AKHIRNYA PRESIDEN MENUNDA PELANTIKAN KAPOLRI

Tebakan banyak pihak bahwa prsiden akan bertindak  sesuai dengan suara rakyat, meskipun dengan bahasa yang  berbeda menjadi terbukti.  Artinya  dorongan rakyat yang dahulu mendukungnya untuk tidak melantik komjen BG, akhirnya dituruti oleh presiden, bukan  berarti presiden takut kepada rakyat, melainkan sesunguhnya presiden  tetap konsisten untuk emberantas korupsi di negeri ini.  Apa kata dunia kalau presiden tetap memaksakan pelantikan kapolri baru dengan statusnya yang menjadi tersangka oleh KPK.

Tetaptnya kemarin malam presiden menandatangani dua kepres, yakni satu tentang pemberhentian  dengan hormat komjen Sutarman sebagai kapolri dan kedua kepres tentang pengangkatan wakapulro sebagai pelaksana tugas kapolri.  Presiden juga menekankan bahwa  komjem BG bukan dibatalkan pelantikannya, tetapi hanya ditunda sampai persoalan hukumnya jelas.  Dengankeputusan tersebut sesungguhnya sama dengan membatalkan pelantikan, karena  kalau komjen BG diproses dan kemudian terbutki berslaah dan diberikan sanksi hukuman, maka  pelantikannya menjadi batal.

Namun demikian kalau ternyata persoalan hukum yang melilit komjen BG ternyata  dapat diselesaikan dan BG terbukti tidak bersalah, maka pelantikannya akan dilaksanakan.  Pertanyaannya, sampai kapan perkara komjen BG dapat selesai? Dan kalaupun selesai apakah  yang bersangkutan  terbukti bersih dan tuduhan yang kemudian menjadikannya tersangka sama sekali tidak terbukti?.  Padahal semua orang tahu bahwa selama ini kalau KPK telah menjadikan seseorang sebagai tersangka maka tidak ada yang dapat berkelit dan dapat dipastikan akan sampai ke pengadilan dan  terbukti.

Meskipun demikian secara teoritis memang dapat saja status tersangka akan dapat hilang kalau kemudian tidak dapat dibuktikan kesalahan ynag dituduhkan.  Sehingga secara teoritis tersebut, komjen BG  dapat selamat dari jeratan hukum dan kemudian dilantik sebagai kapolri.  Hanya saja sekali lagi pengalaman telah membuktikan bahwa sanat sulit untuk mengelak dari status tersangka  oleh KPK.  Untuk itulah rakyat kemudian menyimpulkan meskipn presiden menekankan bahwa pelantikan BG tidak dibatalkan, tetapi hanya ditunda, bahwa pelantikan BG dibatalkan.

Namun selama  proses hukum yang akan dijalani oleh komjen BG berlangsung, maka tapuk kepemimpinan di polri aka dipimpn oleh wakapolri yang sekarang ditugasi sebagai pelaksanan tugas.  Untuk itu menurut saya KPK juga harus  menangkap persoalan ini dengan  jitu.  Artinya meskipun KP bekerja secara normal, tetapi mengingat persoalan BG ini nterkait dengan sistem kenegaraan kita, maka sebaiknya KPK memberikan prioritas terhadap persoalan ini, yakni dengan memberikan perhatian serius dan cepat.  KPK dapat mengerahkan  sebagian besar penyidiknya untuk konsetrasi terhadap perkara ini, sehingga akan segera diajukan ke pengadilan.

Kalau misalnya komjen BG harus ditahan dahulu untuk kepentingan penyidikan, maka hal itu tentu akan sangat bagus dan membantu proses perkaranya.  Dalam persoalan ini menurut saya, pemberian prioritas perkara tersebut  tidak menjadi tabu dan bahkan akan membantu penyelesaian persoalan dengan cepat.  Lantas bagaimana dengan perkara  atau kasus lainnya?.  Tentu tetap berjalan, tetapi kasus ini diprioritaskan dengan alasan terkait langsung dengan persoalan kenegaraan.

Dengan keputusan yang menunda pelantikan komjen BG tersebut, setidaknya sebagian persoalan yang mengganggu rakyat, utamanya yang peduli terhadap pemberantasan korusi menjdi sedikit terselesaikan dan rakyat menjadi lega.  Bahkan rakyat semakin memberikan apresiasi kepada presiden, karena  lebih mendengarkan suara rakyat ketimbang suara para politisi yang tetap  mendorong presiden melantik komjen BG.  Sekaligus juga rakyat tahu bahwa presiden  tidak takut dengan partai politik yang mengusung dan mendukungnya, terutamauntuk persoalan yang dianggap sangat krusial, seperti korupsi dan sejenisnya.

