ADA APA DENGAN DESAKAN DPR UNTUK MELANTIK BG?

Sebagaimana kita tahu bahwa presiden telah memutuskan untuk menunda pelantikan komjen Budi Gunawan menjadi kapolri menggantikan komjen Sutarman, meskipun  BG sudah mendapatkan  pesetujuan dari Dewan melalui fit and proper test dan paripurna.  Persoalan utamanya ialah disebabkan BG telah dijadikan sebagai tersanghka oleh KPK, sehingga secara etis akan bermasalah, bukan secara hokum.  Masyarakat juga menginginkan bahwa pelantikan tersebut dibatalkan, dan keputusan presiden menunda pelantikan sambal menunggu kejelasan  status BG tersebut dinilai sangat arif dan tepat serta tidak melanggar aturan perundangan yang ada.

Namun kita juga tahu bahwa DPR sudah mulai memainkan sesuatu, yakni mendesak dan bahkan semacam “mengultimatum” kepada presiden untuk tetap melantik BG dalam satu dua hari mendatang, dengan disertai sebuah “ancaman” bahwa kalau tidak juga dilantik, maka dew3an akan melakukan upaya yang dapat membahayakan presiden.  Dimulai dengan rapat kunsultasi, kemudian  interpelasi dan setrusnya.  Tentu sebagai rakyat kita hanya dapat geleng gelang kepala dengan  sikap DPR tersebut.  Artinya  kalau memang mereka  bersungguh sungguh dengan pemberantasan korupsi, seharusnya merka justru berterima kasih kepada presiden yang tidak jadi melantik orang yang berstatus tersangka.

Bahkan sangat mungkin saat  BG sudah diajukan oleh presiden  dan belum dilakukan fit and proper test oleh dewan dan KPK mengumumkan status BG, seharusnya  Dewan dapat menghentikan  proses fit and proper tast tersebut,  dan meminta presiden untuk mengajukan calon lainnya atau ditambah calonnya sehingga tidak hanya satu, dan  lainnya.  Menurut saya  sikap dewan sendiri sangat  bermuatan  kepentingan dan tidak komitment untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Bahkan kalau kemudian “memaksa” presiden untuk tetap melantik BG sebagai kapolri dengan mengatas namakan undang undang, maka masyarakat akan dapat menilai dengan mudah bahwa dewan sesungguhnya hanya melakukan  tugas secara formal, saja tanpa memakai hati dan pikiran juernih untuk kepentingan bangsa dan Negara tercinta.  Bagaimana mungkin dapat dikatakan memikirkan bangsa, karena  justru mendorong  sebuah pelantikan  kepada orang yang  sudan menjadi tersangka korupsi menjadi  orang nomor satu di institusi yang  mempunyai tugas menegakkan hokum.

Kita semua sepakat dengan keputusan presiden yang menunda pelantikan komjen BG dan menunggu  kejelasan ststus BG tersebut.  Untuk itu semua pihak mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut, sehingga kalau misalnya nanti BG selamat dan tidak terbukti melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan, maka segera dapat dilantik sebagai kapolri, dan jika terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan, maka otomatis tidak perlu lagi dilanjutkan pelantikannya, dan presiden dapat dengan segera mengajukan kembali calon kepada DPR untuk dibahas dan disetujui.

Kalau presiden langsung membatalkan, tentu ada ahl krusial yang mungkin akan menyulitkan presiden, misalnya ternyata komjen BG tidak terbukti bersalah, maka pembatalan tersebut tentu akan  menjadi persoalan tersendiri, meskipun semuanya  menjadi hak prerogative presiden, tetapi BG tentu  sangat dirugikan dalam hal tersebut.  Untuk itu sekali lagi tindakan menunda pelantikan adalah keputusan  cerdas dan masih tetap konsisten dalam pemberantasan korupsi.

Justru akan sebaliknya, jikalau presiden takut kepada dewan  dengan ancamannya dan kemudian melantik komjen BG, maka masyarakatlah yang akan menggugat dan sekaligus  menarik dukungannya kepada presiden.  Karena dengan  melantik  seorang tersangkan korupsi, maka  kepekaan dan sekaligus komitmen untuk memberantas korupsi menjadi hilang legimitasinya dan sudah tidak ada lagi kepercayaan  yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dan presiden.

