BABAK BARU PERSETERUAN ANTARA KPK DAN POLRI

Kisah tentang cicak dan buaya sudah pernah memasuki babak kedua, meskipun kemudian  dapat diredam, namun dengan munculnya saling memperkarakan antara KPK dan polri,  kita menjadi khawatir, jangan jangan  akan muncul babak baru meneruskan kisah lama yang sudah dilupakan orang.  Sebagaimana kita tahu bahwa KPK telah menetapkan komjen Budi Gunawan menjadi tersangka, pada saat yang bersangkutan direkomendasikan untuk diangkat sebagai orang nomor satu di tubuh polri.  Lalu BG yang masih aktif sebagai jenderal polri tidak terima dan  mengajukan gugatan kepada KPK.

Tentu, meskipun KPK diwakili oleh ketuanya Abraham Samad dan wakilnya Bambang Wijoyanto, tetapi  tidak mungkin terlepa dari institusi KPK sebagai sebuah lembaga anti korupsi.  Demikian juga meskiopun komjen BG melaporkan dua orang petinggi KPK melalui tim kuasa hukumnya, tetapi juga tidak mungkin dapat dilepaskan  dari institusi polri.  Nah, kalau demikian maka  orang akan menduga bahwa  sudah terjadi perseteruan antara dua lembaga Negara yang sama sama bertugas menegakkan hokum, yakni KPK dan polri.

Apa yang akan terjadi nanti, semuanya masih menunggu, namun kebanyakan masyarakat rupanya masih tetap mendukung langkah KPK untuk membersihkan negeri ini dari korupsi.  Memang langkah yang dilakukan oleh KPK terkadang mengundang  pertanyaan, disebabkan oleh penentuan waktu misalnya, sehingga sering  kali KPK dituduh sebagai bermain politik tertentu.  Mungkin saja tuduhan tersebut benar, tetapi secara substansial tentu KPK tetap melakukan semua itu didasarkan  oleh bukti permulaan yang  meyakinkan.  Artinya bisa jadi  mengenai waktunya, KPK dapat bermain dan mencarinya disesuaikan dengan  kondisi tertentu, tetapi hal tersebut tidak menghalangi kebenaran substansi masalah.

Namun demikian sesungguhnya proses hokum yang sedang berjalan, baik KPK yang sudah menetapkan komjen BG sebagai tersangka, maupun pihak BG yang sudah melaporkan KPK ke kejaksaan, semua merupakan proses yang  masing masing diberikan hak untuk hal tersebut.  Jadi seyogyanya kita menunggu proses tersebut, apakah laopran yang dilayangkan oleh pihak BG ke kejaksaan yang katanya akan dipelajari dahulu, memenuhi unsur untuk ditindak lanjuti ataukah tidak.

Demikian pula kalau misalnya memnuhi unsur untuk ditindak lanjuti, apakah dapat dibuktikan  ataukah tidak.  Nah, dari pihak KPK sendiri tentunya juga akan mempersiapkan diri menghadapi laopran tersebut, yakni dengan mengungkapkan bahwa apa yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan sama sekali tidak terkait dengan persoalan lainnya, seperti p9olitik dan lainnya.  Sementara itu institusi, baik KPK maupun polri tidak perlu terlibat lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.

Tentu sebagai institusi kalau hanya sekedar memberikan dukungan dan bantuan hokum, tidak menjadi masalah, tetapi kalau kemudian mengatas namakan institusi dan berhadapan dengan institusi lainnya, tentu akan menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat.  Kita semua yakin mereka  semua sudah professional, sehingga mereka tetap akan menghormati hokum dan proses yang sedang berjalan.  Artinya KPK tetap memproses kasus tersangka komjen BG dan kejaksaan, kalau memang menyakini  laporan  terhadap pimpinan  KPK memenuhi unsur yang dibutuhkan, juga tetap memprosesnya.

Dengan begitu akan didapatkan keadilan yang didambakan oleh semua pihak.  Kita lihat saja nanti apa akhir dari drama tersebut.  Namun sekali lagi kita berharap bahwa perseteruan  antar institusi tidak akan terjadi, sehingga  perang cicak dan buaya tidak akan mencuat kembali.  Para pengamat juga diharapkan tidak memanas manasi situasi, dengan membenturkan institusi KPK dengan polri, agar persoalan ini dapat dilokalisir sedemikian rupa dan tidak menambah persoalan baru.