Dalam persoalan ini rakyat memang tidak mempermasalahkan kata atau kalimat yang digunakan, karena yang terpenting ialah bagaimana seorang tersangka korupsi tidak dilantik menjadi kapolri, yang diharapkan akan dapat menegakan hukum di negeri ini.  Bahasa yang digunakan oleh presiden memang bahas ayang sangat bijak dalam perspektif politk, karena bagaimanapun juga presiden akan kesulitan memberikan jawaban, ketika harus  emnggunakan kata membatalkan seseorang yang diajukannya sendiri setelah dipilih dan kemudian juga sudah disetujui serta dianggap layak oleh dewan.

Dengan menggunakan bahasa menunda, presiden sesungguhnya tidak akan sulit untuk menjawab pertanyaan siapapun juga, termasuk pertanyaan yang akan muncul dari dewan, semisal, kenapa kapolri yang diajukan dan sudah disepakati oleh dewan, kok tidak dilantik?.  Jawabannya sangat mudah, ya, menunggu statusnya jelas, karena  sedang dijadikan tersangka oleh KPK.  Tentu akan lain, jikalau dibatalkan, meskipun sudah menjadi tersangka, tetapi kan  dengan asas  praduga tidak bersalah, yang bersangkutan dapat saja dilantik, sebagaimana  aturan yang berlaku.

Penekanan ditunda dan bukan dibatalkan memang sangat bagus dalam konteks politik agar tidak terjadi persoalan baru yang dapat saja dimunculkan, dan kalaupun tetap dimunculkan, maka akan mudah dijelaskan.  Barangkali ini adalah sebuah ujian buat presiden dan beliau dapat melaluinya dengan sangat bagus dan cerdas.  Kalaupun pada  saatnya nanti calon kapolri yang menjadi tersangka  ternyata dalam prosesnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan mendapatkan hukuman, maka dengan mudah prsiden akan mengajukan lagi calon kapolri yang baru dan hal tersebut tidak akan  menjadi persoalan.

Barangkali ada beberapa pihak yang kecewa dengan keputusan presiden tersebut, tetapi sudah barang pasti kekecewaan tersebut  disebabkan maksud dan tujuannya tidak tercapai atau dimentahkan oleh presiden.  Kalaupun yang kecewa tersebut adalah pengamat, maka hal itu sama sekali tidak aka berpengaruh dengan kepemimpinan presiden.  Bahkan dengan keputusan tersebut kepercayaan masyarakat kepada presiden semakin bertambah, yangmeskipun sempat was was dengan perkembangan terakhir kemarin, yakni sebelum diputuskannya persoala tersebut.

Barangkali setahun awal pemerintahan presiden Jokowi adalah  sebagai ajang  untuk menguji sejauh mana  kehebatan presiden dalam menyikapi persoalan.  Pada awalnya presiden siap untuk tidak populer  dalam hal mengurangi  subsidi BBM jenis premium, sehingga harganya enjadi naik, meskipun harga minyak dunia justru sedang mengalami penurunan.  Nah,  dengan kondisi sepertiitu banyak politisi Senayan yang suka bermanuvwer kemudian  menyerang presiden dengan menyatakan bahwa keputusan presiden tersebut sama sekali tidak rasional, dan harus digerakkan untuk  menggunakan hak interpelasi.

Tetapi bahkan dalam waktu yang singkat pemerintah  berketetapan untuk meghilangkan sama sekali subsidi BBM jenis premium dan hanya memberikan subsidi jenis solar sebesar 1000 rupiah saja.  Nah, kebetulan waktunya tepat dan  justru dengan penyesuaian tersebut harga BBM akan turun kembali kepada level semula atau bahkan lebih rendah.  Meskipun demikian tentu  masih banyak pihak yang mengkritknya sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, karena harga BBM kita masih lebih tinggi dibanding dengan negeri jiran Malaysia misalnya.

Alasan lainnya ialah bahwa pemerintah  melempar harga minyak kepada pasar dunia sehingga bertentangan dengan amanat undang undang dasar 1945 sendiri. Namun seiring dengan banyaknya persoalan yang muncul, rupanya  beberapa rencaa untuk menggugat presiden atau pemeritah oleh dewan melalui hak interpelasi menjadi kandas, dan kritikan bahwa pemerintah  tidak pro rakyat, juga semakin menipis.  Dan kita sangat yakin bahwa keputusan untuk menunda pelentikan cakapolri tersebut sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepeda pemerintah. Walau a’lam.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.