MEMPERTIMBANGKAN UN DALAM KELULUSAN SNMPTN

Saat ini sedang terjadi tarik ulur antara memasukkan UN sebagai salah satu unsur dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan dan prestasi, sebabnya cukup banyak.  Salah satunya ialah  kementerian pendidikan dan kebudayaan sendiri belum mempersiapkan UN apakah nantinya diangap sebagai persyaratan kelulusan siswa ataukah hanya sekedar sebagai alat untuk pemetaan semata.  Menteri dikbud sendiri menganggap bahwa UN hanyalah untuk pemetaan saja, sehingga seolah tidak dipandang penting dan harus segera dipersiapkan.

Kita melihat hingga saat ini belum ada geliat untuk melaksanakan ujian nasional tersebut, seperti pembentukan panitia, persiapan penyusunan soal dan bagaimana cara pendistribusiannya dan lainnya.  Barangkali memang kebijakan kementerian dikbud nantinya hanya akan menjadikan UN sebagai pemetaan semata dan tidak menjadikannya sebagai salah satu tolak ukur dalam menentukan kelulusan siswa.  Hanya saja d kalau itu pilihannya harus melakukan perubahan PP yang mengamanatkan bahwa ada  empat fungsi UN, yang salah satunya ialah untuk menjadi syarat kelulusan, dan juga yang saat ini dikehendaki kemendikbud, yakni sebagai alat pemetaan.

Nah, yang terjadi saat saat memnajdi sangat sulit bagi perguruan tinggi negeri yang pada tahun sebelumnya diharuskan menjadikan UN sebagai salah satu pertimbangan dalam meluluskan calon mahasiswa.  Kesulitannya ialah kementeran pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai wilayah terhadap siswa, ternyata tidak segera menetapkan kebijakannya tentang status UN itu sendiri dan cenderung hanya  akan menjadikannya sebagai pemetaan, meskipun aturan di atasnya masih belum diganti.

Sementara itu menteri ristek dikti sendiri sudah membuat pernyataan tentang  dimasukkannya UN sebagai salah satu peryimbangan kelulusan calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN sebanyak 10%.  Jadi ibaratnya kementerian dikbud tidak menghharuskan, tetapi  perguruan tinggi yang kecenderungan sejak awal tidak perlu memasukkannya, justru dikondisikan untuk memasukkannya.  Tentu PTN harus mempertimbangkan saran da pernyataan menteri, hanya saja kalau pihak dikbud saja tidak memperhatikannya, lantas seperti sesuatu yang mengada ada.

Kebiasaan orang Timur itu ya menyelamatkan semua pihak, karena menteri sudah terlanjur menyampaikan bahwa UN dijadikan salah satu unsur pertimbangan meluluskan calon mahasiswa, tentu harus disikapi dengan bijak oleh seluruh rektor PTN. Artinya harus dipersiapkan dua sekenario, yakni pertama tetap menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan , dan kedua, tidak menjadikannya pertimbangan.  Semuanya digantunkan kepada keputusan dan kebijakan akhir dari kementerian.

Artinya kalau nanti kemendikbud tetap menganggap UN sebagai syarat kelulusan siswa sebagaimana yang btertuang dalam PP, maka sekenario awal yang akan diterapkan, yakni tetap mempertimbangkan UN sebagai salah satu unsur dalam melluskan calon mahasiswa, tetapi jika sampai pada saatnya melakukan penyeleksian prestasi siswa, belum ada keputusan, dan  atau sudah ada keputusan yang tidak menganggap UN sebagai syarat lulus siswa, maka  untuk masuk di perguruan tinggi negeri, tentunya juga tidak  dipertimbangkan sebagai salah satu unsur kelulusan calon mahasiswa.

Dengan adanya dua menteri, bahkan tiga menterin yang mengurusi pendidikan, memang dibutuhkan  koordinasi diantara kementerian tersebut, sehingga hal hal krusial seperti tersebut akan dengan mudah dan cepat diatasi, dan bukannya semakin menjauh.  Imbasnya masyarakat yang akan masuk ke perguruan tinggi  sangat  khawatir dan tidak dapat fokus dalam mempersiapkan semuanya, karena harus juga memikirkan persoalan UN tersebut.  Saat ini sudah banyak masyarakat yang bertanya tentang kejelasan persoalan tersebut.  Para awak media juga santer mengejar  tentang sikap rektor dalam masalah tersebut.