Memang banyak yang menyarankan kepada komjen BG untuk menjalani saja proses hokum yang ada, dan kalau memang tidak bersalah, nantinya toh akan dapat dibuktikan di pengadilan.  Namun tidak sedikit pula yang mendukung laporannya ke kejaksaan, karena hal tersebut merupakan haknya, serta untuk menjernihkan persoalan.  Mereka bahkan menganggap bahwa KPK sudah keterlaluan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga merugikan banyak pihak, termasuk dalam kasus BG telah membunuh karakternya dengan semena mena.

Tentu semua tudingan tersebut sudah dibantah oleh pihak KPK yang memberikan keterangan bahwa proses menjadikan komjen BG sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosesdur yang ada di KPK dan tidak ada satu ketentuan pun yang dilanggar.  Namun untuk membuktikan semua itu kita memang dapat menrima kalau dibuktikan di depan siding pengadilan.  Meskipun kita santat yakin bahwa KPK telah melakukan proses dengan benar, tetapi kita juga dapat menerima upaya yang dilakukan oleh tersangka BG, karena ini adalah Negara hokum dimana setiap orang mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terhadap setiap hal yang dianggap merugikan.

Kita semua tentu tidak rela kalau  dalam kasus ini kemudian mengakibatkan banyak kerugian terhadap Negara secara umum, karena itu semua pihak harus menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan.  Artinya  tidak diperlukan komentar yang justru akan semakin emmbuat suasana menjadi  tidak kondusif, atau bahkan kalau kemudian dikaitkan dengan  persoalan yang sangat jauh, seperti like and dislike diantara para petinggi negeri atau bahkan dengan matan petinggi Negara.

Kita  juga tidak sepaham ketika ada sebagian orang yang memahami dan menduga duga, saat membaca tulisan mantan presiden SBY dalam tuiternya yang seolah  beliau merasa bahwa orang orang kepercayaannya telah dan akan terus dihabisi oleh presiden Jokowi.  Mungkin maksud SBY hanya ingin mengingatkan kepada semua orang agar tidak menduga duga  bahwa ada perseteruan antara dirinya dengan presiden Jokowi, tetapi justru malah dipahami sebaliknya.  Dalam kaitannya dengan persoalan ini, presiden juga sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada itu istilah pembersihan.  Kalaupun ada pergantian pejabat, itu sebuah  hal yang normal untuk mengefektifkan kinerja dan bukan dengan alasan lainnya.

Rupanya di negeri ini masih saja muncul orang yang  inginnya merusak suasana yang sudah kondusif.  Mungkin mereka ingin bahwa Negara ini selalu dalam kondisi kisruh, sehingga Susana yang bagus tidak diinginkan dan diusahakan untuk selalu ada masalah.  Adu domba seperti itu sesungguhnya tidak perlu kita hirauakan, sebab semakin kita ngurusi persoalan seperti itu, semakin habis energy kita untuk hal hal yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah justru menjerat kita sendiri dan sekaligus juga akan merugikan  bangsa.

Kita memang membutuhkan orang orang yang cerdas dan berkinginan untuk terus membangun bangsa dengan moral, bukan  orang orang yang hanya pandai tetapi tidak bermoral. Artinya  kalaupun kita mempunyai banyak SDM pintar tetapi kalau moralitasnya jelek, maka kita hanya akan dibuat  pusing oleh ulah mereka dengan berbagai argumentasi  yang dicoba untuk dirasionalkan.  Tetapi sebaliknya jikalau kita mempunyai SDM cerdas dan bermoral tinggi, tentu kita akan dapat menyaksikan betapa indahnya hidup berbangsa dan bernegara.

Ketika kita menggapai kondisi tersebut, yakni  ketersediaan SDM bermoral tinggi, maka  dalam menghadapi dan menyikapi persoalan yang saat ini terkait dengan KPK dan polri dalam arti personalnya, maka tidak akan timbul apapun, karena itu hal yang normal dan  tidak akan menggoyahkan hubungan secara institusional, apalagi kepada Negara.  Nah, kondisi seperti itulah sesungguhnya yang selalu kita idamkan, tetapi pertanyaannya ialah kapan???  Wallahu a’lam.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.