya yang tidak mengambil jalan bijak dan koordinasi, melainkan seolah ingin perang kepada semua pihak, termasuk pihak penegak hukumlainnya.

Lebih runyam lagi ketika kemudian muncul tuduhan kepada ketua KPK yang diangap ermain politik, terutama pada saat akan ada pencalonan prsiden  yahun lalu.  Konon ceritanya Abraham Samad bermain politik dengan beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol untuk mengegolkan keinginannya menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Joko Widodo.  Saya juga tidak berprestensi menganggap benar atau salah pernyataan yang bernada tuduhan tersebut, karena masih harus diuktikan leih lanjt, dan juga meskipun ketua KPK sendiri juga mengklarifikasi melalui ketua devisi pencegahan KPK  Johan Budi bahwa semua tuduhan tersebut hanyalah fitnah belaka.

Sekali lagi sebuah kebenaran belumlah pasti tepat untuk disampaikan dalam semua waktu dan kesempatan.  Tentu ada waktu yang  tepat dan ada juga yang tidak tepat untuk menyampaikan seuah kebenaran.  Tentu sebagai orang yang berkeinginan ada harmoni diantara seluruh pihak yang berkomitmen untuk memberantas korupsi,  saya  menganggap akan leih bagus bilamana  tuduhan kepada ketua KPK tersebut disampaikan langsung kepada yang bersangkjutan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan sekaligus sebagai bahan pelajaran yang bagus untuk semua pihak. Namun karena semua itu dilatar belakangi oleh seuah “dendam”, kemudian  dilakukanlah apa yang saat ini kita saksikan.

Kemarin kita juga sangat dikejutkan oleh sebuah kejadian yang mungkin tidak terbayangkan, yakni mengenai ditangkapnya wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh bareskrim polri, dengan tuduhan mendorong dan “memaksa” kepada orang lain untuk memberikan kesaksian palsu yang kejadiannya sudah pada tahun 2010 yang lalu.  Namun demikian alasan polri  baru mendapatkan laporan masyarakat pada pertengahan bulan Januari tahun ini,  sehingga setelah diproses dan ditemukan tiga alat bukti yang kuat, yang bersangkutan ditangkap di jalan setelah mengantarkan anaknya sekolah.

Banyak pihak yang sudah  barang pasti memprotesnya, karena BW adalah seorang yang dikenal kooperatif dan sebagai pejabat negara, sehingga sangat tidak wajar kalau kemudian harus ditangkap.  Apaka tidak isa dipanggil sebagaimana biasa untuk meminta pertanggung jawabannya sebagaimana disangkakan kepadanya.  Masyarakat kemudian  memastikan ahwa penangkapan tersebut terkait dengan balas dendam terhadap penetapan konjem BG sebagai tersangka,  dan hal tersebut tidak dapat disalahkan karena  nuansanya memang demikian.

Tentu terlepas dari alasan polri yang mempunyai  alasan yang membenarkannya.  Tetapi sekali lagi apakah tidak ada langkah yanmg lebih bijak yang dapat tetap menjaga kondusifitas masyarakat, dan bukan hanya didasarkan sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan.  Itulah yang menjadi kekurangan pada kita, dimana para pejabat kita belum dapat berkoordinasi dengan baik dan bukan hanya sekedar formalitas saja, dan kemudian tetap saja lebih mementingkan  diri sendiri ketimbang negara dan bangsa yang lebih besar.

Artinya bukan berati penegakan hukum harus dikompromikan dengan tujuan lain, sama sekali tidak, tetapi hanya cara yang dilakukan harus dicari yang terbaik dan tidak mengeruhkan suasana, tetapi substansi tetap harus  dicapai.  Kita sepakat bahwa semua yang bersalah harus dihukium melalui proses yang benar dan wajar, tetapi ada hal lain yang harus dipertimbangkan  yakni pada saat memprosesnya, utamnya yang terkait dengan lemaga lainnya, dengan tujuan tetap memelihara kedamaian dan kesejukan suasana masyarakat dan negara.

Kesimpulannya semua pihak yang terlibat perseteruan saat ini harus mawas diri dan memperbaiki hubungan kelembagaan serta tetap menghormati masing masing.  Ke depannya harus tidak boleh terjadi lagi peristiwa serupa yang akan  semakin memperburuk  kondisi kita dan bahkan sangat mungkin akan dapat menjadi hambatan bagi tujuan kita menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Saat ini yang hars dilakukan ialah  semua pihak harus  ada komitmen bahwa  meskipun ada  unsur dari komisioner dari lemaga penegak hukum yang sedang diproses kasus hukumnya, tetapi lemaganya tidakoleh terpengaruh, sehingga  diperlukan dorongan masyarakat agar kinerja masing masing lemaga penegakhukum yang ada tetap berjalan dengan normal dan tidak oleh terpengaruh  dengan adanya kasus tersebut.

Biarlah proses hukum tetap berjalan dengan tetap  mengindahkan  cara yang baik dan  praduga tidak bersalah.  Tujuannya ialah siapapun yang bersalah harus diberikan sanksi hukum  sebagaimana diatrur dalam peraturan perundangan yang berlaku, tetapi lembaga yang ada harus segera melakukan koordinasi untuk bersama dalam menegakkann hukum dan saling menghormati   posisi masing masing.  Jangan  biarkan  perang antara cicak dan buaya  muncul lagi dan  kita semua yang mendapatkan kerugian.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.