TIDAK PERLU TAKUT MENGEKSEKUSI MATI WARGA NEGARA AUSTRALIA

Memang Ada  sedikit kegamangan saat akan mengeksekusi mati warga Negara Australia, apalagi ketika era SBY permohonan grasi Corbi yang warga Negara Australia dikabulkan, dan saat era Jokowi ditolek, yang mengakibatkan  terpidana mati tersebut harus menjalani eksekusi sebagaimana  enam orang yang sudah menjalaninya beberapa waktu yang lalu.  Ketegasan presiden dalam hal menghukum terpidana mati dengan maksud agar ada efek jera, perlu diapresiasi oleh semua pihak, walaupun masih ada pihak yang tetap menentang penerapan hukuman mati tersebut.

Kita sesungguhnya sudah berada dalam taraf sangat mengkhawatirkan dalam hal  bahaya narkoba, karena itu sudah saatnya kita berperang melaannya dan  diupayakan agar  ke depannya tidak ada lagi yang bermain main atau mencoba coba untuk melakukan perusakan kepada generasi muda melalui narkoba.  Kita tahu bahwa motif utamanya ialah  mendapatkan uang yang sebesar besarnya dengan cara yang mudah, yakni menjadi bandar narkoba. Untuk itu semua bandar narkoba harus ditumpas hingga habis dan ciptakan  kondisi yang semua orang menjadi takut untuk menjadi bandar tersebut.

Ketagasan dalam menghukum mereka yang merusak bangsa dan Negara serta generasi bangsa, tentu sangat diharapkan oleh masyarakat, karena hanya dengan cara tersebutlah semua kejahatan tersebut akan berkurang dan bahkan akan hilang.  Saya sangat yakin kalau presiden konsisten dengan penegakan hokum, termasuk terhadap para koruptor, masyarakat akan semakin mempercayainya dan mendukung langkah langkah yang akan ditempuh dalam semua bidang.

Persoalan komjen Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya sebagai kapolri sampai statusnya jelas, telah memberikan harapan  bagi masyarakat bahwa presiden memanag masih tetap konsisten untuk memberantas korupsi, sebagai tindak kejahatan yang luar biasa di negeri ini.  Barangkali ke depannya juga  perlu dipikirkan bagaimana memberikan hukuman yang berat, bahkan hingga hukuman mati bagi para koruptor tersebut, sehingga akan menimbulkan efek jera bagi semua orang untuk tidak lagi berani bermain dengan persoalan korupsi dan sejnisnya.

Kita dapat memahami posisi presiden yang  tidak langsung membatalkan pelantikan komjen BG, karena  yang bersangkutan telah lolos uji kompetensi dari dewan, dan tentu ada persoalan kalau langsung dibatalkan.  Namun akan terasa lebih bagus jikalau komjen Bg sendiri yang memberikan pernyataan bahwa sehubungan dengan statusnya yang menjadi tersangka oleh KPK, maka  dia  tidak bersedia untuk diangkat sebagai kapolri dan akan berkonsentrasi menghadapi kasus hukumnya.  Dengan demikian presiden akan lebih mudah dan leluasa untuk mencari gantinya dan melakukan proses sebagaimana mestinya.

Tetapi kita juga menyadari bahwa  sikap seperti itu di negeri kita sangat sulit didapatkan, bahkan yang ada ialah bagaimana mempertahankan kondisi yang menguntungkan, meskipun tidak layak dan dianggap sebagai perbuatan tidak etis. Untuk itu memang harus dicari cara yang paling memungkinkan untuk menyikapi hal tersebut.  Artinya secara substansial sesungguhnya presiden membatalkan pelantikan BG, meskipun beliau menekankan bahwa  hanya ditunda dan bukan dibatalkan.  Tetapi pertanyaannya sampai kapan penundaan tersebut?, karena  persoalan BG tersebut tentu akan memakan waktu yang cukup lama selaa proses hingga putusan pengadilan.

Terkait dengan penolakan terhadap grasi para bandar narkoba yang  sebagiannya sudah dieksekusi, presiden memang tidak boleh galau dan apalagi takut kepada Negara lain. Australia  tentu akan mengerti dan  dapat menerima hukuman yang akan ditimpakan kepada salah seorang warganya yang memang terbukti melakukan kejahatan di Indonesia.  Toh, yang lainnya juga sudah menjalani hukuman mati, dan  pasti Negara tersebut akan menghormati kedaulatan Negara kita yang mempunyai aturan hokum tersendiri.