Karena itu presiden tidak perlu takut dengan ancaman dewan, karena  kalau presiden konsisten dengan penegakan hokum dan pemberantasan korupsi, pasti  rakyat akan mendukung sepenuhnya, termasuk kalau nantinya dijahili oleh dewan sekalipun.  Atau barangkali ada maksud tertentu dari  dorongan dan ancaman dewan tersebut, yakni  agar presiden ditinggalkan pendukungnya, yakni rakyat, sehingga  ke depannya mereka akan mudah untuk mendikte presiden atau akan mudah mengatur presiden dan lainnya.

Kita  dapat membayangkan, jikalau presiden  sudah tidak lagi didukung oleh rakyat, maka perjalanannya  untuk meimpin pemerintahan dan Negara ini akan sangat rawan, apalagi kalangan dewan yang dikuasai oleh KMP masih terus mencoba untuk melakukan hal hal yang dapat mematahkan wibawa dan  reputasi presiden dan pemerintah secara umum.  Barangkali untuk pelantikan komjen BG  dewan mendukung dan setelah itu, yakni setelah rakyat mencabut dukungannya kepada presiden, maka dewan akan melakukan berbagai maneuver yang dapat memainkan pemerintah dan presiden, sehingga  presiden akan  sangat mudah untuk didikte dan mungkin juga dijatuhkan.

Kita tahu bahwa kekuatan presiden dan pemerintah saat ini terletak pada kekuatan rakyat yang memberikan dukungan penuh.  Tentu bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan sejumlah harapan, yang antara lain kesejahteraan bagi  masyarakat kebanyakan, penegakan hokum  dengan konsistensi tinggi dan juga pemberantasan korupsi, serta menyikat seluruh potensi yang merugikan Negara dan bangsa, twermasuk penyakit  berbahaya, yakni narkoba.

Saat ini pemerintah dan presiden sudah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hokum dan memberantas korupsi dan juga narkoba, terbukti dengan  menolak grasi yang diajukan oleh para terpidana mati narkoba, dan bahkan dengan tegas presiden menyatakan bahwa tidak ada ampun bagi para terpidana narkoba.  Demikian juga pemerintah tegas dalam menindak mereka yang mencuri ikan di laut Indonesia, dengan menenggelamkan kapal yang digunakan untuk mencuri ikan tersebut.

Dalam hal pemberntasan korupsi pemerintah juga masih tetap konsisten dengan  komitmennya untuk terus mendukung langkah langkah KPK dan penegak hokum lainnya untuk terus melakukan pemberantasan terhadap semua tindak kejahatan, terutama kejahatan yang luar biasa.  Bukti dari itu ialah  ditundanya pelantikan  komjen BG, meskipun awalnya kita semua masih tetap was was, jangan jangan presiden terpengaruh oleh pihak lain, sehingga memaksakan diri untuk tetap melantik kapolri.  Untunglah prediksi tersebut tidak menjadi kenyataan, sehingga kepercayaan rakyat masih tetap terjaga.

Lantas kalau saat ini dewan “memaksa” presiden untuk tetap melantik komjen BG, kita patut mempertanyakan  hal tersebut.  Jangan jangan ada agenda tersembunyi  di dalmnya yang justru akan menjebak presiden atau  niat lainnya yang  kita belum tahu.  Namun yang jerlas sangat tidak masuk akal kalau dewan mendesak presiden untuk tetap melantik orang yang tersangka korupsi.  Lantas apa kata dunia terhadap lembaga wakil rakyat kita, yang katanya akan memberantas korupsi, tetapi kok melah mengangkat orang nomor satu di polri dari tersangka korupsi.

Mencermati semua itu, disarankan kepada presiden  untuk tetap tegar dalam memegang kepercayaan rakyat, yakni tidak bermain main dengan persoalan korupsi, termasuk mengangkat pejabat apapun yang terkait dan bermasalah hokum.  Saat ini sudah dilantik  wantim presiden yang seharusnya sudah memberikan masukan masukan kepada presiden, meskipun tidak diminta, apalagi yang terkait dengan  persoalan yang saat ini cukup hangat diberitakan oleh media.

Demikian juga presiden sebaiknya tidak  menanggapi semua tuduhan yang sama sekali dicari cari dan berusaha memprovokasi. “tuduhan” pembersihan dari pejabat yang menjadi orangnya SBY, juga seharusnya tidak perlu dirisaukan, karena itu hanya mencari cari persoalan saja.  Presiden  mempunyai kewenangan untuk menggantikan pejabat yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana  diharapkan untuk mencapai visi misi yang telah dicanangkannya, sehingga apa kata orang sebaiknya tetap dijalankan  sesuatu yang menjadi keputusan untuk kebaikan bangsa dan Negara.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.