Untuk itu memang harus ada jawaban yang tegas bagi mereka, sehingga mereka akan dapat segera  lega.  Namun jawaban yang paling tepat ialah sebagaimana  yang disebutkan di atas, yakni dengan tetap menggantungkan kepada keputusan dan kebijakan kementerian, tertaa kementerian dikbud dalam menyikapi UN. Selama masih mengikuti aturan seagaimana tersebut dalam PP, maka  selama itu pula masih akan dipertimbangan sebagai unsur kelulusan calon mahasiswa, tetapi kalau keputusnanya ialah sebalinya, maka tentu juga tidak akan dipertimbangkan sebagai unsur kelulusan.

Persoaan pernyataan menteri ristek dikti yang mengatakan akan memasukkan UN sebagai bagian dari unsur yang bernilai 10%, tentu hal tersebut terkait dengan status UN itu sendiri.  Artinya kalau UN sendiri tidak dijadikan sebagai aspekkelulusan, tentudengan sendirinya apa yang dinyatakan oleh menteri ristek diksti akan gugur dengan senirinya.  Dengan begitu masyarakat akan sama sama menunggu keputusan dan kebijakan kementerian dikbud tentang UN.

Sesungguhnya seleksi masuk perguruan tinggi negeri akan lebih fair ialah melalui ujian tulis yang saat ini disebut dengan ujian bersama masuk perguruan tinggi negeri atau disingkat SBMPTN, karena dengan ujian tersebut perestasi siswa akan  dapat diketahi secara riil.  Memang secara teoritis dengan  mempertimbangkan prestasi siswa sejak kelas satu hinga tiga SLTA akan lebih menyeluruh dan adil, tetapi dalam kenyataannya sekolah di negeri ini belum mempunyai standar yang sama.

Sebagaimana kita ketahui ada yang disebut sebagai zona white, zona grey, dan zona black, yang masing masing mempunyai konotasi tersendiri.  Zona putih dianggap sebagai sekolah sekolah yang maju dan prestasinya sunguh terjamin, zona abu abu dianggap masih setengah setengah dan zona hitam dianggap sebagai sekolah yang masih sangat terbelakang dalm hal prestasi.  Dengan begitu siswa yang mendapat angka raport rata rata 10 di zona hitam, belum pasti lebih berkualitas dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan nilai raport dengan rata rata 7 misalnya di zona putih.

Belum lagi kasus pemalsuan nilai raport oleh sekolah dengan tujuan tertentu yang juga prnah terjadi, sehingga perekrutan caon mahasiswa melalui jalur SNMTN sesunguhnya masih cukup rawan untuk dianggap asebagai sebuah sistem yang mncerminkan keadilan, meskipun sudah diupayakan sedemikian rupa dan memperbaiki  beberapa kekurangan yang ada. Sedangkan  seleksi melalui jalur SBMPTN yang lebih mengandalkan kemampuan siswa berdasarkan tes tulis  yang soalnya standar bagus, tentu akan  diharapkan mampu menjaring calon mahasiswa yang lebih bagus dan diperkirakan mereka akan dapat menyelesaikan studinya  tepat waktu.

Jadi pada dasarnya  mempertimbangkan UN sebagai salah satu unsur dalam meluluskan calon mahasiswa, hanya menghargai proses belajar yang telah dilakukan di sekolah  menengah atas saja, karena merasa sama saa melakukan proses pebelajaran.  Nah, kalau kemudian UN tersebut tidak lagi dijadikan sebagai acvuan dalam kelulusan siswa, dan hanya dianggap sebagai alat pemetaan saja, maka sudah barang pasti para rektor akan dengan senang hati tidak mempertimbangkannya sebagai salah satu unsur kelulusan calon mahasiswa.

Persoalannya tidak hanya sampai disitu, karena biasanya pengumuman kelulusan UN juga sangat mepet dengan waktu pengumuman  SNMPTN, sehinga  panitia sangat disibukkan dengan pengolahan data tersebut dengan waktun yang sangat sempit.  Namun demikian demi pendidikan yang lebih baik di negeri ini, kalau memang kebijakannya  harus memasukkan UN, maka tetap harus dimasukkan  dan hal tersebut sudah berjalan selama ini.

Karena  menurut saya persoalan tersebut tidak terlalu merisaukan untuk kita, karena kita sudah mempunyai jurus yang cukup kuat untuk tetap melakukan seleksi dengan baik dan menghasilkan out purt yang juga dapat diandalkan.  Semoga  persoalan tersebut tidak berlarut dan semua pihak dapat memahaminya denganbijak dan kemudian menentukan sikapnya pun dengan bijak pula. Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.