Semakin kita banyak pertimbangan, terutama  atas lobi dan usul Negara lain untuk tidak memberikan dan mengeksekusi hukuman mati, maka akan semakin sulit kita menghindari tekanan terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan Negara lain.  Memang kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan Negara lain, termasuk Australia, tetapi kalau menyangkut  pemberian hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, tentu harus  tegas dan tidak berkompromi.

Kalaupun ada  pejabat dari sebuah Negara yang sedikit mengancam kepada kita  kalau tetap melaksanakan hukuman mati, sesungguhnya  sikap tersebut tidak benar dan bertentangan dengan hak dan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara masing masing.  Namun  kita  dapat mengerti kalau pemerintah sebuah Negara yang  warga negaranya terancam hukuman mati di Negara lain, tentu akan berusaha  dan bernogosiasi untuk menyelamatkannya, bahkan termasuk pemerintah Indonesia saat ada warganya yang terancam hukuman mati di Negara lain juga melakukan hal yang sama.

Hanya saja yang perlu digaris bawahi ialah bahwa usaha melobi tersebut hanya sebatas meminta, tetapi kalau kemudian pemerintah Negara tersebut tetap berketetapan untuk melaksanakan hukuman mati tersebut, maka semua orang dan Negara tentunya harus menghormatinya dan tidak boleh memusuhi Negara tersebut.  Untuk itulah kita tidak perlu merasa takut kepada Negara manapun, termasuk Australia, disebabkan mengeksekusi salah satu warganya yang memang telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hkum tetap dan  grasinya ditolak oleh presiden.

Bahkan kalau misalnya presiden meloloskan lobi pemerintah Australia dan menggagalkan hukuman mati tersebut, maka masyarakat akan semakin bertambah tidak percaya kepada presiden yang dinialai inkonsisten.  Namun kita semua sangat percaya kepada presiden, bahwa sekali menolak grasi untuk terpidana narkoba, maka selamanya akan terus dilakukan penolakan seperti itu.  Dan , kita  dapat melihat bahwa presiden memang  tegas dalam persoalan tersebut serta tidak mudah untuk didekte oleh siapapun.

Masyarakat Indonesia seharusnya menjadi bangga dan mendukung penuh terhadap kebijakan tersebut, karena dengan ketegasan seperti itu kejahatan narkoba akan menjadi berkurang dan diharapkan pada saatnya nanti akan benar benar  hilang.  Beberapa organisasi kemasyarakat, seperti nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga sudah mendukung penuh atas kebijakan presiden tersebut, lantas apalagi yang harus dikhawatirkan?.   Kita yakin bahwa setiap kebijakan yang  berpiohak kepada kepentingan masyarakat banyak, tentu akan didukung oleh masyarakat, dan sebaliknya setiap kebijakan yang tidak selaras dengan keinginan dan kemasklahatan banyak orang, sudah barang pasti akan dikritik dan ditolak masyarakat.

Kita  juga telah mengetahui kebijakan pemerintah dalam hal menegakkan hokum di laut yang  cukup tegas.  Dalam beberapa minggu yang lalu, pemerintah sudah menenggelamkan beberapa kapal yang mencuri ikan di  perairan Indonesia, dan masih akan dilakukan terus terhadap kapal kapal yang masih membandel.  Tentu kebijakan tersebut mendapatkan  raksi dari beberapa Negara lain.  Hanya saja reaksinya cukup baik, yakni mereka menghimbau agar kapal kapal negra tersebut tidak melanggar batas perairan Indonesia.

Nah, ketegasan dalam bidang bidang lainnya, tentunya juga akan  dapat mengubah pandangan  orang luar terhadap Indonesia, yang selama ini dinilai sangat lemah dan mudah untuk didekte.  Kita harus menunjukkan  kepada dunai bahwa  kita ini bangsa yang mempunyai martabat dan kedaulatan, dan semua Negara harus menghormati kita sebagaimana mestinya.  Salah satu caranya ialah dimulai dengan menegakkan  aturan dengan tagas dan konsisten serta tidak mudah untuk dilobi apalagi digertak dan sejenisnya.

Dengan semua itu kita sangat yakin keberadaan kita sebagai sebuah bangsa akan semakin dihormati oleh pihak lain dan diperhitungkan dalam berbagai  kesempatan dan persoalan.  Kita harus tunjukkan bahwa kita ini bangsa besar dan bukan sekedar  sebagai bangsa yang mudah untuk dikendalikan.  Itulah kitra kira yang harus kita lakukan untuk ke depannya.  Semoga apa yang kita tuju dan inginkan tersebut akan dapat diwujudkan. Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.